Blog

BOGOR, LOMBOKEXPRESS. ID – Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Ibnu Suhaendra, S.IK., selaku Plh. Kepala BNPT RI memimpin pelaksanaan upacara Hari Kelahiran Pancasila tahun 2023, di halaman Gedung Pusat BNPT RI Sentul, Kamis (1/6).

“Hari ini kita berkumpul disini untuk merayakan lahirnya pancasila, dengan tema gotong royong untuk membangun peradaban dan pertumbuhan global,” jelas Ibnu saat membaca amanat Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

Tema yang diangkat diharapkan dapat membangun semangat masyarakat Indonesia untuk terus mengingat pentingnya gotong royong dalam membangun peradaban yang maju dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan global. Sebab sejatinya, peradaban yang adil dan makmur hanya dapat dicapai dengan partisipasi aktif semua pihak.

Dalam kesempatan ini, Ibnu mengajak seluruh peserta upacara menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan membawa simbol lambang Burung Garuda.

Sebagai informasi, sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, setiap Kementerian/Lembaga termasuk BNPT RI rutin melakukan upacara peringatan sebagai momentum penguat nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (bnpt/red)

CILACAP, LOMBOKEXPRESS.ID- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengkoordinasikan dan mendampingi Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara (TPTLN) Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, Densus 88 Anti Teror Polri, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pemindahan 7 narapidana terorisme berkategori merah dari Rutan Mako Brimob Cikeas dan Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan ke Lapas Pasir Putih, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (30/5).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanah BNPT RI yang tertuang melalui UU No. 5 tahun 2018 yakni mengkoordinasikan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan Terorisme, salah satunya melalui pendampingan dan pengamanan dalam penempatan napiter ke lembaga pemasyarakatan.

Menurut Direktur Penegakan Hukum BNPT RI, Brigjen Pol Sigit Widodo S.I.K, sebagai badan koordinasi dalam penanggulangan terorisme, BNPT RI hadir untuk dapat mengkoordinir seluruh stakeholder terkait yang memiliki irisan tugas di bidang penindakan, penegakkan hukum dan pembinaan kepada napiter.

“Kedatangan BNPT disini juga paling tidak nanti bisa mengerti permasalahan-permasalahan para stakeholder dan memang menjadi tugas BNPT untuk bisa memberikan penguatan-penguatan atas kekurangan, kendala-kendala rekan kita, partner kita, yang ada di wilayah sebagai pelaksana,” ucap Sigit Widodo.

Sejalan dengan tujuan BNPT RI yakni meningkatkan pembinaan kepada para napiter, Direktur Penegakan Hukum BNPT RI berharap napiter yang dibina di dalam lapas ini juga diberitahukan perkembangannya kepada BNPT RI sebagai bahan penilaian dan pemantauan program deradikalisasi kepada napiter tersebut.

“Kita titip ke rekan-rekan di Lapas ini, kita sampaikan metode-metode deradikalisasi, pembinaan-pembinaan dan sebagainya, mohon diinfokan perkembangannya ke BNPT dan akan kita pantau terus menerus,” tambah Sigit.

Mengawal BNPT RI dalam penempatan napiter, Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh Asisten Pengawasan sekaligus Koordinator TPTLN Rini Hartatie, SH., MH, memastikan napiter mendapatkan tempat yang layak selama menjalani pembinaan.

“Kami mengawal dan mendampingi, jadi kami juga bisa nanti menyampaikan laporan kepada pimpinan bahwa mereka ditempatkan intinya yang layak dan tidak melanggar HAM,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Muhammad Dwi Sarwono, Bc.IP., SH., M.Si mengapresiasi upaya pendampingan dan pengamanan yang telah dilaksanakan.

“Jadi kami menyampaikan apresiasi kepada BNPT yg melakukan, menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penempatan narapidana ke nusa kambangan ini,” tuturnya.

Sebagai bagian dari proses pemindahan, Direktur Penegakan Hukum BNPT RI, Brigjen Pol Sigit Widodo S.I.K memimpin pelaksanaan apel kesiapan personil di Dermaga Wijaya Pura, Cilacap sebagai bagian dari proses pengamanan tertutup. Sebelumnya, mantan Kasubdit I Dittipikor Bareskrim Polri tersebut turut mendampingi pemindahan 2 napiter dengan kategori hijau di Lapas Tegal dan Lapas Brebes.

