Oleh: Abdus Syukur, MH
Politik selalu membenci ruang kosong. Ketika satu kursi kekuasaan ditinggalkan, akan muncul banyak kepentingan yang berebut mengisinya. Itulah yang kini terjadi di Kabupaten Lombok Barat setelah Bupati Lalu Ahmad Zaini tersandung perkara hukum dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha “mengambilalih” kepemimpinan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Apabila proses hukum berujung pada pemberhentian tetap Ahmad Zaini dan Nurul Adha dilantik menjadi bupati definitif, maka jabatan wakil bupati akan kosong. Kekosongan itu bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan awal dari pertarungan politik baru yang akan menentukan arah kekuasaan hingga Pilkada 2029.
Secara normatif, pengisian jabatan Wakil Bupati mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partai politik atau gabungan partai pengusung mengusulkan calon kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna. Dengan kata lain, kemenangan tidak ditentukan oleh popularitas di masyarakat, tetapi oleh kemampuan membangun koalisi politik di parlemen.
PAN Masih Memegang Kendali
Dalam konfigurasi politik saat ini, PAN tetap menjadi pemain utama. Ahmad Zaini merupakan Ketua DPW PAN NTB sekaligus tokoh sentral kemenangan pasangan Zaini-Nurul. Secara etika politik maupun kepentingan organisasi, PAN hampir pasti akan memperjuangkan agar kursi wakil bupati tetap berada di tangan kadernya.
Bagi PAN, kehilangan kursi wakil bupati berarti kehilangan salah satu instrumen strategis untuk mempertahankan pengaruh politik menjelang Pilkada berikutnya.
Figur Internal Berpeluang
Sejumlah nama kader PAN diperkirakan akan mengemuka. Figur yang memiliki pengalaman organisasi, komunikasi yang baik dengan DPRD, dan dapat diterima partai koalisi memiliki peluang lebih besar dibanding tokoh yang hanya mengandalkan popularitas.
Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan muncul tokoh birokrasi yang dinilai mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Pilihan ini biasanya diambil ketika situasi politik membutuhkan sosok yang lebih fokus bekerja daripada berpolitik.
Golkar dan Gerindra Tidak Bisa Diabaikan
Meski PAN menjadi aktor utama, partai-partai koalisi seperti Golkar, Gerindra, PKS, atau partai lain yang tergabung dalam koalisi tentu tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki posisi tawar dalam pembahasan calon wakil bupati.
Koalisi akan menghitung secara cermat apakah figur yang dipilih mampu menjaga soliditas pemerintahan sekaligus memberikan keuntungan politik pada pemilu mendatang.
Munculnya Tokoh Nonpartai
Di beberapa daerah, pengisian wakil kepala daerah juga menghadirkan kejutan berupa tokoh profesional, akademisi, pengusaha, atau mantan birokrat. Figur seperti ini biasanya dipilih untuk memperbaiki citra pemerintah pasca-kasus hukum serta membangun kembali kepercayaan publik.
Namun peluang tersebut tetap bergantung pada kesediaan partai politik membuka ruang bagi figur nonpartai.
Faktor Nurul Adha
Sebagai calon kuat bupati definitif, Nurul Adha akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan sosok pendampingnya. Meski keputusan formal berada di tangan partai dan DPRD, secara politik sulit membayangkan seorang bupati bekerja dengan wakil yang tidak memiliki chemistry atau visi yang sama.
Karena itu, figur yang mampu membangun komunikasi personal maupun politik dengan Nurul Adha memiliki nilai tambah.
DPRD Menjadi Arena Penentu
Pertarungan sesungguhnya akan berlangsung di DPRD Lombok Barat. Lobi politik, komunikasi lintas fraksi, hingga kesepakatan koalisi akan menentukan siapa yang akhirnya memperoleh suara mayoritas.
Dalam politik lokal, kemampuan menjalin hubungan dengan anggota dewan sering kali lebih menentukan dibanding sekadar popularitas di ruang publik.
Menuju Pilkada 2029
Kursi wakil bupati bukan hanya soal mengisi kekosongan jabatan. Posisi tersebut merupakan investasi politik menuju Pilkada 2029. Siapa pun yang terpilih akan memiliki panggung untuk membangun elektabilitas selama sisa masa jabatan pemerintahan.
Karena itu, proses pemilihannya diperkirakan berlangsung dinamis dan sarat kompromi politik. Semua partai akan berhitung, bukan hanya untuk menyelamatkan pemerintahan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan pertarungan politik lima tahun mendatang.
Pada akhirnya, masyarakat Lombok Barat tentu berharap figur yang terpilih bukan sekadar hasil kompromi elite, melainkan sosok yang mampu memperkuat pemerintahan Nurul Adha, mempercepat pelayanan publik, dan memulihkan kepercayaan masyarakat setelah badai politik yang mengguncang daerah ini. Sebab, jabatan wakil bupati bukan sekadar pelengkap kekuasaan, melainkan mitra strategis dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB.
