Author: expressadm

  • Kerjasama SMSI-UPDM (B): Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

    Kerjasama SMSI-UPDM (B): Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

    JAKARTA- Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) akan terus menyelenggarakan uji kompetensi wartawan serta Training of Trainer (ToT) untuk menambah kebutuhan penguji UKW.

    Hal itu disampaikan oleh Dr Prasetya Yoga Santosa, M.M, Ketua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (UPDM), Jumat, 11 Juli 2021, dalam rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM.

    “Kami menyambut baik kerjasama yang sudah kita niatkan bersama, semoga menjadi amal ibadah kita bersama,” kata Firdaus, Ketua Umum SMSI yang mengawali pertemuan yang berlangsung di kantor SMSI Jl. Veteran II, Jakarta Pusat.

    Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dr Wahyudi M. Pratopo, SIP (penguji UKW yang Ketua Program Studi Komunikasi UPDM), Saifullah Ma’sum (Ketua Litbang Fikom UPDM), Dr Retno Intani ZA, M.Sc (penguji UKW, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Aat Surya Safaat (penguji UKW dan Ketua Bidang Luar Negeri SMSI), dan Mohammad Nasir (Sekjen SMSI).

    Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pelaksanaan ToT, bulan Juli 2021. ToT ini untuk mempersiapkan para calon penguji UKW, supaya keberlangsungan UKW dapat terjamin.

    Dalam ToT yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Uji Wartawan UPDM, telah disiapkan peserta para wartawan utama yang mempunyai kualitas dan track record baik. (smsi)

  • CSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi Perkembangan KEK Mandalika

    CSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi Perkembangan KEK Mandalika

    PENELITI dari Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Universitas Indonesia, Kurniawati, memaparkan masyarakat NTB sudah relatif siap menghadapi berkembangnya KEK Mandalika. Hal tersebut berdasarkan penelitian SDM yang dilakukannya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kenekraf) RI di kawasan wisata KEK Mandalika.

    Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. menyambut baik hasil penelitian tersebut.

    “Kita berharap dengan adanya studi ataupun penelitian terkait kesiapan SDM sebagai pendukung pengembangan wisata di KEK Mandalika ini bisa dijadikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Kemenparkeraf RI untuk bisa mendorong pengembangan SDM di destinasi wisata super prioritas KEK Mandalika,” kata Gubernur NTB saat menerima audiensi CSGS (UI), Rabu (9/6/2021) di ruang kerja Kantor Gubernur NTB.

    “Dari sisi SDM masyarakat NTB sudah siap mengingat di sini sudah ada SMK jurusan pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata dan sebagainya. Dari pelaku pariwisata juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi event-event strategis dalam pengembangan patriwisata di NTB,.” Ujar Kurniawati didampangi peneliti lainnya Widi Sulistio.

    Kadis Pariwisata NTB H. Yusron Hadi menambahkan, berbagai program penguatan SDM yang sebelumnya sudah dilaksanakan Pemprov NTB di sejumlah kawasan wisata di NB termasuk di KEK Mandalika nantinya akan banyak berkontribusi dalam menghadapi perkembangan pariwisata NTB ke depan. Terlebih dengan akan digelarnya berbagai event internasional sepertyi MotoGP 2022 mendatang di Cirkuit Mandalika.

    “Studi yang dilakukan UI ini juga bisa memberikan nilai tambah ataupun masukan dan saran untuk dilakukan pembenahan ke depan menjadi lebih baik, khususnya dalam penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata ataupun dampak ikutan yang pasti ditimbulkan oleh berkembanganya suatu industri pariwisata itu sendiri,” Yusron membeberkan.

    Ia melanjutkan, pengembangan wisata KEK Mandalika dengan akan dilaksanakannya MotoGP internasional tidak hanya hanya kesiapan dari sisi infrastruktur tetapi juga yang lebih penting adalah kesiapan sumberdaya manusia agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perhelatan pariwisata nanti. (diskominfotikntb)

  • Vaksinasi Covid-19 NTB Capai 100 Persen

    Vaksinasi Covid-19 NTB Capai 100 Persen

    Penyerapan Vaksinasi di NTB sangat baik, tidak ditemui penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan berdasarkan sasaran sudah mencapai angka 100 persen.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djaliah, M.Pd,.  usai rapat kesiapan untuk mengantisipasi eskalasi outbreak dan potensi transmisi Covid-19 saat kunjungan skala Nasional dan International dengan Metode TFG (tactical Floor Game), Kamis (10/6/2021) di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

    Menurut Wagub, pemerintah provinsi terus mendorong, agar vaksin yang disalurkan di Kabupaten/kota, cepat terserap. Ketersediaan vaksinpun masih aman.

