Blog

LOMBOK TIMUR – Setiap warga negara berhak untuk memperoleh akses informasi secara terbuka, transparan dan akurat.
Hal itu telah ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Desa Kumbang yang mewakili daerah Gumi Patuh Karya untuk menerima Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Lotim, salah satu dari 10 daerah terbaik di Indonesia menerima Penganugerahan Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Penganugerahan itu dirangkaikan memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021 yang diselenggarakan di lokasi ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD, Tangerang, Banten pada Selasa esok (27/9).

Tahapan penilaian telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kominfo dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Naravana dalam rilisnya menyatakan bahwa hak atas Informasi merupakan Hak Asasi setiap orang. Ditengah derasnya Informasi Publik ditengah Pandemi Covid-19 semua orang harus menyebarluaskan Informasi dengan benar dan tidak menyesatkan.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat sampai ditingkat desa.

Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta, mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs HM Juaini Taofik, M.Ap mengatakan, terpilihnya Desa Kumbang sebagai salah satu desa terbaik tingkat nasional dalam kategori informasi publik sebuah kebanggaan tersendiri.

Dari 75 ribu jumlah desa di Indonesia, salah satu desa terbaik dalam keterbukaan informasi publik ada di Lombok Timur.

Menurut Sekda Lotim, terbukanya akses informasi publik menandakan transparansi atau keterbukaan itu hal penting. Bahkan menghilangkan kecurigaan bagi banyak pihak. Dan keterbukaan informasi ini sudah ditunjukkan oleh Desa Kumbang.

“Terbuka itu hebat. Terbuka itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menghilangkan kecurigaan antar pihak ditengah masyarakat,” papar Juaini Taofik kepada media, Senin (27/9).

Dijelaskannya, informasi terbuka ini memberi ruang kepada warga untuk saling memahami. Misalnya, dengan adanya Radio, website dan lainnya warga setempat dapat melihat apakah desa setempat memiliki anggaran atau tidak. Dan sejauh mana anggaran itu telah dibelanjakan serta peruntukkannya.

“Anugerah yang kita terima ini bukan berarti untuk bangga-bangga. Tapi mari kita refleksikan itu untuk diaplikasikan ke seluruh desa di Lotim ini khususnya. Nah, dengan prestasi ini, diharapkan desa-desa lain dari luar daerah bisa belajar ke Lotim,” tandas Juaini Taofik. (wr-di)

JAKARTA – Sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin akhir-akhir ini memang menarik perhatian publik. Pasalnya, banyak gebrakan hukum yang dia lakukan, mulai dari membongkar kasus-kasus korupsi jumbo hingga gagasan revolusionernya mengenai keadilan restoratif.

Tidak heran, kiprah Jaksa Agung ini membuat koruptor alias maling uang rakyat ketar-ketir sehingga nekat melakukan serangan balik terhadap institusi Kejaksaan dan Jaksa Agung secara pribadi, bahkan menyebutnya kontroversial.

Namun, Burhanuddin tidak bergeming. Di bawah kepemimpinannya, kinerja Kejaksaan Agung semakin kuat dan ditakuti koruptor. Banyak kasus korupsi skala besar dan rumit berhasil dibongkar hingga diseret ke pengadilan, para pelakunya pun dihukum dan harta mereka disita untuk memulihkan kerugian negara.

Uang negara yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Agung cukup fantastis. Sebut saja misalnya dari kasus Danareksa Sekuritas Rp 105 miliar, kasus impor tekstil Rp 1,6 triliun, kasus Asuransi Jiwasraya Rp 16 triliun, dan dari kasus Asabri Rp 22,7 triliun.

Pernyataan Burhanuddin juga membuat koruptor dan kolaboratornya panas dingin. Bagaimana tidak, Jaksa Agung menegaskan tak pandang bulu menjerat siapapun yang melindungi koruptor. Ancaman ini benar-benar dia buktikan pada kasus megakorupsi Jiwasraya dan Asabri, juga kasus-kasus lain.

Terakhir, Kejaksaan Agung menjerat anggota DPR RI Alex Noerdin, yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel.

Namun, di sisi lain, seorang Burhanuddin merasa sedih ketika ada rakyat jelata yang dihukum layaknya kriminal, seperti kasus yang menimpa Nenek Minah dan Kakek Samirin. Dia menilai kedua orang tua miskin ini telah mendapat perlakuan hukum tidak pantas dan tidak seyogianya diteruskan ke pengadilan.

