Category: Giat PWI

JAKARTA – Wina Armada Sukardi mengungkapkan salah satu alasannya kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta yang diketuai Zulmansyah Sekedang.

“Saya bukan mencari jabatan. Sudah lama sekali saya pernah menjabat sekjen. Tapi, ini merupakan panggilan tugas,” kata Wina saat sambutan di Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Karawang Periode 2024-2027 pada 31 Oktober 2024 di Hotel Mercure, Karawang.

Wina menuturkan, konflik internal di tubuh PWI Pusat yang melatari dirinya kembali menjabat sebagai Sekjen PWI Pusat. Dia juga membeberkan persoalan internal di tubuh PWI yang sudah berlarut-larut itu.

Dari mulai persoalan cashback bantuan dari Forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Pengurus PWI Pusat yang diketuai Hendry CH Bangun untuk penyelenggaran Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga keluarnya surat pemberhentian Hendry berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang ditetapkan di Jakarta, pada Selasa 16 Juli 2024 lalu.

Oleh DK PWI, Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI.

“Ini yang menjadi hebatnya PWI, karena mempunyai Dewan Kehormatan. Karena jika ada pelanggaran kode etik dan kode perilaku, DK bisa melakukan pemberhentian keanggotaan,” ujarnya.

Sebagai seorang pakar di bidang hukum dan etika pers tentunya sangat jelas sikap Wina Armada Sukardi.

“Hampir 90 persen senior PWI ada dibarisan KLB. Dan saat ini, kami berkantor di PWI Sie Film, Musik dan Kebudayaan di lantai 4, Pusat Perfileman Haji Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said, Kuningan,” beber Wina.

Diketahui Wina Armada Sukardi merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anggota Dewan Pers pada tahun 2004-2007 dan 2007-2010 lalu dengan posisi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.

Wina juga pernah menjabat sebagai Sekjen PWI Pusat pada 2003-2008 lalu.

Wina Armada merupakan seorang pakar di bidang hukum dan etika pers. Karena itu, ia sering diminta sebagai saksi ahli baik di pengadilan maupun di tingkat penyidikan.

Telah menulis beberapa buku tentang hukum pers di antaranya Wajah Hukum Pidana Pers dan Menggugat Kebebasan Pers. (*)

Keterangan Foto:

Wina Armada Sukardi. (ist)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Selatan (Basel) melakukan kunjungan kerja ke PWI Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya) pada Senin (21/10/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam wawasan terkait dinamika organisasi serta memahami program-program unggulan yang mungkin dapat diadopsi dan diterapkan di wilayah Bangka Selatan.

Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, menyambut baik kedatangan PWI Basel dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif tersebut. “Kami sangat bangga dengan kunjungan ini, dan tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan bagi PWI Jaya,” kata Kesit dalam sambutannya.

Didampingi oleh sejumlah pengurus, termasuk Sekretaris Umum Arman Suparman dan Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Irdawati, Kesit memaparkan kinerja serta program-program PWI Jaya periode 2024-2029. Ia menjelaskan bahwa PWI Jaya memiliki berbagai program, baik yang bersifat tahunan maupun insidentil. Salah satu program tahunan unggulan adalah Anugerah Jurnalistik Mohamad Hoesni Thamrin (MHT Award).

Kesit menjelaskan, MHT Award merupakan kolaborasi antara PWI Jaya dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada karya jurnalistik yang berfokus pada dinamika pembangunan di DKI Jakarta. “Setiap tahun, kami menerima materi lomba dari tanggal 1 Juni hingga 31 Mei tahun berikutnya,” ujar Kesit.

Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta menyediakan hadiah bagi tujuh pemenang utama dan memberikan honor bagi para juri. Sedangkan PWI Jaya memberikan penghargaan untuk 14 nomine, masing-masing dua nomine dari tujuh kategori lomba.

Kesit juga menegaskan bahwa PWI Jaya, sebagai salah satu organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, berfungsi sebagai barometer untuk PWI di seluruh Indonesia. “PWI Jaya dan PWI Basel memiliki visi yang sejalan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Basel, Nopandra Putra, yang memimpin delegasi tersebut, menyampaikan bahwa PWI Basel terbentuk pada 2017. Ia juga mengumumkan bahwa pada akhir 2024, PWI Basel akan mengadakan Konferensi PWI Kabupaten (Konferkab) untuk memilih kepengurusan baru. “Kami berencana mengadopsi beberapa program unggulan PWI Jaya, seperti MHT Award,” ungkap Nopandra.

