JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Polemik yang tengah melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai lebih dari sekadar masalah kepengurusan. Hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi serta kepemimpinan yang kurang berorientasi pada kepentingan bersama.
Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., selaku Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI) dan Anggota Tim Ahli Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara bermartabat dengan berpegang pada konstitusi organisasi.
“PWI sebagai organisasi profesi wartawan harus menjadi teladan dalam menjunjung integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internal,” ujar Saurip Kadi, Minggu (16/2).
Ia menyoroti keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB), yang menurutnya harus dihormati jika sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Namun, apabila terdapat indikasi ketidakadilan, mekanisme internal harus menjadi prioritas penyelesaian.
Saurip Kadi juga mengingatkan pentingnya penyelesaian hukum secara profesional dan transparan untuk mengakhiri konflik ini. “Penyelesaian hukum yang cepat dan tegas dapat menjadi pelajaran berharga bagi pengurus PWI agar konflik serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keabsahan kepemimpinan PWI tidak dapat hanya bergantung pada administrasi negara, seperti pencatatan di Kemenkumham. “Kemenkumham hanya mencatat dokumen hukum yang diajukan. Legalitas kepemimpinan harus merujuk pada konstitusi organisasi,” jelasnya.
Risiko Kredibilitas Wartawan
Saurip Kadi memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat merusak kredibilitas PWI, wartawan, dan media di mata publik. “Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pers nasional bisa menurun. Ini bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga menyangkut kepentingan profesionalisme pers,” ujarnya.
Ia mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh senior PWI, untuk meredam ketegangan dan mengembalikan marwah organisasi. “Rekonsiliasi dan reformasi kelembagaan adalah langkah krusial untuk mencegah konflik di masa depan,” katanya.
Reformasi Tata Kelola Organisasi
Saurip Kadi menekankan perlunya reformasi mendasar di tubuh PWI, meliputi transparansi tata kelola keuangan, pengambilan keputusan, dan mekanisme pemilihan kepemimpinan yang lebih demokratis. “Penguatan sistem pengawasan dan penegakan disiplin organisasi harus menjadi prioritas agar tidak ada celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” paparnya.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan pertemuan rekonsiliasi dengan mediator independen yang kredibel, serta menghentikan klaim sepihak yang hanya memperkeruh suasana. “PWI harus kembali menjadi rumah besar bagi wartawan, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik, serta mengesampingkan ego demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap PWI dapat kembali menjadi organisasi yang kuat, solid, dan mampu mengemban visi besar untuk mendukung pers nasional yang independen dan berintegritas. (rls)
Keterangan Foto:
Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., (ist)