Blog

  • Kemendagri: Pemda Harus Perhatikan Strategi Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal

    Kemendagri: Pemda Harus Perhatikan Strategi Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal

    KUPANG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Strategi Nasional yang dijabarkan dalam rencana aksi ini harus selaras dengan program daerah dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

    Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Gunawan Eko Movianto, mengungkapkan pentingnya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan lokal agar mampu bersaing di pasar. Selain itu, memperluas akses pasar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan lokal.

    “Pemda perlu memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan membuka peluang kerja sama antara pemerintah, swasta, serta NGO untuk mendukung keberhasilan penganekaragaman pangan,” ujar Gunawan dalam acara Sosialisasi Perpres 81/2024 yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Senin (30/9).

    Kemendagri juga telah menyusun nomenklatur bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan program penganekaragaman pangan. Ini tertuang dalam Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait verifikasi, validasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

    Dalam kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa Perpres 81/2024 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan pengembangan usaha pangan lokal. Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengimplementasikan strategi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

    “Peraturan ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pangan lokal dalam mengatasi masalah ketahanan pangan,” tegas Sarwo Edhy.

    Pj. Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menambahkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi pangan yang perlu dioptimalkan guna mengatasi masalah gizi dan kelaparan. Ia menyampaikan komitmen NTT untuk memperkuat regulasi, meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan lokal, serta mempromosikan produk pangan lokal melalui pengembangan UMKM.

    “Penguatan akses pangan lokal kepada masyarakat menjadi prioritas kami, terutama melalui pengembangan sektor UMKM berbasis pangan lokal,” tutup Andriko dalam sambutannya. (red)

    Keterangan foto:
    Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Gunawan Eko Movianto. (ist)

  • BBPOM Kawal Keamanan Pangan, Dukung Suksesnya MotoGP Mandalika 2024

    BBPOM Kawal Keamanan Pangan, Dukung Suksesnya MotoGP Mandalika 2024

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Perhelatan MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung event internasional ini adalah sektor kuliner, yang dihadirkan melalui berbagai stand di area sirkuit.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya MotoGP Mandalika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan yang dijual oleh para pedagang.

    “Untuk mendukung kegiatan MotoGP, khususnya dalam hal pengawasan keamanan pangan, sejak Agustus kami telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti Bimtek Keamanan Pangan untuk pelaku usaha jasa boga, serta Bimtek Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk distributor dan pelaku usaha di pasar modern maupun tradisional. Kami juga turut melakukan kurasi terhadap 30 usaha kecil dan menengah (UKM) binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB yang akan berpartisipasi dalam event ini,” jelas Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan.

    Selama dua hari, dari 27 hingga 28 September 2024, BBPOM di Mataram melakukan sampling dan uji cepat terhadap makanan yang dijual di area sirkuit untuk memastikan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan methanyl yellow.

    Meski panas terik, petugas BBPOM tetap semangat menjalankan tugas pengawasan demi melindungi masyarakat dari risiko keracunan pangan. Mereka melakukan uji cepat terhadap berbagai jenis pangan siap saji, termasuk bakso, cilok, gorengan, minuman dingin, mie, dimsum, siomay, keripik, dan kerupuk. Dari 60 sampel yang diuji, seluruhnya dinyatakan bebas dari bahan-bahan berbahaya.

    Selain itu, BBPOM juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan dalam proses pengolahan dan penyajian. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pangan bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang dapat memicu pertumbuhan mikroba patogen berbahaya.

    “MotoGP adalah kesempatan emas bagi pelaku usaha jasa boga dan UMKM di NTB untuk mempromosikan kuliner lokal. Kami tidak ingin event internasional ini dicemari oleh kasus keracunan pangan. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan Bimtek dan pengawasan keamanan pangan menjadi sangat penting,” tambah Yosef.

