Lombok Express

Blog

  • Tim Gasjer, Juara Dunia MXGP Samota 2022

    Tim Gasjer, Juara Dunia MXGP Samota 2022

    SUMBAWA (Lombokexpress.id)–Tim Gasjer asal Slovenia akhirnya mampu menunjukkan kelasnya di ajang MXGP Samota 2022 yang berlangsung Minggu (26/6) kemarin. Dua race sekaligus mampu disudahi oleh raider dari team HRC Honda itu di urutan tercepat.

    Dengan demikian pada dua race Gasjer mengoleksi 50 poin sebagai yang tercepat. 25 poin pertama berhasil diraih setelah mengalahkan rivalnya dari team Red Bull GASGAS Factory Racing, Jorge Prado.

    Dalam dua race, Prado tetap berada di belakang Gesjer. Meski pada  race kedua,  raider asal Spanyol, Prado sempat memimpin dua lap pertama. Namun menjelang lap ketiga, Gasjer yang disegani rivalnya dari berbagai negara, mampu membalikkan keadaan. Akhirnya Gasjer tak terkejar hingga  akhir balapan dengan mencatat waktu tercepat 35, 12 menit.

    Kemudian disusul Prado yang mencatat  waktu 35, 16.5 menit  dengan poin 44. Di tempat ketiga diraih Ruben Fernandez asal Spanyol dari team Honda 114 Motorsport dengan catatan total waktu 35, 18.67.

    Pada seri MXGP diikuti sebanyak 20 raider dari 11 negara. Satu-satunya raider dari Indonesia Farhan Hendra Fahrodjie belum mampu menaklukkan pembalap asal negara lain, di Rocket MXG Samota, Sumbawa. Farhan  berada di urutan 19.

    Sementara untuk MX2 Tom Vialle naik podium di urutan pertama. Pria asal Francis ini menjuarai dua race sekaligus.  Dengan demikian raider dari team Red Bull KTM Factory Racing ini mengoleksi 50 poin di dua race. Tempat kedua dan ketiga diraih Simon Laengenfelder asal Jerman dan  Thibault Benistant asal Francis. Di kelas MX2 ini diikuti empat pembalap asal Indonesia. Mereka adalah Delvintor Alfarizi, Ananda Rigi Aditya, Nakami Vidi Makarim serta Diva Ismayana. Hanya saja  mereka belum beruntung, meski  telah berupaya maksimal. Kesemuanya dari catatan perolehan poin di dua race masing-masing berada di posisi 9, 10, 11, 12. Di bawah mereka masih ada pembalap dari  Malaysia, Denmark dan Netherland. (bia/has)

  • Kualifikasi MXGP Samota, Tim Gajser Tercepat

    Kualifikasi MXGP Samota, Tim Gajser Tercepat

    SUMBAWA (Lombokexpress.id)–Pembalap MXGP dari Team HRC Honda – Tim Gajser- menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Rocket Motor Circuit Samota, Sumbawa, NTB, Indonesia Sabtu (25/6) sore.

    Pembalap asal Slovakia ini mampu menyelesaikan 12 laps dalam waktu 20 menit. Pria berusia 26 tahun ini berhasil mencatatkan waktu tercepat 24 menit 45 detik.

    Di posisi kedua ada Romain Febvre dari Kawasaki Racing Team. Pembalap asal France ini mencatatkan waktu 24 menit 54 detik. Selanjutnya diposisi ketiga Ruben Fernadez dari team Honda 114 Motorsports, mampu mencatatkan waktu 24 menit 59 detik.

    Sementara posisi ke empat ditempati Jorge Prado. Pembalap Red Bul Gas Gas itu, membukukan waktu 25 menit 07 detik. Sebelumnya pada sesi latihan bebas, Jorge menempati posisi kedua, selisih 1,122 detik dengan Tim Gajser. Posisi kelima dan keenam ditempati pembalap tim Yamaha, Calvin Vlannderen dan Glenn Coldenhoff.