Adapun program deradikalisasi dalam lapas oleh BNPT dilaksanakan melalui serangkaian program secara bertahap dan holistik, dengan melibatkan berbagai pihak dan ilmu yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam implementasi menurunkan tingkat radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Sebagai informasi, jumlah napiter yang menjalani masa tahanan di Lapas Pasir Putih berjumlah 63 orang. Untuk itu, ketujuh napiter yang dipindahkan tersebut menjadikan napiter di lapas high risk tersebut menjadi 70 orang. Salah satunya diantaranya adalah Ketua kelompok Jamaah Ansharut Daulah, Abu Umar yang merupakan pelaku utama serangan bom tiga gereja di Surabaya dan Mapolres Surabaya pada 13 Mei 2018 lalu. (BNPT/red)

BANDUNG, LOMBOKEXPRESS.ID– Ancaman terorisme dapat terjadi kapan pun dan dimana pun. Untuk itu diperlukan kerjasama dan sinergisitas semua pihak terutama aparat keamanan TNI-Polri dan instansi terkait dalam upaya bersama mencegah terjadinya terorisme.

“Kita tidak boleh lengah dengan kelompok jaringan terorisme di dalam dan luar negeri. Mari kita saling bahu membahu, bersinergi dan menjalin koordinasi guna meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan terorisme khususnya di Jawa Barat,” ujar Deputi BNPT RI Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K dalam kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI – Polri dan Instansi Terkait di Jawa Barat pada Selasa (30/5).

Menurut Jenderal Bintang Dua ini kerawanan dan ancaman tindak pidana terorisme di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung sendiri, tidak dapat disepelekan mengingat angka Indeks Risiko Terorisme (IRT) 2022 menyebutkan Bandung masuk ke dalam 5 besar nasional dengan indeks target tertinggi sasaran wilayah aksi terorisme.

“Dapat kita lihat bersama pada 7 Desember 2022 terjadi aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar di Kota Bandung,” jelasnya

Lebih lanjut Ibnu membeberkan adanya penghimpunan dana untuk terorisme cukup signifikan setelah ditemukannya 1500 kotak amal milik organisasi Syam Organizer yang telah masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

“Syam Organizer itu sendiri dibentuk oleh anggota kelompok JI tahun 2013 yang bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat dengan kedok bantuan kemanusian,” jelasnya.

Peserta kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI – Polri dan instansi terkait berasal dari Polda Jabar, Lanal Bandung, Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Imigrasi Jabar, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jabar. Dalam dua hari kegiatan ini, peserta akan diberikan pembekalan materi penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif diantara dari BNPT RI, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Kesbangpol Pemprov Jabar, Densus 88 AT dan Mitra Deradikalisasi BNPT RI. (BNPT/red)

WINA, LOMBOKEXPRESS.ID- Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) memiliki perhatian yang tinggi terhadap penanganan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Termasuk anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok ekstrimis dan teroris.

Hal tersebut disampaikan langsung Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam kegiatan Side Event 32nd Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) “Accelerating Uptake of Evidence-Based Approaches for Preventing and Responding to Violence Against Children” di Wina Austria pada Selasa (23/5).

“Komitmen Pemerintah dalam penanganan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, termasuk anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok ekstrimis dan teroris, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum nasional, standar dan norma internasional, sekaligus sebagai upaya mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Andhika menjelaskan komitmen tersebut ditandai dengan upaya Indonesia dalam menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (whole of government and whole of society approach), serta kemajuan dalam hukum dan kebijakan, salah satunya melalui RAN PE.

“RAN PE sebagai kebijakan komplementer yang mengedepankan pentingnya penanganan anak yang terkait dengan kelompok ekstremis berbasis kekerasan dan teroris,” ujarnya.

Selain itu, menurut Deputi III BNPT RI ini, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan UNODC melalui STRIVE Juvenile Program secara bertahap namun transformatif telah mempercepat implementasi pendekatan berbasis bukti dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kelompok teroris.

Kerjasama tersebut mengidentifikasi dan menganalisis motivasi, jalur masuk dan keluar anak-anak dari kelompok teroris, serta metode yang digunakan kelompok-kelompok tersebut untuk mengeksploitasi anak-anak.

