Category: ITDC

LOMBOK TENGAH (LE.ID) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berharap penyelenggaraan MotoGP Mandalika mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Iqbal, manfaat ajang balap motor internasional tersebut tidak boleh berhenti ketika rangkaian balapan selesai. MotoGP harus menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata, meningkatkan perputaran ekonomi daerah, serta membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai kelanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2027 yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Jadi, insyaallah PR kita itu nanti mengenai negosiasi, itu levelnya tinggi. Tapi tugas kita bersama adalah bagaimana memastikan supaya event ini memberikan dampak sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya buat NTB,” ujar Iqbal.

Negosiasi dengan Dorna Jadi Pekerjaan Rumah

Kelanjutan MotoGP Mandalika 2027 masih berkaitan dengan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Dorna Sports, terutama mengenai hosting fee atau biaya penyelenggaraan.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah komponen kerja sama sedang dievaluasi. Pembahasan meliputi besaran biaya, kenaikan hosting fee tahunan sebesar 5 persen, promosi, branding, dan sistem penjualan tiket.

Meskipun kalender MotoGP telah mencantumkan jadwal Mandalika pada 27–29 Oktober 2027, keputusan akhir penyelenggaraan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Troy menyebut pembicaraan dengan Dorna akan berlanjut setelah MotoGP Mandalika 2026 selesai. Hingga kini, belum ada hasil final dari negosiasi tersebut.

Situasi ini membuat pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan ajang internasional tersebut sekaligus memastikan manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya penyelenggaraannya.

UMKM dan Industri Pariwisata Jadi Kunci

Bagi NTB, MotoGP memiliki potensi besar untuk mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor. Kehadiran penonton, wisatawan, tim balap, dan tamu internasional dapat menciptakan peluang bagi pelaku usaha lokal.

Sektor perhotelan, restoran, transportasi, perdagangan, hingga penyedia jasa wisata menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang berpotensi memperoleh manfaat dari penyelenggaraan tersebut.

Namun, besarnya dampak ekonomi juga bergantung pada kemampuan daerah menghubungkan kegiatan MotoGP dengan destinasi wisata lain di Lombok dan Sumbawa, memperkuat promosi, serta melibatkan pelaku UMKM secara lebih luas.

Karena itu, keberhasilan MotoGP Mandalika perlu diikuti strategi agar wisatawan tidak hanya datang untuk menonton balapan, tetapi juga memperpanjang masa tinggal dan membelanjakan uangnya di berbagai destinasi.

MotoGP Harus Menjadi Investasi Pariwisata

Harapan pemerintah daerah adalah menjadikan MotoGP sebagai pengungkit pengembangan pariwisata NTB dalam jangka panjang. Ajang tersebut diharapkan mampu memperkuat citra daerah di pasar internasional sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

Di tengah proses negosiasi untuk musim 2027, pemerintah pusat dan daerah memiliki pekerjaan penting untuk memastikan model penyelenggaraan memberikan manfaat optimal.

Bagi NTB, ukuran keberhasilan MotoGP bukan hanya jumlah penonton atau kemeriahan di sirkuit. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya usaha lokal, dan semakin kuatnya sektor pariwisata daerah. (red)

LOMBOK TENGAH (LE.ID) – Kelanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Meski jadwal balapan telah tercantum dalam kalender MotoGP pada 27–29 Oktober 2027, sejumlah pembahasan penting dengan pihak penyelenggara internasional masih harus diselesaikan.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, mengatakan kepastian penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadwal sudah keluar, tapi kalau ditanyakan kelanjutannya, kita menunggu arahan instruksi dari Presiden,” ujar Troy, Minggu (11/10/2026). Menurut Troy, pemerintah sedang menghitung kembali berbagai komponen penyelenggaraan, termasuk hosting fee, kebutuhan promosi, branding, dan pengelolaan tiket.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kerja sama dengan Dorna Sports sebagai penyelenggara komersial MotoGP.

Pemerintah Evaluasi Skema Kerja Sama

Troy menjelaskan, negosiasi tidak semata-mata berfokus pada besaran biaya penyelenggaraan. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan skema kenaikan hosting fee tahunan yang selama ini disebut mencapai 5 persen.