    Dalam sesi wawancara, Tim Gajser mengaku sangat bangga bisa menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Samota ini. Dia berharap pada race yang akan berlangsung Minggu (26/6), dia bisa memberikan performa terbaik. Sehingga kembali bisa menjadi yang tercepat dalam balapan.

    Sedangkan pembalap asal Indonesia Farhan Hendra Fahrodjie belum berhasil mencatat waktu terbaiknya. Pembalap KTM itu berada di posisi 17, dengan catatan waktu 25 menit, 29 detik.

    Namun demikian Farhan akan berusaha tampil dengan ferforma terbaiknya pada race MXGP yang akan digelar pada Minggu 26 Juni 2022. ”Mudah-mudahan besok bisa fight, tidak berada terlalu jauh dengan pembalap lain,” pungkasnya. (bia/has)

  • Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

    Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

    JAKARTA (Lombokexpress.id)—Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong, mengambil sikap tegas atas kekisruhan dan viralnya berita uji kompetensi wartawan yang dilakukan pihak lain. Ia menyatakan tidak pernah memberi izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi pada insan pers.

    “Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman dalam audiensi dengan Dewan Pers, Senin (20/6), di Tangerang Selatan, Banten. Dari Dewan Pers hadir Prof Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota), Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto (anggota).
    Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut. Ia akan melaporkan kasus ini pada Menteri Kominfo, Johnny G Plate.
    “Ada yang bertanya pada saya, mengapa Kominfo justru tidak mendukung Dewan Pers? Saya justru heran kalau ada yang meragukan komitmen saya untuk mendukung Dewan Pers,” ungkap Usman yang juga lama menjadi wartawan tersebut.
    Kasus ini bermula ketika LSP Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan sertifikasi wartawan. Usman mengaku telah mendapat flyer (semacam brosur) uji kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia. Ia lalu menanyakan ke beberapa pihak keabsahan uji kompetensi itu dan banyak yang menyarankan agar tak menanggapi kegiatan lembaga itu.
    Sedangkan Heldi Idris dari Balitbang Sumber Daya Manusia Kominfo dan Plt Kepala
    Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Said Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa lembaganya memang pernah memberikan rekomendasi pada salah satu lembaga sertifikasi untuk mengadakan pelatihan, namun rekomendasi itu bukan untuk uji sertifikasi wartawan.
    “Dalam pertemuan Ketua Dewan Pers Mohamad NUH beserta jajaran Dewan Pers dan Kepala BNSP Kunjung Masehat pada tahun 2021, Pak Kunjung mengatakan bahwa BNSP tidak akan mengeluarkan sertifikat lembaga uji tanpa rekomendasi dari Dewan Pers. Ternyata BNSP menetapkan satu lembaga uji sertifikasi jurnalistik. Itu melanggar kesepakatan yang disampaikan. Dewan Pers (periode 2022-2025) harus mengusulkan agar penetapan itu dicabut,” tutur Hendry Ch Bangun, mantan wakil ketua Dewan Pers yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.
    M Agung Dharmajaya dan Hendry sempat menanyakan surat asli rekomendasi dari Kemenkominfo tersebut agar bisa dilihat isinya sehingga dapat diketahui letak kekeliruannya. Dirjen IKP berjanji akan mengecek langsung redaksi surat rekomendasi tersebut dan menyampaikan ke Dewan Pers. (has/rls)

  • Hadiri Apel Dansat 2022, Kepala BNPT Tekankan TNI AD Salah Satu Kekuatan Utama dalam Penanggulangan Terorisme

    Hadiri Apel Dansat 2022, Kepala BNPT Tekankan TNI AD Salah Satu Kekuatan Utama dalam Penanggulangan Terorisme

    MEGELANG (Lombokexpress.id)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengatakan TNI AD merupakan salah satu kekuatan utama yang membantu BNPT dalam melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme.

