MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)-– Upaya promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam mandek pada tahun 2025. Hal ini menyusul kabar penahanan anggaran sebesar Rp 800 juta yang telah dirancang untuk mendukung program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB.
Anggaran tersebut sejatinya dialokasikan untuk mendukung berbagai strategi promosi pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional. Namun hingga kini, dana tersebut dikabarkan belum bisa dicairkan alias di-hold, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan pariwisata.
Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, mengungkapkan bahwa penahanan anggaran tersebut dapat menghambat pelaksanaan program strategis yang telah disusun bersama Dinas Pariwisata NTB.
“Anggaran itu sejatinya digunakan untuk promosi destinasi unggulan NTB, baik di dalam maupun luar negeri. Jika tidak bisa dicairkan, maka banyak program tidak bisa dijalankan,” tegas Sahlan, Jumat (11/4/2025).
Promosi Digital dan Kegiatan Lapangan Terancam Tidak Jalan
Menurut Sahlan, anggaran tersebut menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan berbagai kegiatan promosi pariwisata, seperti partisipasi dalam pameran pariwisata (travel fair), pembuatan konten digital kreatif, hingga kolaborasi dengan travel agent, media, dan influencer dari berbagai daerah dan mancanegara.
“Tanpa dukungan anggaran, promosi pariwisata NTB akan kehilangan daya saing. Kita tidak bisa hanya berharap dari event besar seperti MotoGP, tapi perlu promosi yang konsisten dan terukur,” ujarnya.
KPI BPPD NTB 2024–2027 Terancam Tidak Tercapai
Lebih jauh, Sahlan juga menyinggung soal Key Performance Indicator (KPI) BPPD NTB periode 2024–2027 yang sulit diwujudkan jika tidak ada dukungan anggaran. Menurutnya, BPPD selama ini dituntut untuk berperan sebagai think tank yang melahirkan strategi promosi inovatif. Namun, tanpa anggaran, ide-ide tersebut tidak bisa diwujudkan di lapangan.
“Kami kerap dianggap hanya sebagai pemikir, bukan pekerja. Tapi faktanya, kami telah menyusun rencana aksi yang terukur. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana bisa bekerja?” tambahnya.
Dampak Terhadap UMKM dan Pelaku Industri Pariwisata
Tidak hanya berdampak pada lembaga, penahanan anggaran ini juga berisiko menghantam UMKM, pelaku wisata, dan komunitas kreatif yang selama ini menjadi mitra strategis BPPD. Banyak dari mereka yang menggantungkan promosi produk dan jasa pariwisata melalui kerja sama dengan BPPD.
“Program-program pemberdayaan dan promosi yang biasa kami fasilitasi bisa terhenti. Ini tentu merugikan pelaku industri yang sedang berjuang bangkit pasca-pandemi,” kata Sahlan.
BPPD NTB Minta Kejelasan dari Pemprov
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata, BPPD NTB berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat memberikan kejelasan terkait status anggaran tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa promosi pariwisata membutuhkan dukungan konkret, bukan hanya wacana.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi kebangkitan pariwisata NTB setelah pandemi dan MotoGP. Untuk itu, kami butuh dukungan nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (red)
Keterangan Foto:
Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh. (ist)
