LOMBOK TENGAH (LOMBOKEXPRESS.ID) –Isu pemekaranProvinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka dan menyedot perhatian publik. Aksi damai masyarakat di Pelabuhan Poto Tano belum lama ini menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi pembentukan provinsi baru di wilayah timur Nusa Tenggara Barat (NTB) tak bisa lagi diabaikan.
Senator DPD RI asal NTB, TGH. Ibnu Kholil, S.Ag., M.Pd.I., pun angkat bicara menanggapi perkembangan tersebut. Dalam keterangannya saat ditemui di Pondok Pesantren Inen Lemu, Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu (17/5/2025), Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan PPS telah berlangsung sejak lama, namun terkendala kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat.
“Pemekaran ini bukan hanya soal pemisahan administratif, tapi tentang mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Kita ingin percepatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ibnu Kholil mencontohkan bagaimana sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi warga Pulau Sumbawa. Dalam banyak kasus, pasien dalam kondisi darurat harus dirujuk ke rumah sakit di Mataram, melewati lautan dengan risiko tinggi.
“Ini menyedihkan. Kita sedang bicara soal keadilan pelayanan dasar. Terlalu lama dibiarkan, masyarakat bisa frustrasi,” ujarnya prihatin.
Senator yang juga alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo ini mengungkapkan bahwa aspirasi pemekaran PPS telah disampaikan secara resmi oleh DPD RI kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan mendapat respons positif.
“Namun, katanya kunci finalnya ada di Kementerian Keuangan, karena ini terkait kesiapan anggaran negara,” terangnya.
Ia membandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan yang prosesnya begitu cepat. “Kalau IKN bisa segera dijalankan, mengapa PPS yang sudah lama diperjuangkan tidak bisa diberi prioritas anggaran?” tanyanya.
Menurut data yang disampaikan Ibnu Kholil, hingga kini terdapat 42 usulan provinsi baru, termasuk PPS, serta ratusan usulan kabupaten/kota yang masih tertahan karena kebijakan moratorium.
“Kalau moratorium terus dipertahankan tanpa solusi, masyarakat bisa kehilangan harapan. Jangan sampai aksi-aksi seperti blokade Poto Tano menjadi bentuk protes yang terus terulang,” tegasnya.
Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan PPS adalah soal kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik atau ambisi elit lokal.
“Ini tentang keadilan dan pemerataan. PPS bukan sekadar wacana, tapi aspirasi tulus yang terus menguat. Pemerintah pusat harus membuka mata dan hati,” pungkasnya. (red)