    Menurut Kepala BNPT, TNI AD dapat terlibat bersama segenap unsur terkait dalam upaya pre-emptif, preventif, penegakan hukum dan kerjasama dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “TNI AD adalah salah satu kekuatan utama yang membantu kami dalam mengerjakan strategi nasional penanggulangan terorisme. Dalam upaya pre-emptif, TNI AD dapat menggerakan kolaborasi unsur-unsur pimpinan TNI di daerah dan Forkopimda dalam menciptakan situasi aman dan menanamkan toleransi di daerah. Selain itu, TNI juga dapat terlibat dalam tindakan preventif, penegakan hukum dan kerja sama,” jelas Kepala BNPT dalam Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD Tahun 2022 di Akmil, Magelang, pada Kamis (23/6).

    Lebih lanjut, dalam Mengoptimalkan Peran Perbantuan TNI AD kepada BNPT dalam Penanggulangan Terorisme Guna Mewujudkan Indonesia yang Aman, Boy Rafli juga membagikan pesan Panglima TNI Jenderal TNI, Muhammad Andika Perkasa, Ph.D., ketika membahas sinergisitas BNPT dan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme. Menurutnya kedua belah pihak harus terus meningkatkan sinergisitas terutama dalam hal intelijen.

    “Beberapa kali saya berkomunikasi dengan Panglima, Pak Panglima sampaikan agar kita bersinergi memperkuat kegiatan-kegiatan Intelijen dalam menanggulangi ancaman terorisme,” jelasnya.

    Kegiatan Apel Dansat diikuti 747 peserta dengan berbagai pembekalan dan diskusi dari para tokoh negara. Materi-materi tersebut diberikan dengan tujuan menjadi bekal dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan kesiapan satuan dalam melaksanakan penugasan di masa mendatang. Komandan Satuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab diharapkan harus memiliki komitmen, niat, tulus, ikhlas dan berani dalam memimpin satuannya. (bnpt/rls)

  • BNPT dan Al-Azhar Mesir Perkuat Kerjasama untuk Kenalkan Islam Yang Moderat

    BNPT dan Al-Azhar Mesir Perkuat Kerjasama untuk Kenalkan Islam Yang Moderat

    JAKARTA- (Lombokexpress.id)–Penyalahgunaan narasi agama dalam terorisme tidak hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia tetapi juga negara mayoritas muslim lainnya. Fenomena ini menciptakan stigma buruk terhadap agama Islam dan pemeluknya.

    Kepala Badan Nasional Penanggulanhan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menjelaskan di Indonesia terdapat lebih dari 2.000 orang yang telah berurusan dengan hukum positif negara karena melakukan kekerasan mengatasnamakan agama. Belum lagi WNI yang berangkat ke wilayah konflik menjadi foreign terrorist fighter (FTF).

    Melihat fenomena tersebut, BNPT merasa perlu mempererat kerja sama dengan Al-Azhar Mesir dalam membumikan ajaran agama yang moderat dan damai bagi seluruh umat.

    “Dikarenakan banyak korban dari penyalahgunaan narasi agama, salah satu strategi kami adalah menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh agama dalam memperkenalkan toleransi dalam berbangsa dan bernegara, menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, kami tidak ingin aksi terorisme distigmakan dengan orang muslim atau ajaran Islam,” kata Kepala BNPT saat bertemu dengan delegasi Al-Azhar As-Syarif, Mesir, pada hari Selasa (21/6).

    Sekjen Hay’at Kibar Ulama Al-Azhar, Prof. Dr. Hasan Shalah Al-Shagir, menjelaskan insitiusi pendidikan di bawah Al-Azhar melakukan kontra radikalisasi melalui kurikulum moderasi beragama sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Al-Azhar juga melatih dan membekali khatib dengan moderasi agama khusus untuk melakukan kontra narasi yang bersifat keras dalam rangka mencegah pemikiran radikal terorisme kalangan anak muda. Ia pun mengapresias dan mendukung BNPT dalam mengenalkan wajah Islam yang damai dan moderat.

