JAKARTA (Lombokexpress.id)- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap tata kelola organisasi demi menghadirkan eksekusi ragam program kerja yang lebih terukur dan efisien. Proses reformasi birokrasi yang kontinyu di lingkungan internal lembaga berjalan dengan baik, sehingga BNPT dapat meningkatkan peran serta dalam reformasi birokrasi tematik sesuai dengan arahan Presiden.
Langkah BNPT dalam reformasi birokrasi ini mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Mahfud mengatakan bahwa sejak awal terbentuk sampai hari ini, ada banyak penyempurnaan dan perbaikan di dalam tubuh BNPT.
“Apresiasi atas peran pencegahan dan penanggulangan dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia,” kata Menkopolhukam saat Workshop Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi BNPT di Jakarta, Senin (30/1).
Mahfud melihat BNPT RI telah cukup berhasil memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia untuk hidup aman dan tenang bebas dari rasa terancam teror.
Dalam kesempatan yang sama, mantan hakim konstitusi ini mengingatkan agar seluruh jajaran BNPT dapat lebih awas terhadap potensi propaganda terorisme di media sosial yang sudah menjadi tren global. Dia juga berpesan agar semua pihak berhati-hati menyikapi dinamika demokrasi. Jangan sampai hak asasi dalam demokrasi digunakan untuk melegitimasi aksi-aksi kontraproduktif yang menghancurkan kehidupan masyarakat dan negara.
“Saya berharap BNPT semakin dapat menyatukan segenap elemen bangsa dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, menjauhkan negeri kita ini dari tindakan-tindakan terorisme,” kata dia.
Kepala BNPT mengatakan lembaganya telah mendaratkan sejumlah program yang integral dengan visi reformasi birokrasi. Beberapa program andalan lembaga seperti Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Warung NKRI sama-sama digerakkan dalam semangat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
KTN merupakan program kolaborasi BNPT dengan sejumlah kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Lewat KTN, BNPT memberdayakan para eks narapidana teroris (napiter) dan penyintas untuk mendirikan usaha lewat lahan kelolaan yang difasilitasi dengan koperasi. Sedangkan Warung NKRI adalah program pendirian kedai-kedai yang dirancang menjadi ruang dialog kebangsaan untuk menangkal paham intoleransi, radikal dan terorisme yang melibatkan UMKM dan masyarakat sekitar.
“Dengan program KTN disamping untuk mengurangi tingkat penyebaran paham intoleran, radikal, terorisme, juga memberi kesejahteraan bagi mantan napiter dan penyintas serta masyarakat sekitarnya melalui pendirian koperasi-koperasi. Warung NKRI menjadi ajang usaha sekaligus memberikan peluang dialog wawasan kebangsaan. Program KTN dan Warung NKRI diharapkan mampu menciptakan keamanan yang kondusif sehingga mampu mendorong iklim investasi,” kata Boy Rafli.
Integrasi visi kesejahteraan dalam program BNPT ini akan terus digalakkan. BNPT juga akan senantiasa menjaga kondusifitas iklim investasi di tanah air. Lebih jauh, BNPT terus berkomitmen untuk menyatukan energi dan sumber daya nasional dalam melakukan pencegahan terorisme.
Kepala BNPT juga mengatakan bahwa lembaganya telah memiliki sejumlah agenda fokus untuk dieksekusi pada tahun 2023, salah satunya ialah memperkuat narasi dan pemahaman wawasan kebangsaan seluruh elemen bangsa, khususnya dalam rangka menghadapi tahun politik 2024.
“BNPT berencana untuk lebih meningkatkan narasi-narasi ini sehingga walaupun pesta demokrasi dijalankan, pilihan-pilihan politik diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat kita tetap memiliki semangat persatuan kesatuan. Dan juga tentunya yang terpenting adalah bagaimana tidak dimanfaatkannya politik identitas tertentu untuk hal-hal yang dapat memecah belah bangsa kita,” kata Kepala BNPT. (BNPT/red)
