LOMBOK, LOMBOKEXPRESS.ID –Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Bangbang Surono, Ak., M.M., CA, mengatakan program penanggulangan terorisme di Nusa Tenggara Barat oleh tim Sinergisitas 46 Kementerian/Lembaga telah membawa dampak positif.
“Sejak kami intervensi ke sini dampaknya sangat luar bisa menekan radikalisme dan terorisme, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, lebih kondusif,” kata Bangbang Surono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Satuan Tugas Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme di NTB, Kamis (19/10).
NTB menjadi salah satu lokasi fokus tim Sinergisitas sejak tahun 2018. Tahun ini, sebanyak 76 rencana aksi dilakukan di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat. Rencana aksi tersebut meliputi pembangunan fisik seperti pemberian alat kerja, dukungan permodalan dan pembangunan balai latihan kerja, serta pembangunan SDM melalui seminar, sosialisasi, atau pun penyuluhan bertema wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
Walaupun kondisi NTB saat ini lebih kondusif, Sestama BNPT sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas mengingatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah NTB tetap konsisten dan waspada. Dirinya pun mendorong agar pemerintah setempat turut membentuk Rencana Aksi Daerah terkait penanggulangan terorisme.
“Kami mengajak Kementerian dan Lembaga serta Pemda untuk bersama bersinergi dan berperan aktif sesuai peran tugasnya melaksanakan Sinergisitas secara berkelanjutan, kita tetap harus waspada, jangan sampai kita lengah jadi muncul lagi bibit (radikalisme dan terorisme) masyarakat,” imbuhnya.
Selain NTB, provinsi lain yang menjadi lokasi fokus tim Sinergisitas antara lain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sasaran dari program ini antara lain individu, kelompok, atau wilayah dalam lingkup terkecil dimulai dari desa/kelurahan yang rentan ataupun terkait dengan kelompok radikal terorisme khususnya mitra deradikalisasi. Harapannya, pembangunan fisik dan SDM yang dilakukan oleh negara dapat mengubah mindset penerima manfaat menjadi inklusif dan konstruktif. (BNPT/has)
