Lombok Express

Category: News

  • Polda NTB Anugerahkan Predikat BUJP Peringkat Pertama kepada Angkasa Pura Supports

    Polda NTB Anugerahkan Predikat BUJP Peringkat Pertama kepada Angkasa Pura Supports

    LOMBOK – Angkasa Pura Supports (APS) dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menganugerahkan predikat Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Peringkat Pertama kepada Angkasa Pura Supports, Tak hanya itu, salah satu personel pengamanan APS juga berhasil meraih predikat Satpam Teladan Peringkat Ketiga tingkat Provinsi NTB.

    Penghargaan ini menjadi validasi institusional atas keberhasilan APS dalam menerapkan standar operasional yang mengedepankan kompetensi personel, profesionalisme kerja, serta tata kelola mutu berbasis kepercayaan publik.

    Di tengah meningkatnya kebutuhan akan penyedia jasa keamanan yang kredibel dan tanggap terhadap dinamika lingkungan strategis, pencapaian ini memperkuat posisi APS sebagai mitra pilihan utama di sektor keamanan komersial maupun publik.

     

    Tentang Angkasa Pura Supports

    Angkasa Pura Supports merupakan anak perusahaan PT Integrasi Aviasi Solusi yang bergerak di bidang penyediaan layanan meliputi Facility Management, Manpower Service, Licensed Manpower Service, Equipment Supply & Maintenance dan ICT Solution. Dengan jaringan operasional di berbagai wilayah Indonesia, APS terus berkomitmen memberikan solusi layanan berbasis kualitas dan profesional. (**)

  • H. Maskur Nahkodai FSKR, Siap Hidupkan Peran Generasi Muda

    H. Maskur Nahkodai FSKR, Siap Hidupkan Peran Generasi Muda

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)— Forum Silaturahmi Keluarga Ranggagata (FSKR) kini memiliki pemimpin baru. Dalam rapat formatur yang digelar pada Kamis, 29 Mei 2025, H. Maskur secara aklamasi terpilih sebagai Ketua FSKR untuk periode 2025–2030, menggantikan H. Junaidi Ahyar.

    Rapat formatur dipimpin oleh H. Muhibbah dan diikuti lima anggota lainnya, yakni H. Junaidi Ahyar, H. Suwarno, Sunardi, Agus Mulyadi, dan Abdus Syukur. Kesepakatan bulat pun tercapai untuk memberikan amanah kepemimpinan FSKR kepada H. Maskur.

    “Kita tidak perlu panjang lebar, karena seluruh anggota sepakat memberikan kepercayaan kepada H. Maskur sebagai ketua,” ujar H. Muhibbah dalam forum tersebut.

    Dalam rapat yang sama, susunan kepengurusan inti juga langsung dibentuk. Agus Mulyadi dipercaya sebagai Wakil Ketua, Sunardi sebagai Sekretaris, Hj. Idul Fitriatun sebagai Bendahara, dan Abdus Syukur sebagai Humas. Sementara itu, posisi penasihat diisi oleh H. Muhibbah sebagai Ketua Dewan Penasehat, didampingi H. Junaidi Ahyar dan H. Suwarno sebagai anggota.

    Setelah proses pemilihan, rapat berlanjut dengan pembahasan program kerja FSKR ke depan. Selain pengajian bulanan dan kegiatan sosial, FSKR berkomitmen untuk menghidupkan kembali kegiatan kepemudaan di bawah naungan Putrangga (Putra Ranggagata) yang sempat vakum.

    “Kami akan melakukan pendataan ulang anggota dan mengaktifkan kembali Putrangga, agar peran generasi muda semakin terasa dalam organisasi ini,” ungkap H. Maskur, Ketua FSKR terpilih.

    Menanggapi rencana tersebut, H. Muhibbah mendorong agar pengurus baru segera menggelar pertemuan lanjutan guna mematangkan program kerja. “Silakan secepatnya mengadakan rapat lanjutan agar perencanaan program bisa lebih terarah dan terukur,” pesannya.

    Dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, FSKR diharapkan terus menjadi wadah yang solid untuk mempererat silaturahmi serta berkontribusi positif bagi masyarakat Ranggagata. (red)

    Keterangan Foto;

    Ketua FSKR yang baru H Maskur bersama isteri. (ist)

  • Isu Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Menguat, Senator Ibnu Kholil Desak Pemerintah Pusat Respons Aspirasi Masyarakat

    Isu Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Menguat, Senator Ibnu Kholil Desak Pemerintah Pusat Respons Aspirasi Masyarakat

    LOMBOK TENGAH (LOMBOKEXPRESS.ID) –Isu pemekaranProvinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka dan menyedot perhatian publik. Aksi damai masyarakat di Pelabuhan Poto Tano belum lama ini menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi pembentukan provinsi baru di wilayah timur Nusa Tenggara Barat (NTB) tak bisa lagi diabaikan.

    Senator DPD RI asal NTB, TGH. Ibnu Kholil, S.Ag., M.Pd.I., pun angkat bicara menanggapi perkembangan tersebut. Dalam keterangannya saat ditemui di Pondok Pesantren Inen Lemu, Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu (17/5/2025), Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan PPS telah berlangsung sejak lama, namun terkendala kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat.

    “Pemekaran ini bukan hanya soal pemisahan administratif, tapi tentang mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Kita ingin percepatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

    Ibnu Kholil mencontohkan bagaimana sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi warga Pulau Sumbawa. Dalam banyak kasus, pasien dalam kondisi darurat harus dirujuk ke rumah sakit di Mataram, melewati lautan dengan risiko tinggi.

    “Ini menyedihkan. Kita sedang bicara soal keadilan pelayanan dasar. Terlalu lama dibiarkan, masyarakat bisa frustrasi,” ujarnya prihatin.

    Senator yang juga alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo ini mengungkapkan bahwa aspirasi pemekaran PPS telah disampaikan secara resmi oleh DPD RI kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan mendapat respons positif.

    “Namun, katanya kunci finalnya ada di Kementerian Keuangan, karena ini terkait kesiapan anggaran negara,” terangnya.

    Ia membandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan yang prosesnya begitu cepat. “Kalau IKN bisa segera dijalankan, mengapa PPS yang sudah lama diperjuangkan tidak bisa diberi prioritas anggaran?” tanyanya.

    Menurut data yang disampaikan Ibnu Kholil, hingga kini terdapat 42 usulan provinsi baru, termasuk PPS, serta ratusan usulan kabupaten/kota yang masih tertahan karena kebijakan moratorium.

    “Kalau moratorium terus dipertahankan tanpa solusi, masyarakat bisa kehilangan harapan. Jangan sampai aksi-aksi seperti blokade Poto Tano menjadi bentuk protes yang terus terulang,” tegasnya.

    Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan PPS adalah soal kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik atau ambisi elit lokal.

    “Ini tentang keadilan dan pemerataan. PPS bukan sekadar wacana, tapi aspirasi tulus yang terus menguat. Pemerintah pusat harus membuka mata dan hati,” pungkasnya. (red)

  • Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

    Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4/2025) pagi.

    Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga.

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” tandas LaNyalla, melalui siaran persnya yang diterima lombokexpress.id, Senin (14/4/2025) sore.

    LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut.

    “Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” ungkap LaNyalla penuh tanda tanya? (*)

    Keterangan Foto:

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ist)

  • Operasi Gabungan BNNP NTB, POM AU, dan Paminal Polda NTB di Senggigi: Dua Orang Positif Narkoba

    Operasi Gabungan BNNP NTB, POM AU, dan Paminal Polda NTB di Senggigi: Dua Orang Positif Narkoba

    LOMBOK BARAT (LOMBOKEXPRESS.ID)– Menjelang bulan suci Ramadhan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Polisi Militer Angkatan Udara (POM AU), dan Paminal Polda NTB menggelar operasi gabungan di salah satu kafe di kawasan Senggigi pada Kamis malam (27/2). Operasi ini bertujuan untuk memperketat pengawasan peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

