Blog

Oleh Muhammad Gunawan Yasni*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI sampai tulisan ini dibuat belum pernah mengeluarkan fatwa yang memungkinkan adanya Asset Crypto Syariah apalagi Crypto Currency Syariah. Klaim Islamic Coin (ISLM) yang mensinyalir bahwa mereka halal di Indonesia adalah tidak berdasar.
Sebelumnya, keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang diselengarakan MUI tahun 2021, usalah satu di antaranya menyatakan bahwa Crypto Currency adalah haram dengan dasar qanun Undang-Undang Mata Uang Republik Indonesia (RI) yang disebutkan bahwa Rupiah (Rp) adalah satu-satunya mata uang resmi di Republik Indonesia.
Kalaupun Islamic Coin mengklaim bahwa mereka halal di Indonesia, itu semata-mata karena adanya surat dari Dewan Pimpinan MUI yang menyikapi pandangan MUI mengenai Islamic Coin/Haqq Chain terhadap pendapat Dr. Nizam Saleh Yaquby yang dipandang pantas oleh Islamic Coin/Haqq Chain sebagai Mufti yang memberi fatwa.
Adapun pandangan MUI dalam surat tersebut tidak serta merta menyetujui atau lebih jauh lagi mengikuti fatwa Dr. Nizam itu karena masih banyak hal lain, baik Syar’an (sesuai syariah) dan qanunan (sesuai peraturan/perundangan) yang harus dipatuhi terlebih dulu sebelum dinyatakan adanya Islamic Coin/Haqq Chain syariah dengan acuan fatwa yang belum sama sekali dikeluarkan oleh MUI maupun DSN-MUI.

Naskah Akademik dan Fatwa

Setelah benar-benar mencoba meyakinkan bahwa asset underlying/crypto menyandarkan kepada hal-hal yang sesuai prinsip syariah dan peraturan serta perundangan yang berlaku semisal sukuk, komoditas syariah dan beberapa instrumen keuangan dan transaksi syariah lainnya perlu adanya proses naskah akademik dan fatwa drafting yang mengacu kepada mata uang resmi/sah baik nasional maupun internasional.
Barulah setelah proses-proses yang signifikan ini dilalui dengan memadai Fatwa tentang Crypto Asset Syariah dari Crypto Currency dapat diadakan memenuhi standar proses dikeluarkannya fatwa dari institusi DSN-MUI.

Perimbangan Informasi

Tulisan ini merupakan pelurusan dari pemberitaan yang tidak berimbang atas dinyatakannya secara sepihak bahwa Islamic Coin (ISLM) halal di Indonesia karena sampai tulisan ini dibuat pendapat mayoritas ulama di Indonesia masih menyandarkan kepada keputusan Komisi Fatwa se-Indonesia 2021 yang belum dinyatakan lain dengan fatwa MUI maupun DSN-MUI.
Alih-alih Islamic Coin menyatakan halal di Indonesia dengan klaim sepihak yang tidak berdasar, lebih baik mengupayakan penyampaian permintaan fatwa untuk menjadi mustafti/peminta fatwa yang formal kepada DSN-MUI dengan menjalani proses formal untuk naskah akademik dan fatwa drafting dengan segala konsekwensi waktu dan budget yang diperlukan untuk menghasilkan suatu fatwa yang detil sekaligus menyeluruh tentang hal ini.
Kumpulan Fatwa DSN-MUI telah tersampaikan dan menjadi rujukan fatwa-fatwa yang dikeluarkan para mufti dan dewan syariah di beberapa negara di bawah Republik Federasi Rusia, Maroko maupun beberapa perusahaan multinasional yang memerlukan koordinasi kesyariahan dengan Indonesia untuk menyampaikan produk keuangannya di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara.
Para pegiat ekonomi dan keuangan syariah di manapun berada, mari kita sampaikan kesyariahan produk-produk kita dengan santun dan sopan tanpa klaim yang berlebihan dengan menyebutkan hal-hal yang belum memadai secara syariah dan secara peraturan dan perundangan yang berlaku.
Jika ada yang dirasakan salah, segeralah meminta maaf. Wallaahul muwafiq ila aqwamith thariiq. Fastabiqul khayraat. Dan Allah adalah pendamai ke jalan yang paling lurus. Maka berlombalah untuk berbuat kebaikan.

*Muhammad Gunawan Yasni adalah Praktisi Keuangan Syariah.

HARDIAZ Wibawa Said, putra almarhum Drs. Said, Bupati Lombok Barat ke-3 dari tahun 1966 hingga 1972, melakukan kunjungan keluarga ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kunjungannya, Hardiaz berziarah ke makam orang tuanya di Ampenan, Lombok Barat, dan mengunjungi monumen peresmian Kota Cakranegara yang diresmikan oleh ayahnya.

Drs. Said dikenal dengan slogannya “Patuh Patuh Pacu,” yang mengedepankan kebaikan, kedamaian/rukun, dan giat dalam berusaha.

Hardiaz Wibawa Said mengungkapkan rasa bangganya sebagai putra daerah NTB dalam bincang-bincang dengan media. “Saya sangat bangga walaupun tinggal dan bekerja sebagai eksekutif di berbagai perusahaan asing dan nasional di Jakarta, saya tetap putra daerah NTB. Saya sering pulang ke daerah saya di NTB, namun saya melihat belum banyak perubahan di Kota Mataram selain perkembangan di bidang olahraga dan pariwisata dengan adanya sirkuit Mandalika dan pengembangan Pantai Kuta yang masih memerlukan peningkatan fasilitas, pelatihan tenaga kerja, atraksi budaya, dan promosi untuk menjadi tujuan wisata dan olahraga kelas dunia.

