Category: Giat SMSI

BINJAI (LE.ID)- Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia Kota Binjai resmi dilantik, setelah dilaksanakan Musyawarah 1 Kota Binjai, yang digelar di Pendopo Umar Baki Kota Binjai, Rabu (21/10/2026).

Dalam Musyawarah tersebut, Siswanto Ihsan SE kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI Kota Binjai untuk periode kedua 2026-2029. Dilanjutkan dengan pelantikan, yang dipimpin langsung Ketua SMSI Sumut Erris J Napitupulu, bersama Sekretaris M. Agus Utama, dipandu Kabid Organisasi Benny Pasaribu.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan, penyerahan SK Pengurus dan penyerahan AD/ART organisasi, dan diakhiri dengan penyerahan Bendera Pataka.

Adapun jajaran pengurus yang dilantik bersama Ketua terpilih Siswanto Ihsan SE, yakni; Raihan Hasanain sebagai Bendahara. Sementara itu, Muhamad Irsan Sikumbag sebagai Sekretaris, Zainal Fahri Harahap SE, menjabat sebagai Wakil Sekretaris.

Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Zainal Abidin Nasution SH. Pada bidang-bidang organisasi, Misno dipercaya menangani Bidang Pendidikan. Reza Fadli Ibrahim Lubis SH, mengemban tugas di Bidang Organisasi, sedangkan Muhammad Afandi bertugas di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Sementara itu, Wardika Ariandi dan Novi Dahlia mengisi posisi Hubungan Masyarakat (Humas).

Untuk memberikan dukungan dan pertimbangan terhadap jalannya organisasi, SMSI Kota Binjai juga memiliki jajaran penasihat, yakni Linda Herdiana Br Sitompul, Aulia, Ferdy Yupa dan Sures.

Pada bidang hukum, Andro Oki SH MH, serta Dedi Susanto SH MH, dipercaya menjadi Penasihat Hukum.

Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, dalam sambutannya mengingatkan Pengurus SMSI Kota Binjai, untuk tetap solid dan punya andil dalam membangun Kota Binjai.

“SMSI harus berperan dalam mendorong kemajuan dan pembangunan bersama jajaran Pemko Binjai. Boleh kritik, tapi membangun dan jangan menghakimi. karena itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai media adalah sosial kontrol,” jelas Erris.

Erris pun menyinggung berdirinya SMSI sebagai ‘Anak Kandung’ PWI yang seiring sejalan dalam menata dan berkiprah membesarkan organisasi. “SMSI didirikan pada 2017, oleh tokoh-tokoh PWI di Jakarta, salah satunya adalah Bapak Firdaus yang saat ini menjadi Ketua Umum SMSI,” tuturnya.

Sambutan dan Harapan Wali Kota Binjai

Mewakili Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, M.AP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gloria Sinulingga S.Pd M.Pd menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Gloria mengapresiasi terbentuknya kepengurusan SMSI Kota Binjai periode 2026–2029. Ia berharap organisasi tersebut dapat berperan aktif meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan tanggung jawab insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan media digital membawa peluang besar dalam mempercepat penyebaran informasi. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi tantangan berupa maraknya berita bohong, ujaran kebencian, serta informasi yang belum melalui proses verifikasi.

“Untuk itu diharapkan SMSI mampu mendorong pengelolaan media yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab,” ujar Gloria.

Ia menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian SMSI Kota Binjai. Pertama, meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan wartawan agar mampu menghasilkan pemberitaan yang berkualitas, akurat, dan berimbang.

Kedua, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat agar semakin bijak dalam menerima, memilah, dan menyebarkan informasi.

Gloria juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Binjai terbuka terhadap sinergi dan komunikasi yang konstruktif dengan insan pers. Kritik serta masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara pers dan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Meski demikian, penguatan kemitraan antara pemerintah dan pers juga perlu berjalan seiring dengan terjaganya independensi pemberitaan. Pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat secara profesional.

Siswanto Jabat Ketua SMSI Binjai Periode 2026-2029

Ketua SMSI Kota Binjai terpilih Siswanto Ihsan SE, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Forkopimda Kota Binjai tanpa terkecuali. “Terlebih kepada Ketua Panitia Pelantikan, Bunda Linda, yang sangat luar biasa.”

“Apalagi di tengah perkembangan media online yang kian pesat, pengurus baru SMSI Binjai menghadapi tantangan yang tidak ringan. Profesionalisme perusahaan pers, peningkatan kualitas jurnalistik, independensi pemberitaan, hingga perang melawan hoaks dan disinformasi menjadi agenda penting yang perlu dijawab melalui kerja nyata.”