    Dengan pengawasan ketat ini, BBPOM di Mataram berharap event MotoGP Mandalika 2024 dapat berlangsung sukses, tanpa adanya insiden terkait keamanan pangan, sekaligus memberikan kesan positif bagi para pengunjung lokal maupun internasional. (nang)

  • RSUD Kota Mataram Diapresiasi  Pengunjung, Pelayanan Prima Terus Ditingkatkan

    RSUD Kota Mataram Diapresiasi  Pengunjung, Pelayanan Prima Terus Ditingkatkan

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram kembali mendapatkan pujian dari pengunjung. Kali ini, apresiasi datang dari Ibu Sucipta Indriani. Warga Perumahan Griya Menang Asri, Kuripan, Lombok Barat itu mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan rumah sakit setelah anaknya dirawat di Ruang Berlian 6, Gedung Graha Mentaram lantai 5, Sabtu, (28/9/2024).

    “Saya sangat terbantu, mulai dari pelayanan di IGD hingga ketika anak saya dipindahkan ke ruang perawatan. Semuanya berjalan lancar dan petugasnya sangat ramah,” kata Ibu Sucipta.

    Ibu Sucipta, yang akrab disapa Iin, juga mengapresiasi kemudahan pengurusan administrasi BPJS.

    Menurutnya, Subbag Humas RSUD Kota Mataram menangani proses tersebut dengan cepat dan profesional.

    “Pembuatan BPJS Kesehatan dilayani dengan ramah dan cepat. Bahkan, pihak Humas yang menawarkan bantuan agar prosesnya lebih cepat. Ini sangat membantu kami di saat yang paling dibutuhkan,” jelasnya.

    Alumnus FKIP Universitas Mataram itu menambahkan pelayanan di RSUD Kota Mataram sudah dikenal luas, bahkan hingga di luar kota.

    Menurutnya, pelayanan yang responsif dan sigap menjadi alasan penting mengapa masyarakat mempercayai rumah sakit ini.

    “Pelayanan RSUD Kota Mataram memang sesuai dengan cerita-cerita yang beredar. Kini saya membuktikannya sendiri,” tuturnya.

    Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Hj. Eka Nurhayati, Sp.OG., Subs.F.E.R., M.Kes., M.Sc, menyatakan rumah sakit selalu mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pasien.

    Ia menegaskan bahwa RSUD Kota Mataram terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan, baik dari segi medis maupun administrasi.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar RSUD Kota Mataram tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” ujarnya.

    Apresiasi yang diterima dari keluarga pasien, menurut dr. Eka, menjadi motivasi bagi seluruh tim di RSUD Kota Mataram untuk terus memberikan pelayanan terbaik. “Kami akan terus berinovasi agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat dirawat di rumah sakit kami,” tutupnya.

    Dengan pelayanan prima dan sikap ramah dari seluruh petugas, RSUD Kota Mataram diharapkan dapat terus menjaga reputasinya sebagai rumah sakit yang mengutamakan kesejahteraan pasien serta memberikan layanan kesehatan berkualitas. (red)

  • Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Selaras dalam Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Wisata

    Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Selaras dalam Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Wisata

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menyatakan bahwa sektor pariwisata menjadi penyumbang pendapatan terbesar ketiga bagi negara setelah kelapa sawit dan migas.

    Pernyataan ini disampaikan Chaerul saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan dan penerapan Rencana Aksi Destinasi Pariwisata yang diadakan beberapa waktu lalu di Sentral Cawang Hotel, Jakarta.

    Chaerul menegaskan bahwa industri pariwisata merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun global. “Banyak negara terus mengembangkan destinasi dan atraksi wisata baru untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” ujarnya dalam rilis yang diterima pada Sabtu (28/9).

    Mengutip data dari Wp Travel, Indonesia menempati peringkat ke-27 dari 50 negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan dunia. Sementara itu, 10 negara teratas adalah Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, Tiongkok, Italia, Turki, Meksiko, Thailand, Jerman, dan Inggris.

    Chaerul menyebut bahwa untuk menghadapi tantangan pengembangan pariwisata, diperlukan perencanaan dan pengembangan yang strategis, sistematis, dan terpadu. Hal ini harus mencakup seluruh aspek, mulai dari industri pariwisata, destinasi, pemasaran, hingga kelembagaan.

    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), yang diikuti oleh rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

    Chaerul mengungkapkan bahwa terdapat variasi dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda), baik dari segi struktur maupun substansi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi dan membandingkan implementasi serta perkembangan sektor pariwisata antar daerah.