Nopandra didampingi oleh tujuh pengurus PWI Basel lainnya, termasuk Ilham F.K, Dika, Riki Saputra, Angga Fitriansah, Leo Martin, Tomi, dan Neneng Azizah, satu-satunya pengurus perempuan dalam delegasi tersebut. Mereka berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan organisasi di Bangka Selatan.

Jumlah anggota PWI di Basel saat ini berkurang dari 40 orang menjadi 22, dengan 16 di antaranya menjabat sebagai pengurus. Nopandra Putra juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat dalam Konferkab PWI Basel mendatang.

Kunjungan ini berlangsung di Sekretariat PWI Jaya yang berlokasi di Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat. (red)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menerima kunjungan dari Ketua PWI Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Idham Syarif, di Kantor PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (1/7/2024).

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Sekjen Raja Pane, Direktur UKW Firdaus Komar, dan Wakil Bidang Organisasi Irmanto.

Idham Syarif menyatakan bahwa kunjungannya ke PWI Pusat adalah bentuk penghormatan. “Bagi kami, kedatangan ini seperti berkunjung ke rumah orang tua. Kantor ini adalah kantor PWI seluruh Indonesia,” ujar Idham.

Dalam pertemuan tersebut, Idham menyampaikan tiga aspirasi utama dari PWI Kabupaten OKI:

1. Dukungan finansial dari pemerintah kabupaten/kota untuk PWI daerah.

2. Hak suara untuk PWI kabupaten/kota dalam Kongres PWI.

3. Kesetiaan PWI OKI kepada PWI Pusat meskipun ada isu-isu yang beredar di luar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hendry Ch Bangun menyatakan PWI tidak bisa mengajukan anggaran organisasi ke pemerintah. “Sebagai ketua, diperlukan kemampuan memimpin dan kreativitas. Banyak hal yang bisa dikerjakan di wilayah, yang penting adalah berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan stakeholder,” jelas Hendry.

Lebih lanjut, Hendry menambahkan bahwa PWI sudah memiliki reputasi sebagai organisasi pers nasional. “Dengan reputasi ini, teman-teman PWI di daerah bisa menjalin kerja sama untuk membuat program yang bermanfaat dengan pemerintah setempat,” tambahnya.

Hendry juga menjelaskan bahwa PWI Pusat memerlukan biaya operasional untuk organisasi, termasuk untuk karyawan kesekretariatan, yang ditutupi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Terkait permintaan hak suara dalam Kongres PWI, Hendry menyarankan agar hal tersebut diajukan terlebih dahulu ke bidang organisasi untuk dibahas dan dimasukkan dalam PD/ART. “Saya rasa itu memungkinkan, yang penting diajukan ke bidang organisasi terlebih dahulu,” tegasnya.

Rombongan PWI Kabupaten OKI yang berjumlah 50 orang juga berencana mengunjungi PWI Yogyakarta dan Media Kedaulatan Rakyat setelah dari PWI Pusat. (rls)

SEMARANG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) hasil kolaborasi PWI Pusat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berlangsung 25-29 Juni 2024 di hotel New Puri Garden Semarang berakhir Sabtu sore (29/6).

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun resmi menutup SJI yang mengusung tema ”Berintegritas, Berpikir Kreatif, Multitasking dan Berwawasan Kebangsaan” ini. Pihaknya mengapresiasi kinerja PWI Jawa Tengah selaku panitia, tim pengajar, dan 28 peserta yang tetap menyala semangatnya sejak awal hingga selesai.

SJI merupakan sekolah berjalan (mobile school) yang mendekati peserta didik di setiap provinsi di Indonesia. SJI menyemai bibit unggul wartawan yang mampu menyajikan berita jurnalistik yang berkualitas.

