MATARAM (LE) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun arah pembangunan daerah melalui Pra-Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan menekankan perubahan pendekatan dari pola sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu sistem yang saling terhubung. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan maksimal,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Mataram, Selasa (14/4).
Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda itu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh ketepatan eksekusi di lapangan.
“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan yang kerap memicu tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Karena itu, Pra-Musrenbang dijadikan momentum untuk memperbaiki pola lama menuju perencanaan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tetapi kompas pembangunan. Kalau tidak selaras dengan kondisi nyata, kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda utama sebagai pilar pembangunan 2027. Pertama, penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan produktif, di tengah tantangan alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani.
Kedua, akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM melalui pemanfaatan teknologi, agar pelaku usaha lokal mampu meningkatkan daya saing hingga menembus pasar global.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data yang lebih presisi.
Berbeda dari tahun sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak hanya bersifat seremonial. Pemerintah mendorong forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk mengungkap persoalan nyata yang dihadapi di lapangan.
“Saya tidak butuh laporan yang indah di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak berjalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis pemecahan masalah (problem solving).
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap optimistis menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (can)
Caption:
Pra-Musrenbang RKPD 2027 NTB – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan arahan dalam Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Mataram. Pemprov NTB menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen melalui kolaborasi lintas wilayah dan perencanaan berbasis solusi. (ist)