    Melalui Rakor ini, Chaerul berharap tercipta persepsi yang sama dalam penerapan rencana aksi pengembangan destinasi wisata daerah. Proses revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 juga sedang berlangsung untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan terbaru sektor pariwisata.

    Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengembangkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang didasarkan pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) dari World Economic Forum (WEF). IPKN ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui beberapa indikator dari data sekunder.

    Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan terus mengawasi penerapan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah, termasuk memastikan sinergi antara perencanaan daerah dengan target nasional.

    Di akhir sambutannya, Chaerul menegaskan pentingnya pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan program dalam rencana aksi destinasi wisata di seluruh Indonesia. (rls)

  • NTB Menyambut Masa Depan Pariwisata Berkelanjutan

    NTB Menyambut Masa Depan Pariwisata Berkelanjutan

    HARI Pariwisata Dunia 2024 disambut dengan penuh antusias oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai momentum untuk merayakan pesatnya perkembangan industri pariwisata di wilayah ini.

    Pariwisata tidak hanya sebatas perjalanan untuk rekreasi, tetapi merupakan sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam, dan kearifan lokal kepada masyarakat global. NTB juga mulai kesohor dengan tourism sportnya. Mulai 27-29 September akan digeber MotoGP yang menyedot perhatian dunia.

    NTB dengan lanskapnya yang luar biasa, dari pantai-pantai eksotis hingga gunung-gunung yang menantang, telah menjadi destinasi unggulan di Indonesia. Lombok dengan keindahan Pantai Kuta dan Gili Trawangan, serta Gunung Rinjani yang menakjubkan, terus menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Sumbawa dan Bima menawarkan pesona tersendiri dengan tradisi budaya yang unik serta pemandangan alam yang masih sangat alami.

    Lebih dari sekedar keindahan alam, NTB juga menyuguhkan keanekaragaman budaya yang sarat dengan nilai-nilai lokal, seperti Festival Bau Nyale dan tradisi tenun songket yang khas. Semua ini menjadi bagian dari pengalaman berharga yang dapat dinikmati para wisatawan, menjadikan NTB sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia.

    BPPD NTB melihat pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan industri kreatif dan usaha kecil menengah (UKM) di daerah. Mulai dari sektor perhotelan, kuliner, hingga produk kerajinan tangan, semuanya ikut merasakan manfaat dari pertumbuhan pariwisata di NTB.

    Bahkan, konsep wisata halal yang digalakkan di Lombok telah sukses menarik wisatawan muslim dari berbagai negara. Menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal yang diakui dunia. Program ini memperkuat komitmen NTB dalam menyediakan fasilitas wisata yang ramah dan nyaman untuk semua kalangan.

    Komitmen untuk Pariwisata Berkelanjutan

    Dalam merayakan Hari Pariwisata Dunia 2024, BPPD NTB menegaskan pentingnya menjaga keindahan dan kelestarian alam serta warisan budaya sebagai bagian dari komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan.

    Upaya untuk mempertahankan ekosistem laut, menjaga kebersihan pantai, hingga melindungi kawasan konservasi alam seperti Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi prioritas. Program edukasi kepada masyarakat dan wisatawan juga terus digalakkan, agar semua pihak dapat turut serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Inovasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan

    Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan pemerintah, pelaku pariwisata, serta masyarakat, BPPD NTB akan terus berupaya memajukan sektor pariwisata di wilayah ini.

    Pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan kualitas pelayanan, hingga promosi wisata digital menjadi fokus utama. NTB siap bersaing di kancah global dengan mengedepankan pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

    BPPD NTB mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan potensi yang dimiliki demi masa depan pariwisata yang lebih cerah.

    Selamat Hari Pariwisata Dunia 2024, mari kita jadikan NTB sebagai destinasi impian bagi para wisatawan dan kebanggaan bagi Indonesia! (humas bppd ntb)

  • SMSI Kukuhkan Pengurus Forum Pemred, Siap Jaga Kualitas Media Daring di Indonesia 

    SMSI Kukuhkan Pengurus Forum Pemred, Siap Jaga Kualitas Media Daring di Indonesia 

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)— Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi mengukuhkan pengurus pusat masa bakti 2024-2029 dalam sebuah acara yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (26/10/2024).

