Blog

Disnakertrans NTB Jemput Langsung Yanuar, PMI yang Dipulangkan dari Myanmar

MATARAM (NTBNOW.CO) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kepulangan Muhammad Yanuar Fikri, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram yang sebelumnya berada di Myanmar.

Yanuar dijemput langsung oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnakertrans NTB, H. Isnanto Karyawan, yang akrab disapa Wawan, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM). Proses penjemputan tersebut turut melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB.

Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, melalui Wawan, menjelaskan bahwa pemulangan Yanuar dilakukan melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar.

Menurut Wawan, proses pemulangan membutuhkan waktu karena Yanuar diketahui berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural. Keberangkatannya yang bermula dari Bali juga menjadi salah satu kendala dalam proses pelacakan.

“Bagaimanapun, apakah dia nonprosedural atau prosedural, perintah pimpinan, Pak Gubernur, kita harus pulangkan karena kemanusiaan,” kata Wawan.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, Yanuar awalnya disebut hendak menuju Singapura. Namun, dalam perkembangannya, ia diketahui berada di Myanmar sehingga diperlukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di negara tersebut.

Proses pemeriksaan oleh otoritas imigrasi Myanmar juga memengaruhi waktu pemulangan. Yanuar harus melalui pemeriksaan di sejumlah titik sebelum akhirnya dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Indonesia.

Wawan menegaskan, upaya penjemputan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami persoalan di luar negeri.

Menurutnya, penanganan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan tetap dilakukan tanpa membedakan apakah pekerja migran berangkat melalui jalur resmi maupun nonprosedural.

“Inilah bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram terhadap PMI yang bekerja di luar negeri, baik yang berangkat melalui prosedur resmi maupun nonprosedural, apabila mengalami permasalahan di luar negeri,” ujarnya.

Wawan juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena turut mengawal kasus kepulangan Yanuar.

Selama proses pemulangan berlangsung, pihak Disnakertrans NTB juga menerima komunikasi dari keluarga Yanuar, termasuk ayahnya, H. Herman. Keluarga beberapa kali menghubungi jajaran Disnakertrans NTB untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan proses kepulangan tersebut.

Terkait penanganan kasus ini, Wawan mengatakan pihaknya akan menyampaikan laporan lebih lengkap kepada pimpinan setelah Kepala Disnakertrans NTB menyelesaikan tugas dinasnya.

“Laporan yang kami sampaikan masih secara umum. Keterangan yang lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh pimpinan setelah beliau kembali dari tugas dinas,” katanya.

Sebelumnya, Muhammad Yanuar Fikri menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB beserta jajaran Disnakertrans NTB yang telah membantu proses kepulangannya.

Dalam video yang dikirimkan pada Selasa (27/10/2026), Yanuar menyampaikan ucapan terima kasih tersebut saat berada di Bandara Bangkok, Thailand, sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Disnakertrans NTB mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia. Langkah tersebut penting untuk memastikan calon PMI memperoleh perlindungan, pendampingan, serta akses bantuan dari pemerintah apabila menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri. (rls)

October 28, 2026
Jalan Udayana, Mataram: Tragedi Pembacokan dan Krisis Adab Generasi Muda*

Oleh: Dr. Muhammad Muhlis, Dekan Fakultas Dakwah IAI Nurul Hakim (IAI NH)

Ada yang lebih mengerikan daripada sebilah senjata tajam yang melukai tubuh seorang anak: ketika seorang manusia tidak lagi melihat manusia lain sebagai sesama yang harus dihormati kehidupannya. Di hadapan kekerasan, yang runtuh bukan hanya keselamatan korban, melainkan juga kesadaran kemanusiaan yang semestinya menjadi batas bagi setiap tindakan.

Tragedi pembacokan seorang remaja di kawasan Udayana, Mataram, tidak boleh berhenti sebagai berita kriminal yang mengundang keterkejutan sesaat. Di balik luka fisik korban, ada luka sosial yang harus kita baca dengan jernih. Ada keluarga yang menanggung penderitaan, masa depan yang terancam, dan masyarakat yang dipaksa bertanya: bagaimana kekerasan bisa menjadi pilihan bagi anak-anak yang seharusnya sedang belajar tentang persahabatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kehidupan?

Kita tidak boleh mendahului proses hukum dalam menentukan kesalahan dan motif para terduga pelaku. Namun, kehati-hatian hukum tidak boleh membuat kita kehilangan keberanian moral untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: ketika seorang anak tega melukai anak lainnya, di manakah batas kemanusiaan yang seharusnya menghentikan tangannya?

Pertanyaan ini membawa kita melampaui persoalan kriminalitas menuju persoalan adab, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Sebab, masyarakat yang sehat bukan hanya masyarakat yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga masyarakat yang serius mencegah kekerasan dan membangun nilai-nilai yang menjaga manusia agar tidak kehilangan kemanusiaannya.