    Senada dengan Dr. Hasan Shalah Al-Shagir, Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi selaku Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA)
    Cabang Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut pun mendukung kerja sama antara BNPT dan Al-Azhar. Menururtnya, penyebaran narasi moderat yang dilakukan Al-Azhar bisa diadopsi Indonesia.

    Pemutusan stigma buruk ini tidak mudah untuk dilakukan sendiri. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara pemerintah dan ulama untuk meyakinkan masyarakat bahwa aksi teror tidak ada hubungannya dengan agama.

    “Agama tidak mengajarkan kekerasan dan terorisme, sangat dibutuhkan kerja sama antara ulama, pemikir muslim, dengan pemerintah dan instasi lain karena gerakan teror seperti ini semakin banyak dan tidak mudah untuk dihadapi,” tutup Dr. Hasan. (kim/red)

  • BNPT Latih Santri Perkuat Pencegahan Radikalisme Melalui Dunia Maya

    BNPT Latih Santri Perkuat Pencegahan Radikalisme Melalui Dunia Maya

    JOMBANG (Lombokexpress.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melatih para santri dari puluhan pesantren di Jawa Timur dalam memperkuat aspek pencegahan narasi intoleran, radikalisme dan terorisme yang banyak beredar di dunia maya dalam kegiatan Pelatihan Santri Melalui Bidang Agama dan Multimedia Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur pada 14-17 Juni 2022.

    Dalam pelatihan ini, santri dilatih untuk melakukan analisis dan literasi media sosial, pembuatan narasi perdamaian melawan propaganda radikalisme, pengelolaan dan pembuatan website, desain komunikasi visual dan pembuatan video.

    “Di sinilah, saya kira generasi muda dari kalangan pesantren harus mengambil panggung dan berani mengambil ruang dalam kontestasi narasi di dunia digital,” jelas Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E yang mewakili Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Para santri diharapkan dapat mengisi ruang publik dunia maya dengan konten bernilai Islam yang Rahataman Lil Alamin dan Hubbul Wathan Minal Iman. Santri milenial diharapkan tidak hanya mampu secara subtansi keagamaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan kekinian dalam teknologi dan informasi.

    “Pelatihan santri ini diharapkan mampu mencetak kader santri dengan wawasan Hubbul Wathan Minal Iman sebagai pelanjut sejarah dan amanat dari resolusi jihad yang pernah dikobarkan oleh para Kyai, Ulama dan kalangan pesantren,” lanjutnya.

    Nisan menambahkan penyebaran paham intoleran, radikalisme dan terorisme terus meningkat melalui narasi propaganda, provokasi dan hasutan bernada intoleran, segregasi dan nilai yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Narasi tersebut membenturkan nilai agama dengan nilai-nilai kebangsaan untuk mempengaruhi generasi muda.

    “Kalangan santri harus mempunyai kecakapan digital sebagai senjata dalam melawan narasi-narasi keagamaan yang kerap dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya.

    Dari hasil pelatihan ini para santri telah membuat website dan media sosial bernama Santri Keren Indonesia. Secara operasional Santri Keren Indonesia akan terus bersinergi dan didukung oleh BNPT dalam memproduksi konten. (bnpt/rls)

  • Kepala BNPT : Ujaran Kebencian Jadi Pintu Masuk Intoleransi, Diskriminasi dan Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

    Kepala BNPT : Ujaran Kebencian Jadi Pintu Masuk Intoleransi, Diskriminasi dan Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

    JAKARTA (Lombokexpress.id)— Meningkatnya skala ujaran kebencian seiring kemajuan teknologi dan merebaknya media sosial, dikhawatirkan akan membelah bangsa dan mengikis nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi perekat bangsa Indonesia selama ini. Ujaran kebencian sejatinya juga menjadi pintu masuk perilaku radikal dan terorisme yang telah terbukti merusak dan menghancurkan kehidupan dan peradaban manusia.