    Pada kesempatan ini juga dilantik pengurus Perkumpulan Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia (Forum Pemred SMSI), yang diharapkan dapat memperkuat peran media siber di Tanah Air.

    Acara pelantikan ini merupakan bagian dari Konvensi Nasional SMSI 2024, yang mengusung tema “Mengukuhkan Keberagaman dalam Kebersamaan”.

    Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam sambutan pelantikan menekankan pentingnya kebebasan dan independensi media. Ia juga berharap SMSI mampu menjaga standar pers sesuai ketentuan Dewan Pers.

    SMSI, yang berdiri sejak 7 Maret 2017, merupakan organisasi perusahaan media daring dengan lebih dari 2.670 anggota di 34 provinsi di Indonesia. Organisasi ini telah tercatat sebagai konstituen Dewan Pers dan dinyatakan sebagai organisasi media siber terbesar di dunia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

    Firdaus menyoroti semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada media siber sebagai sumber informasi utama. “Media massa harus terus berinovasi dan tetap profesional dalam penyampaian berita yang sehat,” ujarnya. Oleh karena itu, dibentuklah Forum Pemred SMSI sebagai wujud tanggung jawab profesional para pemimpin redaksi media daring di Indonesia.

    Acara ini didukung Google News Initiative, TADEX, BRI, dan Krakatau Steel.

    Berikut susunan lengkap Pengurus Forum Pemred SMSI:

    Ketua Umum: Dar Edi Yoga (askara.co)

     

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Aldi Gultom (akurat.co)

    Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Lembaga: Ferry Edyanto (meganews.id)

    Wakil Ketua Umum Bidang Program dan Kegiatan: Toni Limbong (japos.co & harianjayapos.com)

    Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Hukum: Edison Siahaan (beritabatavia.co)

    Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi dan Inovasi: Andry Hendri Gortzney (indonesiasatu.co.id)

    Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Novrizon Burman (riausatu.com)

    Sekretaris Jenderal: Penerus Bonar Karo-Karo (keadilan.id)

    Wakil Sekretaris Jenderal: Kadir (koransatu.id)

     

    Bendahara Umum: Musrifah (Forumindonesia.id & javanewsonline.com)

    Wakil Bendahara Umum: Hotman Siregar (monitorindonesia.com)

    Ketua Bidang Program: Helmi A.R. (okjakarta.com)

    Ketua Bidang Humas dan Komunikasi: Antonius Bramantoro (terminalnews.co)

    Ketua Bidang Advokasi dan Hukum: Suryansyah (spotlinknews.com & monitordepok.co)

    Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Haresti AA (dialoguejakarta.com)

    Ketua Bidang Etika Jurnalistik: Hengky Lumban Toruan (sketsindonews.com)

     

    Ketua Bidang Riset dan Pengembangan: Farida Denura (arahkita.com)

    Ketua Bidang Keanggotaan: Fransiscus Rio Winto (Makansedap.id)

    Ketua Bidang Kerjasama dan Jaringan: Panca Dwikora A. Soekarno (JurnalPatroliNews.co.id)

    Ketua Bidang Teknologi dan Inovasi: Hendrata Yudha (mimbarpublik.com)

     

    Koordinator Bidang Humas dan Komunikasi: Rudolf Simbolon (wartapembaruan.co.id)

    Koordinator Bidang Advokasi dan Hukum: Renoto Sirengga (dimenesinews.co.id & garudanews.co.id)

    Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Sunarno (cybernewsnasional.com)

    Koordinator Bidang Kerjasama dan Jaringan: Moch. Ridhwan (koranprogresif.com)

    Dengan susunan kepengurusan baru ini, SMSI diharapkan mampu menjaga profesionalitas dan terus berperan aktif dalam perkembangan media siber di Indonesia. (red)

    Ketenangan Foto:

    Ketum SMSI, Firdaus (tengah) foto bareng bersama ketua forum Pemred dan para pengurus usai pelantikan. (istimewa)

  • Aliansi Aktivis Desak Pembatalan SK PLT Direktur PT AMGM, RUPS Dituding Cacat Hukum

    Aliansi Aktivis Desak Pembatalan SK PLT Direktur PT AMGM, RUPS Dituding Cacat Hukum

    MATARAM (NTBNOW.CO) – Puluhan aktivis dari berbagai kelompok menggelar aksi protes di depan Kantor PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) dan Kantor Wali Kota Mataram pada Kamis (26/9). Aksi ini menuntut pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT AMGM yang dianggap tidak sesuai prosedur.