Cendekiawan Muslim Syed Muhammad Naquib al-Attas memperkenalkan gagasan The Loss of Adab dalam bukunya Islam and Secularism (1978). yakni hilangnya adab, sebagai persoalan mendasar dalam kehidupan manusia dan pendidikan. Adab bukan sekadar sopan santun, bukan pula hanya kepatuhan kepada orang tua atau guru. Adab adalah kemampuan menempatkan sesuatu secara benar, termasuk menempatkan ego, amarah, keberanian, dan kepentingan kelompok di bawah pertimbangan moral.

Ketika adab bekerja, seseorang memahami bahwa kemarahan tidak memberinya hak untuk melukai, perbedaan tidak membenarkan permusuhan, dan solidaritas tidak boleh mengalahkan keadilan. Sebaliknya, ketika pertimbangan moral melemah, seseorang dapat mulai membenarkan tindakan yang seharusnya ia tolak. Senjata bukan lagi dipandang sebagai ancaman terhadap nyawa, melainkan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan. Kekerasan pun berpotensi dianggap wajar demi harga diri atau pengakuan kelompok.

Hilangnya adab bukan sekadar membuat seseorang kehilangan kesantunan ia dapat mengikis batas moral yang seharusnya mencegah manusia menyakiti sesamanya.

Jauh sebelum gagasan The Loss of Adab menjadi perbincangan kontemporer, Imam Burhanuddin al-Zarnuji melalui kitab Ta’lim al-Muta’allim telah memberikan perhatian serius terhadap hubungan ilmu, adab, dan pembentukan kepribadian. Menuntut ilmu bukan sekadar memenuhi akal dengan pengetahuan, melainkan perjalanan membentuk sikap, penghormatan, dan tanggung jawab moral.

Al-Zarnuji menulis:

I’lam bi-anna thalibal-‘ilmi la yanalul-‘ilma wa la yantafi’u bihi illa bi-ta’zhimil-‘ilmi wa ahlihi.

“Ketahuilah, penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mengambil manfaat darinya tanpa mengagungkan ilmu dan ahli ilmu.”

Pesan ini mengandung kritik mendasar terhadap pendidikan yang hanya mengejar penguasaan pengetahuan, tetapi mengabaikan pembentukan karakter. Seseorang bisa mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah perbuatan salah, bahkan mampu menjelaskan larangan agama tentang kekerasan, tetapi tetap melakukannya ketika amarah menguasai dirinya atau tekanan kelompok mengalahkan pertimbangan moralnya.

Di sinilah pendidikan adab diuji bukan ketika anak mampu mengulang nasihat gurunya, melainkan ketika ia menghadapi kesempatan untuk berbuat zalim, tetapi memilih menahan diri.

Tragedi ini mengharuskan kita mengevaluasi apakah pendidikan selama ini benar-benar menjelma menjadi kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari.

Kita jangan sampai berhasil mencerdaskan pikiran, tetapi gagal membentuk manusia yang mampu mengendalikan dirinya. Nilai rapor, ijazah, dan prestasi akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan pendidikan.

Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Pendidikan membutuhkan sinergi guru, murid, dan orang tua. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi teladan dalam membangun disiplin dan penghormatan. Murid harus dibimbing agar berani bertanggung jawab atas pilihannya. Orang tua pun tidak cukup memenuhi kebutuhan material; mereka harus hadir dalam kehidupan emosional, pergaulan, dan pembentukan karakter anak.

Jika sekolah mengajarkan kebaikan tetapi rumah tidak memberikan keteladanan, pendidikan kehilangan kesinambungan. Jika keluarga menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada guru, sementara lingkungan pergaulan memberikan pengakuan kepada perilaku agresif, anak dapat tumbuh dalam pertentangan nilai.

Karena itu, kenakalan remaja tidak boleh dipandang secara sederhana. Pencarian identitas, tekanan teman sebaya, kebutuhan akan pengakuan, paparan budaya kekerasan, dan lemahnya pendampingan dapat menjadi faktor risiko, tetapi semuanya harus diperiksa secara cermat. Yang tidak boleh kita toleransi adalah normalisasi kekerasan.

Penegakan hukum mesti berjalan tegas dan adil sehingga menjadi efek jera bagi pelaku sementara keluarga, sekolah, pemerintah, pesantren, masjid, dan perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan adab secara nyata.

Remaja membutuhkan ruang pembinaan, pendampingan, kegiatan positif, serta lingkungan yang memberikan pengakuan melalui prestasi, kreativitas, dan pengabdian bukan melalui ketakutan yang mereka timbulkan kepada orang lain.

Sebagai Dekan Fakultas Dakwah IAI Nurul Hakim, saya memandang tragedi Udayana sebagai peringatan serius bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Jika al-Attas mengingatkan kita tentang bahaya hilangnya adab, pemikiran al-Zarnuji mengajak kita menempatkan adab sebagai bagian mendasar dari perjalanan menuntut ilmu. Keduanya memberi pijakan bagi evaluasi pendidikan kita, ilmu harus membentuk kesadaran, dan kesadaran harus tercermin dalam tindakan.

Inilah inti pendidikan yang harus kita perjuangkan bukan sekadar mencetak manusia yang pintar dan berani, melainkan manusia yang mampu memahami jatidiri dan tujuannya.