    “Malahan kita minta kepada pemerintah pusat, agar jatah vaksin di NTB ditambah,” jelas Ummi Rohmi sapaannya.

    Keberhasilan ini diakuinya tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, jajaran TNI dan Polri, serta kerja sama seluruh masyarakat.

    “Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang seirama antara Pemerintah, jajaran TNI/Polri dan masyarakat,”pungkasnya.

    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB, Irjen. Pol. M. Iqbal, S.I.K., M.H., pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa jajaran Polda NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah, untuk mendorong percepatan vaksinasi untuk umum maupun lansia.

    “Alhamdulillah langkah kita bahkan over prestasi, hingga 100 persen lebih sasaran target tercapai,” kata Ikbal.

    Sementara itu dijelaskannya, vaksin untuk lansia diakui Kapolda, memiliki karakter yang agak unik, tidak boleh dipaksa dalam menghadapinya.

    Malahan dilapangan ada lansia yang digendong, diberikan hadiah agar mau divaksin. Dengan kepiawaiannya Polri dan TNI bersinergi melakukan pendekatan secara humanis dan stimulisasi.

    “Sampai seperti Itu yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilapangan,” katanya.

    Bahkan akibat terkendalinya vaksinasi, Kemenkes RI mendroping vaksinasi tanpa ragu ke NTB. Kapolda juga menyampaikan bahwa peran Polri dan TNI selalu menjadi tulang punggung Pemrov. NTB dalam memasifkan vaksinasi.

    Kapolda juga menegaskan, Polri dan TNI merupakan institusi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

    “Kapolri sudah memerintahkan agar seluruh Polda maksimal dalam melaksanakan suporting sistem, untuk menekan transmisi Covid-19,” tegas Ikbal.

    Sehingga di NTB, dengan langkah-langkah strategi, contoh salah satunya adalah program kampung sehat, yang diakui dapat menekan penyebaran pandemi ditengah-tengah masyarakat. (rlsdiskokinfo)

  • Provinsi NTB Kuatkan Pondasi Perekonomian Melalui Industrialisasi

    Provinsi NTB Kuatkan Pondasi Perekonomian Melalui Industrialisasi

    Mataram – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menguatkan fondasi perekonomian melalui industrialisasi.
    Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menjelaskan, masyarakat NTB mampu mewujudkan industrialisasi jika diberikan apresiasi dan ruang untuk berekspresi.

    Hal tersebut disampaikan Bang Zul sapaan akrab Gubernur dalam kegiatan Bank Indonesia Webinar Trasnformasi Bali Nusra bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06).

    “Hadirnya industrialisasi menjadi solusinya dan memberikan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurang pengangguran dan mengentaskan kemiskinan,” kata Bang Zul panggilan akrabnya.

    Bang Zul menjelaskan terkait perkembangan industrialisasi yang ada di NTB. Ruang dan apresiasi yang telah diberikan, dapat menghasilkan berbagai produk-produk yang telah dibuat para pelaku IKM.

    “Industrialisasi yang kami maksud saat ini adalah NTB mampu membuat berbagai produk-produk yang sederhana, seperti membuat masker, membuat pabrik pakan, membuat alat pelindung kesehatan, antigen, motor listrik dan lain sebagainya,” paparnya.

    Bang Zul menambahkan, konsep industrialisasi di Provinsi NTB bukan hanya pada perubahan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi, tetapi Industrialisasi mampu menghadirkan pendalaman struktur industri. (Ser, diskominfotik)

  • PT GTI dan Pemprov NTB Sepakati Pokok-Pokok Addendum Kontrak Perjanjian Produksi

    PT GTI dan Pemprov NTB Sepakati Pokok-Pokok Addendum Kontrak Perjanjian Produksi

    PT Gili Trawangan Indah menyatakan siap meneruskan investasi di lahan seluas 65 Ha aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

    Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, komitmen PT GTI untuk meneruskan investasinya di Gili Trawangan selain karena kontrak kerja sama kedua belah pihak baru akan berakhir pada 2026, juga sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas investasi.