Secara umum, Pulau Lombok ada kemajuan meskipun sedikit demi sedikit dan bisa lebih baik,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjun ke dunia politik dan mengikuti jejak sang ayah sebagai pemimpin provinsi NTB pada tahun 2029, Hardiaz menjawab dengan nada bercanda, “kalau masyarakat NTB merestui, saya siap.”

Ia juga menegaskan keinginannya untuk meneruskan visi dan misi orang tuanya dalam memajukan NTB, meskipun tidak di jalur politik.

Dengan semangat dan dedikasi yang kuat, Hardiaz Wibawa Said berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan NTB, seperti yang dilakukan oleh almarhum ayahnya. (rls)

PALEMBANG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Plh. Direktur SUPD I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto menjadi salah satu narasumber pada diskusi publik mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata cara penerapan insentif kinerja berbasis ekologis di daerah, beberapa waktu lalu di Hotel Harper Palembang, Sumatera Selatan.

Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Pj. Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pandji Tjahyanto tersebut bertujuan membahas pedoman yang jelas mengenai pemberian insentif kinerja sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang menerapkan praktik ramah lingkungan yang berdampak positif bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, juga dibahas berbagai aspek terkait tata cara penerapan insentif kinerja berbasis ekologi, termasuk definisi insentif mekanisme pemberian insentif tata cara pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi para peserta akan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran guna meningkatkan efektivitas dalam penerapan insentif ini.

Pada kesempatan tersebut, Gunawan Eko Movianto mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan untuk mengadopsi konsep IKE dalam kebijakan transfer fiskal (bantuan keuangan, ADD, pagu alokasi dana kelurahan) mensosialisasikan draft dokumen juknis tata cara penerapan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) di daerah serta mendapatkan masukan terhadap draft dokumen yang telah disusun untuk penyempurnaan Juknis.

“Ecological Fiscal Transfer (EFT) merupakan bentuk transfer fiskal antarpemerintah di dalam suatu negara berdasarkan indikator ekologis. EFT dapat memberikan kompensasi dan insentif atas biaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta konservasi ekosistem,” kata Gunawan, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (10/7/2024).

Kegiatan ini diikuti DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 17 Bappeda seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan serta beberapa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi bersama juga organisasi swadaya masyarakat yang peduli terhadap berkelanjutan lingkungan hidup. (rls)

BATAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menghadiri rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan Pemda, beberapa waktu lalu di Hotel Best Western Premier Panbil Kota Batam.

Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan pembahasan rencana kerja sama BPH Migas dengan Pemda terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna melalui PKS dan melakukan Bimtek penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP melalui penggunaan aplikasi Xstar.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (9/7/2024), Gunawan mengatakan Kemendagri telah bersurat kepada Sekda Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut amanat Pasal 21 Ayat 3 Perpres 191 Tahun 2014 perihal verifikasi dan rekomendasi pengguna JBT yang di dalamnya dirumuskan bahwa terdapat tujuh sektor di antaranya urusan perdagangan, perindustrian, pertanian, KKP, KUMKM, kesehatan dan perhubungan yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi dimaksud serta terhadap penyelenggaraan BBM bersubsidi di daerah yang bersifat lintas sektor. Dalam hal ini, diperlukan peran aktif dari Sekda untuk mengoordinasikan hal tersebut.

Selain itu, Kemendagri juga menyampaikan berkaitan dengan konteks penganggaran di Sekda provinsi dan ketujuh sektor sebagaimana dimaksud pada poin f sudah masuk dalam nomenklatur penganggaran daerah yang tertuang pada Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Sementara itu, BPH Migas menyampaikan bahwa melalui PKS ini diharapkan Pemda dapat melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP dimaksud sesuai program kerja kegiatannya.

Selanjutnya, BPH Migas dan Pemprov dapat membentuk tim Koordinasi serta menunjuk pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan PKS dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, terdapat tiga provinsi yang telah melakukan PKS dengan BPH Migas yakni Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. 2 provinsi berada dalam tahap proses finalisasi PKS yaitu Provinsi Banten dan Sulawesi Tengah; 2 provinsi sedang dalam tahap penandatanganan yaitu NTB dan Papua Barat Daya serta; 5 lima provinsi dalam proses pembahasan PKS yaitu provinsi DKI Jakarta, DIY, Jatim, Bali, dan Riau.

Pemprov Kepulauan Riau menyampaikan bahwa PKS dengan BPH Migas dimaksud telah ditandatangani pada 2022 serta menyampaikan upaya yang telah dilakukan setelah adanya PKS dimaksud, di antaranya adanya penggunaan fuel card sebagai salah satu syarat kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM di SPBU serta hasil dari upaya tersebut menjadikan pendistribusian BBM di masyarakat pada 2023 menjadi aman dan terkendali serta mendorong stabilisasi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara garis besar, pemerintah daerah mendukung penyusunan PKS dimaksud dengan harapan bentuk kegiatan dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyaluran JBT dan JBKP dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat tersebut dipimpin Kepala BPH Migas serta dihadiri perwakilan dari BPH Migas, para anggota Komite BPH Migas, Kemendagri (Ditjen Bina Bangda), Gubernur Provinsi Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi (Aceh, Sumbar, Sumut, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumsel, Bengkulu, dan Lampung). (rls)