Pemerintah Iran tetap memberlakukan tarif tinggi bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz meskipun tengah berlangsung gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan ini muncul seiring rencana Teheran untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut setelah sempat terdampak konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Dampak Global Selat Hormuz
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi minyak dan gas global, menangani sekitar 20% dari perdagangan minyak dunia atau sekitar 20 juta barel per hari . Setiap kebijakan yang diterapkan di kawasan ini memiliki dampak luas terhadap perdagangan energi dunia, mengingat strait ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi satu-satunya jalur keluar bagi sebagian besar eksportir minyak di kawasan tersebut.
Detail Kebijakan Tarif
Kendati kesepakatan gencatan senjata dengan AS telah ditekan, Iran menyebutkan bahwa tarif tersebut tetap diberlakukan sebagai bagian dari kontrol terhadap jalur strategis tersebut. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya mempertahankan posisi tawar dalam negosiasi yang sedang berlangsung selama masa gencatan senjata.
Berdasarkan laporan media, biaya transit yang dikenakan mencapai sekitar 2 juta dolar AS per kapal, dengan perhitungan sekitar 1 dolar per barel minyak . Pejabat Iran menyebutkan bahwa tarif tersebut dapat bervariasi tergantung jenis kapal, muatan, serta kondisi tertentu di lapangan . Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang Tiongkok (yuan) atau cryptocurrency termasuk bitcoin, yang menunjukkan upaya Iran untuk mengurangi ketergantungan pada sistem dolar AS.
Dalam pernyataan yang beredar, otoritas Iran juga menyebut bahwa dana yang diperoleh dari biaya transit tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan rekonstruksi pasca konflik. Narasi ini digunakan untuk menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga memiliki tujuan ekonomi domestik.
Mekanisme Perizinan dengan Oman
Iran bersama Oman tengah menyusun mekanisme perizinan bagi kapal yang ingin melintas. Namun mekanisme ini tidak hanya berupa izin administratif, tetapi juga melibatkan proses verifikasi terhadap identitas kapal, muatan, serta tujuan pelayaran . Dalam beberapa kasus, persetujuan diberikan melalui koordinasi dengan aparat militer Iran, yang selama ini memegang kendali keamanan di kawasan tersebut.
Iran juga mengembangkan sistem “vetting” atau penyaringan kapal, di mana hanya kapal yang dianggap memenuhi kriteria tertentu yang diizinkan melintas melalui koridor aman. Sistem ini telah menciptakan dua koridor: koridor utara yang dikontrol oleh Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan koridor selatan yang mengikuti garis pantai Oman.
Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dari jalur pelayaran bebas menjadi jalur yang dikontrol secara selektif. Meski Oman disebut terlibat dalam pembahasan teknis untuk memastikan kelancaran transit, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai kesepakatan final antara kedua negara.
Langkah ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya berupaya membuka kembali jalur pelayaran selama masa gencatan senjata, tetapi juga ingin membangun sistem kontrol jangka panjang atas Selat Hormuz.
Reaksi Internasional
Pasca pemerintah Iran memberlakukan tarif bagi kapal di Selat Hormuz, kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan meningkatkan kekhawatiran global terhadap stabilitas perdagangan energi .
Amerika Serikat: Pemerintah Trump menyatakan menolak kebijakan tarif tersebut. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan prioritas utama presiden adalah “pembukaan kembali Selat tanpa batasan apa pun, baik dalam bentuk tarif maupun yang lainnya” . Namun, Trump juga sempat mengemukakan ide “joint venture” untuk berbagi pendapatan tarif dengan Iran, meskipun hal ini masih dalam tahap diskusi .
Industri Minyak: Industri minyak global menyuarakan kekhawatiran bahwa memenuhi permintaan Iran akan menambah biaya sekitar 2,5 juta dolar per pengiriman (termasuk tarif dan premi asuransi yang lebih tinggi), yang pada akhirnya akan dibebanakan kepada konsumen . Terdapat juga kekhawatiran bahwa memberikan kontrol Hormuz kepada Iran bisa menciptakan preseden bagi negara-negara seperti Singapura dan Turki untuk mengenakan tarif di jalur perdagangan penting seperti Selat Malaka dan Bosporus.
Negara-negara Teluk: Negara-negara Teluk menyuarakan kekhawatiran karena ketergantungan tinggi mereka terhadap jalur tersebut sebagai rute utama ekspor energi. Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Yordania telah mengadvokasi penggunaan kekuatan jika diperlukan untuk memastikan keamanan maritim di kawasan tersebut.
Diplomat Asing: Seorang diplomat Asia yang berbasis di Washington mempertanyakan: “Selanjutnya, apakah akan ada tarif Rusia di Arktik? Tarif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan?” . Diplomat lain melaporkan adanya diskriminasi dalam penerapan tarif, di mana “tujuh kapal atau lebih” berbendera Malaysia dapat melewati Selat tanpa tarif, diduga karena posisi Malaysia yang vokal menentang Israel.
Masyarakat Internasional: Koalisi lebih dari 40 pemerintah telah terbentuk untuk menekan Iran agar membuka kembali selat tersebut. Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan memberikan suara atas resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal niaga . Analis hukum internasional menegaskan bahwa pungutan tarif oleh Iran melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjamin kebebasan navigasi melalui selat internasional.
Kebijakan tarif Iran di Selat Hormuz, meski dikemas dalam narasi rekonstruksi pasca-konflik, pada dasarnya merupakan strategi untuk mengokohkan kontrol jangka panjang atas salah satu chokepoint maritim terpenting dunia. Sementara gencatan senjata memberikan jendela peluang untuk negosiasi, ketegangan antara kepentingan ekonomi Iran dan prinsip kebebasan navigasi internasional tetap menjadi isu krusial yang belum terpecahkan. (*)
Keterangan Foto: Tampilan Satelit Selat Hormuz dari Angkasa. (kimi)
