Mengapa ada negara yang mampu tumbuh menjadi makmur, sementara negara lain terus terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalan? Pertanyaan ini dijawab secara mendalam dalam buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty karya ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson.
Buku yang menjadi rujukan penting dalam ilmu ekonomi politik tersebut mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara bukan terutama ditentukan oleh letak geografis, kekayaan sumber daya alam, budaya, maupun agama. Faktor yang paling menentukan justru adalah kualitas institusi politik dan ekonomi yang dibangun.
Menurut Acemoglu dan Robinson, negara akan mengalami kemunduran ketika kekuasaan politik hanya dikuasai oleh segelintir elite. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan dan aturan dibuat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Akibatnya, lahirlah institusi ekonomi yang eksploitatif, di mana kekayaan negara lebih banyak mengalir kepada kelompok penguasa dibandingkan dinikmati oleh rakyat.
Sebaliknya, negara yang menerapkan sistem politik yang inklusif, membuka ruang partisipasi publik, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Institusi yang sehat akan menciptakan iklim investasi, mendorong inovasi, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh warga.
Untuk memperkuat argumennya, buku tersebut menyajikan sejumlah perbandingan nyata. Salah satu contoh paling terkenal adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Meski berasal dari sejarah dan budaya yang hampir sama, kedua negara berkembang dengan arah yang sangat berbeda. Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara maju di Asia berkat sistem politik dan ekonomi yang lebih terbuka, sedangkan Korea Utara masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat sistem politik yang tertutup.
Contoh lain terlihat di Kota Nogales yang terbagi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki latar belakang budaya yang hampir serupa, namun kualitas hidup mereka berbeda jauh karena perbedaan institusi pemerintahan, penegakan hukum, dan kebijakan ekonomi.
Perbandingan Pakistan dan Bangladesh juga menunjukkan kesimpulan yang sama. Setelah berpisah pada 1971, Bangladesh berhasil mencatat kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pendapatan per kapita maupun tingkat literasi meningkat lebih cepat dibandingkan Pakistan, menunjukkan bahwa reformasi institusi memiliki dampak besar terhadap pembangunan.
Gagasan ini sekaligus membantah anggapan bahwa kemiskinan suatu negara semata-mata disebabkan oleh faktor alam atau budaya. Acemoglu dan Robinson menilai bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila negara membangun institusi yang akuntabel, demokratis, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat.
Pelajaran penting dari buku Why Nations Fail adalah bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak lahir secara kebetulan. Kemajuan dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta sistem ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan persaingan yang sehat.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang, pemikiran dalam buku ini tetap relevan. Reformasi ekonomi tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti tanpa diikuti reformasi politik dan penguatan institusi. Pada akhirnya, kualitas institusi menjadi fondasi utama yang menentukan apakah sebuah negara mampu berkembang menjadi bangsa yang sejahtera atau justru terperosok dalam kegagalan. (has/ai)
Sumber: Diadaptasi dari artikel “Why Do Nations Fail?” karya Zulfiqar A. Mirza yang dimuat di harian Dawn, dengan merujuk pada buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson.