    Para demonstran mendesak agar RUPS yang dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban dari mantan direktur PT AMGM segera dibatalkan.

    Erwin Ibrahim, Ketua Wadah Inspirasi Bangsa (WIB) Lombok Barat, menyampaikan tuntutan untuk meninjau ulang RUPS Luar Biasa PT AMGM.

    Menurutnya, pelaksanaan RUPS harus mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi.

    Ia menilai perpanjangan masa jabatan direksi hingga Maret 2025 melanggar aturan tersebut.
    Asmuni, Koordinator Umum aksi, menyoroti peran Pemerintah Daerah Lombok Barat dan Wali Kota Mataram sebagai pemilik mayoritas saham PT AMGM.

    “Kami merasa kedua pemerintah daerah ini tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar dan hanya menjadi penonton dalam ketidakberesan yang terjadi,” tegas Asmuni.
    Para demonstran menyampaikan lima poin utama tuntutan mereka:

    1. Menuntut Pj PT AMGM untuk memaparkan pertanggungjawaban audit keuangan sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebelum pengunduran diri LAZ sebagai Direktur Utama PT AMGM.

    2. Meminta pembatalan penerimaan pegawai PT AMGM yang dinilai tidak sesuai prosedur.

    3. Menuntut pembatalan RUPS PT AMGM yang dianggap cacat prosedural.

    4. Meminta Wali Kota Mataram untuk mencabut SK Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PT AMGM.

    5. Mendesak penurunan tarif air yang dianggap memberatkan pelanggan dan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri.

    Alhadi Muis, SH, salah satu aktivis, menyoroti kekeliruan dalam RUPS tersebut. Ia mengungkapkan bahwa masa jabatan tiga direksi PT AMGM seharusnya berakhir pada 30 September 2024. Namun, RUPS justru memperpanjang masa jabatan dua direksi hingga Maret 2025, meskipun salah satu direksi dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

    Aksi yang berlangsung selama satu jam tersebut tidak menghasilkan respons yang memuaskan. Pihak PT AMGM hanya diwakili oleh staf di bawah PLT Direktur Utama, yang membuat demonstran kecewa.

    Al Haitami, Koordinator Lapangan, menyatakan bahwa aksi akan berlanjut ke Kantor Bupati Lombok Barat sebagai pihak yang memiliki wewenang terbesar atas PT AMGM.

    Ia menegaskan, PLT Direktur Utama PT AMGM harus hadir dalam aksi lanjutan yang direncanakan pada Rabu mendatang di Pemda Lombok Barat. (red)

  • **Aliansi Aktivis Desak Pembatalan SK PLT Direktur PT AMGM, RUPS Dituding Cacat Hukum**

     

    **Mataram** – Puluhan aktivis dari berbagai kelompok menggelar aksi protes di depan Kantor PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) dan Kantor Wali Kota Mataram pada Kamis (26/9). Aksi ini menuntut pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT AMGM yang dianggap tidak sesuai prosedur. Para demonstran mendesak agar RUPS yang dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban dari mantan direktur PT AMGM segera dibatalkan.

     

    Erwin Ibrahim, Ketua Wadah Inspirasi Bangsa (WIB) Lombok Barat, menyampaikan tuntutan untuk meninjau ulang RUPS Luar Biasa PT AMGM. Menurutnya, pelaksanaan RUPS harus mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi. Ia menilai perpanjangan masa jabatan direksi hingga Maret 2025 melanggar aturan tersebut.

