Lombok Express

Blog

  • Pastikan Kesiapan Sispamkota, Polresta Gelar TGF

    Pastikan Kesiapan Sispamkota, Polresta Gelar TGF

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID–Dalam upaya untuk memastikan kesiapan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) menjelang Pemilu Tahun 2024, Polresta sukses melaksanakan Simulasi Tactical Floor Game (TFG). Kegiatan ini berlangsung di lapangan Mapolresta Mataram pada Selasa, 12 September 2023.

    Kegiatan TFG ini dipimpin dengan penuh komando oleh Kabag Ops Polresta Mataram, Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH, yang didampingi oleh Kasat Intelkam Kompol Hatta SIP, Kasat Samapta Kompol Supyan Hadi SH, serta disaksikan oleh perwakilan dari Kodim 1606 Mataram, Danramil 01/Cakranegara Kapten Inf. Iwan Suryawinarto, Kasat Binmas AKP Maad Adnan, Kabag Log AKP Sabekti Krisyuwono, perwakilan dari Lanal Mataram, Lanud ZAM, Kabid Tibum Sat Pol PP Kota Mataram Sutrisno, Dishub Kota Mataram, Damkar Kota Mataram, Diskes Kota Mataram, Dit Samapta Polda NTB, dan Sat Brimobda NTB.

    Kapolresta Mataram, melalui Kabag Ops Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH, menjelaskan bahwa TFG ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan tahapan dan distribusi wilayah pelaksanaan Sispamkota 2023 menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Simulasi TFG ini bertujuan untuk memberikan pandangan teknis dan taktis, serta strategi bertindak yang cepat, akurat, dan efektif dalam menghadapi potensi situasi darurat atau gangguan sosial selama Pemilu 2024. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya merupakan simulasi, dan harapannya adalah agar situasi tersebut tidak terjadi. Fokus utama dari kegiatan ini adalah keamanan individu, baik personel yang bertugas maupun masyarakat.

    Lebih lanjut, Kabag Ops Kompol Gede menjelaskan bahwa latihan TFG diperlukan agar semua personel yang terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, khususnya dalam hal koordinasi yang harus terjalin dengan baik guna menjamin kesuksesan pelaksanaan tugas di lapangan.

    Selain itu, Kompol Gede juga menjelaskan tahapan dan distribusi wilayah yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menghadapi situasi kontijensi yang mungkin terjadi.

    Dengan terselenggaranya TFG ini, diharapkan Polresta Mataram dan seluruh lintas sektoral dapat lebih siap dan sigap menghadapi situasi yang tidak diinginkan selama pelaksanaan Pemilu 2024, sambil tetap semangat menjalankan tugas-tugas mereka. (nang)

  • Lantik 58 PPPK BNPT, Sestama Amanatkan Kinerja Terbaik

    Lantik 58 PPPK BNPT, Sestama Amanatkan Kinerja Terbaik

    BOGOR, LOMBOKEXPRESS.ID–Sebanyak 58 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Formasi tahun 2022 resmi dilantik dan diangkat sumpahnya dihadapan Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, Ak., M.M., C.A., pada Senin (12/9) bertempat di Kantor BNPT Sentul, Bogor – Jawa Barat.

    Sestama mengamanatkan kepada semua pegawai yang baru saja dilantik untuk selalu bersyukur dengan memberikan kontribusi terbaik melalui kinerja sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang damai dan harmoni.

    “Saya ucapkan selamat kepada anda semuanya. Saatnya anda memberikan rasa bangga kepada BNPT dengan memberikan kontribusi kinerja terbaik sesuai perjanjian dalam rangka mewujudkan penanggulangan terorisme yang dinamis”, ungkapnya saat memberikan amanat.

    Bangbang Surono juga mengamanatkan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang berlaku baik di skala nasional yaitu Core Values ASN “BerAkhlak” dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” maupun di BNPT yaitu Berintegritas, Nasionalisme, Profesional, Terpuji dan 3K, Kejujuran, Kedisiplinan, Kerjasama.

    Lebih lanjut Sestama menekankan pentingnya kapasitas PPPK dalam memenuhi perjanjian kerja dalam mendukung tugas – tugas menghadapi permasalahan dan tantangan penanggulangan terorisme yang semakin kompleks.