“Hal ini penting bagi pemangku kepentingan sebagai referensi mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan spesifik anak-anak dalam aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi,” ujarnya.

Program penanganan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan juga selaras dengan gagasan INSPIRE yang dikembangkan UNODC dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap anak.

UNODC melalui inisiatif INSPIRE berkomitmen memberikan dukungan pembuatan kebijakan dalam pencegahan kekerasan dan kejahatan serta mendorong pengasuhan/keterampilan hidup dan sosial terhadap anak-anak.

BNPT RI pada tanggal 25 Mei 2023 juga menjadi Co Sponsor side event “Children in all contexts, including counterterrorism & digital justice innovations” bersama negara Brazil, Kanada, Belanda dan Thailand untuk menegaskan komitmen Indonesia tentang penanganan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan.  (bnpt/red)

WINA, LOMBOKEXPRESS.ID– Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengapresiasi peran United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Menurut Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., UNODC merupakan mitra penting yang memiliki kerjasama erat dengan BNPT RI.

“Kemitraan dengan UNODC telah berkontribusi melahirkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” jelasnya saat hadir dalam Pertemuan Bilateral BNPT RI dengan Direktur Eksekutif UNODC di Wina pada Jumat (26/5).

Jenderal Polisi Bintang Tiga ini juga mengatakan UNODC memiliki peran penting dalam mendorong aksesi dan ratifikasi konvensi dan protokol terkait terorisme, diantaranya melalui penyelenggaraan FGD yang melibatkan K/L terkait di Indonesia untuk mendorong aksesi Protected Persons Convention (IPP Convention/1973) dan the Hostage Taking Convention (1979).

Selain itu Kepala BNPT RI juga mengapresiasi kesempatan yang diberikan UNODC Indonesia terhadap 2 staf BNPT yang saat ini diperbantukan di UNODC.

“Hal ini dipandang penting bagi BNPT dalam rangka memperkuat kapasitas personal dalam bekerja dengan organisasi internasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif UNODC Ghada Waly menekankan pentingnya edukasi dan peran tokoh agama dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Edukasi dan peran religious leaders dalam penanggulangan kejahatan terorisme penting dalam upaya penanggulangan terorisme,” ujarnya.

Kerjasama dan kemitraan BNPT RI dengan UNODC tidak saja terjalin dengan UNODC Headquarters di Wina, tetapi juga dengan kantor regional Bangkok dan UNODC Indonesia, melalui berbagai program. Diantaranya adalah: SEAN-PVE Network; STRIVE Juvenile; FTF Frontline and Cross-Border activities; serta Chemical Weapons Terrorism. (bnpt/red)

JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Lingkungan pedesaan yang guyub dan harmonis seringkali dianggap sebagai lingkungan yang relatif aman dan terlindungi dari ancaman – ancaman ideologi kekerasan. Padahal, faktanya di lingkungan pedesaan ideologi kekerasan radikalisme terorisme dapat menyebar dan berkembang.

Desa pun kerap menjadi target potensial bagi jaringan teroris untuk mencari tempat merencanakan serangan, melakukan perekrutan anggota, perencanaan aksi, hingga pelatihan.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) sedang menggarap program Desa Siapsiaga dengan melibatkan kementerian/lembaga, tokoh – tokoh daerah, unsur pendukung wilayah, mitra deradikalisasi hingga penyintas. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat desa akan masuknya pengaruh ideologi kekerasan ke desa mereka.

“Paham radikal terorisme benar – benar ada. Perlu kiranya ada program yang tepat sasaran (Program Desa Siapsiaga) untuk menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat,” jelas Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT RI, Kol. Inf. Indra Gunawan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penyiapan Unsur Pendukung Wilayah pada Program Desa Siapsiaga 23 – 25 Mei 2023 di Jakarta.

Dirinya juga menambahkan serangakaian pemahaman yang diberikan diharapkan menghasilkan outcome peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap kesiapsiagaan nasional.

“Pemahaman – pemahaman yang kita berikan ke masyarakat diharapkan akan memunculkan kepedulian dan kesadaran. Jadi yang takut jadi berani, apatis jadi peduli, yang peduli dapat mempengaruhi tetangga yang lain,” ujarnya.

