Lombok Express

Blog

  • Sekda Lotim: Desa Pengadangan Harus Berinovasi

    Sekda Lotim: Desa Pengadangan Harus Berinovasi

    LOMBOK TIMUR – Pengadangan Expo 2021 bertajuk meningkatkan ekonomi kreatif dan penyebaran informasi berbasis digital digelar di Pesanggrahan, Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Sabtu (18/9).
    Selain melaunching satu dusun satu produk, Pengadangan Expo 2021 dirangkaikan dengan peresmian Kampung Media.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs HM Juaini Taofik, M.Ap dalam peresmian Pengadangan Expo 2021 mengapresiasi semangat Desa Pengadangan untuk menciptakan inovasi yang selama ini menjadi trend di sejumlah desa-desa di wilayah Lombok Timur.

    Inovasi ini menjadi roh dalam menyongsong sebuah desa menjadi lebih baik di hari esok.
    Namun kata Sekda Lotim ini, akselerasi menjadi modal utama agar tercipta keselarasan dalam inovasi itu sendiri.

    “Pengadangan tidak seperti desa Kembang Kuning, Tete Batu atau desa yang masih bertetangga lainnya. Meskipun panorama alamnya tidak kalah dengan desa-desa itu. Hanya saja, Desa Pengadangan belum memiliki penginapan yang bisa dikelola secara maksimal,” terang Juaini Taofik dalam peresmian Pengadangan Expo 2021 yang dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa Pengadangan, Iskandar dan sejumlah tokoh pemuda setempat.

    Lebih jauh dikatakan pria yang pernah meraih sekda terbaik di NTB itu, Desa Pengadangan tak kalah menariknya dalam atraksi bidang seni dan budaya yang kini telah dikenal hingga ke mancanegara.

    Meski fasilitas pendukung belum tersedia dalam menunjang sektor pariwisata, Juaini Taofik berkeyakinan, beberapa tahun ke depan Desa Pengadangan akan dikenal hingga ke mancanegara.

    “Sesuai tagline yang ada, tak kalah pentingnya adanya akselerasi. Pesan itu yang penting sehingga sampai ke telinga dunia,” pinta Juaini Taofik yang juga Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lotim itu.

    Desa dengan hanya mengandalkan pertanian saja tambah dia, tidak akan suitanable. Desa itu tidak bisa maju dengan hanya mengandalkan satu sektor saja, melainkan berinovasi dengan sektor lain agar lebih maju.

    Inovasi itu tergantung kemasan dari Desa Pengadangan sehingga wisatawan banyak berkunjung ke tempat ini.

    “Ukuran kemajuan itu bagaimana orang datang ke tempat kita dalam jumlah besar. Kita ingin Pengadangan ini bukan lagi meng-NTB tapi mendunia,” kata Sekda Lotim itu optimis.

    Demikian pula kehadiran Kampung Media sebagai sarana informasi yang kini menjadi inovasi Desa Pengadangan. Gambaran desa ini dapat dikenal lebih luas dibarengi dengan informasi secara massif oleh media.

    “Inilah yang disebut akselerasi. Kondisi desa dengan segala keindahan dan panorama dapat dipublikasikan melalui media agar dikenal hingga ke mancanegara,” sarannya.

    Sementara itu, Kepala Desa Pengadangan, Iskandar menilai, Pengadangan Expo 2021 menjadi tolok ukur bagi desa untuk memperkenalkan dirinya. Baik pariwisata, kesenian dan produk rumahan (home industry) dari masyarakat desa setempat.

    “Launching satu dusun satu produk dan Kampung media, atas inisiatif mahasiswa dan karang taruna. Pemdes Pengadangan merespon positif kegiatan ini sebagai bagian memperkenalkan daerah kami,” kata Iskandar.

    Ia merasa optimis Desa Pengadangan akan dikenal lebih luas lagi, setelah media yang dilaunching ini mempublikasikan kondisi desanya dengan hal-hal positif.

    Dalam kegiatan itu, Sekda Lotim HM Juaini Taofik di dampingi Kades Pengadangan Iskandar menggunting pita dan menandatangani prasasti sekaligus peluncuran satu dusun satu produk dan Kampung media. (wr-di)

  • Percepatan Vaksinasi, Kendaraan Antar Jemput Disiapkan Polisi

    Percepatan Vaksinasi, Kendaraan Antar Jemput Disiapkan Polisi

    MATARAM – Kegiatan percepatan vaksinasi serentak di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin intesif, meskipun di akhir pekan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Artanto, SIK, M.Si kepada media, di Mataram (18/09/2021).

    “Hari ini, meskipun akhir pekan, kegiatan vaksinasi serentak tetap berjalan. Bahkan semakin massif di semua polres dan polsek di wilayah hukum masing-masing,” katanya.

    Guna memantau penyeleggaraan percepatan vaksinasi, Polda NTB bersama tim gabungan dari TNI dan Pemprov menurunkan personil ke titik-titik pelaksanaan vaksinasi.

    “Kapolda telah memerintahkan para pejabat utama (PJU) untuk mengawasi dan mengasistensi serta melaporkan pelaksanaan vaksinasi di tempat-tempat yang telah ditentukan. Tim Polda yang turun ke lapangan di bantu juga tim dari Perwira Korem 162 Wira Bhakti, Personil dinas kesehatan Provinsi NTB dan Kabupaten,” sambung pria berkumis tipis itu.

    Artanto menambahkan, berbagai macam strategis dan taktis dilakukan personil di bawah, seperti menyediakan kendaraan antar-jemput warga yang divaksin.

    “Selain kerjasama dengan aparat desa, sekolah, madrasah, tim di lapangan juga ada yang menjemput bola. Menyiapkan kendaraan angkutan bagi warga yang divaksin.

    Seperti kegiatan Kompi 3 Batalyon Pelopor pagi ini, menjemput puluhan warga Labuhan haji yang akan divaksin di Cahaya Mandiri Selong Lombok Timur”.

    “Perintah Pimpinan jelas, realisasi vaksinasi hari ini harus maksimal dan meningkat. Ini extra ordinary,” tutup pria berpangkat melati tiga itu.

    Sebagaimana diketahui target 70 persen populasi NTB harus telah divaksin untuk terwujudnya Herd Immunity. Mengingat Propinsi NTB akan jadi tuan rumah World Super Bike (WSBK) November 2021 mendatang dan Moto GP pada tahun 2022. (rls)

  • Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan Dimatangkan

    Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan Dimatangkan

    JAKARTA–Persiapan pelaksanaan touring ekspedisi Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan-Persatuan Wartawan Indonesia (JKW-PWI) terus dimatangkan.

    Seperti Kamis, 16 September 2021, tim JKW-PWI dan perwakilan PT. King Tire Indonesia kembali bertemu guna membahas seputar teknis di lapangan.

    Produsen ban legendaris dengan merek Kingland itu telah berkomitmen melengkapi kebutuhan tim motoris wartawan dengan produk terbaiknya. Kingland akan menyediakan ban untuk motor jenis matic dan sport.

    Selain memberikan ban, pihak Kingland juga akan terus memantau kegiatan JKW-PWI di setiap kilometer perjalanannya.

    Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengatakan, ekspedisi para wartawan yang hobi turing ini tidak sekadar mengendarai motor, tapi juga mendaki tujuh gunung tertinggi di Indonesia.

    Pendakian gunung turut melibatkan wartawati Wariani Krishnayanni yang juga dikenal aktif di dunia petualangan.

    “Seven summits ini mudah-mudahan sama motornya naik ke atas,” kelakar Atal selaku pembina dan penanggung jawab JWK-PWI menyambut perwakilan Kingland di Sekretariat PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

    Atal optimistis tim JKW-PWI akan mampu memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) melalui perjalanan keliling nusantara, sekaligus jadi promosi pariwisata 15 pulau dengan 34 provinsi tujuan.

    Sementara itu, GM Manager Kingland, M Agung Yulianto sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam kegiatan JKW-PWI. Bagi pihaknya, keterlibatan dalam kegiatan bersejarah ini akan semakin membuktikan kualitas performa ban Kingland.

    Manajer JKW-PWI, Dar Edi Yoga memastikan pelaksanaan ekspedisi mulai start 28 Oktober mendatang atau bertepatan Hari Sumpah Pemuda, dari Jakarta dan finish saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Agus Asianto mewakili Panitia Pelaksana, JKW-PWI menambahkan, selama 105 hari itu peserta eksepedisi menempuh jarak perjalanan sekitar 17.000 kilometer.

    “Saya sudah breakdown kilometer-nya, nanti saya sampaikan detailnya. 5.000 km di Dumai, Pekanbaru atau Medan, Sumatera Utara. 5.000 kilometernya lagi ada di Surabaya, Lumajang (Jawa Timur). Berikutnya Banjarmasin, Kalimantan dan 5.000 nya lagi kalau di Ternate atau Manado,” papar Agus.

    Menurut rencana, kedatangan tim ekspedisi JKW-PWI di Kendari disambut Presiden Joko Widodo.

    Sekadar info, komitmen dukungan dari Kingland tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) bersama yang ditandatangani pada 22 Juni lalu, di Cibinong, Jawa Barat. (has/rls)

  • Mahendra Siregar: GTF Leaders Summit Asia Jadi Konferensi Internasional Pertama di Asia

    Mahendra Siregar: GTF Leaders Summit Asia Jadi Konferensi Internasional Pertama di Asia

    JAKARTA–Wakil Menteri Luar Negri Mahendra Siregar menutup perhelatan akbar Global Tourism Forum  ( GTF) Leaders Summit Asia yang menjadi sinyal kuat bagi kebangkitan pariwisata bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia.

    “Event hybrid ini sedemikian penting dan strategis dan jadi inovasi untuk menyelenggarakan MICE di era new normal dan jadi sinyal kuat bagi Indonesia untuk membuka kembali bisnis pariwisata,” ungkap Mahendra Siregar.

    Inilah momentum untuk meninjau kembali agar kita dapat membangun kembali, tumbuh, dan sejahtera di era normal baru, tambahnya.

    Menurut dia, rencana World Tourism Forum Institute ( WTFI) untuk kembali mengadakan event tahunannya di Indonesia tahun 2022 menyambut kepemimpinan RI di event G-20 juga perlu disambut dengan positif sebagai  upaya dan komitmen besar dari organisasi  ini.

    “Kita menunggu detil lebih lanjut pelaksanaannya bagaimana dan untuk reopening kita mengikuti perkembangan terakhir. Kita belajar makin baik dan selalu menyiapkan diri,”  kata Mahendra Siregar.

    Wamenlu tidak menyatakan secara tegas kapan pembukaan border untuk Bali seperti banyak harapan wisatawan dari berbagai belahan dunia namun pihaknya selama ini tidak tinggal diam dalam melakukan kerjasama yang kuat dan membuka travel corridor dan travel bubble.
    ” Di Asean dan kawasan kita aktif mendorong pelaksanaan travel corridor dan travel bubble jadi kita menyiapkan diri untuk perkembangan terakhir reopening pariwisata internasional,” ungkapnya.
    Bulut Bagci, President WTFI pada kesempatan penutupan ini juga menyatakan terima kasih atas penyelenggaraan GTF yang sukses dan melebihi ekspektasinya dengan komitmen tinggi dari pemerintah Indonesia.
    Di sesi khusus para Menteri Asean yang dipimpin oleh Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, mereka berbagi pengalaman dalam pembukaan kembali dan sepakat untuk segera buka border.

    “Saya senang karena penting bagi setiap pemerintahan untuk mendukung pariwisatanya. Indonesia serius dalam mendukung industri pariwisatanya dan begitu tiba di Indonesia saya merasa seperti di rumah sendiri,” kata Bulut yang mengenakan pakaian adat Gorontalo, daerah asal Menparekraf Sandiaga Uno.

    Bulut juga terkesan karena Indonesia memiliki banyak sekolah pariwisata dan penerbangan untuk generasi muda, mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan, terutama dalam transformasi digital ke depannya.

    “Sebagai penutup,  saya ingin mengingatkan kita untuk selalu menghargai budaya dan dinamika lokal, yang terinspirasi dari motto kami: feel global, be local! (rls/has)

  • Sandiaga Uno Pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021

    Sandiaga Uno Pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021

    JAKARTA- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan event Global Tourism Forum 2021 tergolong event langka di tengah pandemi COVID-19 ini oleh karena itu dia mengajak President World Tourism Forum Institute Bukut Bagci untuk meningkatkan kolaborasi dengan para pemimpin negara Asean dalam mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata.

    Berbicara dalam Minister Talk pada event GTF yang diselenggarakan Indonesia Tourism Forum, World Tourism Forum Institute dan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengatakan ke depan pengembangan pariwisata bukan lagi dalam kerangka kompetisi.

    Hadir secara online pada kesempatan ini adalah H.E.  Dato Ali Apong, Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Brunei Darussalam,  Phiphat Ratchakitprakarn, Menteri Pariwisata dan Olahraga Kerajaan Thailand,  Alvin Tan, Menteri Negara untuk Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda, dan
    Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

    Selain itu juga hadir  H.E.  Doan Van Viet, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam serta TITH Chantha, Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata, Kerajaan
    Kamboja

    “Kita harus meningkatkan kolaborasi, kerjasama informasi terutama dalam hal kasus harian pandemi global, tingkat vaksinasi dan informasi umum lainnya,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

    Point kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa penerapan prosedur kesehatan di masing-masing negara Asean adalah keharusan dan menjadi isu kritis yang harus terus digaungkan dan diterapkan dengan disiplin tinggi

    “Point ketiga adalah saya menghimbau Bulut Bagci, President WTFI untuk bekerjasama dengan negara-negara Asean, membangkitkan Intra Asian inbound traveler,” tambahnya.

    Apalagi Ministers Talk telah menjadi  bagian dari agenda Forum Pariwisata Global 2021 dan kesempatan di mana para menteri berbagi pemikiran dan pengalaman dalam masalah khusus dari rencana untuk membuka Kembali
    Destinasi Pariwisata ASEAN untuk Turis Internasional.

