YOGYAKARTA— Humas BKN, Sebagai salah satu rangkaian HUT ke-54, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menginisiasi langkah aktif dalam pencegahan kanker serviks melalui Program Sejuta Vaksin _Human Papillomavirus_ (HPV). Program yang sudah berlangsung di berbagai instansi pemerintah sejak Desember 2025 ini, tidak hanya menyasar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), namun juga dibuka untuk masyarakat umum sebagai upaya memperluas perlindungan kesehatan perempuan.
Melalui inisiatif ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan peran Korpri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung program kesehatan nasional, dengan mendorong akses vaksinasi yang lebih luas bagi ASN, keluarga ASN, dan masyarakat. Program vaksinasi HPV ini, jelas Prof. Zudan, merupakan langkah preventif yang harus mencakup luas jangkauannya.
Menurutnya, tingginya angka kasus kanker serviks menuntut kebijakan pencegahan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. “Program awal ini ditujukan bagi ASN perempuan. Namun Korpri memutuskan memperluas cakupannya karena keluarga ASN dan masyarakat juga membutuhkan perlindungan yang sama,” kata Prof. Zudan.
Adapun pelaksanaan vaksinasi kali ini berlangsung di Yogyakarta, Minggu (08/02/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kegiatan vaksinasi sendiri dibuka bagi peserta berusia 15 hingga 60 tahun, dan menjadi bagian dari dukungan Dewan Pengurus Korpri BPOM terhadap agenda Korpri nasional dalam pencegahan kanker serviks. Antusiasme masyarakat terkait program vaksinasi ini tampak pada jumlah peserta vaksinasi yang mencapai 370 orang, jauh melampaui target awal Korpri BPOM yang ditetapkan sebanyak 100 peserta.
Hadir langsung, Anggota DPR RI, Dr. H. Sukamta, yang mengapresiasi inisiasi program Korpri yang mendapat respon positif dari masyarakat ini. Ia menilai antusiasme tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi HPV sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Program ini juga dinilai relevan dalam memperkuat kebijakan kesehatan berbasis pencegahan. (rls)