    Hal tersebut menjadi bagian yang ditekankan Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar, seiring pencanangan Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian (International Day for Countering Hate Speech) yang diperingati oleh PBB untuk pertama kalinya pada Sabtu (18/6) ini.

    Boy meminta seluruh warga masyarakat untuk benar-benar menghindari, menjauhi dan menangkal perilaku buruk tersebut.

    Boy mengatakan, meski kian menjadi wacana popular akibat skalanya yang terus naik, ujaran kebencian sebenarnya bukan hal baru. Sejak lama disadari selalu ada unsur-unsur di masyarakat yang melakukan hal tersebut disebabkan keterbatasan pemikiran atau kurangnya kemampuan untuk menjaga diri. Tetapi seiring kemajuan teknologi komunikasi dan budaya baru media sosial, ujaran kebencian bisa dilakukan dengan massif dan menyentuh masyarakat paling bawah dengan skala sangat luas.

    “Akibatnya, dampaknya pun tak lagi bisa diperkirakan. Sebuah ujaran kebencian mungkin saja tidak langsung memantik kerusuhan. Bisa tertahan karena kewaspadaan semua pihak. Namun kebencian yang tercipta sangat mungkin mengendap menjadi bara api yang sewaktu-waktu, pada saat yang paling buruk, bisa memantik api dan meledakkan kerusuhan,”kata Boy.

    Karena itu, Boy menegaskan, seharusnya tak ada toleransi untuk ujaran kebencian karena dampaknya yang dapat merusak perdamaian dan pembangunan, menjadi dasar konflik dan ketegangan, dan menjadi sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas.

    Mengulas adanya kritik sebagian kalangan yang memaknai ujaran kebencian sebagai ‘istilah karet’, Boy menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Ia mengutip definisi tegas tentang ujaran kebencian sebagaimana disepakati Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ujaran kebencian, kata Boy mengutip definisi PBB, adalah “segala jenis komunikasi dalam ucapan, tulisan atau perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif dengan mengacu pada seseorang atau kelompok berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin atau faktor identitas lainnya”.

    “Itu definisi yang jelas dan tidak karet atau bisa dipakai semena-mena hanya untuk alasan pragmatis tertentu,”kata Boy.

    Tidak hanya menengarai skalanya yang terus membesar dan meluas, menurut Boy PBB juga telah menyadari bahaya kerusakan yang ditimbulkannya. ”Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sampai mengatakan bahwa karena ujaran kebencian merupakan bahaya bagi semua orang, maka memeranginya pun harus menjadi tanggung jawab semua orang yang beradab,”kata Boy mengutip pernyataan sekjen PBB.

    Untuk itu Boy meminta agar semua pihak, termasuk para pendidik, alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar segera mengingatkan bahaya ujaran kebencian yang dapat menghasut kekerasan, merusak kohesi sosial dan toleransi, dan menyebabkan kerugian psikologis, emosional, dan fisik bagi siapa pun yang terkena dampak. Hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan sedini mungkin menanamkan sikap toleransi, mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, dalam melawan ujaran kebencian tersebut.

    Sebagaimana diketahui, seiring menguat dan meluasnya ujaran kebencian di sluruh dunia, PBB pada 18 Juni 2019 lalu mulai meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi PBB tentang Ujaran Kebencian. Setelah serangkaian proses, pada 21 Juli 2021 lalu Majelis Umum PBB berhasil menetapkan resolusi PBB no A/RES/75/309 tentang “Mempromosikan dialog dan toleransi antaragama dan antarbudaya dalam melawan ujaran kebencian”. Resolusi itu antara lain memutuskan untuk memproklamasikan 18 Juni sebagai Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, yang diperingati setiap tahun. Peringatan pertama jatuh pada hari ini, Sabtu 18 Juni 2022.

