TEMANGGUNG– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin serius dalam mempersempit penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa dan ideologi Pancasila melalui pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini bagian dari strategi kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang menyasar eks-napiter (mitra deradikalisasi) dan warga sekitar dengan membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
Program pemanfaatan kwasan yang dikomandoi oleh Tim Sinergisitas antar Kementerian dan Lembaga ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi dinilai strategis meredam paparan radikalisme karena disadari ataupun tidak, sampai saat ini masih ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang terpapar dan siap untuk melakukan aksi teror. Pembangunan Kawasan dalam rangka melawan radikalisme ini tentunya tidak dapat dilakukan satu pihak namun perlu sinergi berbagai pihak.
“Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan masalah bangsa dapat ditangani secara sinergis oleh berbagai komponen bangsa yang saling mendukung dalam kegiatan pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara,” tutur Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., pada acara penandatangan MoU antara BNPT, Pemkab Temanggung dan Perum Perhutani di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Kesadaran setiap komponen bangsa untuk ikut memerangi kelompok pengganggu ideologi NKRI akan membantu BNPT dalam mencegah intoleransi, radikalisme dan terorisme.
“Mudah-mudahan kerja sama-kerja sama dengan instansi lain bisa diperkuat dengan keberadaan BNPT,” ujar Dedi.
Sementara itu, Bupati Temanggung, H.M Al Khadzig, menyampaikan bahwa pendekatan lunak (soft Approach) dengan membangun kawasan yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat program deradikalisasi berbasis pendekatan kesejahteraan sangat strategis. Dia berpendapat terorisme perlu dicegah dengan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan memperhatikan kepada ekonomi masyarakat.
“Sebab membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih aman tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hard power semata, kita perlu mencegah dan melakukan edukasi pada masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk mencegah bahaya terorisme salah satunya dengan pendekatan kesejahteraan,” katanya.
Pembangunan KTN merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam mereduksi paham radikal terorisme melalui strategi wadah kolaborasi demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai sebagaimana yang diungkapkan Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. Agus Priantono.
“Tujuannya sangat mulia untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai sehingga kami merasa wajib mendukung hal ini,” kata Agus.
Desa Bansari, Kabupaten Temanggung dipilih BNPT sebagai calon KTN di Jawa Tengah karena memiliki potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang besar. Nantinya lokasi KTN ini berada pada 1500 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 10 hektar. Saat ini lahan tersebut dikelola oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat sekitar. (bnpt/rls)