    “Sebagai ASN yang memiliki perjanjian kerja, saudara harus menunjukkan kapasitas dalam memenuhi janji tersebut yang diwujudkan dengan kinerja yang baik dan tatut dibanggakan”. tuturnya.

    Sebagai informasi, menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. (bnpt/red)

  • Kuatkan Penanggulangan Terorisme di tahun 2024

    Kuatkan Penanggulangan Terorisme di tahun 2024

    BNPT Lanjutkan Pembahasan Anggaran Dengan Banggar DPR

    JAKARTA— Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, Ak., M.M., C.A., menghadiri Rapat Pembahasan Anggaran bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (11/9).

    Kehadiran BNPT RI mewakili pemerintah bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan pendalaman terkait program-program perioritas yang akan dilakukan pemerintah.

    Bangbang menyampaikan jika BNPT RI diundang hadir dalam rangka alokasi belanja pemerintah pada bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

    “BNPT hadir disini untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan pada saat rapat bersama Komisi III DPR sebelumnya, terutama menyangkut penguatan program penanggulangan terorisme di tahun 2024”, ujar Bangbang Surono menjelaskan.

    Dalam kesempatan ini, Sestama BNPT RI didampingi Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Brigadir Jenderal TNI Roedy Widodo beserta jajaran.

    Sebelumnya Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. mengatakan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III, BNPT memiliki program penguatan pencegahan terorisme salah satunya melalui program Desa Siap Siaga.

    Desa Siap Siaga adalah program dari BNPT RI yang bertujuan untuk menciptakan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

    Kolaborasi aktif pada Desa Siapsiaga ini akan dilakukan tidak hanya dengan masyarakatnya saja, akan tetapi semua instrumen termasuk perangkat desa setempat. (bnpt/red)

  • Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar

    Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menjelaskan pandangan utuhnya terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi.

    Sebelumnya Kepala BNPT RI mengusulkan adanya sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9). Rycko menerangkan mekanisme kontrol di tempat ibadah ini diusulkan dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.

    “Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat,” terang Kepala BNPT, Selasa (5/9).

    Dipaparkan Rycko, mekanisme kontrol ini tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung, melainkan mekanisme yang dapat tumbuh dari pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan dengan melaporkan aktivitas atau ajaran yang berpotensi radikal.

    Pendekatan yang diusulkan adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dalam memantau dan memberikan peringatan kepada individu yang terlibat dalam penyebaran pesan kebencian dan kekerasan. Rycko juga menekankan bahwa pemerintah sendiri tidak akan sanggup mengontrol semua tempat ibadah.

    “Dari tokoh-tokoh agama setempat, atau masyarakat yang mengetahui ada tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan, itu harus disetop,” katanya.

    Selanjutnya, mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan anti moderasi beragama bisa dipanggil, diberikan edukasi, diberikan pemahaman, ditegur serta diperingatkan oleh aparat setempat. Apabila terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama maka masyarakat dapat menindaklanjuti dengan menghubungi aparat.

    “Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” papar Rycko.

    BNPT telah melakukan studi banding ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko yang menerapkan kendali langsung oleh pemerintah terhadap tempat ibadah. Namun, Rycko menyadari bahwa situasi di Indonesia berbeda, dan oleh karena itu, ia mengusulkan mekanisme kontrol yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh budaya sebagai alternatif yang lebih cocok untuk konteks Indonesia.

    Kepala BNPT sendiri mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.

    Safaruddin juga mengatakan terdapat sebuah masjid yang berada di kawasan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kerap kali konten dakwahnya mengkritik pemerintah.

    “Di Kalimantan Timur itu ada di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak,” kata Safaruddin.

    Usulan mekanisme kontrol yang digagas Kepala BNPT RI bertujuan untuk menghormati nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang. Seperti diketahui, konten pesan radikalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi dalam agama. Mekanisme ini akan membantu memastikan bahwa isi pesan yang disampaikan di tempat ibadah sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kedamaian dan menghindari penafsiran yang keliru. (bnpt/red)

  • BNPT RI: Mengelola Demokrasi Secara Bijak, Kunci Menghadapi Intoleransi

    BNPT RI: Mengelola Demokrasi Secara Bijak, Kunci Menghadapi Intoleransi

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., telah menyoroti pentingnya mengelola demokrasi dengan bijak sebagai langkah krusial dalam menghadapi tantangan intoleransi. Beliau menekankan bahwa intoleransi adalah akar dari radikalisme yang perlu diberikan perhatian serius.