Menyelamatkan generasi bukan sekadar menghentikan kekerasan hari ini, melainkan memastikan bahwa kemanusiaan tetap hidup dalam diri anak-anak kita esok hari. (*)

October 28, 2026
Siswanto Ihsan Kembali Terpilih Jadi Ketua SMSI Binjai

BINJAI (LE.ID)- Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia Kota Binjai resmi dilantik, setelah dilaksanakan Musyawarah 1 Kota Binjai, yang digelar di Pendopo Umar Baki Kota Binjai, Rabu (21/10/2026).

Dalam Musyawarah tersebut, Siswanto Ihsan SE kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI Kota Binjai untuk periode kedua 2026-2029. Dilanjutkan dengan pelantikan, yang dipimpin langsung Ketua SMSI Sumut Erris J Napitupulu, bersama Sekretaris M. Agus Utama, dipandu Kabid Organisasi Benny Pasaribu.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan, penyerahan SK Pengurus dan penyerahan AD/ART organisasi, dan diakhiri dengan penyerahan Bendera Pataka.

Adapun jajaran pengurus yang dilantik bersama Ketua terpilih Siswanto Ihsan SE, yakni; Raihan Hasanain sebagai Bendahara. Sementara itu, Muhamad Irsan Sikumbag sebagai Sekretaris, Zainal Fahri Harahap SE, menjabat sebagai Wakil Sekretaris.

Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Zainal Abidin Nasution SH. Pada bidang-bidang organisasi, Misno dipercaya menangani Bidang Pendidikan. Reza Fadli Ibrahim Lubis SH, mengemban tugas di Bidang Organisasi, sedangkan Muhammad Afandi bertugas di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Sementara itu, Wardika Ariandi dan Novi Dahlia mengisi posisi Hubungan Masyarakat (Humas).

Untuk memberikan dukungan dan pertimbangan terhadap jalannya organisasi, SMSI Kota Binjai juga memiliki jajaran penasihat, yakni Linda Herdiana Br Sitompul, Aulia, Ferdy Yupa dan Sures.

Pada bidang hukum, Andro Oki SH MH, serta Dedi Susanto SH MH, dipercaya menjadi Penasihat Hukum.

Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, dalam sambutannya mengingatkan Pengurus SMSI Kota Binjai, untuk tetap solid dan punya andil dalam membangun Kota Binjai.

“SMSI harus berperan dalam mendorong kemajuan dan pembangunan bersama jajaran Pemko Binjai. Boleh kritik, tapi membangun dan jangan menghakimi. karena itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai media adalah sosial kontrol,” jelas Erris.

Erris pun menyinggung berdirinya SMSI sebagai ‘Anak Kandung’ PWI yang seiring sejalan dalam menata dan berkiprah membesarkan organisasi. “SMSI didirikan pada 2017, oleh tokoh-tokoh PWI di Jakarta, salah satunya adalah Bapak Firdaus yang saat ini menjadi Ketua Umum SMSI,” tuturnya.

Sambutan dan Harapan Wali Kota Binjai

Mewakili Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, M.AP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gloria Sinulingga S.Pd M.Pd menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Gloria mengapresiasi terbentuknya kepengurusan SMSI Kota Binjai periode 2026–2029. Ia berharap organisasi tersebut dapat berperan aktif meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan tanggung jawab insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan media digital membawa peluang besar dalam mempercepat penyebaran informasi. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi tantangan berupa maraknya berita bohong, ujaran kebencian, serta informasi yang belum melalui proses verifikasi.

“Untuk itu diharapkan SMSI mampu mendorong pengelolaan media yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab,” ujar Gloria.

Ia menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian SMSI Kota Binjai. Pertama, meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan wartawan agar mampu menghasilkan pemberitaan yang berkualitas, akurat, dan berimbang.

Kedua, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat agar semakin bijak dalam menerima, memilah, dan menyebarkan informasi.

Gloria juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Binjai terbuka terhadap sinergi dan komunikasi yang konstruktif dengan insan pers. Kritik serta masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara pers dan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Meski demikian, penguatan kemitraan antara pemerintah dan pers juga perlu berjalan seiring dengan terjaganya independensi pemberitaan. Pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat secara profesional.

Siswanto Jabat Ketua SMSI Binjai Periode 2026-2029

Ketua SMSI Kota Binjai terpilih Siswanto Ihsan SE, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Forkopimda Kota Binjai tanpa terkecuali. “Terlebih kepada Ketua Panitia Pelantikan, Bunda Linda, yang sangat luar biasa.”

“Apalagi di tengah perkembangan media online yang kian pesat, pengurus baru SMSI Binjai menghadapi tantangan yang tidak ringan. Profesionalisme perusahaan pers, peningkatan kualitas jurnalistik, independensi pemberitaan, hingga perang melawan hoaks dan disinformasi menjadi agenda penting yang perlu dijawab melalui kerja nyata.”

