Category: Nusantara

CIREBON (LOMBOKEXPRESS.ID)– Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, pada Senin (21/04/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Dosen UMC, Eline Rozaliya Winarto, M.Hum., yang menegaskan pentingnya penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. “Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah,” kutipnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi dosen UMC dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat melalui riset dan pengabdian.

Dalam kegiatan Abdimas ini, para dosen UMC menggelar workshop bertema *Disiplin Positif dalam Dunia Pendidikan*. Workshop ini merupakan bagian dari program hibah RisetMu dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang humanis dan edukatif.

“Melalui pendekatan disiplin positif, kami ingin membantu guru-guru memahami bahwa mendidik dengan empati dan komunikasi yang membangun lebih efektif daripada hukuman fisik,” ujar Eline, Rabu (7/05/2025).

Selama kegiatan, para guru SMP Muhammadiyah Lemah Abang diajak mengikuti berbagai sesi aktif, termasuk diskusi kelompok, simulasi, dan penyusunan dokumen nilai. Salah satu hasil penting dari workshop ini adalah terbentuknya dua dokumen: *Kebajikan Sekolah* dan *Keyakinan Kelas*. Keduanya berisi nilai-nilai pendidikan karakter yang disepakati secara partisipatif oleh para guru dan akan diajukan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Siti Salamah, S.Pd., salah satu guru peserta workshop, mengaku mendapat perspektif baru dalam mendidik siswa. “Saya jadi paham bahwa mendidik dengan pendekatan positif dapat membentuk karakter anak lebih baik daripada sekadar menghukum,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Fathiya Putri Handini, M.Pd., “Kegiatan ini membuka wawasan kami. Disiplin bisa dibangun dengan kedekatan dan rasa saling percaya, bukan dengan rasa takut.”

Kepala SMP Muhammadiyah Lemah Abang, Nurdin Hamzah, S.Sos., turut menyampaikan apresiasinya. “Workshop ini membuka cakrawala baru bagi kami para pendidik. Kami yakin pendekatan disiplin positif akan membawa perubahan nyata di lingkungan sekolah kami.”

Melalui kegiatan pengabdian ini, dosen UMC membuktikan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai dapat diterapkan secara nyata di sekolah-sekolah. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah juga diharapkan terus berlanjut demi menciptakan generasi muda yang cerdas, beretika, dan berkarakter.

Dengan membawa semangat *ilmu yang diamalkan*, UMC terus berkontribusi menciptakan pendidikan berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rls)

PEKANBARU (LOMBOKEXPRESS.ID)– Menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia pada 29 November 2024, di Hotel Borobudur Jakarta, Kadin Riau menggelar rapat pengurus harian, di ruangan rapat Kadin Riau, Jumat (22/11/2024) sore.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, didampingi Direktur Eksekutif, Kholis Romli. Tampak hadir sejumlah pengurus antara lain Irma Hafida Rachman, Asmui, Elvi Syofriandi, dan Novrizon Burman,

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, kembali mempertegas bahwasanya Kadin Indonesia tetap satu, yakni sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

‘’Kadin Indonesia tetap satu, ketua umumnya Arsjad Rasjid, karena itu rapimnas Kadin Indonesia akan digelar sesuai dengan AD/ART organisasi, pelaksanaannya tanggal 29 November 2024, di Hotel Borobudur Jakarta,’’ tegas Masuri.

Menurutnya, agenda Rapimnas adalah tindak lanjut dari kesepakatan yang telah diambil sebelumnya, yaitu Persetujuan pelaksanaan Munas sesuai AD/ART Organisasi.

Sesuai Keppres Nomor 18 Tahun 2022, jelasnya, Ketua Umum Kadin Indonesia adalah Arsjad Rasjid, dan Munas Kadin berikutnya digelar pada 2026.

‘’Kita percaya Presiden RI, pak Prabowo Subianto, tidak ingin Kadin Indonesia terpecah belah. Insya Allah, pak Presiden berkenan hadir membuka Rapimnas Kadin Indonesia pada 29 November 2024 nanti,’’ tutup Masuri.

Rapat pengurus harian juga menginventarisir sejumlah masukan untuk disampaikan nanti oleh Kadin Riau saat pemandangan umum dalam rangkaian Rapimnas Kadin 2024. ***

SORONG SELATAN (LOMBOKEXPRESS.ID)-– Alfius Way, bakal calon Bupati Sorong Selatan yang akan maju dalam Pilkada 27 November 2024 dari Partai Golkar, memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mencatat sejarah sebagai kader asal Papua pertama yang memimpin partai besar tersebut.

Alfius Way mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Bahlil, yang dianggapnya sebagai bukti nyata keberhasilan putra daerah Papua di kancah politik nasional.

“Terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua. Ini membuktikan bahwa putra-putri Papua mampu bersaing dan memimpin di tingkat nasional,” ujarnya.

Alfius juga menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Bahlil di Partai Golkar. Ia meyakini bahwa di bawah arahan Bahlil, partai berlambang pohon beringin tersebut akan semakin solid dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

“Saya percaya, di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat di wilayah timur Indonesia. Semoga visi dan misi beliau dapat membawa Golkar lebih maju dan inklusif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman di Indonesia,” tambah Alfius.

Lebih lanjut, Alfius berharap Bahlil Lahadalia dapat terus menginspirasi generasi muda Papua untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan bangsa.

“Kita semua berharap Bahlil dapat menjadi teladan bagi generasi muda, terutama bagi mereka yang berasal dari Papua, untuk tidak ragu mengambil peran penting dalam berbagai bidang, termasuk politik,” tutupnya.

Dengan dukungan dari berbagai kader Golkar, termasuk Alfius Way, kepemimpinan Bahlil diharapkan membawa angin segar bagi perkembangan partai dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. (rls)

TANJUNG SELOR (LOMBOKEXPRESS.ID)– Akses jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), mengalami putus total akibat longsor pada Jumat, 5 Juli 2024.

Ibau Ala, Kepala Adat Besar Apau Kayan, mengungkapkan bahwa longsor yang terjadi di kilometer 88 wilayah Long Bagun (Mahulu) ini mengakibatkan warga di empat kecamatan, yakni Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Sungai Boh, menjadi terisolir.

“Ini satu-satunya akses jalan darat yang menghubungkan wilayah Apau Kayan di perbatasan RI-Malaysia dengan Provinsi Kaltim,” kata Ibau Ala pada Minggu (7/7/2024).

“Kalau jalan sudah terputus begini, semakin sulit masyarakat Apau Kayan untuk mendapatkan bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang dibeli di Kaltim,” lanjutnya.

Ibau Ala, yang juga anggota DPRD Malinau, menambahkan bahwa meski kondisi jalan tersebut rusak parah, warga perbatasan tetap nekat melintas demi mendapatkan kebutuhan pokok di Long Bagun (Kaltim).

“Sungguh miris rasanya, apalagi sekarang perjalanan Long Bagun – Long Nawang memakan waktu 2 sampai 3 minggu. Padahal, di tahun 2008, rute ini bisa ditempuh hanya dalam 7 jam,” ungkapnya.

Longsornya jalan ini, lanjut Ibau Ala, telah dilaporkan ke Bupati Malinau, Wempi W Mawa, dan satuan kerja (satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

“Kami sudah melaporkan ke Bupati Malinau dan Satker Balai Jalan. Kami berharap masalah ini segera ditangani karena ini satu-satunya akses jalan yang digunakan warga perbatasan,” jelasnya.

Selain itu, Ibau Ala juga menambahkan bahwa kerusakan jalan terjadi di beberapa kecamatan di Apau Kayan, seperti di kilometer 31, Kecamatan Sungai Boh, menuju Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.

“Untuk memenuhi kebutuhan pokok dan BBM (bahan bakar minyak), warga Apau Kayan harus belanja ke Kapit atau Sibu, Malaysia. Masyarakat tidak lagi belanja di Tapak Mega karena sudah tutup,” bebernya.

“Sekarang harapan masyarakat Apau Kayan hanya mendatangkan sembako dari Malaysia. Kami bersyukur semuanya lancar, namun dalam dua tahun terakhir ada lima titik jalan rusak dari Tapak Mega Malaysia menuju Panggung/Pospamtas TNI. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus di Apau Kayan ini, apalagi ini daerah perbatasan,” tutupnya. (rls)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di berbagai daerah masih lemah dan belum menjadi prioritas utama.

Ini dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Salah satu penyebab utama dari lemahnya perencanaan ini adalah keterbatasan pemahaman dan komitmen para pemimpin daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi.

“Pentingnya kesehatan reproduksi sering kali belum disadari oleh para pemimpin daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah,” katanya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/6).

Hal tersebut disampaikan Restuardy mewakili Wamendagri saat membuka acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu – Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menyikapi lemahnya perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana di daerah, Pemerintah melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) menginisiasi pengembangan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro).

Program PPT-Kespro dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemimpin daerah terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sebelumnya, PPT-Kespro telah diujicobakan di lima kabupaten piloting, yaitu Kabupaten Lombok Timur (NTB), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Garut (Jawa Barat), dan Kabupaten Serang (Banten).

Uji coba ini memberikan pembelajaran penting kepada pemerintah daerah dalam proses koordinasi perencanaan dan penganggaran serta tata laksana program kesehatan reproduksi.

