KOTA SORONG (LOMBOKEXPRESS.ID) — Dalam upaya meningkatkan cakupan vaksin polio, percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC), dan penurunan angka stunting, Pemerintah terus mendorong langkah-langkah strategis di enam provinsi di wilayah Papua. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, hadir dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Senin (30/9/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kemenko PMK, Kemenkes, Setwapres, BKKBN, Bappenas, dan perwakilan pemerintah daerah dari enam provinsi di wilayah Papua.
Restuardy Daud menegaskan pentingnya ketersediaan sumber daya yang cukup, seperti pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik, untuk mempercepat cakupan vaksinasi polio secara efisien. Ia juga menyarankan agar daerah yang tidak berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat mengalokasikan anggaran pencegahan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Selain itu, Restuardy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan TBC, termasuk advokasi kepada tokoh agama, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang vaksinasi dan penanggulangan TBC. “Penanganan TBC harus dilakukan secara tematik dan melibatkan banyak pihak untuk mempercepat pencapaian target, seperti deteksi kasus dan inisiasi pengobatan,” katanya.
Dalam hal penurunan stunting, Restuardy menyoroti pentingnya mencapai 100% pelaksanaan aksi konvergensi, terutama di Kabupaten Intan Jaya, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Penilaian Kinerja di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada bulan Oktober 2024.
Kemendagri berharap semua pihak berkomitmen untuk meningkatkan cakupan vaksin polio, mempercepat penanggulangan TBC, dan menurunkan angka stunting di wilayah Papua. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, selain kebijakan dari pemerintah pusat.
Dengan upaya bersama ini, pemerintah optimistis program kesehatan di Papua akan memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat setempat. (red)