Selain itu, aspek promosi dan branding Indonesia dalam rangkaian MotoGP turut menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan kerja sama yang dijalankan memberikan manfaat yang lebih optimal.

Pembicaraan dengan Dorna Sports dijadwalkan berlanjut setelah gelaran MotoGP Mandalika 2026 selesai. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai hasil negosiasi maupun kepastian penyelenggaraan musim berikutnya.

Ketika ditanya mengenai peluang MotoGP Mandalika kembali digelar pada 2027, Troy belum memberikan perkiraan. “Belum tahu, kita tunggu Presiden,” tegasnya.

Keberlanjutan MotoGP Jadi Perhatian NTB

Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pemerintah daerah berharap MotoGP Mandalika terus memberikan dampak ekonomi dan pariwisata yang luas bagi masyarakat.

Iqbal mengakui, negosiasi kontrak dengan Dorna merupakan persoalan yang membutuhkan komunikasi pada tingkat pemerintah pusat.

“Jadi, insyaallah PR kita itu nanti mengenai negosiasi, itu levelnya tinggi. Tapi tugas kita bersama adalah bagaimana memastikan supaya event ini memberikan dampak sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya buat NTB,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan MotoGP tidak cukup diukur dari berlangsungnya balapan. Ajang internasional tersebut juga harus mampu memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah berharap manfaat MotoGP dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, serta industri pariwisata secara berkelanjutan. (red)

LOMBOK TENGAH (LE.ID) – Pemerintah Indonesia bersama penyelenggara MotoGP Mandalika tengah menegosiasikan ulang sejumlah komponen kerja sama dengan Dorna Sports untuk penyelenggaraan musim 2027. Salah satu fokus utama pembahasan adalah besaran hosting fee atau biaya penyelenggaraan ajang balap motor dunia tersebut.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, mengatakan negosiasi tidak hanya membahas nominal hosting fee, tetapi juga skema kenaikan biaya tahunan, promosi, branding, hingga sistem penjualan tiket.

Menurut Troy, kalender MotoGP 2027 telah mencantumkan jadwal balapan di Mandalika pada 27–29 Oktober 2027. Namun, kepastian penyelenggaraannya masih menunggu arahan pemerintah pusat.

“Jadwal sudah keluar, tapi kalau ditanyakan kelanjutannya, kita menunggu arahan instruksi dari Presiden,” ujar Troy, Minggu (11/10/2026).

Kenaikan Hosting Fee 5 Persen Jadi Perhatian

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam negosiasi adalah kenaikan hosting fee sebesar 5 persen setiap tahun. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada Dorna Sports mengenai kemungkinan meninjau kembali skema kenaikan tersebut.

Troy menyebutkan, Indonesia ingin mengevaluasi seluruh komponen kerja sama agar biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima dari penyelenggaraan MotoGP.

“Jadi salah satu yang kita negosiasikan adalah mengenai besaran kenaikan 5 persen itu apakah mungkin tidak ada atau bagaimana. Itu semua kita sampaikan,” katanya.

Selain hosting fee, pembahasan juga mencakup strategi promosi Indonesia di tingkat internasional, penguatan branding, serta pengelolaan tiket untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Menurut Troy, negosiasi dengan Dorna akan berlanjut setelah rangkaian MotoGP Mandalika 2026 selesai. Hingga kini, belum ada angka final maupun keputusan mengenai hasil pembahasan tersebut.

Keputusan Akhir Menunggu Presiden

Troy menegaskan, keputusan mengenai kelanjutan MotoGP Mandalika 2027 berada di tangan pemerintah pusat setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan anggaran dan manfaat ekonomi dari ajang internasional tersebut. “Belum tahu, kita tunggu Presiden,” tegasnya.

Negosiasi ulang hosting fee menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan MotoGP Mandalika dapat memberikan manfaat yang sepadan bagi Indonesia, khususnya bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian Nusa Tenggara Barat. (red)

Keterangam Foto:

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka. (ist)