    “Salah satu cara menjaga iklim investasi adalah dengan memberikan kepastian hukum. Kita memuliakan kontrak yang sudah dibuat agar iklim investasi tetap terjaga dan PT GTI mendapatkan kesempatan diluar upaya pemutusan kontrak yang berujung ke pengadilan”, jelas Gubernur usai menyepakati pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi, di Kantor Kajati NTB, Kamis (10/6).

    Oleh sebab itu, lanjut Gubernur, upaya addendum ditempuh agar kontrak kerjasama dapat diperbaiki dan tidak merugikan pihak manapun. Ia mengapresiasi PT GTI yang telah menandatangani pokok-pokok kesepakatan yang akan dituangkan menjadi addendum sembari mengingatkan komitmen investasi PT GTI yang telah berjalan selama ini dan rencana hingga 2026.

    Perwakilan PT GTI, Winoto menyebut, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan investasi hingga 2026 dan meminta dukungan serta jaminan keamanan. Pihak PT GTI sendiri tak menyebut masalah yang dialami pihaknya terkait investasi mereka selama 25 tahun ke belakang.

    “Ini adalah moment yang ditunggu kami setelah 25 tahun. Kami tetap berkomitmen melanjutkan investasi di NTB, khususnya di Gili Trawangan,” ujar Winoto.

    Sementara itu, secara lebih rinci, Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyebut sembilan pokok kesepakatan tersebut terkait bentuk perjanjian kerjasama, maksud dan tujuan, jangka waktu kerja sama termasuk masa transisi bagi pengusaha yang menempati lahan PT GTI, pendapatan daerah, sanksi terkait peluang wanprestasi dan bagaimana mengakhiri kerja sama nantinya.

    “Pemprov akan mengkaji ini dengan tim terkait konten kontrak produksi, masterplan investasi dan dampak dari addendum jika sudah disepakati kedua pihak nantinya”, urai Sekda.

    Kepala Kejaksaan Tinggi, Tomo Sitepu selaku jaksa pengacara negara mengutip pernyataan Gubernur mengatakan, addendum adalah jalan terbaik atas kasus PT GTI sambil mendengarkan masukan dari berbagai pihak seperti DPRD, BPK, KPK dan dukungan Forkopimda agar dapat memuaskan semua pihak.

    “Dasarnya ada tiga bahwa pemerintah daerah tidak boleh rugi, investasi tidak terganggu dan masyarakat mendapatkan haknya secara berkeadilan,” ujar Kajati NTB. (Diskominfotikntb)

  • Vaksinasi Covid-19 NTB Capai 100 Persen

    Penyerapan Vaksinasi di NTB sangat baik, tidak ditemui penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan berdasarkan sasaran sudah mencapai angka 100 persen.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djaliah, M.Pd,.  usai rapat kesiapan untuk mengantisipasi eskalasi outbreak dan potensi transmisi Covid-19 saat kunjungan skala Nasional dan International dengan Metode TFG (tactical Floor Game), Kamis (10/6/2021) di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

    Menurut Wagub, pemerintah provinsi terus mendorong, agar vaksin yang disalurkan di Kabupaten/kota, cepat terserap. Ketersediaan vaksinpun masih aman.

    “Malahan kita minta kepada pemerintah pusat, agar jatah vaksin di NTB ditambah,” jelas Ummi Rohmi sapaannya.

    Keberhasilan ini diakuinya tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, jajaran TNI dan Polri, serta kerja sama seluruh masyarakat.

    “Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang seirama antara Pemerintah, jajaran TNI/Polri dan masyarakat,”pungkasnya.

    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB, Irjen. Pol. M. Iqbal, S.I.K., M.H., pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa jajaran Polda NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah, untuk mendorong percepatan vaksinasi untuk umum maupun lansia.

    “Alhamdulillah langkah kita bahkan over prestasi, hingga 100 persen lebih sasaran target tercapai,” kata Ikbal.

    Sementara itu dijelaskannya, vaksin untuk lansia diakui Kapolda, memiliki karakter yang agak unik, tidak boleh dipaksa dalam menghadapinya.

    Malahan dilapangan ada lansia yang digendong, diberikan hadiah agar mau divaksin. Dengan kepiawaiannya Polri dan TNI bersinergi melakukan pendekatan secara humanis dan stimulisasi.

    “Sampai seperti Itu yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilapangan,” katanya.