SMSI tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpulnya perusahaan media. Organisasi ini dituntut mampu mendorong anggotanya tumbuh secara profesional, menjaga integritas pemberitaan, serta menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Siswanto juga memaparkan berbagai program kerja yang sukses di bidang pembinaan olahraga, bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat, dengan mengikuti berbagai kompetisi sepakbola, voli, futsal, tinju amatir dan nasional, termasuk MMA. Para atlet sepakbola SMSI Binjai bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat baru-baru ini juga mengikuti Turnamen Presiden Cup 2026 di Yogyakarta.

Tak hanya itu, SMSI Binjai pada periode pertama (2021-2026) juga telah membentuk Lemdik TPQ Al Ihsan di wilayah Binjai-Langkat dan tetap berjalan hingga saat ini.

Dalam acara ini, hadir sejumlah Pengurus SMSI Sumut di antaranya, Penasihat Ronny Purba dam Wakil Sekretaris Ayu Kesuma Ningtyas.

Pelantikan tersebut juga turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Binjai, Drs. Ruslianto; Ketua PWI Binjai, Arma Delisa Budi; serta perwakilan BNNK Binjai yang diwakili Kepala Bagian Umum, Suryawan.

Hadir pula perwakilan Kodim 0203/Langkat, Polres Binjai, Subdenpom I/5-2 Binjai, Brimob Polda Sumatera Utara, sejumlah organisasi kemasyarakatan, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Kota Binjai. (**)

October 22, 2026
Prof. Zudan Ka BKN: Nilai Berorientasi Melayani harus Tercermin Dalam Sikap dan Kinerja ASN Sehari-hari

MADIUN (LE.ID) – Humas BKN, Dalam arahannya di Sarasehan KORPRI bagi ASN di wilayah Kota Madiun, Minggu (18/10/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, berpesan agar profesionalitas harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar memahami atau menghafal nilai-nilai dasar. “ASN harus betul-betul berorientasi melayani. Ini harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas menghafal nilai-nilai mengenai cara berorientasi melayani,” pesannya.

Prof. Zudan mengarahkan agar orientasi pelayanan harus tercermin dalam perilaku dan keputusan ASN sehari-hari. Mulai dari menyederhanakan persyaratan, sigap membantu masyarakat, hingga memastikan layanan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga. Ia meminta agar ASN juga perlu hadir secara langsung di tengah masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak cukup diukur dari prosedur yang telah dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain memperkuat budaya pelayanan, Prof. Zudan menekankan pentingnya manajemen talenta sebagai instrumen strategis untuk membangun birokrasi yang profesional dan berkelanjutan. Melalui pemetaan potensi, kompetensi, dan kinerja, pemerintah dapat mengidentifikasi ASN yang tepat untuk kebutuhan organisasi sekaligus menyiapkan calon pemimpin masa depan. Ia juga mencontohkan bagaimana BKN melaksanakan talent scouting untuk mengidentifikasi ASN yang menunjukkan kinerja, inisiatif, dan kemampuan adaptasi yang baik. Selain itu Prof. Zudan memberi perhatian bagi para ASN yang berprestasi, dan mendorong agar ASN Kota Madiun yang dinilai memiliki inisiatif serta orientasi pelayanan yang kuat, didorong untuk diusulkan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Prof. Zudan turut mendorong Pemerintah Kota Madiun memperkuat institutional branding dengan memublikasikan berbagai capaian, inovasi, dan praktik baik penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, inovasi yang telah dibangun perlu disampaikan secara aktif melalui media sosial dan kanal komunikasi resmi pemerintah agar semakin banyak masyarakat mengetahui serta memanfaatkannya. Salah satu inovasi yang menjadi contoh adalah Super App Pecel Tumpang yang dinilainya mendukung transformasi digital pelayanan di Kota Madiun.

Dengan arahan Kepala BKN tersebut, Plt. Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Zudan beserta jajaran BKN untuk berbagi pengalaman dan memberikan arahan terkait pengelolaan manajemen ASN. Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Madiun untuk mengembangkan manajemen talenta sebagai dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN. Ia berharap dengan penerapan manajemen talenta, Pemkot Madiun dapat mengidentifikasi pegawai berdasarkan kapasitas dan kinerjanya, sekaligus menyiapkan talenta yang mampu mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Sarasehan KORPRI yang bertajuk “Memperkuat Solidaritas KORPRI dan Profesionalitas ASN dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas” ini, diikuti jajaran Pemerintah Kota Madiun, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga ASN di lingkungan pemerintah kota. (rls)

October 20, 2026
Bupati Magetan Apresiasi BKN: Kehadiran Prof. Zudan Bukti Nyata Dukungan Pusat bagi Daerah

MAGETAN (LE.ID)– Humas BKN, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dukungan nyata yang diberikan kepada daerah, khususnya melalui kehadiran Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, dalam kegiatan ‘Gowes Bareng Prof. Zudan’ yang menjadi bagian dari Festival Olahraga dan Budaya Kampung Olahraga Takeran Tahun 2026, Sabtu (17/10/2026), di Kelurahan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Menurut Nanik, kehadiran Prof. Zudan bukan sekadar bentuk dukungan simbolis, melainkan bukti konkret bahwa BKN sebagai lembaga pusat hadir dan peduli terhadap kebutuhan daerah. Ia menilai BKN telah menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Kami sangat mengapresiasi BKN, khususnya Bapak Prof. Zudan, yang telah hadir langsung di tengah masyarakat Magetan. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat tidak berjarak dari daerah. BKN tidak hanya mengurus kepegawaian, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan kebersamaan masyarakat,” ujar Nanik.