Menurut Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.IK. wilayah desa juga potensial dijadikan untuk memperluas jaringan dan merekrut anggota teroris.

“Serangan – serangan teror itu meeting placenya biasanya kos – kosan, kontrakan di wilayah desa, kemudian mengembangkan jaringan dan merekrut anggota disitu,” jelasnya.

Empat wilayah pilot project program Desa Siapsiaga telah ditentukan, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Banten menjadi wilayah pertama yang akan segera launching pada Juni mendatang. Sebelumnya telah diadakan pula rapat bersama akademisi maupun praktisi untuk menyusun materi program.

Dimulai dari desa, jejaring siapsiaga yang aktif dan berkesinambungan terbentuk. Kedepannya daerah – daerah dapat membentuk desa siaga secara mandiri untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya kesiapsiagaan nasional untuk Indonesia yang harmoni. (bnpt/red)

KEBANGKITAN Nasional dapat dimaknai sebagai momentum memperingati perjuangan para pendiri bangsa. Kita adalah generasi penerus yang harus terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan ini yang dibarengi dengan terus merapatkan barisan perjuangan, menunjukan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Kebangkitan Nasional juga berarti kita harus terus semangat untuk bangkit melindungi segenap kedaulatan Indonesia melawan segala bentuk ancaman yang datang kepada bangsa Indonesia, termasuk ancaman sebuah budaya kekerasan yang diusung kelompok radikalisme yang nyata-nyata telah merusak sendi-sendi persaudaraan kebangsaan.

Ideologi radikalisme – terorisme berbasis kekerasan yang sebenarnya datang dari luar bukan asli tumbuh dari masyarakat Indonesia. Ideologi ini menghalalkan segala cara untuk mewujudkan tujuannya termasuk tujuan politik bahkan mereka tak segan-segan membajak dan menggunakan atribut agama, padahal tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan kekerasan dan mengabaikan persaudaraan sesama manusia.

Dalam rangka mereduksi penyebaran ideologi berbasis kekerasan ini, pemerintah terus berupaya melibatkan banyak pihak serta membangun kesadaran kolektif masyarakat. Hal yang tak kalah penting dari itu semua adalah demi memutus rantai paparan pemahaman-pemahaman menyimpang sehingga ideologi itu tidak tersebar, tidak mempengaruhi generasi, serta tidak mengancam integrasi/ persatuan bangsa.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Prof. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., menyampaikan bahwa BNPT RI diberikan mandat oleh negara untuk melakukan dan mempersiapkan berbagai upaya dalam rangka membangun Kesiapsiagaan Nasional melalui upaya-upaya pencegahan sehingga terbentuk ketahanan masyarakat agar tidak terjerat pemahaman menyimpang.

“Seluruh warga negara harus memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap ideologi yang mengandung kekerasan,” ujar Rycko Ketika memimpin kegiatan pelantikan di Sentul (23/05).

Lebih lanjut, mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini mengatakan pemerintah juga terus berupaya mengembalikan mindset saudara-saudara sebangsa yang pernah terjerat, dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Upaya tersebut dilakukan melalui program deradikalisasi.

“Ini tugas kita untuk mengembalikan pemahaman mereka, bagaimana caranya? Dengan program deradikalisasi,”.

Program deradikalisasi menjadi perhatian utama. Proses yang dilaksanakan BNPT RI dengan melibatkan pihak – pihak internal maupun eksternal untuk memastikan program tersebut mendapatkan hasil yang maksimal mengingat keberhasilan program ini dapat membangun keharmonisan bangsa dan mereduksi penyebaran dari paham radikalisme dan terorisme.

“Deradikalisasi merupakan upaya mengembalikan pemahaman yang salah, membangun keharmonisan bangsa dengan mereduksi paham kekerasan,”ujarnya.

Oleh karena itu, BNPT RI perlu bersinergi bersama seluruh komponen bangsa dengan menggunakan pendekatan lunak kepada mitra deradikalisasi dan masyarakat untuk bersama-sama menglorifikasikan bahwa paham kekerasan dan budaya kekerasan harus ditinggalkan karena bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia.

“Untuk meninggalkan pemahaman kekerasan, tinggalkan budaya kekerasan,”tutup Komjen Pol.Rycko Amelza Dahniel. (bnpt/red)