Lombok Express

Blog

  • Perlu Dukungan Komitmen dan Kebijakan Daerah Mendorong Pengarusutamaan Gender

    Perlu Dukungan Komitmen dan Kebijakan Daerah Mendorong Pengarusutamaan Gender

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Salah satunya adalah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan bagian dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Minggu (22/10), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA), dan Kementerian PPN/Bappenas, telah berperan aktif dalam mendukung Pengarusutamaan yang Responsif Gender (PUG). Terkait itu, Kemendagri memberikan fasilitasi dan dukungan kebijakan yang luas. Salah satu fokusnya adalah mendorong pencapaian target nasional di bidang PPPA, diantaranya mencakup PUG.

    “Pelaksanaan PUG di Indonesia sejatinya sudah dilakukan cukup lama. Bila kita lihat Kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berarti sudah 23 tahun kita terus berupaya mendorong hal ini. PUG menjadi komitmen negara yang dituangkan kedalam RPJMN, sekaligus melaksanakan komitmen global melalui SDGs”, kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, pada acara Penutupan Pertemuan Pusat dan Daerah di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Pertemuan Pusat dan Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah. Sebagaimana diketahui salah satu kunci pelaksanakan PUG adalah bagaimana mengintegrasikan perspektif gender kedalanm proses perencanaan dan panganggaran.

    Restuardy Daud mengungkap sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mempercepat Pelaksanaan Pengarusutamaan yang Responsif Gender (PUG). Salah satu tantangan yang disoroti adalah ketidakpenuhan terhadap 7 prasyarat PUG yang menjadi hambatan dalam implementasi program ini. Hal itu terkait dengan Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, ketersediaan Sumber Daya, Sistem Informasi dan Data Terpilah, Alat Analisis Gender, dan Partisipasi Masyarakat.

    “Diperlukan beberapa langkah untuk itu. Pertama, penting untuk mendorong komitmen KDH dan kebijakan daerah dalam implementasi PUG. Kedua, perlu regulasi dan kebijakan terkait dengan PUG. Ketiga, sangat diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman perspektif Gender. Dan Keempat, Kelembagaan PUG yang efektif dengan dukungan anggaran yang memadai dan ketersediaan data yang diperlukan secara terpilah” kata Restuardy.

    Restuardy Daud juga menekankan pentingnya integrasi PUG dalam Dokumen RPJPN/D 2025-2045 dan RPJMN/D 2025-2029. Harapannya, pertemuan ini dapat membantu menyusun strategi melalui perencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah, melibatkan semua pihak secara sistematis, dan memiliki dukungan payung hukum untuk keberlanjutan PUG.

    Percepatan strategi PUG, yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, masih memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Bappeda, BPKAD, DP3A, dan Inspektorat Provinsi sebagai four Driver PUG, untuk memastikan agar dampak kegiatan PUG dapat dirasakan oleh masyarakat.

    Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PUG, dapat dilakukan mulai dari menyusun dan memanfaatkan data terpilah gender, mendorong seluruh perangkat daerah utk melaksanakan PUG melalui PPRG, memperkuat pendampingan/supervisi sampai perangkat daerah menyusun GBS (Gender budget statament), serta Monev kualitas ARG (Anggaran Responsif Gender).

    Restuardy Daud menambahkan bahwa selain penyelesaian RUU Kesetaraan Gender dan Stranas Percepatan PUG, daerah juga memerlukan pedoman dan juknis pelaksanaan PUG melalui PPRG di Pusat dan Daerah.

    “Dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dihasilkan dari Pertemuan Pusat dan Daerah ini diharapkan akan membantu memperkuat Pengarusutamaan yang Resposif Gender di daerah masing-masing, sekaligus menjadi upaya kita bersama untuk mencapai tujuan PUG yang lebih inklusif dan responsif,” jelasnya.

    Melalui kegiatan ini semua pihak berkomitmen untuk terus mendorong pengintegrasian aspek gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran serta kebijakannya di seluruh Indonesia, menuju masyarakat yang lebih inklusif dan responsif gender. (humas). (rls)

  • Evaluasi Program IPDMIP: Kolaborasi Pengelolaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan

    Evaluasi Program IPDMIP: Kolaborasi Pengelolaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan

    BALI, LOMBOKEXPRESS.ID–Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan forum evaluasi Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian beririgasi.

    Forum ini merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan IPDMIP yang telah berjalan selama beberapa tahun.

    “Forum evaluasi program IPDMIP ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan mendukung pertanian beririgasi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sri Purwaningsih di sela-sela penutupan di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Bali, pada Kamis, 19 Oktober 2023

    “Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sektor pertanian beririgasi di Indonesia dapat terus berkembang”, sambungnya.