    Bagi Indonesia sendiri kebijakan dan langkah-langkah utama untuk memulai kembali kegiatan pariwisata dengan cara yang paling aman dan akhirnya buka kembali destinasi wisata dengan penilaian yang teliti dan cermat.

    Pada Ministre Talk tersebut, Menparekraf menekakan kesiapankRI membuka kembali destinasi wisata internasional dan yang terpenting
    komitmen datang dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi beberapa strategi pemulihan pariwisata.

    “Kami merencanakan dan mengatur pengaktifan kembali Kalender Acara di seluruh Indonesia dengan
    protokol kesehatan dan keselamatan yang menyeluruh,”

    Pihaknya menekankan pentingnya mengembangkan kembali tempat-tempat wisata di Indonesia
    seperti MICE dan Acara (Festival, Konser Virtual, dll), Kesehatan, Kuliner, Olahraga serta Edutourism. (rls/has)

  • Wapres Ma’ruf Amin: Pentingnya Peningkatan Literasi Masyarakat Mengenai Wisata Halal

    Wapres Ma’ruf Amin: Pentingnya Peningkatan Literasi Masyarakat Mengenai Wisata Halal

    JAKARTA–Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali secara konsisten mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapi karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

    “Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, hari ini Rabu (15/9) di Hotel Raffles Jakarta.

    Menurut  Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

    Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

    Upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

    Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

    “Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

    Dalam acara yang mengusung tema _”Reset, Revive, Refresh Tourism”_ ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

    “Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

    Setelah pembukaan resmi, Menparekraf Sandiaga Uno memimpin sesi Minister Talk membahas Reopening Asean Tourism Destination for International Tourist.

    Singapura diwakili oleh Alvin Tan Menteri Perdagangan dan Industri,  Dr Thong Korn Menteri Pariwisata Kamboja, Nguyen Van Hung Menteri Seni, Olahraga dan Pariwisata Vietnam, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakiyprakarn serta Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam Dato Seri Setia Awang Haji Ali Bin Apong.

    “Kegiatan hybrid ini secara offline hanya dihadiri 70 orang dengan standar prosedur kesehatan (prokes) yang tinggi, sedangkan secara online diikuti peserta maupun organisasi pariwisata dari  berbagai belahan dunia,” ujar Chairman Indonesia Tourism Forum ( ITF) Sapta Nirwandar.

    Acara dimulai dengan sesi dialog ITF dengan WTFI yang dihadiri oleh Bulut Bagci sebagai President WTFI bersama beberapa pembicara internasional lainnya. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh WTFI diberi judul Global Tourism Forum (GTF).

    GTF sendiri adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan. Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi.

    “Di hari pertama ini pembicara kehormatan adalah mantan Sekjen UNWTO, Badan Pariwisata Dunia 2009-2017 Dr. Taleb Rifai dan di hari kedua (16 September), Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris 1997 – 2007 juga menjadi pembicara kunci,” jelas Sapta.

    Pada hari pertama akan diselenggarakan Investor Roundtable dengan keynote speaker Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, disusul pembicara tamu Ismael Ertug MEP Vice President Responsible Tourism for Transformation, Innovation & Strong Digital Europe dari Belgia.

    “Tema investor Roundtable ini adalah Tourism Investment and Finance Accesing Sustainable Funding and Social Impact Capital. Ada Abdulbar M Mansoer, Presdir Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC) yang mengelola kawasan Nusa Dua dan Mandalika, Lombok,” ungkapnya.

    Narasumber lainnya di sesi ini adalah Dirjen kawasan Asia Selatan & Asia Tenggara Asian Infrastructure Investment Bank China Rajar Misra, Harry Warganegara Presdir PT Berdikari, David Makes CEO Sustainable Management dan Pendiri Plataran Menjangan.

    Kemudian David St Ange mantan kandidat Sekjen UNWTO 2012-2016 dari Maladewa (Seychelle) dan agenda investor ini dipandu oleh Senior VP Accor Indonesia dan Malaysia Adi Satria.

    “Roundtable Investor alhamdulilah berlanjut ke sesi dua bahasa Sustainable Investment in Tourism Properties karena pariwisata berkelanjutan (sustainable) adalah tren dunia dan Indonesia kaya dengan properti mewah untuk pariwisata kelas dunia,” papar Sapta.

    Di sesi kedua, tambahnya, ada Emma Wong PhD, GAICD akademisi dari Torrens University Australia, Regional Manager of Six Senses Hotel Resort Saudi Arabia Aeron McGrath dan Michael Scully Managing Director of First & Foremost Hotels & Resort with Travel Connection Inggris. Pada sesi kedua ini acara akan dipandu oleh Mary Pratt pendiri dan brand collaboration consultant dari Uni Emirat Arab ( UAE).

    Bagi Sapta, hal yang sangat membanggakan juga sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) adalah agenda pada satu sesi di hari ke dua (16 September 2021) yang membahas tentang perkembangan Global Halal Tourism.

    Para pembicara pada Global Halal Tourism di antaranya Reem El Shafaki dari DinarStandar Dubai, Dr Hamid Slimi Chairman Halal Expo Kanada dan James Noh Dirjen Korea Institute of Halal Industry (KIHI) Korea Selatan.

    “Jadi ajang bergengsi dunia Global Tourism Forum ini menjadi forum untuk saling belajar antara negara anggotanya di dunia. Kalau di Indonesia masyarakat masih enggan bicara terbuka soal Halal Tourism atau Halal Muslim Friendly, nah negara non Muslim seperti Korea, Thailand, Jepang sudah mengambil manfaatnya yang luar biasa,” kata Sapta.

    Sesi penting lainnya di hari kedua adalah Transformation of Tourism Industry Under The Women Leadership. Seperti diketahui organisasi pariwisata dunia juga dipimpin oleh para wanita.

    CEO dari World Travel & Tourism Council ( WTTC) Gloria Guevara digantikan oleh wanita tangguh lainnya Julia Simpson sebagai President & CEO. Sementara CEO dari World Tourism Forum Institute ( WTFI) adalah Sumaira Issacs yang di sesi ini sekaligus akan menjadi moderator.

    Bulut Bagci, President WTFI yang hadir langsung di acara pembukaan ini mengatakan mengungkapkan Indonesia menjadi tuan rumah Global Tourism Forum ( GTF) yang pertama di Asia. (rls/has)

  • President WTFI: Komitmen Pemerintah Indonesia pada Pariwisata Tinggi

    President WTFI: Komitmen Pemerintah Indonesia pada Pariwisata Tinggi

    JAKARTA: President World Tourism Forum Institute (WTFI), Bulut Bagci salut dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangkitkan sektor pariwisata dan pilihannya untuk menyelenggarakan Global Tourism Forum ( GTF) di Indonesia sangat tepat.

    Berbicara pada jumpa pers GTF di Hotel Raffles, Jakarta, Bagci mengatakan komitmen Indonesia sudah sangat jelas dan dirasakan langsung oleh rombongannya sejak mendarat di bandara Soekarno-Hatta, kemarin.

    Sebagai langkah awal untuk penyelenggaraan event global di tengah pandemi global COVID-19, pemerintah RI sangat jelas dalam memperlakukan khusus delegasi asing dengan kordinasi di lapangan yang baik dan meniadakan kewajiban karantina sehingga dia dapat langsung melakukan konfrensi pers.