Layaknya sebuah sekolah, peserta SJI menerima sertifikat dan dikalungi medali di akhir sekolah. Sebanyak lima peserta mendapatkan nilai terbaik, dari tim penilai yang terdiri atas Ketua Bidang ji Pendidikan PWI Pusat M Nasir, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Marah Sakti Siregar, Direktur SJI Ahmed Kurnia, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, wartawan senior Hendro Basuki, dan Kepala Sekolah SJI di Semarang, Alkomari.

Kelima wartawan muda terbaik tersebut, sesuai ranking I-V yaitu Issatul Hani’ah (kuasakata.com), Amanda Rizqyana(Lentera Jateng), Diaz Azminatul Abidin (Suarabaru.id), Wahyu Ardianti Woro Seto (Tribunjateng.com), dan Bakhtiar Rivai (RRI Semarang).

Hendry Ch Bangun dalam sambutan penutupannya mengatakan bahwa SJI itu penting agar ruang publik dipenuhi dengan karya-karya jurnalistik yang bermutu dan berwawasan kebangsaan.

”Saat belajar di SJI, teman-teman mungkin sudah tahu betapa kondisi saat ini sangat tidak kondusif bagi kehidupan pers. Tidak kondusif juga bagi kesejahteraan wartawan. PWI merasa ikut bertanggung jawab atas tantangan itu. Dalam konteks inilah SJI ada,” kata mantan wartawan Harian Kompas itu.

Dia mengajak wartawan untuk tetap istikomah dengan produk jurnalistik berkualitas. Pasalnya, di negara Eropa media-media lokal sudah mulai tumbuh, karena masyarakatnya sudah jenuh dengan tsunami informasi dari medsos.

”Kita harus penjaga pintu untuk informasi yang berguna sesuai kebutuhan. Misalnya saat ini musim penerimaan siswa, berilah informasi. Lagi musim El Nino, beri dong edukasi kepada masyarakat yang tak bisa dilakukan medsos,” tambahnya.

Di bagian lain, Ketua Bodang Pendidikan M Nasir pun berharap, setelah mengikuti semua mata ajar SJI, peserta bisa menjadi agent of change dan mampu menularkan ilmu bagi wartawan-wartawan yang lain.

*Bermanfaat*

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS mengatakan, ikut gembira karena wartawan yang menjadi peserta SJI mendapatkan ilmu baru, hal baru. Hal ini menunjukkan bahwa SJI sangat bermanfaat dan harapannya peserta menyebarkan pengetahuan ke lingkup yang lebih luas, di lingkungan masing-masing.

Salah satu peserta terbaik, Wahyu Ardianti Woro Seto dalam kesan dan pesannya menyampaikan, bahwa semua mata ajar sangat menarik. Dia mengaku beruntung mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan, dan tambahan skill.

”Dari SJI saya makin menyadari bahwa tugas wartawan sangat penting untuk meluruskan dan memverifikasi informasi,” tambahnya.

Peserta lainnya, Meiwan Dani Ristanto mengatakan, bahwa SJI banyak membuka cakrawala pandangnya tentang wartawan dan segala konsekuensi yang harus disiapkan. Ketua PWI Kota Tegal tersebut merasa senang ikut menjadi bagian dari SJI. **

KEBUN SIRIH (LOMBOKEXPRESS.ID)–Jabat tangan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mendapat tepuk tangan hangat para peserta Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat sepakat persoalan internal yang melanda tubuh PWI Pusat dalam lima bulan terakhir sudah selesai alias tuntas.

Kesepakatan tersebut disampaikan lagi dalam pernyataan pers bersama Ketum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan setelah rapat tersebut.
“Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Ch Bangun.

Namun, tambahnya, perlu ditegaskan pula bahwasanya kesepakatan tersebut menunjukkan
berita-berita negatif yang merugikan Pengurus Harian PWI Pusat adalah tidak benar.

“Komunikasi saya dan pak Sasongko terjalin baik. Kami sudah bertemu tiga kali untuk membicarakan penyelesaian dan melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan. Jadi, tidak benar kalau dikatakan Pengurus Harian PWI Pusat berkonflik dengan Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Bangun.

Sementara Sasongko Tedjo juga menegaskan sejak awal Dewan Kehormatan tidak pernah menyebut ada korupsi di PWI Pusat.