    Dalam operasi yang melibatkan 51 personel dari berbagai instansi ini, petugas memeriksa 101 orang di lokasi. Hasil tes urine menunjukkan dua orang positif menggunakan narkoba. Kepala BNN Kota Mataram, Yuanita Amelia Sari, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa kedua orang tersebut langsung dibawa ke kantor BNNP NTB untuk menjalani assessment lebih lanjut. “Assessment ini akan menentukan apakah mereka memerlukan rehabilitasi atau harus menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

    BNNP NTB bersama POM AU dan Paminal Polda NTB berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pemberantasan narkoba di NTB, terutama menjelang Ramadhan. Operasi ini diharapkan dapat menekan angka peredaran narkoba sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

    Dengan sinergi berbagai instansi, upaya pemberantasan narkoba di NTB diharapkan semakin efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung masyarakat dalam menjalankan ibadah dengan khusyuk. (nang)

  • Rayakan Semarak Imlek 2025, InJourney Aviation Services Bagikan Special Gift di 4 Kota Besar

    Rayakan Semarak Imlek 2025, InJourney Aviation Services Bagikan Special Gift di 4 Kota Besar

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Menyambut Tahun Baru Imlek 2025 penuh semangat baru, dan keberuntungan baru ditahun Ular Kayu menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru. InJourney Aviation Services (IAS) yang merupakan sub-holding InJourney berkolaborasi dengan InJourney Airport (Angkasa Pura Indonesia), merayakan momen Tahun Baru Imlek 2025 dengan menghadirkan keceriaan kepada pelanggan sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih karena telah setia menggunakan jasa layanan IAS Group di bandara-bandara kelolaan InJourney Airport.

    Menjadi suguhan special pada event Imlek kali ini, IAS Group membagikan special gift berupa boneka teddy bear bertemakan Lunar New Year yang dilakukan di 4 (empat) kota besar yaitu Jakarta (bandara CGK), Surabaya (bandara SUB), Denpasar (bandara DPS), serta Pontianak (bandara PNK).

    Direktur Utama IAS, Bapak Dendi Danianto menyatakan, “IAS ingin menghadirkan momen yang berkesan di perayaan Imlek tahun Ular Kayu ini. Momentum untuk berinteraksi, menghibur dan menyapa pelanggan lebih dekat dengan membagikan boneka teddy bear yang bertemakan Lunar New Year agar keceriaan tahun baru Imlek bisa sampai kepada mereka. Semoga di Tahun Ular Kayu ini bisa membawa semangat baru, kebahagiaan dan keberuntungan bagi seluruh pelanggan setia layanan IAS, semoga tahun ini akan membawa banyak hal baik, Gong Xi Fa Chai,” ucapnya.

    InJourney Aviation Services mempunyai berbagai layanan diantaranya Cargo & Logistic, Lounge, Food Service, Concierge (Personal Assistant “Joumpa”), Wraping (it’s a Wrap), Ground Handling, Operation Support, dan Property yang tersedia di seluruh Indonesia.

    IAS Group terus berupaya untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar dan menyenangkan bagi seluruh penumpang dengan menghadirkan pelayanan terbaik dan melayani sepenuh hati.

    Tentang InJourney Aviation Services

    PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) merupakan sub holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. InJourney Aviation Services yang resmi dibentuk pada 4 Januari 2024 merupakan konsolidasi sembilan anak usaha dibawah AP 1, APII dan Garuda yang akan fokus pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan bandara and kargo. 5 portfolio bisnis utama IAS yaitu: Cargo & Logistics, Ground Handling, Hospitality, Operations Support, dan Property dengan memberikan 15 layanan penerbangan dan logistik yang kompeten dan kompetitif. Visi IAS menjadi penyedia jasa layanan aviasi dan logistik & kargo yang profesional dan kompeten did Indonesia dan regional. (**)

  • BBPOM Mataram dan Universitas Bumigora Sepakati Kerja Sama, Perkuat Edukasi Regulasi Produk Pangan

    BBPOM Mataram dan Universitas Bumigora Sepakati Kerja Sama, Perkuat Edukasi Regulasi Produk Pangan

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Bumigora melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

    Acara berlangsung di Aula Universitas Bumigora, dihadiri oleh Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan S., S.Si., Apt., dan Rektor Universitas Bumigora, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D.

    Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lingkup kolaborasi meliputi pengembangan sumber daya manusia, pendampingan pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan keamanan dan mutu produk obat dan makanan.

    “Penandatanganan MoU ini adalah langkah strategis untuk mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, sekaligus memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha lokal di NTB,” ujar Yosef Dwi Irwan.

    Rektor Universitas Bumigora menambahkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi universitas untuk berkontribusi pada masyarakat. “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi produk pangan, sehingga memperkuat daya saing produk lokal,” ungkap Anthony.

    Setelah penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum bertema “Manajemen Regulasi dan Sertifikasi Produk Pangan”, disampaikan oleh Kepala BBPOM Mataram. Dalam paparannya, Yosef menjelaskan pentingnya regulasi dan sertifikasi sebagai upaya memastikan keamanan, mutu, dan daya saing produk pangan, baik di pasar lokal maupun global.

    “Regulasi dan sertifikasi, seperti PIRT dan MD, bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk membuka peluang pasar, termasuk ekspor,” jelas Yosef. Ia juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pilar pentaheliks dalam pengawasan obat dan makanan.

    Mahasiswa dan dosen Universitas Bumigora yang hadir antusias mengikuti kuliah umum ini. Sesi diskusi pun berlangsung interaktif, membahas berbagai tantangan pelaku usaha lokal dalam memahami regulasi dan sertifikasi. Yosef mengajak civitas akademika untuk aktif menjadi penyambung informasi kepada masyarakat dan pendamping UMKM, sekaligus melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa.

    Rektor Universitas Bumigora mengapresiasi kuliah umum ini sebagai langkah konkret dari kolaborasi tersebut. “Kegiatan ini memberikan wawasan praktis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen, sekaligus memperkuat peran universitas dalam mendukung industri pangan di NTB,” kata Anthony.

    Melalui kerja sama ini, BBPOM Mataram dan Universitas Bumigora berkomitmen untuk terus mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan keamanan pangan dan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. (nang)

  • TPG dan THR Guru Agama Belum Dibayarkan, AGPAII NTB Desak Pemerintah Bertindak Adil

    TPG dan THR Guru Agama Belum Dibayarkan, AGPAII NTB Desak Pemerintah Bertindak Adil

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Provinsi NTB bersama pengurusnya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Jumat (27/12/2024). Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidakadilan yang dirasakan guru agama di NTB.

    Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2023 dan 2024 hingga saat ini belum dibayarkan, berbeda dengan guru umum yang telah menerima pembayaran tersebut sejak lama.

    Pengurus AGPAII yang hadir antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPW AGPAII NTB, Ketua DPD AGPAII Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, serta Koordinator DPW AGPAII Pulau Sumbawa yang juga menjabat Ketua DPD AGPAII Dompu.

    Ketua AGPAII NTB, Sulman Haris, menyatakan pihaknya akan terus berupaya mencari solusi bagi guru agama di NTB dengan berkoordinasi langsung dengan pemangku kebijakan di Dikbud dan Kementerian Agama.

    “Dari 10 kabupaten/kota di NTB, sejauh ini hanya Kota Mataram yang sudah mencairkan TPG dan THR. Kabupaten/kota lainnya belum merealisasikannya, dan hal ini sangat meresahkan,” ujar Sulman.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah harus bersikap adil terhadap guru agama yang telah berjasa membina akhlak dan karakter generasi muda.

    “Guru umum sudah menerima haknya, tapi guru agama sampai sekarang belum. Ini sangat disayangkan, seolah-olah kami hanya menjadi penonton saat yang lain mendapatkan haknya,” tegasnya.

    Penjelasan Regulasi

    Sulman menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Kabid GTK Dikbud NTB terkait regulasi pembayaran yang merujuk pada surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No. S-60/PK/PK.2/2024 tentang Penyampaian Data TPG dan Tamsil untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN Daerah Tahun 2024. Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.