    “Kehadiran saya saat ini di venue Hotel Raffles Jakarta untuk konferensi pers sehari sebelum event dimulai adalah berkat komitnen dari Indonesia sebagai ruan rumah sehingga kami juga akan terus mendukung Indonesia di berbagai forum pariwisata internasional,” kata Bulut Bagci.

    Acara jumpa pers yang dihadiri oleh pers nasional dan internasional ini menghadirkan Sapta Nirwandar, chairman Indonesia Tourism Forum  (ITF) yang ditunjuk sebagai penyelenggara perhelatan akbar ini.

    Selain itu juga ada Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno serta Sumaira Issac, CEO WTFI melalui zoom meeting tengah malam langsung dari Toronto, Kanada.

    Sapta Nirwandar melaporkan bahwa jumlah pembicara sampai detik terakhir menjadi 49 pembicara internasional termasuk Taleb Rifai, mantan Sekjen UNWTO yang kini menjadi Sekjen WTFI serta Tony Blair, mantan PM Inggris. Sedangkan pembicara dari tanah air sebanyak 22 orang terdiri dari para CEO maupun pimpinan asosiasi industri pariwisata di tanah air.

    Menparekraf yang memulai jumpa pers dengan dua pantun versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang intinya mengungkapkan pentingnya kolaborasi untuk restart pariwisata dan membangun pariwisata yang berkualitas.

    Setelah itu Sandi menjelaskan dengan rinci kegiatan CHSE atau  Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yang telah dilakukan untuk menjadikan Indonesia tujuan wisata yang aman dengan prokes tinggi.

    Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup tempat wisata, hotel, restoran, toilet  dan lainnya juga harus memiliki sertifikasi untuk kembali buka secara bertahap. Di samping juga kesungguhan untuk pelaksanaan vaksinasi di semua stakesholder pariwisata.

    Sandi yang mengenakan pakaian khas daerah asalnya, Gorontalo, juga menjelaskan destinasi wisata super prioritas, peluang investasi hingga kemudahan visa serta sejumlah kegiatan internasional di Indonesia tahun depan seperti KTT G-20, APEC Tourism Working Group 2022 dan event lainnya.

    Senada dengan Balut Bagci, Sumaira Issac, sebagai CEO WTFI juga mengungkapkan bahwa pilihan GTF 2021 tetap diselenggarakan di Indonesia karena pihaknya mengikuti kesungguhan dari pemerintah Indonesia untuk kebangkitan pariwisatanya sebagai motor penggerak ekonomi.

    ” Dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan event ini dan kami sangat menghargai komitmen pemerintah terutama Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang besok membuka acara resmi dan juga berkat Sapta Nirwandar.

    “Pariwisata itu penggerak ekonomi dimana kita harus memiliki connection secara emosional pula. WTFI patut mempertimbangkan untuk membuat event nyata ( offline) kembali di Indonesia tahun depan,” kata Sumaira Issac.

    Dia yakin ada jaminan sukses karena event pariwisata dunia butuh tuan rumah yang all out antara pemerintah, swasta dan masyarakatnya seperti yang dilakukan pada GTF 2021 yang berlangsung pada 15-16 September secara hybrid ini.

    “Ibaratnya penyelenggaraan GTF di Jakarta ini merupakan ice breaker, kita akan buat event yang besar lagi di Bali, jelang KTT G 20 misalnya,” katanya.

    Bulut Bagci, President WTFI menegaskan komitmennya untuk membantu Indonesia di forum pariwisata Internasional termasuk mendorong investor di destinasi prioritas yang sudah ada.

    “Acara GTF di Indonesia ini yang pertama kalinya juga di kawasan Asia karena Indonesia itu lebih cemerlang baik untuk investor maupun bagi turis asing,” tegas Bulut.

    Menurut dia Indonesia beruntung memiliki Menparekraf Sandiaga Uno, tampil pakai baju tradisional Gorontalo, menebarkan energi positif lewat pantun, dorong orang untuk berwisata, lihat keindahan negri sebanyak-banyaknya dan mengingatkan pula untuk observasi.

    Bulut Bagci mengaku terkesan dengan kesiapan Menparekraf dalam hal mengenalkan kostum tradisional dan menjelaskan keunikan budaya dalam waktu singkat. Bahkan background webinarnya berupa poster destinasi superprioritas mempermudah kami memahami betapa kayanya Indonesia.

    “Itu cara keren banget mempromosikan pariwisata Indonesia pada dunia. Sebagai ilustrasi, event GTF secara hybrid biasanya diikuti sedikitnya seribu orang karena pariwisata itu mulai dari tingkat waiter di hotel hingga tingkat menteri. Kami harapkan sesi-sesi webinar GTF di Jakarta kali ini juga diikuti peserra dan nara sumber dari berbagai belahan dunia,” katanya. (rls/has)

  • Wapres KH Ma’ruf Amin dan Wapres Turki Akan Buka Global Tourism Forum 2021 Leaders Summit Asia

    Wapres KH Ma’ruf Amin dan Wapres Turki Akan Buka Global Tourism Forum 2021 Leaders Summit Asia

    JAKARTA–Wakil President Turki Fuat Oktay dan Wakil Presiden RI, Prof Ma’ruf Amin akan membuka secara resmi kegiatan Global Tourism Forum Leaders Summit Asia di Hotel Raffles, Jakarta, 15-16 September 2021.

    “Kegiatan secara hybrid ini secara offline hanya dihadiri 70 orang dengan standar prosedur kesehatan yang tinggi sedangkan secara online diikuti peserta maupun organisasi pariwisata dari  berbagai belahan dunia,” kata Sapta Nirwandar, Chairman Indonesia Tourism Forum ( ITF), penyelenggara event.

    Menurut Sapta, ITF yang berafiliasi dengan World Tourism Forum Institute ( WTFI) akan diawali dengan sesi dialog ITF dengan WTFI. Oleh sebab itu President WTFI, Bulut Bagci hadir langsung di Jakarta bersama beberapa pembicara internasional lainnya. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh WTFI diberi judul Global Tourism Forum
    (GTF).

    Global Tourism Forum adalah inisiatif dari World Tourism Forum Institute yang berbasis di London.  Mulai tahun 2020, acara World Tourism Forum Institute di berbagai negara diberi judul Global Tourism Forum.

    “Di hari pertama, pembicara kehormatan adalah mantan Sekjen UNWTO, Badan Pariwisata Dunia 2009-2017, Dr Taleb Rifai dan di hari kedua 16 September, Tony Blair. mantan Perdana Menteri Inggris1997 – 2007 juga menjadi pembicara kunci,” jelas Sapta Nirwandar.

    GTF adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan.  Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi.

    Oleh karena itu sesuai tema, Leaders Summit Asia, maka Menparekraf Sandiaga Uno akan memimpin sesi Minister Talk membahas Reopening Asean Tourism Destination for Internasional Tourist.

    Singapura diwakili oleh Alvin Tan, Menteri Perdagangan dan Industri,  Dr Thong Korn, Menteri Pariwisata Kamboja, Nguyen Van Hung, Menteri Seni, Olahraga dan Pariwisata Vietnam, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Phiphat Ratchakiyprakarn serta Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam, Dato Seri Setia Awang Haji Ali Bin Apong.