SMSI tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpulnya perusahaan media. Organisasi ini dituntut mampu mendorong anggotanya tumbuh secara profesional, menjaga integritas pemberitaan, serta menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Siswanto juga memaparkan berbagai program kerja yang sukses di bidang pembinaan olahraga, bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat, dengan mengikuti berbagai kompetisi sepakbola, voli, futsal, tinju amatir dan nasional, termasuk MMA. Para atlet sepakbola SMSI Binjai bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat baru-baru ini juga mengikuti Turnamen Presiden Cup 2026 di Yogyakarta.

Tak hanya itu, SMSI Binjai pada periode pertama (2021-2026) juga telah membentuk Lemdik TPQ Al Ihsan di wilayah Binjai-Langkat dan tetap berjalan hingga saat ini.

Dalam acara ini, hadir sejumlah Pengurus SMSI Sumut di antaranya, Penasihat Ronny Purba dam Wakil Sekretaris Ayu Kesuma Ningtyas.

Pelantikan tersebut juga turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Binjai, Drs. Ruslianto; Ketua PWI Binjai, Arma Delisa Budi; serta perwakilan BNNK Binjai yang diwakili Kepala Bagian Umum, Suryawan.

Hadir pula perwakilan Kodim 0203/Langkat, Polres Binjai, Subdenpom I/5-2 Binjai, Brimob Polda Sumatera Utara, sejumlah organisasi kemasyarakatan, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Kota Binjai. (**)

DOMPU (LE.ID) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Dompu mulai mempersiapkan anggotanya menghadapi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Mataram. Pembekalan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja (Raker) IX SMSI Kabupaten Dompu Tahun 2026 yang berlangsung di Kebun Markas DPD SMSI Kabupaten Dompu, Desa Matua, Minggu (20/9/2026).

Ketua SMSI Kabupaten Dompu, Iwan Sakral, memberikan sejumlah arahan kepada para wartawan yang akan mengikuti UKW. Ia mengingatkan peserta agar tidak terlalu terbebani menghadapi ujian karena materi yang diujikan pada dasarnya berkaitan erat dengan aktivitas jurnalistik sehari-hari.

Menurut Iwan, seorang wartawan yang terbiasa bekerja secara profesional, memahami proses jurnalistik, serta memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah memiliki bekal penting dalam menghadapi uji kompetensi.

“Uji kompetensi nanti tidak jauh berbeda dengan standar kerja kita sebagai wartawan. Yang terpenting tetap memahami dan mengikuti Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik,” ujarnya.

Iwan menegaskan, UKW penting diikuti sebagai salah satu sarana untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Karena itu, persiapan menghadapi UKW tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menulis berita. Wartawan juga perlu memahami etika jurnalistik, aturan hukum yang berkaitan dengan pers, teknik wawancara, perencanaan liputan, hingga kemampuan mengolah informasi menjadi produk jurnalistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Momentum ini juga menjadi bagian dari peningkatan kepercayaan diri dan profesionalitas wartawan. Kompetensi yang dimiliki nantinya dapat dibuktikan melalui sertifikat dan kartu kompetensi,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan juga mendorong anggota SMSI Dompu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja jurnalistik. Menurutnya, perkembangan media digital menuntut wartawan tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan etika.

Selain pembekalan menghadapi UKW di Mataram, Raker IX SMSI Kabupaten Dompu juga dirangkaikan dengan penyerahan ID Card SMSI kepada dua calon anggota yang sebelumnya berhalangan hadir.

Suasana kekeluargaan semakin terasa dengan digelarnya arisan rutin paguyuban istri anggota SMSI. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan ditutup dengan salat Magrib berjemaah.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kekompakan organisasi sekaligus memantapkan kesiapan wartawan SMSI Kabupaten Dompu menghadapi UKW di Mataram. (red)

MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan. (rls)

MATARAM (LE) — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, memberi apresiasi atas pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB bekerja sama dengan Solopos Institute. Kegiatan UKW ini berlangsung sebagai rangkaian menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) II SMSI NTB.

Kadis Ahsanul Khalik di dampingi Kabid IKP Diskominfotik, Safrudin, SH, MH, menyatakan bahwa UKW merupakan instrumen penting untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi sesuai standar profesi. Menurutnya, wartawan berkualifikasi akan mampu menyajikan berita yang kredibel, jujur, dan mendidik masyarakat.

