YOGYAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PN-GTPP-LHS) yang digelar beberapa waktu lalu di Hotel Alana, Yogyakarta.
Gerakan ini bertujuan memastikan bahwa makanan siap saji yang diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok prioritas lainnya diolah dari tempat yang bersih, aman, dan memenuhi standar sanitasi. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG adalah program nasional yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah punya peran penting, mulai dari memastikan data penerima yang akurat, membangun fasilitas pelayanan gizi, sampai menjaga keamanan pangan yang disajikan,” ujar Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (28/7).
Kemendagri, lanjutnya, telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperkuat peran daerah, antara lain melalui:
Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/640/SJ (11 Februari 2025) tentang integrasi Program MBG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Surat Edaran No. 500.12/2119/SJ (22 April 2025) tentang dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Surat Edaran No. 400.5.7/4072/SJ (25 Juli 2025) tentang pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah.
Program MBG merupakan visi strategis Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang juga tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.
Tujuan utamanya adalah mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan, dan mencegah stunting.
Pada 2024, angka stunting tercatat sebesar 19,8%, dan ditargetkan turun menjadi 11% pada 2029. Program ini juga diharapkan mampu memperluas akses gizi dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua HAKLI, Arif Sumantri, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemendagri. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara HAKLI, AKKOPSI, dan Bappenas dalam meningkatkan peran tenaga sanitasi lingkungan.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur. Ini menyangkut keselamatan generasi. Makanan yang sehat dan aman adalah jembatan keberlanjutan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tenaga sanitasi lingkungan perlu dilibatkan secara aktif untuk mengawasi dan membina tempat pengolahan pangan di berbagai daerah.
HAKLI juga berencana menjadikan gerakan ini sebagai kegiatan tahunan yang tidak hanya mendorong perbaikan sanitasi pangan, tetapi juga sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang berprestasi.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi, antara lain: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), International Federation of Environmental Health (IFEH) Malaysia, Malaysian Association of Environmental Health (MAEH) Malaysia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (rls)