    Dalam acara Konsolidasi Kebangsaan yang dihadiri oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) pada Jumat (8/9), Komjen Rycko berbicara berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 2023 yang menempatkan intoleransi sebagai faktor utama penyebab polarisasi masyarakat menjelang Pemilu 2024.

  • Peringati HPN 2023, PLN NTB Kunjungi Pelanggan dan Stakeholder

    Peringati HPN 2023, PLN NTB Kunjungi Pelanggan dan Stakeholder

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID – Dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) tahun 2023, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) terus berupaya meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dalam momen tersebut, manajemen PLN UIW NTB berkunjung ke sejumlah pelanggan dan stakeholder di antaranya pelanggan prioritas, pelanggan TM premium, kantor pemerintahan, pelanggan Electrifying Vehicle (EV) dan penyedia lahan SPKLU, pelanggan tempat ibadah dan sekolah Tarif S serta pelanggan transaksi PLN Mobile.

    General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo menjelaskan bahwa dalam kunjungan yang dilakukan kali ini seperti kunjungan ke Raja Hotel, Hotel Pullman Mandalika, Prime Park Hotel, Lombok Epicentrum Mall, kantor Bank Indonesia, RSUD Tanjung dan pelanggan premium lainnya merupakan wujud apresiasi guna meningkatkan sinergi dan kolaborasi harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan dan merespons secara aktif kebutuhan serta umpan balik yang diberikan oleh masyarakat.

    “Kami menyadari bahwa pelanggan adalah mitra berharga kami. Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September setiap tahun ini merupakan momentum yang tepat dan kesempatan bagi kami untuk mengapresiasi setiap pelanggan yang telah mempercayakan listriknya kepada PLN selama ini,” ujarnya.

    General Manager Lombok Epicentrum Mall (LEM), Salim Abdad mengatakan sinergi bersama PLN yang telah terjalin berjalan dengan baik. Hal ini menjadi fundamental yang kokoh dalam melayani pengunjung LEM.

    “Kami atas nama manajemen Lombok Epicentrum Mall mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang baik bersama PLN. Kami harapkan keandalan listrik yang ada dapat terus dipertahankan, sukses selalu untuk PLN,” ucap Salim.

    Sementara itu, General Manager Raja Hotel, Yayat Supriyatna mengucapkan terima kasih atas pelayanan listrik andal yang menunjang kegiatan operasional usahanya. Ia berharap PLN dapat terus menjaga pasokan listrik untuk kemajuan pariwisata di NTB.

    “Kunjungan dari PLN pada Hari Pelanggan Nasional ini sangat baik untuk menjaga silaturahmi dengan pelanggannya. Kami mengapresiasi dengan positif. Semoga pelayanan dapat terus ditingkatkan,” harapnya.

    Pada momen Hari Pelanggan Nasional 2023 ini juga, PLN memberikan program harga spesial tambah daya hanya dengan harga Rp 202.300 untuk semua golongan tarif listrik hingga 5.500 volt ampere (VA). Melalui promo ‘’Gebyar Diskon Tambah Daya Hari Pelanggan Nasional 2023’’ ini, pelanggan dapat menikmati harga spesial yang jauh lebih murah dari harga normal yang berlaku mulai tanggal 01 September 2023 hingga 30 September 2023. (red)

  • BNPT RI Inisiasi Program Desa Siapsiaga dan Sekolah Damai

    BNPT RI Inisiasi Program Desa Siapsiaga dan Sekolah Damai

    Untuk Lindungi Masyarakat dari Paham Radikalisme

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) menginisiasi hadirnya sejumlah program untuk melindungi masyarakat dari paham radikalisme. Program tersebut diantaranya adalah Desa Siapsiaga dan Sekolah Damai.

    Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. mengatakan Desa Siapsiaga adalah program dari BNPT RI yang bertujuan untuk menciptakan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

    Kolaborasi aktif pada Desa Siapsiaga ini akan dilakukan tidak hanya dengan masyarakatnya saja, akan tetapi semua instrumen termasuk perangkat desa setempat.

    “Perangkat desa serta seluruh masyarakat desanya,” katanya.

    Terdapat 3 (tiga) kriteria desa yang akan menjadi agen perdamaian dan penanggulangan terorisme bersama dengan pemerintah melalui BNPT. Pertama, adalah desa tersebut harus mampu menjaga moderasi beragama di lingkungan masyarakatnya.

    Kemudian, kriteria kedua adalah desa tersebut harus mampu menjaga kerukunan dan harmonisasi antara sesama masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kategori desa tersebut siap memastikan menolak semua praktik kekerasan, radikalisme dan sejenisnya.

    Sedangkan Sekolah Damai BNPT adalah program yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah damai dan toleran dalam keberagaman. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di kalangan pelajar, yang melibatkan berbagai pihak, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk berkolaborasi.

    “Pembangunan Sekolah Damai dalam rangka membangun ketahanan sekolah yang toleran, moderasi beragama dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme dan terorisme,” kata Kepala BNPT.

    Belum lama ini, BNPT RI secara resmi telah mengukuhkan pilot project program Desa Siapsiaga di Desa Pelamunan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Masyarakat Desa Pelamunan sudah dikategorikan tanggap dalam menangkal dan mencegah potensi radikalisme dan siap dalam menghadapi ancaman ideologi kekerasan. (bnpt/red)

  • GUBERNUR “MOLAH”

    GUBERNUR “MOLAH”

    Oleh : Lalu Gita Ariadi

    Pertengahan tahun 1986, datang seorang taruna AKABRI ke tempat kost kami. Jln Panjaitan 80 Betek Malang. Dari kejauhan kami ( kost bersama beberapa teman alumni Smansa Mataram 1984 ) belum bisa mengenali siapa gerangan taruna AKABRI yg datang itu.

    Setelah kian mendekat betapa kami terkejut, terperanjat dan sangat kagum. Yang berdiri dengan tegap dan gagah dihadapan kami adalah sanakda Lalu Rudi Irham Serigede. Orangnya putih bersih. Inges. Badan tegap dan berotot. Bajunya licin. Kalau ada lalat yg coba2 nempel pasti akan tergelincir. Saking licin rupanya. Beda dengan kami yg hari-harinya pergi kuliah bercelana jeans dan berkaos.

    Kami benar2 pangling. Karena sempat beberapa saat tidak bertemu. Lalu Rudi cerita lika liku hingga mampu menjadi taruna AKABRI. Kamipun cerita yg ringan dan lucu. Kisah2 anak kost pendatang baru di kota Malang.

    Sambil ngobrol belauq bedaye, tiba2 ada yang setengah berbisik. Lalu Rudi ini, sangat cocok nanti jadi Gubernur kita di NTB. Kami terdiam dan manggut2. Nyaris tak satupun yg hadir saat itu membantah. Semua meng”iya”kan bahkan meng”aamiinkan”.

    Ditengah gurauan itu, saya sempat nyeletuk. Kalo Lalu Rudi nanti jadi Gubernur, mudah2an saya bisa jadi Sekdanya. Karena ilmu saya yang alumni Administrasi Negara Unibraw. Mudah2an bisa jadi Sekda NTB seperti Drs. H. lalu Serigede – mamiknya Lalu Rudi, kata saya waktu itu.

    Kurang lebih 20 tahun kemudian, Lalu Rudi Irham Serigede jadi Komandan Korem 162 Wira Bhakti dan Jenderal Bintang 1 di kampung halamannya. Saya, tepatnya tanggal 19 Desember 2019, alhamdulillah dilantik Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah sesuai SK yg ditanda tangani Presiden RI – Ir. H. Joko Widodo sebagai Sekda NTB. Sebagai Sekda Provinsi NTB, secara protokoler saya menggunakan mobil plat DR 6.

    Suatu hari dalam perjalanan menggunakan DR 6, saya diingatkan sopir. Herman namanya. Mik, masih ingat cerita mobil dinas waktu pelinggih jadi Assisten Ekonomi dan Pembangunan dulu ? Spontan saya jawab ya. Saya masih ingat.

