BANDUNG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penguatan kelembagaan irigasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Program (SIMURP). Program yang dimulai sejak 2019 ini akan berakhir pada Desember 2024.
Untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melanjutkan praktik baik dari Program SIMURP, Kemendagri telah menyusun strategi keluar (*exit strategy*) agar pembelajaran program ini dapat diteruskan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam Program SIMURP. Banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi, terutama di daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Wahyu Suharto, Plh. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (19/10).
Menurut Wahyu, penyusunan strategi keluar melibatkan pemetaan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan penguatan KPI (*Key Performance Indicator*). Kemudian, solusi alternatif dibahas dan rencana tindak lanjut disusun, mencakup dukungan program, kegiatan, dan anggaran yang prioritas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Program dan kegiatan yang sudah dirancang dalam strategi keluar ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sesuai kebijakan yang berlaku.
Wahyu berharap, melalui lokakarya yang digelar, semua pihak yang terlibat baik di pusat maupun di daerah dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman guna menciptakan strategi keluar yang efektif, terutama terkait penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah.
“Sasaran akhir dari proses ini adalah terwujudnya penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan layanan irigasi di masa depan,” tambah Wahyu.
Lokakarya ini menghasilkan beberapa kriteria dan indikator strategi keluar untuk penguatan KPI, yang digunakan untuk menentukan kegiatan prioritas tahunan dan lima tahunan. Selain itu, juga dihasilkan peta pemangku kepentingan serta skema pendanaan berkelanjutan untuk penguatan KPI.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Kemendagri ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten di lokasi Program SIMURP, termasuk NTB, NTT, Sumatera Utara, Jawa Barat, hingga Sulawesi Selatan. (red)