    Salah satu pencapaian signifikan program IPDMIP adalah terwujudnya jumlah Komisi Irigasi (Komir). Sebanyak 88 Komisi Irigasi telah terbentuk dan beroperasi di seluruh wilayah Program IPDMIP.

    Tak hanya itu, Dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) juga telah menjadi acuan penting dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi.

    Upaya pengarusutamaan gender telah dilakukan, dengan melibatkan partisipasi perempuan dalam penyusunan PSETK sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa Program IPDMIP telah berjalan sesuai dengan harapan.

    Dalam forum ini Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Gunawan Eko Movianto menyampaikan bahwa, program IPDMIP telah menjadi platform unggul untuk mendorong pendekatan yang terintegrasi dan terpadu dalam pengelolaan sektor pertanian beririgasi yang berkelanjutan.

    “Partisipasi pihak-pihak terkait serta masyarakat, juga menjadi poin kunci dalam keberhasilan Program IPDMIP”, tegas Gunawan.

    Gunawan menambahkan seiring dengan berakhirnya Program IPDMIP, penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pengelolaan pertanian beririgasi secara terpadu di daerah.

    Dibutuhkan komitmen untuk tetap menjaga kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan pertanian beririgasi di masa mendatang.

    “Semoga program pengelolaan pertanian beririgasi yang telah dilakukan memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan nasional yang lebih luas,” ungkap Gunawan Eko Movianto.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Irfan Saleh membahas berbagai permasalahan dan tantangan penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pertanian di Indonesia.

    Salah satu permasalahan utama tersebut adalah rendahnya kapasitas tampung air, yang menjadi akar masalah dari ketersediaan air yang terbatas untuk pertanian di Indonesia.

    Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi sangat penting sebagai upaya menuju pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Di tengah menurunnya ketersediaan air dan peningkatan permintaan, modernisasi irigasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Penerapan Sistem Manajemen Irigasi (SMI) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap modernisasi irigasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi.

    “Upaya seperti pembangunan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada, modernisasi irigasi telah diinisiasi,” ungkap Irfan.

    Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh anggota DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, yang menegaskan bahwa kunci kesuksesan pembangunan, termasuk pembangunan pertanian berkelanjutan adalah kematangan perencanaan nasional dan implementasi yang sinergis di seluruh wilayah Indonesia. (rls)

  • Sestama BNPT: NTB Kini Lebih Kondusif, Dampak Program Sinergisitas

    Sestama BNPT: NTB Kini Lebih Kondusif, Dampak Program Sinergisitas

    LOMBOK, LOMBOKEXPRESS.ID –Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Bangbang Surono, Ak., M.M., CA, mengatakan program penanggulangan terorisme di Nusa Tenggara Barat oleh tim Sinergisitas 46 Kementerian/Lembaga telah membawa dampak positif.

    “Sejak kami intervensi ke sini dampaknya sangat luar bisa menekan radikalisme dan terorisme, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, lebih kondusif,” kata Bangbang Surono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Satuan Tugas Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme di NTB, Kamis (19/10).

    NTB menjadi salah satu lokasi fokus tim Sinergisitas sejak tahun 2018. Tahun ini, sebanyak 76 rencana aksi dilakukan di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat. Rencana aksi tersebut meliputi pembangunan fisik seperti pemberian alat kerja, dukungan permodalan dan pembangunan balai latihan kerja, serta pembangunan SDM melalui seminar, sosialisasi, atau pun penyuluhan bertema wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

    Walaupun kondisi NTB saat ini lebih kondusif, Sestama BNPT sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas mengingatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah NTB tetap konsisten dan waspada. Dirinya pun mendorong agar pemerintah setempat turut membentuk Rencana Aksi Daerah terkait penanggulangan terorisme.

    “Kami mengajak Kementerian dan Lembaga serta Pemda untuk bersama bersinergi dan berperan aktif sesuai peran tugasnya melaksanakan Sinergisitas secara berkelanjutan, kita tetap harus waspada, jangan sampai kita lengah jadi muncul lagi bibit (radikalisme dan terorisme) masyarakat,” imbuhnya.

    Selain NTB, provinsi lain yang menjadi lokasi fokus tim Sinergisitas antara lain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sasaran dari program ini antara lain individu, kelompok, atau wilayah dalam lingkup terkecil dimulai dari desa/kelurahan yang rentan ataupun terkait dengan kelompok radikal terorisme khususnya mitra deradikalisasi. Harapannya, pembangunan fisik dan SDM yang dilakukan oleh negara dapat mengubah mindset penerima manfaat menjadi inklusif dan konstruktif. (BNPT/has)

  • BNPT RI Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme di Desa

    BNPT RI Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme di Desa

    LAMPUNG, LOMBOKEXPRESS.ID- Dalam rangka membangun kesiapsiagaan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melalui Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis mengadakan Intervensi sosial ke-2 Program Desa Siapsiaga yang diselenggarakan di Pekon Waringinsari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung (19/10).