     

    Asmuni, Koordinator Umum aksi, menyoroti peran Pemerintah Daerah Lombok Barat dan Wali Kota Mataram sebagai pemilik mayoritas saham PT AMGM. “Kami merasa kedua pemerintah daerah ini tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar dan hanya menjadi penonton dalam ketidakberesan yang terjadi,” tegas Asmuni.

     

    Para demonstran menyampaikan lima poin utama tuntutan mereka:

    1. Menuntut Pj PT AMGM untuk memaparkan pertanggungjawaban audit keuangan sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebelum pengunduran diri LAZ sebagai Direktur Utama PT AMGM.

    2. Meminta pembatalan penerimaan pegawai PT AMGM yang dinilai tidak sesuai prosedur.

    3. Menuntut pembatalan RUPS PT AMGM yang dianggap cacat prosedural.

    4. Meminta Wali Kota Mataram untuk mencabut SK Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PT AMGM.

    5. Mendesak penurunan tarif air yang dianggap memberatkan pelanggan dan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri.

     

    Alhadi Muis, SH, salah satu aktivis, menyoroti kekeliruan dalam RUPS tersebut. Ia mengungkapkan bahwa masa jabatan tiga direksi PT AMGM seharusnya berakhir pada 30 September 2024. Namun, RUPS justru memperpanjang masa jabatan dua direksi hingga Maret 2025, meskipun salah satu direksi dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.

     

    Aksi yang berlangsung selama satu jam tersebut tidak menghasilkan respons yang memuaskan. Pihak PT AMGM hanya diwakili oleh staf di bawah PLT Direktur Utama, yang membuat demonstran kecewa. Al Haitami, Koordinator Lapangan, menyatakan bahwa aksi akan berlanjut ke Kantor Bupati Lombok Barat sebagai pihak yang memiliki wewenang terbesar atas PT AMGM. Ia menegaskan, PLT Direktur Utama PT AMGM harus hadir dalam aksi lanjutan yang direncanakan pada Rabu mendatang di Pemda Lombok Barat. (red)

  • IAS Sukses Tuntaskan Penanganan Kargo Logistik MotoGP 2024 Mandalika

    IAS Sukses Tuntaskan Penanganan Kargo Logistik MotoGP 2024 Mandalika

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Ajang balap dunia MotoGP 2024 akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada tanggal 27-29 September 2024. Semua persiapan telah dilakukan guna menyambut ajang balap motor paling bergengsi di dunia saat ini, Demikian juga penanganan kargo dan logistik MotoGP baik saat kedatangan dan kepulangan race equipment.

    InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub holding dari InJourney dengan lini bisnis utama Ground Handling & Cargo Terminal, Logistics, Hospitality dan Operations Support kembali dipercaya menangani kargo dan logistik Internasional MotoGP 2024. Kedatangan kargo logistik MotoGP dilakukan secara bertahap dimulai sejak 23 Agustus 2024 – 25 September 2024 dengan total kurang lebih 650 ton.

    Pada hari Rabu, 25 September 2024, IAS telah menyelesaikan proses inbound (kedatangan) kargo MotoGP dengan pesawat kargo maskapai Qatar Airways di Bandara Internasional Lombok. Logistik MotoGP tahap terakhir ini berisi race equipment, safety car dan beberapa perlengkapan lainnya.

    Direktur Utama InJourney Aviation Services (IAS), Bapak Dendi T Danianto menyampaikan “Hari ini kami Injourney Aviation Services (IAS) telah menyelesaikan proses inbound (kedatangan) Race Equipment & Safety Car MotoGP 2024 dari negara Italia (Milan) melalui 5 pesawat kargo maskapai Qatar Airways yang membawa kurang lebih 500 ton kebutuhan logistik MotoGP 2024” ucapnya.

    Sebelumnya, pengiriman kargo via laut (sea freight) dari berbagai negara telah sampai di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada tanggal 1 – 19 September 2024 dengan total kargo sejumlah 24 kontainer. Kontainer dikirimkan via laut (sea freight) menuju Pelabuhan Lembar Lombok NTB yang selanjutnya diangkut menggunakan trailer truck menuju Sirkuit Internasional Mandalika untuk proses unloading container.