    Sesi penting lainnya adalah pada hari pertama diselenggarakan Investor Roundtable dengan keynote speaker Menteri Pertanian RI, Dr H Syahrul Yasin Limpo, di susul pembicara tamu Ismael Ertug MEP, VP Responsible Rourism for Transformation, Inovation & Strong Digital Europe dari Belgia.

    “Tema investor Roundtable ini adalah Tourism Invesment and Finance Accesing Sustainable Funding and Social Impact Capital. Ada Abdulbar M Mansoer, Presdir Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC) yang mengelola kawasan Nusa Dua dan Mandalika, Lombok,” ungkapnya.

    Nara sumber lainnya di sesi ini Rajat Misra, Dirjen kawasan Asia Selatan & Asia Tenggara Asian Infrastructure Invesment Bank China, Harry Warganegara Presdir PT Berdikari, David Makes, CEO Sustainable Management dan Pendiri Plataran Menjangan.

    Ada David St Ange, mantan kandidat Sekjen UNWTO 2012-2016 dari Maladewa ( Seychelle) dan agenda investor ini dipandu Adi Satria, Senior VP Accor Indonesia dan Malaysia.

    “Roundtable Investor alhamdulilah berlanjut ke sesi ke dua bahas Sustainable Investment in Tourism Properties karena pariwisata berkelanjutan ( sustainable) adalah tren dunia dan Indonesia kaya dengan property mewah untuk pariwisata kelas dunia,” kata Sapta Nirwandar.

    Di sesi ke dua, tambahnya, ada Emma Wong, PhD, GAICD, akademisi dari Torrens University Australia, Aeron McGrath, Regional Manager of Six Senses Hotel Resort Saudi Arabia dan Michael Scully, Managing Director of First & Foremost Hotels & Resort with Travel Connection Inggris yang dipandu oleh Mary Pratt, pendiri dan brand collaboration counsultant dari Uni Emirat Arab ( UAE).

    Bagi Sapta, hal yang sangat membanggakan juga sebagai chairman Indonesia Halal Lifestyle Center ( IHLC) adalah ada satu sesi di hari ke dua, 16 September 2921 yang membahas perkembangan global Halal Tourism.

    Para pembicaranya a.l  Reem El Shafaki dari DinarStandar, Dubai, Dr Hamid Slimi, Chairman Halal Expo, Kanada dan James Noh, Dirjen Korea Institute of Halal Industry ( KIHI) Korsel.

    ” Jadi ajang bergengsi dunia Global Tourism Forum ini menjadi forum untuk saling belajar antara negara anggotanya di dunia. Kalau di Indonesia warga dan pejabatnya masih enggan bicara terbuka soal Halal Tourism atau Halal Muslim Friendly, nah negara nonMuslim seperti Korea, Thailand, Jepang sudah mengambil manfaatnya yang luar biasa,” kata Sapta.

    Sesi penting lainnya di hari kedua adalah membahas Transformation of Tourism Industry Under The Women Leadership. Seperti di ketahui organisasi pariwisata dunia juga dipimpin okeh para wanita.

    CEO dari World Travel & Tourism Council ( WTTC) Gloria Guevara digantikan oleh wanita tangguh lainnya Julia Simpson sebagai President & CEO. Sementara CEO dari World Tourism Forum Institue ( WTFI) adalah Sumaira Issacs yang du sesi kni  sekaligus akan menjadi moderator.

    Indonesia menjadi tuan rumah Global Tourism Forum yang pertama di Asia dan juga pertama dalam hal special session on global halal tourism sehingga seluruh rakyat Indondsia harus pro aktif menjadi tuan rumah yang baik.

    “Jangan euphoria tapi tunjukkan bangsa ini mampu mengatasi COVID-19 dengan prokes tinggi,  mampu menjadi negara produsen halal food dunia, mampu membangkitkan bisnis Meeting Incentive, Conference & Exhibition
    ( MICE) dan pariwisatanya yang terpuruk,” kata Sapta menutup rilisnya.
    FORUM PARIWISATA GLOBAL

    Global Tourism Forum adalah inisiatif dari World Tourism Forum Institute yang berbasis di London.  Mulai tahun 2020, acara World Tourism Forum Institute akan diberi judul Global Tourism Forum.

    Pariwisata Global, atau disingkat GTF, adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan.  Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi,

    GTF berusaha untuk mencapai model pembangunan berkelanjutan untuk pasar perjalanan yang sedang berkembang, serta menyusun strategi untuk memastikan pertumbuhan pariwisata.

    World Tourism Forum Institute menyelenggarakan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan negara tuan rumah secara internasional.  Sebagai inisiatif WTFI, Global Tourism Forum menyelenggarakan kegiatan terpilih yang dirancang untuk memperkuat branding negara tuan rumah di luar negeri.

    Forum Pariwisata Global juga memainkan peran utama dalam menarik investasi asing langsung ke negara target, dengan bekerja untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mempromosikan acara strategis dan memberikan dukungan kepada investor asing yang bersedia mengalokasikan sumber daya di negara target.

    Sapta NIRWANDAR

    Sapta Nirwandar lahir pada 13 Mei 1954, di Tanjung Karang, Lampung. Menyelesaikan studinya dan lulus dari beberapa universitas di Paris (Institute International d’Administration Publique, Paris; University Paris ISorbonne; Ecole Nationale d’Administration; University Paris IXDauphine) hingga menyelesaikan Doktornya di bidang Administrasi Publik.

    Sapta Nirwandar yang juga Wakil Menteri  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2011-2014 ini memiliki latar belakang yang luas dalam pelayanan publik internasional dan nasional, termasuk perusahaan milik negara dan akademisi.

    Setelah kembali ke Indonesia, ia melanjutkan karirnya sebagai birokrat dan menduduki beberapa posisi penting di banyak Kantor Pemerintah.

    Di forum internasional, ia telah terpilih sebagai Anggota Komite Program UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia) yang mewakili kawasan Asia dan Pasifik untuk periode 2007-2013.

    Dengan pengalaman yang luas dalam mengembangkan pariwisata, ia diundang untuk berbagi ilmunya di berbagai forum internasional di seluruh dunia. Setelah  pensiun sebagai birokrat, kini beliau aktif mendorong perkembangan industri Halal Lifestyle di tanah air sebagai Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center .
    Ia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi Halal internasional di luar negeri. Sebagai kepeduliannya yang besar terhadap industri pariwisata dan perjalanan khususnya di Indonesia,

    Sapta juga kini memimpin Indonesia Tourism Forum (ITF) dan aktif membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan pariwisata nasional.

    Siapa Bulut Bağcı?

    Bulut Bağcı adalah seorang pengusaha yang berorientasi ke depan dan berorientasi pada kesuksesan.  Sebagai seorang pengusaha, ia berbakat untuk melihat kekurangan dalam industri dan mengisi celah dengan strategi yang sukses.

    Dia lahir pada 1985. Ia lulus dari jurusan Administrasi Pariwisata dengan gelar kehormatan di salah satu universitas paling bergengsi di Turki, Universitas Boğaziçi, Istanbul pada 2009. Ia menempuh pendidikan jangka pendek di Harvard Business School.

