LOMBOK TENGAH (LE.ID) – Kelanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Meski jadwal balapan telah tercantum dalam kalender MotoGP pada 27–29 Oktober 2027, sejumlah pembahasan penting dengan pihak penyelenggara internasional masih harus diselesaikan.
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, mengatakan kepastian penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadwal sudah keluar, tapi kalau ditanyakan kelanjutannya, kita menunggu arahan instruksi dari Presiden,” ujar Troy, Minggu (11/10/2026). Menurut Troy, pemerintah sedang menghitung kembali berbagai komponen penyelenggaraan, termasuk hosting fee, kebutuhan promosi, branding, dan pengelolaan tiket.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kerja sama dengan Dorna Sports sebagai penyelenggara komersial MotoGP.
Pemerintah Evaluasi Skema Kerja Sama
Troy menjelaskan, negosiasi tidak semata-mata berfokus pada besaran biaya penyelenggaraan. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan skema kenaikan hosting fee tahunan yang selama ini disebut mencapai 5 persen.
Selain itu, aspek promosi dan branding Indonesia dalam rangkaian MotoGP turut menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan kerja sama yang dijalankan memberikan manfaat yang lebih optimal.
Pembicaraan dengan Dorna Sports dijadwalkan berlanjut setelah gelaran MotoGP Mandalika 2026 selesai. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai hasil negosiasi maupun kepastian penyelenggaraan musim berikutnya.
Ketika ditanya mengenai peluang MotoGP Mandalika kembali digelar pada 2027, Troy belum memberikan perkiraan. “Belum tahu, kita tunggu Presiden,” tegasnya.
Keberlanjutan MotoGP Jadi Perhatian NTB
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pemerintah daerah berharap MotoGP Mandalika terus memberikan dampak ekonomi dan pariwisata yang luas bagi masyarakat.
Iqbal mengakui, negosiasi kontrak dengan Dorna merupakan persoalan yang membutuhkan komunikasi pada tingkat pemerintah pusat.
“Jadi, insyaallah PR kita itu nanti mengenai negosiasi, itu levelnya tinggi. Tapi tugas kita bersama adalah bagaimana memastikan supaya event ini memberikan dampak sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya buat NTB,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan MotoGP tidak cukup diukur dari berlangsungnya balapan. Ajang internasional tersebut juga harus mampu memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah berharap manfaat MotoGP dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, serta industri pariwisata secara berkelanjutan. (red)