JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Royal Palm Hotel, Jakarta Barat, pada tanggal 22-23 Oktober 2024.
Acara ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari Dinas Sosial Provinsi, Bappeda, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, membuka rapat dengan menyoroti pentingnya inovasi dalam merespons tantangan sosial yang semakin kompleks di tengah krisis ekonomi global. Kolaborasi lintas sektor dianggap krusial untuk memastikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta korban bencana alam dan sosial tetap mendapatkan layanan yang layak.
“SPM Bidang Sosial merupakan jaminan dasar yang harus diprioritaskan,” ujar Chaerul dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (23/10).
Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan SPM Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Capaian nasional provinsi pada tahun 2023 mencapai 84,58%, meningkat 21,39% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, capaian di tingkat kabupaten/kota pada tahun yang sama mencapai 83,98%, meningkat 44,20% sejak tahun 2019.
“Meskipun capaiannya baik, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa layanan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain evaluasi terhadap SPM, rapat juga membahas program-program prioritas dalam 100 hari pertama Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Chaerul menekankan perlunya memperluas jangkauan program ini, terutama bagi masyarakat rentan dan terlantar.
“Dinas Sosial dan Bappeda memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program ini agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang terdata secara administratif,” tegas Chaerul.
Dengan rapat ini, Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, dengan fokus utama pada peningkatan layanan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan. (red)