    Setelah lulus, ia menerima trainee manajemen di Kempinski, Hilton, dan Marriott Hotel Groups.  Beliau telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman kerja di banyak organisasi non-pemerintah baik di kancah nasional maupun internasional dan lebih dari 10 tahun pengalaman di industri pariwisata.

    Sebagai pengelola Pariwisata yang berpengalaman di usia muda, ia melihat tidak adanya konferensi pariwisata internasional yang para pemimpin industri berkumpul untuk membahas masa depan industri pariwisata.

    Oleh karena itu, ia memulai World Tourism Forum Institute sebagai pendiri dan presiden lembaga pada tahun 2010. Meskipun masih sangat muda, World Tourism Forum Institute telah menerima potensi yang signifikan dan mulai disebut-sebut sebagai Davos industri pariwisata internasional.

    Sejak 2010, ia telah menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin politik dan pariwisata dunia.
    Bulut Bağcı menambahkan solusi investasi, pemasaran, dan sumber daya manusia selain acara di negara tuan rumah dan dia memutuskan bahwa “Dunia tidak cukup” lagi untuk World Tourism Forum Institute

    Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengubah nama acara lembaga menjadi Global Tourism Forum untuk mencerminkan perannya yang lebih merangkul di pasar pariwisata global.

    Global Tourism Forum akan diselenggarakan beberapa kali dalam setahun, di bawah naungan pemerintah nasional berbagai negara, di pusat-pusat global di seluruh dunia, menyatukan para pemimpin politik dan pariwisata dunia dan perwakilan industri pariwisata.

    Setiap pertemuan Forum Pariwisata Global akan membuat kesan yang luar biasa dan mengatur tren dalam industri pariwisata seperti sebelumnya.

    Sebagai presiden World Tourism Forum Institut, Bulut Bağcı adalah pemimpin acara pariwisata internasional seperti Pertemuan Global 2015, KTT Mediterania 2015, Pertemuan Global 2016, Pertemuan Mediterania 2016, KTT Rusia 2017, Pertemuan Global 2017, KTT Afrika 2017, dan  Angola 2019.

    Terlepas dari semua acara ini, dia juga pendiri dan kepala/ inisiatif seperti Tourism 20, Tourism CEO Club, E-Gen Influencer Event, dan World Tourism Awards.

    Mulai tahun 2020, acara lembaganya akan disebut sebagai Global Tourism Forum dan organisasi baru akan diadakan dengan nama Global Tourism Forum.

    Sebagai anggota dari beberapa dewan non-eksekutif, ia sering diundang sebagai pembicara tamu di berbagai acara internasional, konferensi dan memberikan pidato tentang perencanaan dan strategi masa depan mengenai pariwisata internasional.

    Siapakah Sumaira Isaacs?

    Mantan artis di negara asalnya, seorang pengusaha  seorang Artis – daripada seorang pengusaha serial.
    Seorang veteran Industri, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun bekerja dalam industri pariwisata dan pariwisata bisnis, mendukung dan mengembangkan beberapa tujuan wisata yang paling produktif.

    Sumaira Isaacs telah bekerja baik sebagai praktisi destinasi (DMC, PCO) maupun sebagai konsultan penasihat untuk Badan Pariwisata, Asosiasi dan Pemerintah Daerah di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Utara.  Dia berspesialisasi dalam pariwisata hingga pengembangan MICE, hingga pengembangan strategi destinasi dan perencanaan aksi.

    Dia  tidak hanya memperluas platform Forum Pariwisata Global secara berkelanjutan ke semua benua, tetapi juga mewujudkan impian pribadinya untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui pariwisata, di negara-negara yang dilayaninya.

    Pesan dari Sekjen WTFI – Taleb Rifai.

    « Kemitraan apa pun, besar atau kecil, akan bekerja paling baik jika ada tujuan bersama.  Itulah mengapa di WTFI kemitraan penting!  »

    Forum Pariwisata Global, atau disingkat GTF, adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan.  Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi, GTF berusaha untuk mencapai model pembangunan berkelanjutan untuk pasar perjalanan yang sedang berkembang, serta menyusun strategi untuk memastikan pertumbuhan pariwisata. (rls/has)

  • Direktur RM Ajak Sukseskan Vaksinisasi

    Direktur RM Ajak Sukseskan Vaksinisasi

    MATARAM – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Provinsi NTB ditargetkan memvaksin setidaknya 70 persen warga NTB, sesuai syarat dari MGPA untuk gelaran World Superbike November 2021 mendatang.

    Direktur Radar Mandalika HM Syukur, SH menyambut baik vaksinasi untuk masyarakat di daerah ini. Sebab seperti pengalaman pribadinya, vaksin Covid-19 tidak memiliki efek samping. Justru memberikan ketahanan tubuh sehingga lebih kebal terhadap virus Corona.

    “Saya mengimbau dan mengajak semua masyarakat untuk vaksin. Insya Allah aman dan halal,” ujar direktur yang juga Ketua SMSI NTB itu.

    Pak Syukur, panggilan akrabnya, juga mengajak semua elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk politisi untuk membantu pemerintah menyukseskan serbuan vaksinasi. Sebab dengan divaksin, kekebalan tubuh manusia akan lebih kuat.

    “Kalau pun setelah vaksin kita terserang Covid-19, vaksin itu akan membantu kita untuk dapat segera sembuh dari Corona,” katanya.

    Sementara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto menjelaskan, saat ini jumlah penduduk NTB mencapai 5,126 juta. Sehingga sebelum gelaran World Superbike berlangsung, target 70 persen tersebut sudah dilampaui.

    “Jadi 41.394 orang perhari. Target tersebut sudah berhasil dilampaui, seperti Jumat 10 September lalu bahkan melebih target yakni 44 ribu dosis,” ungkapnya saat mengunjungi Kantor Media Gerbang Indonesia, Senin (12/9).

    Kombes Pol Artanto mengatakan, semua Polres jajaran juga sudah ditekankan untuk mencapai target harian. Mereka juga diminta terus berkoordinasi dengan TNI dan Pemda setempat agar target vaksinasi tercapai.

    “Jadi mulai sekarang, tidak ada vaksinasi Polri, vaksinasi TNI atau Dinas Kesehatan. Kita bikin jadi satu tim agar gelaran vaksinasi massif,” kata perwira tiga melati itu.

    Target itu lanjut Kombes Artanto harus tercapai setidaknya di kabupaten/kota yang menjadi penyangga lokasi pelaksanaan event tersebut. Yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram.

    “Makanya Tim Vaksinator yang sudah dibentuk tidak ada hari libur,” tegasnya.

    Sedangkan stok vaksin yang ada di Polda NTB tinggal beberapa dosis lagi. Namun saat ini kata Kombes Artanto, sudah digenjot agar Kementerian Kesehatan RI segera mengirimkan stok vaksin ke NTB.

    “Di lapangan kita genjot dan maksimalkan, dan di pusat juga akan dilobi agar stok vaksin segera datang,” cetusnya.