Nanik menyampaikan bahwa dukungan BKN terhadap pengembangan Kampung Olahraga Takeran menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan budaya. Menurutnya, sinergi antara BKN dan pemerintah daerah telah membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun gaya hidup sehat.

“Kampung Olahraga Takeran ini tidak akan berkembang tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk BKN. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pesan Prof. Zudan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam setiap kegiatan olahraga. Menurut Nanik, pesan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang teladan dan peduli terhadap lingkungan, serta sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang sehat dan bersih.

Nanik berharap kehadiran BKN di Magetan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai BKN telah membuktikan diri sebagai mitra strategis daerah, bukan hanya dalam urusan kepegawaian, tetapi juga dalam pembangunan kesehatan dan produktivitas masyarakat.

“Kami berharap BKN terus hadir dan mendukung daerah. Sinergi yang telah terbangun ini harus terus kita jaga dan kembangkan, karena dampaknya sangat positif bagi masyarakat,” pungkas Nanik.

Kegiatan Gowes Bareng Prof. Zudan yang diikuti sekitar 1.000 peserta ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara BKN, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kesehatan, kebersamaan, dan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran BKN di tengah masyarakat Magetan menjadi cermin komitmen lembaga pusat dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif. (rls)

October 19, 2026
Kemendagri Dorong Daerah Terapkan 9 Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

SEMARANG (LE.ID) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Upaya ini menjadi bagian dari dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dorongan tersebut disampaikan Triadi Maharso, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dalam Rapat Koordinasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (13/10/2026), Triadi menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditopang melalui langkah-langkah konkret di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing,” tegas Triadi.

Sembilan Langkah Konkret Percepatan Ekonomi Daerah

Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, terdapat sembilan langkah konkret yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Berikut sembilan langkah yang didorong Kemendagri:

1. Mempercepat realisasi APBD, agar belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

2. Mempercepat realisasi investasi PMA dan PMDN, guna mendorong masuknya modal, memperluas kegiatan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.

3. Mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, untuk mendukung konektivitas, kelancaran distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Mengendalikan harga bahan pokok, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

5. Memperkuat pencegahan ekspor dan impor ilegal, demi menjaga tata niaga yang sehat dan melindungi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan.

6. Memperluas kesempatan kerja, melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.

7. Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dengan mengoptimalkan potensi serta keunggulan lokal masing-masing daerah.

8. Meningkatkan output industri manufaktur, untuk memperkuat kapasitas produksi, nilai tambah, dan daya saing industri daerah.

9. Mempermudah perizinan berusaha, agar iklim investasi semakin kondusif dan pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonominya.

Kesembilan langkah tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur sesuai kondisi serta potensi masing-masing daerah.

Penguatan Koordinasi dan Pengendalian Inflasi

Rapat koordinasi TPID juga menjadi forum untuk memperkuat diagnosis kondisi ekonomi daerah, mengidentifikasi sumber pertumbuhan, serta menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang terukur.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memastikan pemantauan, pengawalan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan ekonomi berjalan konsisten. Penyediaan serta pemanfaatan data statistik yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Menurut Triadi, percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pengawalan pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi Bappenas, Kemendagri, dan BPS yang terintegrasi agar kebijakan dan program pembangunan tepat sasaran, konsisten, dan menghasilkan multiplier effect,” ujarnya.

Dalam kolaborasi tersebut, BPS berperan menyediakan bukti dan mengukur dampak kebijakan, Bappenas menjaga keselarasan arah serta prioritas pembangunan nasional, sedangkan Kemendagri mengawal implementasi pembangunan di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempererat keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, produktivitas usaha, investasi, serta daya beli.

Dengan mengoptimalkan sembilan langkah konkret tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (rls)

October 19, 2026
Cara Mengenali Dokumen Kepegawaian Resmi BKN, Waspada SK Palsu

JAKARTA (LE.ID) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat agar lebih cermat mengenali dokumen resmi kepegawaian, termasuk Surat Keputusan (SK). Langkah ini penting untuk mencegah penipuan, pemalsuan, serta penyalahgunaan dokumen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara dokumen yang diterbitkan BKN dan dokumen kepegawaian yang diterbitkan oleh instansi lain sesuai kewenangannya.

Pengenalan dokumen tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa identitas penerbit, mencermati informasi administrasi, serta memanfaatkan fitur identifikasi kategori produk BKN melalui portal Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

“BKN mengimbau ASN dan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan keaslian suatu dokumen hanya berdasarkan tampilan atau nomor yang tercantum. Apabila terdapat keraguan mengenai status suatu SK, lakukan konfirmasi melalui unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau kanal resmi BKN sesuai dengan kewenangannya,” pesan Wisudo di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Enam Cara Memeriksa Dokumen Kepegawaian Resmi BKN

Untuk membantu ASN dan masyarakat menghindari dokumen palsu, berikut enam langkah yang dapat dilakukan.

