MATARAM (LOMBOKEXPRESS. ID)– Para guide resmi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, mereka bertugas sebagai “front liner” atau pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan wisatawan.
Menurut Humas DPD HPI NTB, Syamsul Bahri, SH, Perda ini bertujuan melindungi para guide atau pramuwisata di lapangan. Namun, masih banyak perusahaan transportasi wisata dan operator tur, baik lokal maupun luar NTB, yang belum sepenuhnya mematuhi aturan ini dengan tidak melibatkan guide resmi.
“Masih sering kita temui bus wisata tanpa pemandu resmi yang berlisensi, meski Perda telah mengaturnya,” jelas Syamsul.
Ironisnya, dalam acara-acara pemerintah, para guide sering tidak dilibatkan. “Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan Perda ini, namun justru memberikan preseden buruk dengan tidak menggunakan pramuwisata resmi pada event-event tertentu,” tambahnya.
Kurangnya keterlibatan pramuwisata resmi berdampak pada pelayanan dan pengalaman wisatawan. Tanpa panduan yang tepat, informasi tentang NTB—termasuk destinasi, budaya, geografi, kuliner, dan produk UMKM—tidak tersampaikan secara lengkap. Hal ini dapat mengurangi kualitas pengalaman wisatawan dan berpotensi mengurangi minat mereka untuk memperpanjang atau kembali berlibur ke NTB.
Selain sebagai bagian dari upaya mengurangi angka pengangguran, keberadaan guide juga penting dalam mempromosikan NTB secara detail. Syamsul meminta pemerintah, khususnya Satpol PP, untuk lebih ketat dalam menegakkan Perda No. 4 Tahun 2016 ini. “Jika penegakan longgar, ada risiko pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Sebagai negara hukum, pemerintah perlu proaktif dalam mengawal Perda ini demi menciptakan suasana kondusif sesuai Sapta Pesona, sehingga pariwisata berkelanjutan dapat tercapai sesuai visi pemerintah. (red)
Keterangan Foto:
Humas DPD HPI NTB, Syamsul Bahri, SH. (ist)