    Ceritanya, sebagai Assisten Ekbang secara protokoler saya menggunakan mobil dinas plat DR 15. Sambil bercanda, saya sampaikan ke Herman agar hati-hati bawa DR 15 ini di jalan-jalan yg berlubang.

    Dengan agak serius tapi sesunghuhnya bejorak, saya sampaikan bahwa ada 3 bahaya yg mungkin terjadi dari DR 15 bila bertemu jalan berlobang.

    Pertama, di DR 15 bila angka 1 dan 5 bertumpuk ( di tambah ) bisa jadi 6. DR 6 itu mobil dinas SEKDA.

    Kedua, dari DR 15 bila angka 1 nya jatuh, yg tertinggal angka 5. Saat itu DR 5, mobil dinasnya Wakil Gubernur.

    Ketiga, dari DR 15, bila angka 5 nya jatuh maka yg tersisa adalah angka 1. DR 1 dari dulu sampai sekarang adalah mobil dinasnya Gubernur NTB.

    Tanggal 31 Agustus 2023, pukul 15.00 Wib, Presiden Jokowi memimpin rapat TPA memilih 10 Penjabat ( PJ ) Gubernur yang Kepala – wakil kepala daerahnya berakhir bulan September 2023. Salah satunya NTB yang masa akhir jabatan gubernur – wakil gubernurnya jatuh pada tanggal 19 September 2023 yang akan datang.

    Sesaat setelah rapat TPA berakhir, menyeruak berita melalui berbagai sumber bahwa PJ Gubernur NTB terpilih adalah Drs. H. Lalu Gita Ariadi MSi.

    Sambil menjawab WA dan telpon yang masuk, di kamar Wisma NTB Jalan Garut nomor 5 Menteng saya teringat wajah Herman. Sopir yang telah 10 tahun setia mendampingi saya tanpa henti. Herman sopir yg pernah menyopiri saya dari DR 15, Promosi jadi DR 6. Dan sebentar lagi ikut promosi akan menyopiri DR 1.

    Ribuan WA ucapan selamat telah saya terima. Ada yg sdh di respon ada yg belum. Tentu saya sangat bahagia dengan doa restu, perhatian, dukungan, simpati dan empati yang diberikan. Semua mendoakan dan berharap agar saya mampu mengemban amanah PJ Gubernur ini dengan khusnul khotimah.

    Dari sekian banyak WA, saya tertawa dengan 1 kiriman WA yang menyebut jabatan PJ Gubernur ini dengan istilah Gubernur “molah”. Saya balik bertanya, kenapa di sebut Gubernur Molah ? padahal untuk menjadi calon yg diusulkan DPRD saja harus bersusah payah cari amplop dukungan dari berbagai organisasi?

    Ya, itu tetap molah (gampang / ringan), dibanding jadi gubernur definitif yang harus siapkan visi, misi, gizi dan amunisi yg tdk sedikit dan belum tentu dapat. Kata teman itu sambil ngakak akhiri candaannya.

     

    Wisma NTB

    Jalan Garut 5 Menteng Jakarta. 1.9.2023.

  • PLN NTB Imbau Masyarakat Tidak Bermain Layang-Layang Dekat Instalasi 

    PLN NTB Imbau Masyarakat Tidak Bermain Layang-Layang Dekat Instalasi 

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID – PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memberikan imbauan kepada masyarakat Bumi Gora untuk tidak bermain layang-layang dekat instalasi jaringan listrik PLN. Imbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap peningkatan insiden keamanan dan gangguan pasokan listrik yang disebabkan oleh aktifitas bermain layang-layang yang berdekatan dengan infrastruktur listrik.

    General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo menjelaskan pentingnya mematuhi imbauan ini demi keamanan dan kelancaran pasokan listrik di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia mengungkapkan bahwa aktifitas bermain layang-layang yang berdekatan dengan instalasi PLN memiliki potensi bahaya yang serius, termasuk gangguan pasokan listrik, kerusakan peralatan, dan risiko kecelakaan fatal.

