Ruang sidang adalah tempat hukum bekerja, bukan panggung sensasi. Di sana, kata-kata ditimbang, bukti diuji, dan kebenaran diperebutkan dengan prosedur yang tidak sederhana. Namun, ketika fakta-fakta itu keluar dari ruang sidang dan masuk ke ruang redaksi, sering kali yang berubah bukan datanya—melainkan cara kita memperlakukannya.
Di titik inilah wartawan diuji. Apakah ia sedang menyampaikan fakta, atau diam-diam sedang menghakimi?
Fakta persidangan sejatinya adalah fakta resmi. Ia tidak lahir dari bisik-bisik, tidak tumbuh dari spekulasi. Ia disampaikan di ruang terbuka, di bawah sumpah, dan dicatat dalam berita acara. Maka, secara etik, wartawan tidak dituntut untuk mengonfirmasi ulang apa yang sudah terang di depan publik.
Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu.
Sebab dalam praktiknya, yang sering terjadi bukan kekurangan konfirmasi—melainkan kelebihan tafsir.
Dakwaan dibaca, lalu ditulis seolah-olah itu adalah vonis. Keterangan saksi dikutip, tetapi diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Tuntutan jaksa diberitakan dengan nada final, seakan hakim tinggal mengetuk palu sebagai formalitas belaka.
Di sinilah kekeliruan paling halus sekaligus paling berbahaya: wartawan berhenti menjadi penyampai, lalu berubah menjadi “hakim bayangan”.
Padahal, hukum punya tahapannya sendiri. Dakwaan adalah tuduhan. Tuntutan adalah sikap penuntut umum. Putusan adalah otoritas hakim. Ketika semua itu diringkas menjadi satu narasi yang tergesa-gesa, yang lahir bukan lagi berita—melainkan penghakiman yang dipercepat.
Dan publik, yang tidak berada di ruang sidang, menerima itu sebagai kebenaran utuh.
Lebih jauh, ada godaan lain yang tak kalah serius: keinginan untuk “memperkuat” berita dengan bumbu di luar persidangan. Di sinilah konfirmasi menjadi krusial, tetapi sering diabaikan. Informasi tambahan, rumor yang setengah matang, atau interpretasi pribadi dimasukkan tanpa verifikasi yang memadai.
Akibatnya, berita kehilangan pijakan etiknya. Ia tidak lagi berdiri di atas fakta, melainkan di atas asumsi.
Wartawan perlu menyadari satu hal mendasar. Kecepatan bukanlah musuh utama etika, tetapi ketergesaan.
Dalam liputan persidangan, akurasi bukan sekadar kewajiban profesional—ia adalah bentuk tanggung jawab moral. Sebab satu kalimat yang keliru bisa membentuk persepsi publik, merusak reputasi seseorang, bahkan mendahului putusan hukum itu sendiri.
Di tengah arus informasi yang serba cepat, justru kehati-hatian menjadi kemewahan yang harus dipertahankan.
Maka, pertanyaan “perlukah fakta persidangan dikonfirmasi?” mungkin bukan pertanyaan yang paling tepat. Yang lebih relevan adalah: apakah kita sudah cukup jujur dalam memperlakukan fakta itu?
Sebab pada akhirnya, wartawan tidak hanya bertugas melaporkan apa yang terjadi di ruang sidang. Ia juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan tidak dikaburkan oleh cara kita bercerita.
Dan di situlah batas tipis antara jurnalisme dan penghakiman harus dijaga dengan kesadaran, bukan sekadar aturan. (*)