    Sebagai wujud komitmen, PBB pada Senin 20 Juni 2022 akan menggelar Pertemuan Tingkat Tinggi informal untuk menandai peringatan pertama hari internasional tersebut, yang berlangsung mulai pukul 10 pagi waktu setempat di Aula Majelis Umum di New York, AS. (bnpt/rls)

  • Marak Propaganda Radikal di Dunia Maya, Kepala BNPT Imbau Masyarakat untuk Waspada

    Marak Propaganda Radikal di Dunia Maya, Kepala BNPT Imbau Masyarakat untuk Waspada

    JAKARTA (Lombokexpress.id)– Menyongsong Indonesia emas 2045, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengajak generasi muda untuk waspada terhadap propaganda radikal terorisme di media sosial.

    Dia menjelaskan saat ini Indonesia sudah memasuki era bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia non-produktif. Ke depan, bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara sehingga saat ini SDM tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi beradab yang baik.

    “Sering sekali pengaruh ajakan terorisme itu melalui media sosial, ini harus kita antisipsasi ajakan mereka (kelompok teror) yang mengedepankan kekerasan karena kita ingin bangsa ini maju secara pemikiran,” kata Kepala BNPT dalam dzikir akbar bersama alim ulama dan masyarakat di Masjid K.H. M. Yusuf, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (18/6).

    Mengingat tidak ada masyarakat yang imun terhadap radikalisme dan terorisme, Boy Rafli mengatakan pihaknya menggandeng tokoh lintas agama untuk mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda atau ajakan kelompok teror. Dia menekankan bahwa narasi keagamaan yang digaungkan kelompok teror, yang menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai ada pihak-pihak tertentu yang mengajak untuk menjadi bagian dari kelompok mereka (kelompok teror) dengan menghalalkan kekerasan yang tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa,” lanjut Boy. (bnpt/rls)

  • Serius Tangkal Ideologi Radikalisme, BNPT Ajak Pemkab Temanggung dan Perum Perhutani Lakukan Kontra Radikalisasi dengan Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat

    Serius Tangkal Ideologi Radikalisme, BNPT Ajak Pemkab Temanggung dan Perum Perhutani Lakukan Kontra Radikalisasi dengan Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat

    TEMANGGUNG– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin serius dalam mempersempit penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa dan ideologi Pancasila melalui pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini bagian dari strategi kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang menyasar eks-napiter (mitra deradikalisasi) dan warga sekitar dengan membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

    Program pemanfaatan kwasan yang dikomandoi oleh Tim Sinergisitas antar Kementerian dan Lembaga ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi dinilai strategis meredam paparan radikalisme karena disadari ataupun tidak, sampai saat ini masih ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang terpapar dan siap untuk melakukan aksi teror. Pembangunan Kawasan dalam rangka melawan radikalisme ini tentunya tidak dapat dilakukan satu pihak namun perlu sinergi berbagai pihak.

    “Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan masalah bangsa dapat ditangani secara sinergis oleh berbagai komponen bangsa yang saling mendukung dalam kegiatan pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara,” tutur Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., pada acara penandatangan MoU antara BNPT, Pemkab Temanggung dan Perum Perhutani di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

    Kesadaran setiap komponen bangsa untuk ikut memerangi kelompok pengganggu ideologi NKRI akan membantu BNPT dalam mencegah intoleransi, radikalisme dan terorisme.

    “Mudah-mudahan kerja sama-kerja sama dengan instansi lain bisa diperkuat dengan keberadaan BNPT,” ujar Dedi.

    Sementara itu, Bupati Temanggung, H.M Al Khadzig, menyampaikan bahwa pendekatan lunak (soft Approach) dengan membangun kawasan yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat program deradikalisasi berbasis pendekatan kesejahteraan sangat strategis. Dia berpendapat terorisme perlu dicegah dengan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan memperhatikan kepada ekonomi masyarakat.