Nenek Minah yang dimaksud Jaksa Agung adalah seorang nenek di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan kepada Nenek Minah karena mengambil tiga biji kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA).

Adapun Samirin, kakek 68 tahun asal Simalungun, Sumatera Utara, dihukum 2 bulan penjara karena memungut getah karet seharga Rp 17.000.

Sejatinya, kata Burhanuddin, jaksa selaku pemilik asas dominus litis, adalah pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dia menjelaskan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah suatu bentuk diskresi untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.

“Saya ingin Kejaksaan dikenal melekat di mata masyarakat sebagai institusi yang mengedepankan hati nurani dan penegak keadilan restoratif. Kejaksaan harus mampu menegakkan hukum yang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat,” ucapnya, sambil menekankan Korps Adhiyaksa tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral.

Sebagai acuan restorative justice, Jaksa Agung telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang diundangkan pada 22 Juli 2020.

Sejak Perja ini diterbitkan, Kejaksaan Agung telah menghentikan 302 perkara. Rinciannya, 222 perkara pada 2020 dan 80 perkara pada Januari-Agustus 2021 yang terdiri dari 73 perkara orang dan harta benda serta 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lain.

Ada beberapa syarat penerapan Perja 15/2020, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Gagasan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai keadilan restoratif melalui pendekatan hati nurani itu menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan pakar hukum pidana.

Gagasan tersebut tidak hanya dinilai revolusioner karena bisa mereformasi sistem peradilan pidana di Tanah Air yang masih terjebak pada pendekatan retroactive/retributive/penjara, tetapi juga dianggap lebih manusiawi dan Pancasilais.

Pendekatan keadilan restoratif mampu memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil yang saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Sebagai apresiasi atas gagasan cemerlang itu serta kontribusinya di dunia hukum dan perguruan tinggi, Burhanuddin dianugerahkan gelar Guru Besar atau Profesor Kehormatan oleh Universitas Jenderal Soedirman.

Tidak hanya itu, pendekatan keadilan restoratif dapat meminimalisir over capacity penjara yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan prinsip keadilan restoratif ini akan diserap ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS).

“Dalam KUHP kita ada prinsip restoratif, nanti KUHP yang baru akan ada restorative justice. Tentu Undang-Undang PAS harus menyesuaikan,” ungkap Yasonna, Selasa (21/9).

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) Prioritas 2021, yakni RUU PAS, RKUHP, serta RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Semua gebrakan Jaksa Agung itu mungkin dianggap kontroversial oleh para koruptor.  Namun harapan Burhanuddin sederhana. “Saya hanya ingin menorehkan prestasi terbaik untuk bangsa,” ujarnya. (wr-di/has)

JAKARTA–Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan anggota fraksi untuk membantu para korban banjir di wilayah Kalimantan Tengah.

“Prabowo Subianto menginstruksikan kami dan jajaran Fraksi Gerindra di DPR RI agar berempati dan bersimpati dengan cara memberi bantuan yang diperlukan mereka. Karena itu kami melakukan pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakannya saat menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir, yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kobar, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Muzani mengatakan memotong gaji anggota fraksi untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah pernah beberapa kali dilakukannya, misalnya ketika membantu korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Itu kami lakukan karena bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalteng.

Hal itu, menurut dia, terutama karena hingga saat ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng dan kondisi itu sangat berdampak pada melemahnya perekonomian keluarga yang menjadi korban banjir tersebut, termasuk kesehatan.

Sekjen DPP Partai Gerindra itu berharap bantuan yang diberikan partainya dapat membantu kesulitan dan memupuk rasa optimisme masyarakat Kalteng pascabencana banjir.

“Sebagai partai politik, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kalteng. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu kesulitan warga terdampak banjir di Kalteng selama di tempat pengungsian,” katanya.

Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan mengatakan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Iwan yang juga anggota DPR RI itu menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima mewakili pimpinan Fraksi DPR RI Gerindra.

“Bantuan sembako yang kita salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para anggota Fraksi Gerindra di DPR RI yang khusus disalurkan kepada para korban banjir di Kalteng,” ujarnya.

Dalam kegiatan Gerindra Peduli Banjir Kalteng, bantuan yang disalurkan terdiri atas beras 10 ton, minyak goreng 2 ribu liter, gula 2 ton, paket teh, dan kopi. (has/rls)