    Penanganan kargo Spesial Event International bukanlah hal yang baru bagi InJourney Aviation Services (IAS), sejak 2021 IAS telah menangani kargo MotoGP 2021, MotoGP 2022, WSBK 2022, WSBK 2023, dan MotoGP 2023.

    “IAS berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam setiap proses bisnis mulai dari cargo logistic, operation support, dan hospitality untuk memastikan keberhasilan event motoGP Th 2024” ucap Bapak Dendi T Danianto.

     

    Tentang InJourney Aviation Services

    PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) merupakan sub holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. InJourney Aviation Services yang resmi dibentuk pada 4 Januari 2024 merupakan konsolidasi sembilan anak usaha dibawah AP 1, APII dan Garuda yang akan fokus pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan bandara and kargo. 4 portfolio bisnis utama IAS yaitu: Ground Handling & Cargo Terminal, Logistics, Hospitality dan Operations Support dengan memberikan 12 layanan penerbangan dan logistik yang kompeten dan kompetitif. Visi IAS menjadi penyedia jasa layanan aviasi dan logistik & kargo yang profesional dan kompeten di Indonesia dan regional. (**)

  • “Kargo Logistik MotoGP Mandalika Telah Tiba di Bandara Lombok”

    “Kargo Logistik MotoGP Mandalika Telah Tiba di Bandara Lombok”

    InJourney Aviation Services Siap Tunjukan Performanya

    LOMBOK (NTBNOW) – Kargo logistik MotoGP Mandalika 2024 telah tiba di Bandara Internasional Lombok, semua persiapan telah disiapkan secara matang dan profesional guna menyambut kargo logistik tersebut.

    Kargo ini mencakup sepeda motor hingga racing equipment dari berbagai tim yang akan bertanding dalam ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

    InJourney Aviation Services (IAS) sebagai mitra logistik resmi dari PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) sejak tahun 2021 dalam penanganan MotoGP Mandalika diberi kepercayaan penuh untuk menangani seluruh proses kedatangan, pengelolaan, dan distribusi logistik MotoGP Mandalika 2024 ke Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. IAS memastikan bahwa semua peralatan sampai dengan aman dan tepat waktu untuk memastikan jalannya balapan yang lancar dan sukses.

    Proses penanganan logistik di Bandara Lombok dilaksanakan dengan standar operasional yang tinggi. IAS juga bekerja sama erat dengan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam proses inbound tersebut, seperti AP1, Otoritas Bandara, Bea dan Cukai, Pengurus KEK, MGPA, dan DORNA sebagai promotor MotoGP. IAS menjamin bahwa semua kebutuhan teknis terkait transportasi dan perizinan dipenuhi dengan sempurna.

    Direktur Utama InJourney Aviation Services (IAS), Bapak Dendi Danianto menyampaikan. “Hari ini kami telah menyelesaikan proses inbound (kedatangan) pertama melalui udara (air freight) dengan 2 unit pesawat kargo dari maskapai Qatar Airways yang membawa race equipment MotoGP dari negara Italia (Milan) dengan berat muatan kurang lebih 180 ton, kemudian untuk besok proses inbound akan dilanjutkan dengan kedatangan 3 unit pesawat kargo dari maskapai Qatar Airways dengan berat muatan kurang lebih 320 ton,” ucapnya.

    MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada tanggal 27 – 28 September 2024, dan diharapkan akan menarik minat besar dari para penggemar balap motor, baik dari Indonesia maupun dunia internasional. Kedatangan logistik ini menandai awal dari persiapan intensif menjelang balapan.

    Tentang InJourney Aviation

    Services PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) merupakan sub holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. InJourney

    Aviation Services yang resmi dibentuk pada 4 Januari 2024 merupakan konsolidasi sembilan anak usaha dibawah AP 1, APII dan Garuda yang akan fokus pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan bandara and kargo. 4 portfolio bisnis utama IAS yaitu: Ground Handling & Cargo Terminal, Logistics, Hospitality dan Operations Support dengan memberikan 

    12 layanan penerbangan dan logistik yang kompeten dan kompetitif. Visi IAS menjadi penyedia jasa layanan aviasi dan logistik & kargo yang profesionaldan kompeten di Indonesia dan regional. (*)