“Yang dipersoalkan Dewan Kehormatan adalah penyalahgunaan administrasi. Dan, itu masuk wilayah PD-PRT. Pelanggarannya bukan di wilayah keuangan,”ujar Sasongko.

Sebelumnya, Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat menyetujui beberapa hal sebagai kesepakatan. Di antaranya, 1) Menyetujui pengunduran diri beberapa pengurus harian PWI Pusat dan anggota dewan kehormatan; (2) Menyetujui reshuffle secara menyeluruh pengurus harian, dewan kehormatan dan dewan penasehat. Mandat itu diberikan kepada Ketum PWI Pusat.

“Yang tidak bisa diganti hanya Ketum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan karena itu adalah produk Kongres PWI Bandung,”ujar salah seorangm peserta rapat.

Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibyo bersyukur karena dengan sikap dewasa, jiwa besar Pengurus Harian Harian PWI Pusat dan Dewan Kehormatan bisa bersepakat mengakhiri persoalan internal sehingga bisa solid dalam menjawab tantangan masa depan. (rls)

Keterangan foto: Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, Kamis (27/6/2024)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah mengklarifikasi siaran pers Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang menyebutkan bahwa dirinya telah diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PWI.

“Hingga saat ini saya masih anggota PWI aktif dan secara sah tetap sebagai sekjen PWI Pusat,” kata Sayid dalam siaran pers nya di Jakarta pada Senin (24/6/2024) sore.

Sayid menjelaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi organisatoris terhadap Saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 16 April 2024 dan nomor 37/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi pemberhentian sementara saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 7 Juni 2024 cacat hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Saya sudah mengirimkan somasi dan kini saya sedang menyiapkan langkah hukum berupa laporan polisi dan gugatan ke Pengadilan,” kata Sayid.

Sayid mengungkapkan bahwa dalam sanksi organisatoris yang diputuskan oleh dewan kehormatan sedikitnya terdapat 5  (lima) fakta yang membuktikan bahwa keputusan tersebut sewenang-wenang.

Yang pertama, dirinya merasa tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh  Dewan Kehormatan.
Adapun Dewan Kehormatan mempersoalkan tentang upaya pembelaan dirinya padahal hal tersebut dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.

Kedua, Keputusan DK yang memerintahkan pengembalian sejumlah uang dan membuat seolah-olah terdapat penyalahgunaan dana bukan merupakan kewenangan DK.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah diatur secara tegas dipertanggungjawabkan dalam kongres yang sebelumnya diaudit.
“Hingga saat ini kami masih menunggu hasil audit atas pelaksanaan dana UKW,” kata Sayid.

Sedangkan yang ketiga lanjutnya, DK dalam memutuskan perkara tersebut belum memiliki tata cara penerimaan pengaduan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap PD, PRT, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Selanjutnya yang keempat, dalam putusannya DK tidak cermat dalam menetapkan pelanggaran PD/PRT/KEJ/KPW.

Hal itu dapat dilihat bahwa Keputusan DK berdasarkan keterangan Bendum MSS tanpa adanya klarifikasi dari pihak terkait yang menjeratnya seakan-akan tidak adanya persetujan Bendahara umum dalam hal menandatangani cheque.

Sedangkan belakangan ditemukan bahwa keterangan  MSS itu tidak lengkap dan telah diklarifikasi ulang yang bersangkutan kepada ketua DK,” ujarnya.

Bukan hanya itu DK menjerat diirinya melanggar KPW sedangkan dalam mukadimahnya sudah sangat jelas bahwa KPW itu disusun sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan profesi di lapangan.

Kelima, Keputusan DK tersebut tidak ada ada rekomendasi dari dewan kehormatan provinsi.
“Saya sebagai anggota PWI merasa prihatin dengan Keputusan DK yang sewenang-wenang tersebut,” pungkasnya. (rls)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun, untuk segera menyelesaikan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi terkait dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyampaikan pernyataan ini pada Senin (24/6/2024), didampingi oleh Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, dan anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sanksi Peringatan Keras

Sasongko menjelaskan bahwa DK PWI telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada empat orang Pengurus Harian: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. Mereka diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp1.771.200.000 ke kas organisasi PWI Pusat paling lambat 31 Mei 2024.