1. Periksa identitas penerbit dokumen

Cermati nama instansi penerbit, identitas pejabat yang berwenang, serta informasi administrasi yang tercantum. Pastikan instansi tersebut memiliki kewenangan menerbitkan keputusan atau dokumen kepegawaian yang dimaksud.

2. Pindai QR Code menggunakan smartphone

Dokumen tertentu menyediakan QR Code yang dapat digunakan untuk membantu proses verifikasi. Pindai kode tersebut dan periksa tujuan tautan serta informasi yang ditampilkan. Pastikan tautan mengarah ke layanan resmi, bukan situs mencurigakan.

3. Cermati nomor dan informasi dalam SK

Periksa nomor surat keputusan, tanggal penerbitan, identitas pihak yang tercantum, serta isi keputusan. Namun, nomor surat dan tampilan dokumen saja tidak cukup untuk memastikan keasliannya.

4. Manfaatkan portal resmi SIASN

ASN dan masyarakat dapat memanfaatkan informasi serta fitur identifikasi kategori produk BKN melalui portal SIASN. Fitur ini membantu mengenali dokumen yang termasuk produk BKN dan membedakannya dari dokumen yang diterbitkan instansi lain.

Gunakan portal resmi dan hindari memasukkan data pribadi melalui tautan yang tidak jelas sumbernya.

5. Pastikan kewenangan penerbitan dokumen

Tidak semua dokumen kepegawaian diterbitkan oleh BKN. Sejumlah keputusan atau dokumen administrasi kepegawaian menjadi kewenangan instansi pemerintah lainnya.

Karena itu, penting untuk memastikan instansi yang berwenang menerbitkan dokumen sesuai jenis layanan dan keputusan yang dimaksud.

6. Lakukan konfirmasi jika masih ragu

Jika menemukan ketidaksesuaian informasi atau belum dapat memastikan status suatu dokumen, hubungi unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau kanal resmi BKN sesuai kewenangannya.

Hindari mempercayai, meneruskan, atau menyebarluaskan dokumen yang belum terverifikasi.

BKN Ingatkan Pentingnya Verifikasi Dokumen

Melalui langkah-langkah tersebut, BKN berharap ASN dan masyarakat semakin memahami cara mengenali produk resmi kepegawaian serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen.

Masyarakat juga diingatkan untuk selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan berdasarkan dokumen kepegawaian.

Kewaspadaan ini menjadi penting agar ASN tidak mudah terjebak penipuan yang mengatasnamakan BKN maupun instansi pemerintah lainnya. Dengan memastikan identitas penerbit, memeriksa informasi dokumen, dan melakukan konfirmasi melalui jalur resmi, risiko penyalahgunaan dokumen kepegawaian dapat diminimalkan. (rls)

October 19, 2026
Penerapan Manajemen Talenta ASN Melonjak 700 Persen, BRIN Jadi Instansi ke-337

JAKARTA (LE.ID) – Penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Dalam setahun, jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem manajemen talenta melonjak 700 persen, dari 42 menjadi 336 instansi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diproyeksikan menjadi instansi ke-337 yang menerapkan sistem tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, saat bertemu Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Zudan menegaskan bahwa penguatan kualitas 6,7 juta ASN menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional.

“Jumlah ASN kita saat ini 6,7 juta, pasukan terbaik Bapak Presiden di bidang sipil. Mereka inilah yang mengonstruksi kebijakan, APBN, dan APBD. Kalau konstruktornya tidak bagus, hasilnya berbahaya,” tegas Zudan.

Manajemen Talenta ASN Meningkat Pesat

Zudan menjelaskan, pertumbuhan jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan ASN berbasis kompetensi, potensi, dan kinerja.

Ia menyebutkan, apabila penetapan BRIN ditandatangani, lembaga tersebut akan menjadi instansi pemerintah ke-337 yang menerapkan manajemen talenta.

“Dalam satu tahun, jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen talenta naik 700 persen, dari 42 menjadi 336 instansi. Kalau hari ini saya tanda tangani, BRIN menjadi yang ke-337,” ungkapnya.

Menurut Zudan, manajemen talenta tidak boleh sekadar menjadi mekanisme untuk mengisi jabatan kosong. Sistem ini harus menjadi instrumen strategis untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sekaligus memastikan organisasi pemerintah memiliki sumber daya manusia unggul.

Khusus di BRIN, penerapan manajemen talenta diharapkan mampu mendukung kebutuhan strategis riset dan inovasi nasional serta meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan.

BRIN Siapkan Talenta Unggul untuk Riset dan Inovasi

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, menyampaikan bahwa manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan ASN dengan kebutuhan organisasi riset dan inovasi nasional.

Melalui pemetaan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai, BRIN berupaya memastikan pengembangan karier serta penempatan ASN dilakukan secara tepat sasaran.

“Kami sudah menyiapkan talenta-talenta unggul yang siap dipromosikan,” kata Arif.