    Artanto juga mengimbau masyarakat untuk menyukseskan serbuan vaksinasi. Sehigga NTB mampu menekan penyebaran Covid-19 dan gelaran World Superbike terlaksana tanpa hambatan. (has/rls)

  • Ini Catatan Hendry Ch Bangun Soal Pengaduan ke Dewan Pers

    Ini Catatan Hendry Ch Bangun Soal Pengaduan ke Dewan Pers

    BEBERAPA waktu terakhir ini ada beberapa tulisan yang bernada menggugat penanganan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers. Khususnya dari kalangan media yang merasa diperlakukan tidak adil, karena karya jurnalistik mereka dipersoalkan, dan menilainya itu sebagai pelanggaran kemerdekaan pers.

    Menurut mereka, Dewan Pers seharusnya melindungi kerja wartawan, entah saat mencari berita ataupun semua kerya jurnalistiknya. Lalu mengatakan Dewan Pers sudah menjelma sebagai Departeman Penerangan di era Orde Baru.

    Di sisi lain kepada Dewan Pers datang pula kritik keras dari kalangan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, berbagai lembaga negara, dan anggota parlemen, yang menilai Dewan Pers terlalu lembek menangani pers yang sudah kebablasan karena menulis semaunya, meliput secara tidak profesional.

    Wartawan dan organisasi wartawan kalau kena masalah, karena merasa diintimidasi atau terkena kekerasan langsung mengadu ke polisi. Melakukan demonstasi dan meminta agar pelakunya dipenjara. Sementara kalau digugat narasumber, eh bilangnya, gunakan hak jawab dong, pakai Undang-Undang Pers. “Pers kok seenaknya begitu. Dewan Pers harus tegas, tindak tuh media dan wartawan yang melanggar ketentuan,” kata mereka.

    Inilah dinamika dari kemerdekaan pers yang menarik dan kalau ditarik benang merahnya muncul karena beberapa hal.

    Pertama, banyak sekali wartawan dan pimpinan media yang tidak memahami Undang-Undang No 40 tentang Pers, apalagi proses kelahirannya yang secara garis merupakan amanat dari reformasi 1998, agar pers dapat bekerja secara bebas. Tidak ada lagi hambatan melakukan semua kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari informasi, sampai memberitakannya. Tidak ada sensor, tidak ada bredel, bahkan mereka yang berupaya menghang-halangi dapat dipidana.

    Maknanya, negara dan masyarakat, memberikan kebebasan penuh bagi media dan wartawan untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu, untuk menjadi saluran aspirasinya, untuk menyampaikan kritik atas jalannya pemerintahan, untuk mendiskusikan apa saja pendapat mereka soal negara, soal diri sendiri, dan berbagai persoalan. Silakan deh.

    ***

    Karena media dan wartawan diberi kebebasan penuh, sebagai penyeimbangnya, media harus taat pada beberapa hal. Media wajib memberikan hak jawab, media wajib memberikan hak koreksi kepada masyarakat kalau beritanya salah. Media wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaannya agar mudah dikontak masyarakat, khususnya bagi mereka yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Ada pidana, apabila melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers ini.

    Di samping itu wartawan harus taat pada Kode Etik Jurnalistik. Ada banyak pasal, tetapi paling penting ada beberapa hal. Pertama, berita yang dibuat tidak beritikad buruk, artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Kedua, berita harus akurat, yang didefinisikan sebagai dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Lalu, berita harus berimbang yakni semua pihak mendapat kesempatan setara. Berikut, menguji informasi yakni melakukan cek dan ricek tentang kebenaran informasi. Kemudian, tidak beropini menghakimi. Dan wartawan menjunjung asas praduga tak bersalah.

    Ada lagi misalnya yang tidak kalah penting, wartawan tidak membuat berita bohong (sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi). Tidak membuat berita fitnah (tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk).

    Juga bersikap professional, yang antara lain dirumuskan dengan, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, tidak melakukan plagiat, menghormati privasi.

    Nah, kalau Anda wartawan apalagi sudah bersertifikat kompetensi, cobalah ukur diri dengan poin-poin di kode etik itu. Hayati, jalankan, baik ketika mencari informasi bahan berita maupun dalam memberitakannya. Pasti Anda tidak akan kena pengaduan, atau disomasi. Tidak mudah kan menjadi wartawan?

    ***

    Di sisi lain, anggota parlemen yang ikut menyusun undang-undang, juga harus tahu tentang Undang-Undang No.40 tentang Pers ini. Tidaklah layak kalau meminta Dewan Pers untuk bertindak sebagaimana Departemen Penerangan zaman Orde Baru, mencabut izin media massa, menindak wartawan, sebagaimana kerap disampaikan.

    Begitu pula pejabat di dengan kementerian, lembaga negara, provinsi dan kabupaten-kota, yang keberatan atas pemberitaan yang dinilai merugikan (tidak ada istilah mencemarkan nama baik dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik), silakan meminta hak jawab ke pengelola media itu. Apabila media itu tidak bersedia memuat hak jawab, bisa langsung mengadu ke penegak hukum, dan medianitu dapat dipidana maksimal Rp 500 juta. Walaupun Dewan Pers selalu mengimbau agar kasusnya diadukan dulu ke Dewan Pers untuk dimediasi, agar mencapai kesepakatan.

    Demokrasi yang kita nikmati sekarang dengan segala eforianya yang kebablasan, adalah keinginan kita semua. Jangan hanya mau menelan yang enak dan membuang yang pahit, itu harus hidup berdampingan. Ingat zaman Soeharto, menyindir saja sudah ditangkap tentara (bukan polisi). Menyatakan pendapat di jalan, tidak boleh. Berorganisasi harus seizing aparat keamanan. Jadi kalau dikritik, nikmati saja. Apalagi kalau Anda seorang pejabat, pengelola suatu badan, wajar diperhatikan pers dan ditulis bila (dianggap) melakukan kekeliruan.

    Kemerdekaan pers adalah untuk Anda semua, bukan hanya untuk masyarakat pers. Maka siapapun, penyelenggara negara, entah itu eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, badan usaha milik negara, termasuk juga perusahaan yang menguasai hajat orang banyak, harus memahami UU Pers dan menggunakannya.

    Pers bebas memberitakan, bahkan menyelidiki apabila ada ketidakberesan dalam birokrasi, keputusan yang ganjil, perilaku aparat yang merugikan masyarakat, permainan harga, kemacetan distribusi, kerusakan lingkungan, pencemaran, korupsi dst. Pers jangan dihalang-halangi, itulah prinsip transparansi dan akuntabilitas di negara demokrasi.

    ***

    Dewan Pers menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan mediasi dan ajudikasi sesuai perintah Undang-Undang no 40, sesuai dengan fungsinya sebaaimana dinyatakan di Pasal 15. Yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

    Sebenarnya Dewan Pers akan berbahagia apabila ada kesepakatan di antara masyarakat yang merasa dirugikan, dengan media yang diadukan. Media menyadari kekeliruannya dan memuat atau menyiarkan hak jawab. Pengadu puas. Ada satu perusahaan swasta dan satu pemerintah kota, yang selalu meminta hak jawab dan menembuskannya ke Dewan Pers sesuai dengan anjuran yang pernah kami sampaikan. Lalu media memuat materi hak jawab yang disampaikan Pengadu, urusan pun selesai.