Melalui koordinasi lintas sektor yang optimal, diharapkan model ini dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Pengembangan dan diseminasi model PPT-Kespro menjadi langkah strategis dalam memperbaiki perencanaan dan implementasi program kesehatan reproduksi di daerah.

Dengan replikasi model ini, pemerintah berharap dapat mencapai penurunan Angka Kematian Ibu yang signifikan dan memastikan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia.

“Kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah, khususnya 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional dan memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024,” ujarnya.

Kemendagri berharap, dengan mengadopsi model PPT-Kespro secara luas, akan tercapai penurunan Angka Kematian Ibu yang signifikan dan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia, mendukung pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas sumber daya manusia yang optimal. (rls)

JAKARTA, NTBNOW.CO- Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Percepatan Implementasi dan Integrasi DSSD dalam SIPD dengan Portal Satu Data Kabupaten Rokan Hilir di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut bertujuan untuk koordinasi pengelolaan data statistik sektoral daerah sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah pada SKPD RI.

Mewakili Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Rendy Jaya Laksamana, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Sub Direktorat Partisipasi Masyarakat Informasi dan Pembangunan Daerah (PMIPD) mengatakan bahwa ini sesuai mandat Pasal 274 dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014.

“Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah,” lanjut Rendy, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12).

Rendy menegaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu mendorong tata kelola pemerintahan di daerah kian akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung satu data dan satu proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Pusat mengupayakan Optimalisasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. DSSD menjadi solusi dalam menciptakan data pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditjen Bina Bangda memberikan fasilitasi SIPD yang didalamnya mengatur proses data pembangunan daerah, mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. melalui SIPD dapat terbangun database pengelolaan perencanaan pembangunan daerah secara nasional, sehingga proses analisis datanya lebih mudah.

Selain itu, pemerintah pusat juga dapat lebih mudah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda. Sebab, sistem ini menyediakan data informasi lengkap terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat juga dimudahkan dalam merumusan kebijakan yang berbasis data.

“Bagi pemerintah pusat juga akan efektif dan efisien dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, semuanya terekam, semuanya terdokumentasi, dan semuanya tersedia yang ada di situ,” terang Rendy.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dari Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian. (rls)

SORONG, LOMBOKEXPRESS.ID– Kementerian Dalam Negeri terus mengawal penyelenggaraan Program Prioritas Nasional di Papua, Papua Barat, dan empat Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (4/11), upaya ini salah satunya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting terhadap pemerintah di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut disambut baik oleh Mohammad Musa’ad selaku Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa stunting merupakan prioritas nasional yang menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi sorotan bagi para Penjabat Gubernur agar dapat melakukan upaya terbaik dalam penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Selain itu, Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan akselerasi perlu koordinasi dan kelembagaan yang kuat dan mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa agar lebih baik dalam tata kelola pelaksanaannya.

“Melalui kunjungan langsung dari Kemendagri diharapkan dapat menjadi suatu dorongan yang besar terhadap perumusan strategis secara bersama-sama demi masa depan papua yang gemilang.” ujar Musa’ad di Aula Hotel Panorama, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu lalu secara hybrid.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong, memotivasi, serta menjadi media pembelajaran bersama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi melalui serangkaian acara mulai dari identifikasi isu, kendala, hingga merumuskan strategi dalam melakukan akselerasi 8 Aksi Konvergensi penurunan stunting.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan pemerintah daerah provinsi mengambil langkah-langkah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota guna mencapai target nasional prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 serta penguatan konvergensi penurunan stunting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari kesenjangan target penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua, Papua Barat, dan empat provinsi daerah Otonomi Baru (DOB) masih cukup jauh untuk mencapai target nasional 14%.

“Untuk itu, perlu dibangun komitmen hingga pada tingkat Pemda kabupaten/kota serta perlu dibangun upaya-upaya strategis yang dapat mendorong pencapaian target penurunan stunting,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari berharap melalui pertemuan ini Pemda mendapat pencerahan, penyegaran wawasan dan informasi, terutama motivasi dan semangat yang lebih tinggi untuk bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

“Sebagai sebuah harapan ke depannya, pelaksanaan konvergensi di wilayah Papua harus lebih baik dari tahun ke tahun dengan dukungan antarprovinsi yang dapat saling memperkuat, mulai dari koordinasi aspek perencanaan, penganggaran, dan kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.

Erliani juga mengatakan target tersebut tidak hanya agar angka stunting turun sesuai target national, tetapi juga menjadi gerakan bersama penurunan stunting yang terintegrasi, sistemik, dan berkelanjutan. (rls)

MALUKU, LOMBOKEXPRESS.ID–Raja-raja Ambon yang tergabung dalam Majelis Latupati menganugerahi gelar kehormatan adat kepada Menko Polhukam Mahfud MD, sebagai Pemimpin yang jujur, berani, dan pelindung masyarakat. Prosesi penganugerahan gelar adat ini berlangsung di Markas Majelis Latupati Maluku, Kota Ambon, Sabtu (28/10/2023).