BRIN juga menyiapkan berbagai program pengembangan kompetensi dan karier periset. Program tersebut meliputi BRIN Integrated Learning Center, Degree by Research, program pascadoktoral, visiting researcher, fellowship, serta pelatihan kepemimpinan berkelanjutan.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat ekosistem riset, dan mendorong kontribusi inovasi terhadap pembangunan nasional.

Dari sisi capaian, rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM Iptek) BRIN mencapai 1.416 orang per satu juta penduduk. Angka tersebut melampaui target 1.265 orang, dengan baseline 1.151 pada 2024.

Pemutakhiran Data ASN Jadi Kunci

Pada kesempatan tersebut, Zudan juga meminta BRIN menyosialisasikan pemutakhiran data kepada seluruh ASN di lingkungannya.

Data kepegawaian yang akurat dan mutakhir dinilai penting untuk mendukung pemetaan talenta, penilaian kinerja, perencanaan karier, hingga pengambilan keputusan kepegawaian yang objektif.

Menurutnya, keberhasilan manajemen talenta tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kandidat untuk mengisi jabatan. Lebih dari itu, sistem tersebut harus mampu mengidentifikasi pegawai potensial, mengembangkan kompetensi, mempercepat pengembangan karier, serta mempertahankan talenta sesuai kebutuhan organisasi.

Penguatan manajemen talenta ASN di BRIN juga sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sains dan teknologi, serta pengembangan riset dan inovasi.

Dengan pengelolaan talenta yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kapasitas riset nasional sekaligus mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (rls)

October 19, 2026
Kemendagri Dorong Terobosan Pembiayaan Pembangunan Merauke Melalui Forum TJSLP

MERAUKE, PAPUA SELATAN (LE.ID)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Merauke, sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komitmen tersebut mengemuka pada pertemuan pembentukan Forum TJSLP Kabupaten Merauke, yang berlangsung di Halogen Hotel Merauke, Rabu (14/10).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Forum TJSLP, yang menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada pertemuan tersebut, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya perubahan paradigma pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dari kegiatan yang selama ini cenderung sporadis menjadi program yang terencana, terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

“Forum TJSLP diharapkan tidak sekadar menjadi wadah koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen kolaborasi pembangunan yang mampu mempertemukan kebutuhan prioritas masyarakat dengan potensi kontribusi dunia usaha,” terang Iwan.

Iwan berharap melalui forum ini, program CSR dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi tersebut juga menjadi peluang untuk memperluas dukungan pembiayaan pembangunan di luar APBD, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik,” imbuh Iwan.

Lebih lanjut, Iwan juga menyoroti salah satu isu strategis yang menjadi perhatian yaitu kondisi kapasitas pendanaan APBD Kabupaten Merauke.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada pertemuan, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,95 triliun, dengan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mencapai 85,03 persen atau sekitar Rp1,66 triliun.

Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 9,31 persen atau sekitar Rp182 miliar.

Dari sisi pengeluaran, belanja daerah tercatat sekitar Rp2 triliun, dengan dominasi belanja operasi sebesar 77,28 persen atau sekitar Rp1,54 triliun. Adapun alokasi belanja modal hanya mencapai 9,22 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan keuangan daerah masih terserap untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, sehingga ruang fiskal untuk memperluas pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat relatif terbatas.

Dalam konteks tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menilai optimalisasi TJSLP menjadi salah satu alternatif strategis untuk melengkapi pembiayaan program pembangunan daerah.

Meskipun demikian, kontribusi perusahaan tetap perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Guna mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Merauke, Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengidentifikasi enam sektor prioritas yang berpotensi memperoleh dukungan melalui program TJSLP.

Pertama, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan diarahkan pada Program Merauke Pintar, penguatan sekolah berasrama, pemberian beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP), serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.

Kedua, kesehatan. Kontribusi perusahaan dapat diarahkan untuk memperkuat Program Anim Ha Sehat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta mendukung kebutuhan layanan rujukan dokter spesialis, khususnya bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ketiga, infrastruktur dan utilitas dasar. Program prioritas mencakup penyediaan sarana air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan penerangan kampung guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keempat, pertanian dan perikanan. Dukungan dapat diwujudkan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan layanan bengkel keliling, penguatan kapasitas penyuluh pertanian, serta peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

Kelima, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Fokus program meliputi dukungan terhadap panti sosial, pengembangan pariwisata budaya dan alam, pendampingan UMKM dan ekonomi OAP, serta penguatan BUMD dan badan usaha milik kampung.

Keenam, peningkatan layanan pemerintahan. Dukungan diarahkan pada perluasan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik di distrik, serta penguatan jaringan komunikasi terpadu.

Keenam sektor tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun katalog program prioritas yang dapat dikerjasamakan dengan dunia usaha.

Kabupaten Merauke memiliki potensi keterlibatan dunia usaha yang cukup besar, terutama melalui keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, investasi perkebunan tebu yang masih berada pada tahap pengembangan atau praproduksi, BUMN, BUMD, serta sektor perbankan.

Namun demikian, pelaksanaan CSR di daerah tersebut masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan kesenjangan komitmen antarpelaku usaha, belum optimalnya koordinasi program, serta keterbatasan sistem pelaporan dan evaluasi.