    Tetapi ada ratusan pengaduan yang harus ditindaklanjuti Dewan Pers dengan mediasi atau akhirnya berupa ajudikasi karena tidak tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau sebelum tahun 2016 hari pengaduan hanya dua kali sepekan, sejak tahun 2017 dilakukan empat hari dalam satu minggu agar kasus-kasus tidak mangkrak, dapat diselesaikan. Dan sejak pandemi proses pengaduan ini tidak lagi dengan tatap muka tetapi secara online.

    Secara sederhana, proses pengaduan dimulai dari sisi administrasi, sekretariat Dewan Pers mengontak Teradu tentang pengaduan yang diterima. Pada saat yang sama analis dari Komisi Pengaduan menganalisis berita-berita) yang diadukan, untuk melihat mana kalimat, kata, keterangan foto, judul, yang dianggap melanggar kode etik. Ada pengelola media yang langsung menyatakan bersedia memperbaiki berita, ada yang ingin dimediasi baik dari pihak Pengadu maupun Teradu untuk klarifikasi.

    Ketika terjadi pertemuan media, maka biasanya Tim Pengaduan memulai dengan menanyakan ke Pengadu, apakah ada perkembangan sejak menyampaikan kan pengaduan sampai dengan mediasi dilakukan, karena biasanya ada selang waktu dua minggu sampai satu bulan lebih. Di sini pula dikonfirmasi ke Pengadu poin-poin keberatan dan keinginannya dari proses mediasi. Nah, di sini kadang jaka sembung bawa golok, tidak nyambung.

    Ada Pengadu yang meminta agar hak jawabnya dimuat di 5 media nasional dan 5 media lokal untuk menebus nama baiknya yang terlanjur rusak, the damage has been done. Ada yang ingin agar wartawan penulis beritanya dipenjara. Ada yang ingin si wartawan dicabut izin profesinya. Maka Tim akan menjelaskan, hak jawab diberikan secara proporsional dan hanya di media yang memuat berita itu.

    Kalau beritanya mengandung opini menghakimi, selain memuat hak jawab maka media itu harus meminta maaf. Tanggungjawab berita ada pada Penanggungjawab, bukan wartawan yang menulis beritanya. Meskipun apabila ada pelanggaran berat, misalnya memeras narasumber terkait berita, bisa saja status kewartawannya diberikan sanksi pula.

    Pengelola media yang faham Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, ketika dipanggil pasti langsung setuju memberi hak jawab ketika ditunjukkan judul berita, kalimat, kata, dsb yang melanggar kode etik. Kalaupun ngotot, lebih pada proporsionalitas hak jawab, atau bentuknya karena memang dibolehkan hak jawab dikemas dalam bentuk wawancara lengkap, pemberitaan positif tentang kinerja perusahaan atau lembaga.

    Dulu ketika melakukan mediasi bersama almarhum Leo Batubara, saya kerap mengatakan, kami di Dewan Pers ini hanya menjalankan Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh masyarakat pers sendiri. Jadi apa yang tertulis di pasal-pasal itu itu wajib dijalankan karena itu produk kita sendiri. Pers mengatur dirinya sekarang, bukan orang lain. Lalu Pak Leo sebagai analis akan menunjukkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diberi warna dengan stabilo, merah, kuning, atau hijau, ke Teradu. Lalu dibukanya buku saku kecil yang sudah lusuh, dan ditunjukkan pasal yang dilanggar. Lalu diberi penjelasan tambahan, kalau perlu. Praktis tidak ada perdebatan. Selesai.

    Banyak pimpinan media yang memahami bahwa proses mediasi dan ajudikasi adalah untuk melindungi mereka dari kriminalisasi. Ditangani dengan UU Pers berarti selesai di Dewan Pers, cepat dan murah, hanya dua kali pertemuan, ada keputusan berupa Risalah atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi apabila salah satu pihak tidak sepakat; berupa hak jawab atau hak jawab disertai permintaan maaf.

    Tetapi beberapa kali saya menghadapi Pemred yang ngeyel dan merasa sudah melakukan tugasnya dengan benar dan tidak mau ditangani Dewan Pers karena merasa diperlakukan tidak adil bahkan menghalang-halangi upayanya menegakkan kemerdekaan pers.

    “Tugas Dewan Pers seharus membela media dong, bukan membela yang mengadukan,” katanya komplain. “Kalau begini, lebih baik kami hadapi sendiri.”

    “Pikirkan dulu. Kalau Anda tidak mau ditangani Dewan Pers, maka kalau Pengadu mengadukan kasusnya ke polisi, dan kalau diminta, kami akan bersaksi di pengadilan bahwa Anda tidak mau ditangani sesuai mekanisme UU Pers tapi Undang-Undang lain. Coba hitung, berapa biaya yang akan Anda keluarkan untuk membayar pengacara, berapa jam waktu yang Anda habiskan ketika diperiksa oleh polisi, dan berapa hari yang harus Anda habiskan menjalani proses pengadilan. Dan Anda yakin menang?”

    Biasanya kalau diberi penjelasan seperti itu, barulah pimpinan media itu melihat persoalan dalam skala yang lebih besar. Mediasi juga merupakan pembelajaran, baik kepada pers maupun bagi orang yang mengadukan. Saling memahami posisi masing-masing, bukan mau menang sendiri untuk memuaskan nafsu.

    Untuk mencegah kriminalasi karya jurnalistik, Dewan Pers melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian, yang dulu pernah dilakukan antara Persatuan Wartawan Indonesia dan Polri di era Kapolri Anton Sudjarwo, untuk melindungi wartawan. MoU Kepala Kepolisian RI dan Dewan Pers (terakhir ditandatangani tahun 2017) menyebutkan, pihak polisi akan meminta Dewan Pers untuk menilai karya jurnalistik yang diadukan masyarakat. Artinya penilaian itu menjadi penting kalaupun ada Pengadu yang karena satu dan lain hal mampu membawanya sampai ke tingkat pengadilan, setelah ada mediasi dan ajudikasi di Dewan Pers.

    Upaya Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers, tugas utama yang dibebankan Undang-Undang Pers sesuai amanat reformasi, harus terus dilakukan sebesar apapun badai yang datang menerpa. Apabila ada media yang tidak bersedia ditangani Dewan Pers atas pengaduan yang disampaikan kepadanya fahamilah Undang Undang dan Kode Etik yang wajib menjadi tuntunan operasional perusahaan pers. Apabila ada kalangan pemerintah, parlemen, lembaga atau pun swasta yang mau mengkriminalkan pers karena tidak suka beritanya, ingatlah kenikmatan yang Anda rasakan sekarang karena reformasi 1998.

    Kita semua harus bekerjasama untuk terus meningkatkan kualitas pers, khususnya kompetensi dan kemampuan wartawan, serta manajemen media, kea rah yang lebih baik dari sekarang. Jangan hanya mengeluh dan melihat dari sisi negatif. Pers yang maju, independen, dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya dibutuhkan bangsa dan negara yang berasaskan demokrasi.

    Ciputat 9 September 2021.