MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Pemerintah Kota Mataram akan mengambil langkah tegas terhadap kos-kosan yang tidak memiliki sistem pengawasan memadai.
Hal ini menyusul laporan dari para camat dan lurah setelah 13 hari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kos-Kosan. Temuan di lapangan mengungkap bahwa banyak kos-kosan tidak diawasi langsung oleh pemiliknya dan minim penjagaan, sehingga berpotensi menjadi tempat aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan komitmennya dalam rapat koordinasi evaluasi pengawasan kos-kosan yang digelar di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, pada Selasa (4/2/2025).
“Hampir semua kos-kosan tidak memiliki penjaga, situasinya sangat bebas dan tidak terkendali. Kita akan buat aturan untuk memberikan sanksi bagi kos-kosan yang tidak memiliki sistem pengawasan. Jika aturan ini tidak dipatuhi, saya ingin ada langkah hukum yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Menurutnya, kurangnya pengawasan di kos-kosan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkotika, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba serta meningkatkan kenyamanan lingkungan, sejak 22 Januari 2025, Wali Kota telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk membentuk Satgas guna mengawasi keberadaan kos-kosan di masing-masing wilayah.
“Saya harap langkah ini bisa efektif, ini bukan sekadar gimmick. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan secara rutin. Pak Asisten I, tolong buatkan SOP agar tindakan yang kita lakukan lebih terstruktur dan menjadi panduan bersama,” perintahnya kepada Asisten I Setda Kota Mataram, H.L. Martawang, yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Dengan adanya aturan yang lebih tegas, Pemerintah Kota Mataram berharap pengelola kos-kosan dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat. (nang)