    Bahkan akibat terkendalinya vaksinasi, Kemenkes RI mendroping vaksinasi tanpa ragu ke NTB. Kapolda juga menyampaikan bahwa peran Polri dan TNI selalu menjadi tulang punggung Pemrov. NTB dalam memasifkan vaksinasi.

    Kapolda juga menegaskan, Polri dan TNI merupakan institusi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

    “Kapolri sudah memerintahkan agar seluruh Polda maksimal dalam melaksanakan suporting sistem, untuk menekan transmisi Covid-19,” tegas Ikbal.

    Sehingga di NTB, dengan langkah-langkah strategi, contoh salah satunya adalah program kampung sehat, yang diakui dapat menekan penyebaran pandemi ditengah-tengah masyarakat. (Diskominfotikntb)

  • Antisipasi Potensi Transmisi Covid-19, Wagub Puji Langkah Kapolda NTB

    *Antisipasi Potensi Transmisi Covid-19, Wagub Puji Langkah Kapolda NTB*

    Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd., mengapresiasi langkah dan gagasan Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, untuk melakukan penangan penyebaran Covid-19, yang tersistem dengan Metode TFG (Tactical Floor Game).

    “Apalagi dengan adanya informasi bermunculan pandemi Covid-19 ini yang bermutasi dengan varian yang baru, harus menjadi atensi bersama,” kata Wagub saat rapat kesiapan antisipasi Eskalasi Outbreak dan potensi transmisi Covid-19, kunjungan skala Nasional dan International di NTB, Kamis (10/6/2021) di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

    Untuk itu, langkah dan strategis yang dilakukan Polda NTB dengan TFG, harus dibangun dengan sebuah sistem yang terstruktur rapi.

    Agar bila terjadi melonjaknya Covid-19 secara tidak terkendali, dapat teratasi sistematis dan terstruktur dengan baik.

    “Kami kira ini langkah yan bagus, dalam upaya tindakan promotif dan preventif sangat dibutuhkan dalam pengendalian Covid,” ungkap Ummi Rohmi.

    Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB Irjen. Pol. M. Iqbal, S.I.K., M.H., mengatakan Polda NTB menginisiasi dilaksanakannya TFG (Tactical Floor Game). Merupakan langkah untuk melaksanakan kegiatan antisipasi Outbreak penularan Covid-19.

    Ini untuk mengantisipasi bila terjadi lonjakan penderita Covid-19. Maka, Kapolda mengingatkan jangan terlena dan lengah dengan keadaan melandainya angka penderita Covid.

    Oleh karena itu, upaya proaktif dan prefentif harus dilaksanakan untuk menghadapi hal tersebut. Dengan menghadirkan steakholder yang ada, untuk duduk bersama, tujuannya memastikan kesiapan dan tugas masing-masing.

    “Apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggungjawab itu jelas,” tegas mantan Humas Mabes Polri ini.

    Sehingga jika terjadi hal terburuk tentang Covid-19 di NTB, sistem sudah terbentuk. Semua stake holder sudah tau apa yang harus dilakukan.

    “Sampai menejemen kuburanpun harus sudah siap,” serunya.

    Begitupun anggaran, tenaga kesehatan, fasilitas seperti tempat tidur, puskesmas dan bahkan hotel harus siap, apabila dibutuhkan sebagai tempat isolasi.

    Artinya, negara harus sedini mungkin mempersiapkan sistem untuk masyarakatnya. Tidak ada yang menginginkan sesuatu itu terjadi. Tapi negara harus siap. (more…)

  • Antisipasi Potensi Transmisi Covid-19, Wagub Puji Langkah Kapolda NTB

    Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd., mengapresiasi langkah dan gagasan Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, untuk melakukan penangan penyebaran Covid-19, yang tersistem dengan Metode TFG (Tactical Floor Game).

    “Apalagi dengan adanya informasi bermunculan pandemi Covid-19 ini yang bermutasi dengan varian yang baru, harus menjadi atensi bersama,” kata Wagub saat rapat kesiapan antisipasi Eskalasi Outbreak dan potensi transmisi Covid-19, kunjungan skala Nasional dan International di NTB, Kamis (10/6/2021) di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

    Untuk itu, langkah dan strategis yang dilakukan Polda NTB dengan TFG, harus dibangun dengan sebuah sistem yang terstruktur rapi.

    Agar bila terjadi melonjaknya Covid-19 secara tidak terkendali, dapat teratasi sistematis dan terstruktur dengan baik.