“Atas nama masyarakat adat, dengan ini memberikan gelar adat Prof. Dr. Mahfud MD dengan gelar _Ane Elake Imi Kereke Mimise Kai Kele Kuru Kai Aramauke Tamata Bokala Mei Maluku,_ yang berarti Pemimpin Besar yang Jujur dan Berani, Pelindung Masyarakat Maluku,” demikian disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza V. Maspaiteca yang juga ketua Patupati Kota Ambon saat membacakan penganugerahan gelar adat.

Turut hadir dalam penganugerahan gelar adat ini, Raja Negeri Rutong Reza V. Maspaiteca, Raja Negeri Ema Janse Tresia Leimen, Raja Negeri Hutumuri Fredy Wass, Raja Negeri Hukurila Otis Haheary, Raja Negeri Taniwel Jance Alewe, Raja Negeri Ulath Hans Nikijuluw, Raja Negeri Buru Tagalisa Moh. Tasalissa, dan Raja Negeri Utta Hasim Warat, serta beberapa komponen masyarakat adat Maluku lainnya.

Prosesi selanjutnya, ketua Patupati Kota Ambon mewakili raja-raja yang hadir, menyerahkan tongkat komando kepada Mahfud MD sebagai simbol Mahfud MD menjadi pelindung masyarakat Ambon.

Alasan mendasar dianugerahkannya gelar adat kepada Menteri Pertahanan Era Presiden Gus Dur ini adalah Mahfud dinilai memeliki keberanian mengungkap berbagai persoalan hukum di Indonesia.

“Terima kasih atas penghargaan sebagai bagian dari masyarakat adat Ambon ini. Tentu ini akan mengikat saya, gelar yang diberikan kepada saya agar terus jujur, berani dan menjadi pelindung,” papar Mahfud.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan, menjadi orang jujur saja tidak cukup, tapi juga harus berani, artinya berani melindungi masyarakat.

“Kalau kita jujur berhadapan dengan orang tidak jujur, artinya kita harus berani. Jadi jujur, berani dan melindungi melindungi masyarakat,” pungkas Mahfud.

Usai prosesi penganugerahan gelar adat, selanjutnya Mahfud gelar dialog terkait hukum adat dan perlindungan masyarakat adat, khususnya persoalan masyarakat adat di wilayah Maluku. (*)

SURABAYA, LOMBOKEXPRESS.ID–Ditjen Bina Bangda Kemendagri melakukan kunjungan lapangan ke PDAM Tirta Dharma Kabupaten Lamongan pada Kamis, 25 Oktober 2023. Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian Lokakarya Praktik Baik Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum Dalam Kerangka National Urban Water Supply Project (NUWSP).

Kunjungan juga bertujuan untuk berbagi pembelajaran teknis terkait infrastruktur dan jaringan sambungan air minum yang telah mendapat bantuan program NUWSP. Kabupaten Lamongan telah menerima bantuan optimalisasi IPA Babat melalui NUWSP pada tahun 2021, termasuk pembangunan reservoir, pipa transmisi, pompa booster, dan pipa distribusi.

Program NUWSP memiliki target untuk membangun 3000 sambungan rumah (SR) dan meningkatkan kualitas layanan sebanyak 1500 SR di PDAM Tirta Dharma Kabupaten Lamongan. Kunjungan ini dipilih karena PDAM Kabupaten Lamongan berhasil melampaui target peningkatan kualitas layanan, mencapai 200% dari target 1500 SR.

“PDAM Kabupaten Lamongan memiliki tingkat capaian akses air minum layak tertinggi di antara daerah-daerah yang menjadi lokasi NUWSP lainnya. Capaiannya termasuk pembangunan 2.393 SR dan peningkatan capaian air minum jaringan perpipaan dalam tiga tahun terakhir,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Suprayitno, saat membuka acara.

Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen penganggaran pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan layanan air minum di Kabupaten Lamongan. Pemda dan PDAM Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan pelayanan air minum melalui peningkatan kuantitas, kontinuitas, dan penetapan tarif air minum yang mendukung keterjangkauan penyediaan air minum.

Suprayitno menyebut bahwa Kabupaten Lamongan berhasil menjadi pemenang dalam kategori Pemenuhan Capaian Akses Sambungan Air Minum dalam Kerangka NUWSP.

“Pengalaman positif ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat pembangunan akses air minum perpipaan di perkotaan,” ujarnya. (rls)