Pertalite tidak benar-benar habis. Ia hanya tidak lagi sampai ke tangan yang paling membutuhkan.
Di pinggir-pinggir jalan, botol-botol plastik yang dulu berjajar rapi kini kosong. Tak ada lagi bensin darurat bagi pengendara yang kehabisan di tengah jalan. Yang tersisa hanya cerita: “Sekarang sudah tidak berani jual, Pak.”
Negara memang sedang merapikan subsidi. Barcode diberlakukan. Kuota diperketat. Aplikasi dipuja sebagai solusi. Di atas kertas, semua tampak ideal. Di lapangan, cerita berbeda. Pengecer kecil tersingkir pelan-pelan. Bukan karena melanggar hukum, tapi karena tidak diberi tempat dalam sistem.
Mereka bukan mafia. Mereka hanya terlalu kecil untuk dianggap penting. Risikonya besar, marginnya tipis, pengawasannya keras. Maka pilihan paling rasional adalah berhenti. Akibatnya justru berbalik arah.
Masyarakat di daerah jauh dari SPBU makin sulit mengakses BBM. Sementara di sisi lain, selalu ada cerita tentang pemborongan, pengalihan, dan permainan kuota oleh tangan-tangan yang lebih rapi dan lebih kuat.
Di sinilah ironi kebijakan bekerja. Yang kecil ditekan, yang besar lolos. Yang butuh dibatasi, yang punya akses justru berlebih.
Kita lupa, subsidi bukan sekadar angka dalam APBN. Ia adalah jaring pengaman sosial. Ketika jaring itu ditarik terlalu kencang tanpa simpul alternatif, yang terjatuh justru rakyat kecil.
Seharusnya negara tidak datang hanya membawa larangan. Negara perlu membawa solusi. Pengecer bisa dilegalkan. Dinaikkan kelas. Diawasi secara wajar. Diberi kuota terbatas. Desa bisa dilibatkan. Kecamatan bisa mengontrol. Negara tetap rapi, rakyat tetap terlayani.
Kalau tidak, Pertalite akan terus “menghilang”. Bukan karena stoknya habis. Tapi karena kebijakan sering lebih sibuk menertibkan, daripada memastikan keadilan benar-benar sampai ke pinggir jalan. (*)