    “Kami kira ini langkah yan bagus, dalam upaya tindakan promotif dan preventif sangat dibutuhkan dalam pengendalian Covid,” ungkap Ummi Rohmi.

    Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB Irjen. Pol. M. Iqbal, S.I.K., M.H., mengatakan Polda NTB menginisiasi dilaksanakannya TFG (Tactical Floor Game). Merupakan langkah untuk melaksanakan kegiatan antisipasi Outbreak penularan Covid-19.

    Ini untuk mengantisipasi bila terjadi lonjakan penderita Covid-19. Maka, Kapolda mengingatkan jangan terlena dan lengah dengan keadaan melandainya angka penderita Covid.

    Oleh karena itu, upaya proaktif dan prefentif harus dilaksanakan untuk menghadapi hal tersebut. Dengan menghadirkan steakholder yang ada, untuk duduk bersama, tujuannya memastikan kesiapan dan tugas masing-masing.
    Apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggungjawab itu jelas,” tegas mantan Humas Mabes Polri ini.

    Sehingga jika terjadi hal terburuk tentang Covid-19 di NTB, sistem sudah terbentuk. Semua stake holder sudah tau apa yang harus dilakukan.

    “Sampai menejemen kuburanpun harus sudah siap,” serunya.

    Begitupun anggaran, tenaga kesehatan, fasilitas seperti tempat tidur, puskesmas dan bahkan hotel harus siap, apabila dibutuhkan sebagai tempat isolasi.

    Artinya, negara harus sedini mungkin mempersiapkan sistem untuk masyarakatnya. Tidak ada yang menginginkan sesuatu itu terjadi. Tapi negara harus siap.

    Turut hadir pada kegiatan ini, Wakapolda dan jajarannya, perwakilan Danrem 162/WB, Asisten 1, Asisten 3, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial dan Kadishub Provinsi NTB. (diskominfotik_ntb)
  • Tuntaskan Area Blank Spot dan Lemah Sinyal, Pemprov NTB Bangun Kerja Sama Dengan PT TELKOM

    *Tuntaskan Area Blank Spot dan Lemah Sinyal, Pemprov NTB Bangun Kerja Sama Dengan PT. TELKOM*

    Dalam rangka mendukung program transformasi digital yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, mengusulkan kerja sama percepatan penuntasan beberapa area blank spot dan lemah sinyal kepada PT Telkom Indonesia.

    Harapan ini disampaikan melalui surat Gubernur NTB, No. 492/461/I/KOMINFOTIK. Seperti diketahui, tercatat hingga bulan Mei 2021, Provinsi NTB masih terdapat 42 titik lokasi blank spot dan terdapat sebanyak 63 titik area yang masih lemah sinyal yang tersebar di sepuluh kabupaten kota di Provinsi NTB.

    “Kami berharap agar infrastruktur jaringan telekomunikasi di NTB segera terwujud. Terutama upaya mengatasi area blank spot dan lemah sinyal dalam mempercepat transformasi digital, sehingga program pembangunan Pemprov NTB dapat berjalan dengan baik,” harapnya usai mendampingi Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko saat berkunjung di KEK Mandalika, Kamis (10/06).

    Mantan Karo Humas NTB itu menjelaskan, Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa dengan rata-rata topografis berbukit. Dengan kondisi alam seperti ini, sehingga sangat rentan terjadinya lemah sinyal di berbagai daerah yang didominasi oleh daerah-daerah perbukitan. Sementara area blank spot memang terjadi di beberapa daerah yang didominasi daerah-daerah pegunungan dan pelosok.

    “Kami berharap dukungan PT Telkom Indonesia untuk penguatan infrastruktur jaringan di wilayah NTB,” harapnya.

    Selain itu, lanjut Bang Najam biasa ia disapa, pemerintah Provinsi NTB juga meminta dukungan smart village Nusantara untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka percepatan pembangunan peningkatan pelayanan sistem digital bagi masyarakat di perdesaan.

    Saat ini, jumlah desa di Provinsi NTB mencapai 1,005 desa yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB. Sehingga transformasi digital sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Untuk mendukung keberhasilan program sangat dibutuhkan dukungan dari PT Telkom Indonesia berupa program smart village Nusantara khususnya bagi desa-desa penunjang pengembangan kawasan super prioritas Mandalika Lombok Tengah. (Diskominfotikntb)