“Semua wartawan harus memiliki kompetensi yang sesuai persyaratan, agar bisa menyampaikan berita yang kredibel, jujur, dan betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Ahsanul usai menerima audiensi SMSI NTB di kantor Dinas Kominfotik, Senin (18/05/2026).

Pemerintah provinsi, lanjutnya, melalui Dinas Kominfotik memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif SMSI NTB dan Solopos Institute. Harapan pihaknya, pelaksanaan UKW dapat melahirkan wartawan-wartawan handal yang siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Kita akan terus berkolaborasi dan berharap ke depan lahir wartawan-wartawan yang memiliki kemampuan handal untuk bersama-sama pemerintah membangun daerah ini dengan baik. Saya pikir itu kuncinya,” tegas Ahsanul Khalik.

Ia juga menekankan peran krusial media dan wartawan dalam menyampaikan program serta kebijakan pemerintah kepada publik. Tanpa peran media, informasi tentang kerja pemerintah berisiko tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

“Karena media dan wartawan sangat dibutuhkan. Tanpa media dan wartawan, segala yang dilakukan pemerintah tidak akan tersampaikan dengan baik di masyarakat,” tutupnya. (red)

Keterangan Foto:

Pengurus dan Panitia UKW SMSI-Solopos Institue, audiensi dengan Kadis Kominfotik, Dr Ahsanul Khalik. (ist)

JAKARTA (LE)– Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengapresiasi buku berjudul Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers yang ditulis oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (SMSI DIY), Jafarudin.

Menurut Komaruddin, saat ini jarang sekali wartawan yang mau menulis buku, sehingga buku Ambang Sandyakala Jurnalisme perlu diapresiasi.

“Jarang wartawan menulis buku. Pasti akan saya baca,” tutur Komaruddin saat menerima langsung buku Ambang Sandya Kala Jurnalisme dari penulisnya, Jafarudin seusai acara pembukaan *Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)* dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) SMSI ke 9 di Millennium Hotel Sirih, Jakarta, pada Jumat – Sabtu, 6-7 Maret 2026.

Komaruddin mendorong komunitas pers untuk tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi juga membangun kualitas dan budaya belajar.

“Bangun komunitas yang bukan hanya working community, tetapi learning community. Pers harus terus belajar sekaligus mengawal agenda besar bangsa,” pungkasnya.

Saat menerima buku, Komaruddin didampingi Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, Ketua Umum (Ketum) SMSI, Firdaus, dan Wartawan Senior, Heru Subeno Arief.

Yuddy Crisnandi juga memberikan apresiasi yang sama kepada Jafarudin, atau yang akrab disapa Fafa ini.

Menurutnya, buku Ambang Sandyakala Jurnalisme merupakan wujud ikhtiar intelektual seorang wartawan dalam menyampaikan gagasan dan ide untuk keberlangsungan pers, khususnya media siber Indonesia.

“Jarang wartawan menulis buku sekarang. Jangan takut bersikap kritis selama konstruktif dan bertujuan membantu pemerintah menyukseskan program-program pembangunan,” pesannya.

Sementara itu, Ketum SMSI, Firdaus menilai apa yang ditulis Fafa dalam buku Ambang Sandyakala Jurnalisme merupakan cerminan kondisi anggota SMSI.

“Buku ini mengupas persoalan persoalan yang relevan dengan kita (SMSI). Buku ini bagus, saya harap anggota SMSI membacanya juga,” tuturnya.

Hal senada juga diucapkan Wartawan Senior Hersubeno. Menurutnya sikap kritis yang dituangkan dalam buku menjadi penanda bahwa wartawan juga seorang intelektual. “Bagus, terus berkarya,” katanya kepada Fafa.

Sebagai penulis, Fafa mengaku sangat berbahagia dan bangga, bukunya mendapatkan apresiasi para Tokoh Pers nasional.

Ia sangat bersyukur sekaligus belajar sikap bijak sana dari para seniornya itu. Menurutnya, meski mengandung kritik kepada dewan Pers, namun Ketua Dewan Pers memberikan apresiasi.

“Tentu ini suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya, karena buku saya bisa diterima beliau Ketua Dewan Pers, Prof Komaruddin. Saya sangat kagum dengan kebijaksanaan beliau, meski buku saya sarat kritik untuk dewan pers namun beliau berkenan menerima dan membacanya,” pungkas Fafa yang juga pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Beritajogja.com ini. *

Keterangan Foto:

Jafaruddin menyerahkan langsung buku Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers, kepada ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, didampingi Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, Ketua Umum (Ketum) SMSI, Firdaus, dan Wartawan Senior, Heru Subeno Arief. (ist)

MATARAM (LE)– Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/1/2026) pukul 11.00 Wita, menggelar pertemuan dengan Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK, MH. Agenda silaturahmi ini bertujuan pada upaya memperkuat harmonisasi pemberitaan serta membangun komunikasi yang sehat antara media dan kepolisian.

Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur, SH membuka dialog dengan menyampaikan penghargaan atas kesediaan Kapolresta Mataram, menerima kunjungan jajaran pengurus SMSI NTB. Suasana pertemuan berlangsung cair dan penuh keakraban.

Turut mendampingi Ketua SMSI, M. Tajir Asyjar sebagai Sekretaris, Bendahara SMSI Fitriah, dan Divisi Kerja Sama dan Humas SMSI I Made Sanakumara. Sementara Kapolresta Mataram didampingi Kasat Intel, Kasi Humas AKP Hery Santoso, dan Kasubsi Penmas Aiptu Putu Ariawan Wicaksana.

Dalam kesempatan tersebut, Abdus Syukur memaparkan gambaran SMSI NTB beserta dinamika pemberitaan media siber saat ini, termasuk berbagai tantangan lapangan yang sering dihadapi insan pers. Ia juga menyatakan niat SMSI NTB untuk menyuarakan kolaborasi positif bersama Polresta Mataram demi kepentingan publik.

“Kami di SMSI ingin membina hubungan baik yang bersifat simbiosis mutualistik, sehingga kolaborasi dalam terciptanya harkamtibmas, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ungkap Abdus Syukur.

Menanganggapi niat SMSI, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen Polresta Mataram untuk terus membangun sinergi dan kerja sama profesional bersama SMSI NTB, terutama dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi berkelanjutan antara SMSI NTB dan Humas Polresta Mataram, khususnya pada setiap kegiatan maupun program kepolisian. Hubungan harmonis antara media dan kepolisian dinilai berperan besar, dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih, karena sudah bisa bertemu langsung dengan Ketua dan jajaran pengurus SMSI NTB. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerja sama ke depan,” ujar Kombes Pol. Hendro Purwoko. (jir)

Keterangan Foto:

Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK, MH berdiskusi dengan pengurus SMSI NTB. (Foto: smsintb)

MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID) — Pertumbuhan media digital di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran terkait maraknya media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers serta munculnya oknum wartawan tanpa kompetensi yang memadai.

Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB — menilai Dewan Pers perlu memperketat pengawasan terhadap media baru dan lebih selektif dalam proses verifikasi perusahaan pers. Ia juga mendorong organisasi profesi wartawan untuk menegakkan standar tinggi dalam rekrutmen anggotanya.

“Dewan Pers harus ketat terhadap keberadaan media yang menjamur. Jangan sampai orang dengan mudah bisa membuat media. Organisasi wartawan juga harus selektif, agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi,” kata Jamhur dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/05.

Jamhur mengkritisi fenomena media tidak terverifikasi yang tetap beroperasi tanpa struktur redaksi jelas dan sering kali mempekerjakan wartawan tanpa Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kondisi ini, menurutnya, merusak citra jurnalisme dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media.

Menanggapi hal ini, Abdus Syukur, Ahli Pers Dewan Pers yang juga Ketua SMSI NTB dan Wakil Ketua PWI NTB, menegaskan bahwa Dewan Pers telah dan terus mengambil langkah konkret untuk menjaga profesionalisme pers.

“Dewan Pers sudah melakukan verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan. Itu menjadi indikator penting media yang profesional,” tegas Syukur.

Menurut Syukur, verifikasi perusahaan pers bertujuan memastikan bahwa media berbadan hukum, memiliki struktur redaksi yang jelas, serta menjalankan praktik jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sementara itu, UKW adalah tolok ukur kompetensi dan integritas wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Syukur juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam mengakses informasi, serta memahami perbedaan antara media terverifikasi dan media abal-abal.

“Salah satu indikator media profesional adalah kepatuhan terhadap regulasi dan keikutsertaan dalam proses verifikasi dan UKW yang difasilitasi oleh Dewan Pers,” ujarnya.

Dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, Dewan Pers membutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk organisasi profesi seperti **PWI, AJI, IJTI, dan SMSI**, yang diharapkan aktif dalam pembinaan dan seleksi anggota.

Dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan standar profesionalisme, pers Indonesia diharapkan tetap independen, bermartabat, dan dipercaya publik di era digital ini. (red)

Keterangan Foto:

Abdus Syukur ( dok pribadi)