JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Kebijakan ini bertujuan mengatasi kekurangan guru dan memperbaiki distribusi tenaga pengajar di berbagai wilayah. Mendikdasmen menegaskan, peraturan ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sekolah swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
“Permendikdasmen ini menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah swasta serta pemerataan distribusi guru di berbagai tempat,” ujar Abdul Mu’ti seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu). Ketua Umum Hisminu, KH. Arifin Junaidi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan.
“Hisminu yang menaungi lebih dari 7.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia mendukung penuh terbitnya Permendikdasmen ini. Kami berharap sekolah berbasis masyarakat dapat mengawal implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” kata KH. Arifin Junaidi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Permendikdasmen 2025 memungkinkan guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mengajar di sekolah swasta. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan tenaga pengajar serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kekurangan guru.
Mendikdasmen juga menyebutkan bahwa redistribusi guru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan berbasis masyarakat. Dengan kebijakan ini, persoalan kekurangan tenaga pengajar dapat segera teratasi.
Terbitnya Permendikdasmen 2025 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat dalam memajukan pendidikan nasional. (red)
Keterangan Foto:
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. (ist)