Sebagian perusahaan telah menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, sedangkan sebagian lainnya masih perlu didorong untuk meningkatkan kontribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Merauke memiliki peran strategis dalam memetakan kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui APBD.

Pemetaan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mempertemukan kebutuhan program pembangunan daerah dengan bidang usaha, kemampuan, dan prioritas TJSL masing-masing perusahaan.

Ditjen Bina Bangda juga mendorong agar penyelenggaraan Forum TJSLP memiliki mekanisme kerja yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan pembangunan hingga evaluasi hasil pelaksanaan program.

Tahapan pengelolaan tersebut mencakup identifikasi program prioritas, pemetaan kebutuhan pendanaan, pemetaan calon mitra, identifikasi kebutuhan dan kapasitas perusahaan, penyelenggaraan forum pertemuan dunia usaha, verifikasi usulan, penyepakatan dukungan, penandatanganan berita acara, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merauke didorong untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) kontribusi perusahaan yang mencakup skema dana bantuan, pembiayaan langsung program prioritas, serta gotong royong multipihak.

Pengaturan tersebut diperlukan agar penyaluran dukungan perusahaan memiliki kepastian mekanisme, menghindari tumpang tindih pembiayaan, serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi, forum juga didorong mengembangkan Public Dashboard TJSLP, yakni sistem informasi publik yang dapat menampilkan komitmen perusahaan, program yang didukung, nilai kontribusi, lokasi kegiatan, progres pelaksanaan, dan capaian manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, dan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Pemerintah Kabupaten Merauke didorong segera menyelesaikan substansi rancangan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan TJSLP.

Regulasi tersebut diharapkan mengatur secara jelas tata kelola kemitraan, mekanisme penyepakatan dan penandatanganan berita acara komitmen, penyaluran kontribusi, serta kewajiban pelaporan dan evaluasi secara berkala.

Pada pembahasan juga mengemuka usulan pemanfaatan rekening Bank Papua untuk mendukung administrasi penerimaan kontribusi dana TJSLP yang dikelola melalui forum.

Usulan tersebut memerlukan pengaturan tata kelola dan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemisahan yang jelas antara kontribusi langsung perusahaan dan penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Bapperida Merauke diharapkan segera menyusun katalog program prioritas pembangunan non-APBD yang memuat kebutuhan kegiatan, lokasi, kelompok penerima manfaat, estimasi pendanaan, serta potensi perusahaan mitra.

Katalog tersebut selanjutnya dapat dipresentasikan melalui kegiatan corporate gathering dengan melibatkan perusahaan sektor perkebunan sawit, tebu, perbankan, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha lainnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi komitmen dunia usaha sekaligus memperkuat keterpaduan pelaksanaan program TJSLP dengan sasaran pembangunan Kabupaten Merauke.

Pembentukan Forum TJSLP Kabupaten Merauke menjadi momentum penting dalam membangun model pembiayaan pembangunan yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan regulasi, kepastian mekanisme kemitraan, sistem informasi yang transparan, serta komitmen dunia usaha, TJSLP diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak percepatan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Melalui penguatan Forum TJSLP, pembangunan Merauke diharapkan tidak hanya bertumpu pada kemampuan APBD, tetapi juga didukung oleh kontribusi nyata dunia usaha yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sinergi tersebut sejalan dengan upaya Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, mendorong inovasi pendanaan pembangunan, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri Bupati Merauke, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ketua DPRK Merauke, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan BUMN, BUMD, perbankan, pelaku usaha, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Merauke, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Merauke, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. (rls)

October 19, 2026
Dialog Nasional Pemberdayaan, Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA (LE.ID) – Transformasi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaannya memerlukan sinergi kebijakan, program, dan sumber daya lintas kementerian/lembaga serta keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dialog Nasional Pemberdayaan diselenggarakan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10).

Forum ini sebagai ruang koordinasi untuk memperkuat komitmen bersama, menyampaikan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).

Kerangka tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menyelaraskan arah kebijakan, memperjelas peran para pihak, dan memperkuat orkestrasi program pemberdayaan.

Pada kesempatan itu, disampaikan dukungan komitmen lintas kementerian/lembaga yang langsung disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan ada paradigma baru pembangunan masyarakat agar orientasi pembangunan untuk menyiapkan masyarakat yg mandiri, berdaya, dan sejahtera.

“Taglinenya setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menekankan untuk kementerian/lembaga, jika ada efisiensi anggaran, agar tidak mengurangi anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan justru yang akan menambah anggaran negara pada periode anggaran berikutnya.

Penguatan sinergi dan komitmen lintas kementerian/lembaga dalam transformasi pemberdayaan masyarakat ini dilanjutkan dengan peluncuran hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta peresmian dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).

Kemudian diserahkan Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi, peluncuran Potret Rencana Kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM), serta peresmian dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, mewakili Menteri Dalam Negeri untuk menerima Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya dilaksanakan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan dengan narasumber Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo; Deputi Bidang Kesehatan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih; Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemenkes, Mira Riyati Kurniasih; dan Direktur Ashoka dan Ketua Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA), Nani Zulminarni. (rls)

October 19, 2026