Menurut Sasongko, PWI telah menerima pengembalian dana sebesar Rp 1.080.000.000, sementara sisa Rp 691,2 juta masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan diperhitungkan sebagai piutang organisasi.P

Pengunduran Diri M Ihsan

DK PWI mengapresiasi langkah M Ihsan yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wabendum pada 31 Mei 2024. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati keputusan Dewan Kehormatan.

Skorsing Satu Tahun

DK PWI juga menjatuhkan sanksi skorsing selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah mulai 7 Juni 2024. Sasongko menegaskan bahwa sanksi ini diberikan karena Sayid tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan DK sebelumnya.

Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI untuk menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK paling lambat Kamis, 27 Juni 2024. Uni menegaskan bahwa keputusan DK bersifat final dan harus dilaksanakan oleh Pengurus Harian.

Konsekuensi Skorsing

Anggota DK Asro Kamal Rokan menjelaskan bahwa dengan adanya skorsing, Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI, termasuk tidak bisa lagi bertindak mewakili PWI atau menandatangani dokumen atas nama PWI.

Dukungan Dewan Penasihat

Dewan Penasihat PWI dalam surat tertanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ilham Bintang dan Wina Armada, menegaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota melanggar aturan atau tidak. (rls)

MATARAM– Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselenggarakan di NTB (Nusa Tenggara Barat) , didukung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bersama Forum Humas BUMN, berhasil mencetak sebanyak 43 wartawan yang dinyatakan berkompeten.

Dalam pelaksanaan UKW hari kedua, di Balroom , Prime Park Hotel & Convention, Jumat (19/1/2024), para peserta telah menyelesaikan beberapa mata uji UKW, seperti jejaring, wawancara tatap muka, menyiapkan isi rubrik, dan lainnya pada jenjang Muda. Selain itu, peserta Madya dan Utama juga menyelesaikan sejumlah mata uji di hari kedua.

Koordinator Penguji Ainur Rohim, pada acara penutupan, melaporkan dari 48 peserta, tercatat 2 peserta tidak hadir. Setelah dilakukan proses pengujian selama dua hari, 18 dan 19 Januari 2024, sebanyak 43 peserta dinyatakan berkompeten dan 3 peserta belum berkompeten.

“Sinergitas PWI Pusat dengan BUMN ini sangat penting untuk mempercepat capaian wartawan profesional dan berakhlak,” kata Ainur Rohim, Koordinator Tim Penguji UKW Angkatan 15 dan 16 PWI NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI NTB M Nasrudin Zen, mengatakan, kehadiran BUMN dalam memfasilitasi UKW, menunjukKan besarnya perhatian BUMN terhadap peningkatan SDM kewartawanan, utamanya bagi anggota PWI di NTB.

“Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi langkah PWI Pusat yang belerjasama dengan BUMN. Alhamdulillah sangat membantu semoga di masa depan NTB dapat tambahan. Ini sangat bermanfaat bagi PWI dan anggotanya. Kini kami merasakan marwah profesi itu sudah kembali lagi. Terima kasih,” ujarnya.

Kepada para peserta yang dinyatakan kompeten, Nasrudin berpesan untuk terus belajar dan menambah pengetahuan.

Dengan begitu, wartawan anggota PWI di NTB dapat semakin berkompeten dan profesional dalam bekerja.

Sedangkan kepada peserta yang belum kompeten, dia berharap dapat terus belajar dari kegagalan yang ada, untuk kembali mengikuti UKW berikutnya. “Teruslah belajar, karena ini bukan akhir dalam pengembangan ilmu jurnalistik, tetapi sebagai langkah awal agar lebih berkembang dan lebih baik. Terlebih di era digitalisasi saat ini, teruslah belajar supaya bisa mengembangkan diri menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi,” imbuhnya.

Untuk itu, secara kelembagaan, dia atas nama PWI NTB mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atas dukungannya pada kegiatan ini, sehingga dapat menambah jumlah wartawan anggota PWI yang berkompeten di NTB.

Dengan begitu, ke depan wartawan bisa semakin memiliki kemampuan yang profesional dan semakin berakhlak, baik itu di tengah masyarakat maupun melalui tulisannya di media massa mereka masing-masing. (red)