    “Sebab membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih aman tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hard power semata, kita perlu mencegah dan melakukan edukasi pada masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk mencegah bahaya terorisme salah satunya dengan pendekatan kesejahteraan,” katanya.

    Pembangunan KTN merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam mereduksi paham radikal terorisme melalui strategi wadah kolaborasi demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai sebagaimana yang diungkapkan Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. Agus Priantono.

    “Tujuannya sangat mulia untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai sehingga kami merasa wajib mendukung hal ini,” kata Agus.

    Desa Bansari, Kabupaten Temanggung dipilih BNPT sebagai calon KTN di Jawa Tengah karena memiliki potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang besar. Nantinya lokasi KTN ini berada pada 1500 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 10 hektar. Saat ini lahan tersebut dikelola oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat sekitar. (bnpt/rls)

  • Libatkan Unsur Sipil, BNPT Kedepankan Prinsip HAM dalam Implementasi RAN PE di Indonesia

    Libatkan Unsur Sipil, BNPT Kedepankan Prinsip HAM dalam Implementasi RAN PE di Indonesia

    JAKARTA (Lombokexpress.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap melaksanakan implementasi RAN PE dengan baik sesuai prinsip penghormatan dan penghargaan kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

    Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto mengatakan RAN PE menghargai hak yang ada dan relevan di tengah masyarakat sosial.

    “Kami mengharapkan bahwa RAN PE dapat dilaksanakan sesuai prinsip HAM sehingga implementasi dari RAN PE juga menghargai dari hak yang ada dan relevan di tengah masyarakat sosial,” Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan dalam Kegiatan Sosialisasi dan Penyiapan Teknis Pokja Tematis Sekretariat Bersama RAN PE di Jakarta pada Senin (13/6).

    RAN PE ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi, termasuk organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil ini bakal dimasukkan ke dalam Pokja Tematis di bawah koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE.

    BNPT sendiri berperan selaku koordinator Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan aksi RAN PE, bertugas memastikan anggota Pokja RAN PE untuk memahami secara baik dalam perencanaan program-program yang terkait RAN PE.

    BNPT punya komitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan RAN PE ini dapat berjalan kongruen seturut prinsip HAM yang berlaku universal. Pasalnya, ujung pangkal yang hendak dilawan dengan RAN PE ini ialah aksi terorisme yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

    Kehadiran unsur yang mewakili masyarakat sipil dalam Pokja Tematis ini diharapkan dapat turut serta memeberi kontribusi dalam penanggulangan masalah terorisme di tanah air, termasuk dengan mengoordinasikan masukan gagasan, saran dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.

    BNPT memastikan Pokja Tematis akan berperan dalam prinsip yang ada di dalam RAN PE. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah prinsip penegakkan HAM, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

    Pelibatan unsur sipil dalam Pokja Tematis juga akan membantu pencapaian program-program yang ada di dalam pilar-pilar RAN PE, tak terkecuali yaitu pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Implementasi program dipastikan akan mempertimbangkan unsur partisipasi yang terbuka dan demokratis sesuai HAM.

    “Tentu akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip apa yang telah tertuang di dalam Perpres No 7 Tahun 2021 yaitu Whole of Government and Whole of Society Approach,” kata Andhika.

    Diharapkan dengan kehadiran unsur sipil dalam Pokja Tematis dapat memberikan angin segar bagi implementasi RAN PE di Indonesia. Dengan hadirnya forum yang mengedepankan kesetaraan dan sumbangsih gagasan, RAN PE bisa menjadi sarana bagi elemen sipil untuk lebih berkontribusi dalam penanggulangan terorisme.

    “Indonesia dalam tahap proses pembuatan forum kemitraan, adanya kesetaraan antara pemerintah dengan Civil Society Organization merupakan tujuan dari pembuatan forum. RAN PE tidak dapat berjalan jika hanya mengukur capaian pemerintah,” kata dia. (rls/bnpt)