    “Kami memahami bahwa bermain layang-layang adalah hobi yang menyenangkan bagi banyak orang, terutama anak-anak. Namun, kami mendorong masyarakat untuk memilih lokasi yang aman dan menjauhkan diri dari instalasi listrik PLN. Keamanan adalah prioritas utama kami,” jelas Djarwo.

    Selama Januari hingga Juni 2023 terdapat 30 kali gangguan yang terjadi akibat layang-layang yang tersangkut di jaringan kelistrikan PLN, dimana 11 kali gangguan di pulau Lombok dan 19 kali gangguan akibat layang-layang di pulau Sumbawa.

    “Gangguan yang terjadi selama semester 1 tahun 2023 menjadi reminder bagi kami untuk terus mengingatkan masyarakat akan bahaya bermain layang-layang di dekat jaringan listrik,” tambahnya.

    Djarwo juga memberikan beberapa tips kepada masyarakat untuk memastikan keselamatan saat bermain layang-layang.

    “Pastikan untuk bermain layang-layang di lokasi yang jauh dari tiang listrik, gardu listrik, dan kabel-kabel listrik. Masyarakat juga perlu memperhatikan ketinggian saat bermain. Hindari bermain layang-layang terlalu tinggi agar tidak menyentuh kabel listrik di udara,” jelas Djarwo.

    Tidak hanya itu, kondisi cuaca dan arah angin perlu diperhatikan sebelum memulai bermain layang-layang. Angin kencang dapat membuat layang-layang sulit dikendalikan. Terakhir, jika layang-layang terjebak di dekat kabel listrik, jangan mencoba untuk mengambilnya sendiri. Segera hubungi PLN atau pihak berwenang setempat.

    “Kerjasama aktif dari masyarakat sangat kita perlukan dalam menjaga keamanan dan keandalan pasokan listrik. Dengan mematuhi imbauan ini, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko gangguan pasokan listrik yang tidak diinginkan,” tutup Djarwo. (red)

  • Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar

    Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menjelaskan pandangan utuhnya terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi.

    Sebelumnya Kepala BNPT RI mengusulkan adanya sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9).

    Rycko menerangkan mekanisme kontrol di tempat ibadah ini diusulkan dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.

    “Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat,” terang Kepala BNPT, Selasa (5/9).

    Dipaparkan Rycko, mekanisme kontrol ini tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung, melainkan mekanisme yang dapat tumbuh dari pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan dengan melaporkan aktivitas atau ajaran yang berpotensi radikal.

    Pendekatan yang diusulkan adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dalam memantau dan memberikan peringatan kepada individu yang terlibat dalam penyebaran pesan kebencian dan kekerasan. Rycko juga menekankan bahwa pemerintah sendiri tidak akan sanggup mengontrol semua tempat ibadah.

    “Dari tokoh-tokoh agama setempat, atau masyarakat yang mengetahui ada tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan, itu harus disetop,” katanya.

    Selanjutnya, mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan anti moderasi beragama bisa dipanggil, diberikan edukasi, diberikan pemahaman, ditegur serta diperingatkan oleh aparat setempat. Apabila terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama maka masyarakat dapat menindaklanjuti dengan menghubungi aparat.

    “Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” papar Rycko.

    BNPT telah melakukan studi banding ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko yang menerapkan kendali langsung oleh pemerintah terhadap tempat ibadah. Namun, Rycko menyadari bahwa situasi di Indonesia berbeda, dan oleh karena itu, ia mengusulkan mekanisme kontrol yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh budaya sebagai alternatif yang lebih cocok untuk konteks Indonesia.

    Kepala BNPT sendiri mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.

    Safaruddin juga mengatakan terdapat sebuah masjid yang berada di kawasan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kerap kali konten dakwahnya mengkritik pemerintah.

    “Di Kalimantan Timur itu ada di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak,” kata Safaruddin.

    Usulan mekanisme kontrol yang digagas Kepala BNPT RI bertujuan untuk menghormati nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang. Seperti diketahui, konten pesan radikalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi dalam agama. Mekanisme ini akan membantu memastikan bahwa isi pesan yang disampaikan di tempat ibadah sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kedamaian dan menghindari penafsiran yang keliru. (bnpt/red)