    “Kami telah mendapatkan penjelasan dari Dikbud NTB dan selanjutnya akan mendatangi Kanwil Kemenag NTB untuk memperjelas masalah ini,” ungkap Sulman.

    Perjuangan Bersama

    Perjuangan AGPAII tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, dan beberapa daerah di Pulau Sumbawa, langkah serupa juga dilakukan untuk menuntut hak guru agama.

    Sulman berharap pemerintah segera menyelesaikan pembayaran TPG untuk guru agama di semua jenjang pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang telah tertunda hingga 10 bulan.

    “Minggu ini, sebelum Desember berakhir, kami meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran ini,” tegasnya.

    AGPAII NTB juga berencana menggandeng organisasi profesi guru lainnya, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI, MGMP, PGRI, dan forum guru lainnya untuk memperjuangkan hak guru agama secara kolektif. (nang)

  • Oknum Ngaku Petugas Daerah Berkeliaran, ini Penegasan BGN RI

    Oknum Ngaku Petugas Daerah Berkeliaran, ini Penegasan BGN RI

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia mengeluarkan klarifikasi penting, terkait adanya laporan dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Pasalnya, bakal mitra di salah satu kabupaten/kota mengaku didatangi oknum mengaku petugas BGN, untuk melakukan pengecekan administrasi dan kesiapan bakal mitra.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., Rabu (25/12/2024), menegaskan jika BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah.

    “Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ungkap Kombes Pol. Iwan dalam keterangannya persnya.

    Kasus ini mencuat setelah sejumlah individu dan atau bakal mitra BGN, melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN. Mantan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Iwan, menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

     

    “Kami memastikan setiap proses resmi BGN, selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” tegasnya.

    Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Jika merasa ragu, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi. Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi.

    Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah. Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN. (red)

    Keterangan Foto:

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M. (ist)

  • BBPOM Mataram Pastikan Keamanan Pangan Jelang Nataru 2024/2025

    BBPOM Mataram Pastikan Keamanan Pangan Jelang Nataru 2024/2025

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID) – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), konsumsi pangan olahan diperkirakan meningkat tajam. Untuk memastikan keamanan, mutu, dan keakuratan label pangan yang beredar di masyarakat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggencarkan intensifikasi pengawasan bersama sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan.

    Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa, S.Si., APT., dalam sesi Ngobrol Santai Bersama Kepala Balai BPOM pada Selasa (24/12/2024), mengungkapkan bahwa pengawasan Nataru ini dilakukan dalam lima tahap, yang dimulai sejak 28 November 2024 hingga 1 Januari 2025. Sasaran pengawasan mencakup gudang distributor, ritel modern, toko, dan kios.

    “Hingga tahap keempat, kami telah memeriksa 72 sarana, di mana 64 sarana (88,89%) memenuhi ketentuan. Namun, masih ada 8 sarana (11,11%) yang belum memenuhi aturan,” jelas Yosef.

    Dari hasil pengawasan, ditemukan berbagai pelanggaran, antara lain:

    Pangan tanpa izin edar: 5 item (93 unit) senilai Rp 3.534.000

    Produk kadaluwarsa: 12 item (286 unit) senilai Rp 865.000

    Pangan rusak: 14 item (32 unit) senilai Rp 365.000

    “Semua produk yang tidak memenuhi ketentuan akan dimusnahkan oleh pemiliknya di bawah pengawasan petugas, disertai penandatanganan surat pernyataan,” tegas Yosef.

    Yosef juga mengungkapkan bahwa pengawasan tahun ini menunjukkan peningkatan cakupan sebesar 9% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan dinilai semakin baik. “Hal ini tidak lepas dari pembinaan intensif dan edukasi konsumen melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang terus kami lakukan,” tambahnya.

    Melalui intensifikasi pengawasan ini, BBPOM Mataram berharap masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap pangan yang tidak layak konsumsi. “Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita ciptakan Nataru yang nyaman dan sehat,” tutup Yosef. (nang)