    Melalui kegiatan ini, BNPT RI melibatkan masyarakat desa terutama anggota tim penggerak desa dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap radikalisme dan terorisme.

    “Melalui Desa Siapsiaga sendiri memberikan pemahaman peningkatan kemampuan keterampilan kepada masyarakat. Hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, dengan kearifan lokal kita, budaya kita, kita berikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap ancaman radikalisme dan terorisme,” Jelas Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT RI Kolonel Inf. Indra Gunawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

    Indra juga menambahkan bahwa Desa Siapsiaga sudah dijalankan di 5 wilayah berbeda.

    “Ada 4 desa dan 1 kelurahan diantaranya adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sukabumi, Kelurahan Penatoi di Bhima, Nusa Tenggara Barat dan Pringsewu,” ujarnya.

    Peningkatan kesadaran masyarakat desa akan berfungsi dalam pembentukan sistem deteksi dini terhadap adanya kemungkinan menyusupnya ideologi-ideologi menyimpang yang ingin memanfaatkan masyarakat demi kepentingan kelompok sebagaimana dijelaskan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BNPT RI, Nurul Huda Shufi Prabowo.

    Semetara itu, Haris Amir Falah menekankan jika masyarakat harus memiliki pengetahuan untuk menangkal kemungkinan masuknya ideologi menyimpang di lingkungan mereka. Ketidakpedulian masyarakat dan juga minimnya pengetahuan untuk dapat mendeteksi dini dapat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Karena masyarakatnya cuek, karena masyarakatnya tidak peduli, sehingga pada titik tertentu tidak bisa terdeteksi dengan baik, baru kemudian setelah kejadian orang baru kaget ternyata di sekitarnya ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan sekedar mengarah tapi melakukan bentuk-bentuk kekerasan,” ungkap Haris. (bnpt/has)

  • Membangun Nasionalisme di Era Digitalisasi, Danrem 162/WB Beri Kuliah Umum di STIP Bima

    Membangun Nasionalisme di Era Digitalisasi, Danrem 162/WB Beri Kuliah Umum di STIP Bima

    BIMA, LOMBOKEXPRESS.ID–Komandan Korem (Danrem) 162/WB, Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., memberi kuliah umum di Aula Auditorium Sudirman, STKIP Taman Siswa (TAMSIS) Bima Jln. Lintas Bima – Sumbawa Desa Belo. Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

    Kedatangan Danrem 162/WB disambut dengan tarian tradisional Bima ” Wita Bongi Monca.” selanjutnya menuju ruang Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., pada Rabu (18/10/23).

    Kuliah umum tersebut bertema “Visi Indonesia Maju 2045 dan Tantangan Membangun Nasionalisme di Era Digitalisasi” Diikuti oleh akademisi dan mahasiswa sekitar 300 orang.

    Kepada mahasiswa, Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti mengatakan mahasiswa/generasi muda harus memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia Maju 2045.

    Di era digital ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia semakin kompleks. Generasi muda harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan sebagai agen perubahan, penjaga nilai dan penerus bangsa.

    Pada kesempatan itu juga Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., mengatakan sangat senang sekali dengan kunjungan Bapak Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., di STKIP Taman Siswa sehingga dapat menjalin kolaborasi dan kemitraan yang mana menjadi keharusan bagi dunia kampus saat ini.

    “Kami menilai bahwa kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mahasiswa terutama guna meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air,” imbuh Dr. Ibnu Khaldun mengakhiri sambutannya.

    Tampak hadir pada kuliah umum tersebut, Kasiter Kasrem 162/WB Kolonel Czi. I Putu Dwika, Walikota Bima diwakili Asisten I Alwi Yasin, M.AP, Kasdim 1608/Bima Mayor Czi. Edy Gustaman, Kapolres Bima Kota di Wakili Wakapolres Kompol Herman, S.H, Kapolres Kab. Bima diwakili Kasat Binmas AKP Suhermansyah, SH, Wakil Ketua Bidang akademik, Dr. Syarifudin, S.Si., M.P.D, Dosen LPMI Mariana, M.Pd, Dosen PGSD Zulharman, M. Ling, Kasdim 1608/Bima Mayor Czi. Edy Gustaman. (Penrem 162/WB)

  • BNPT RI Gandeng Merchant E-Commerce Indonesia

    BNPT RI Gandeng Merchant E-Commerce Indonesia

    Cegah Penyebaran Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melibatkan peran merchant e-commerce di Indonesia untuk turut melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan barang berbahaya yang berpotensi digunakan dalam aksi tindak pidana terorisme.

    “Fenomena penggunaan barang berbahaya seperti unsur kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) telah terjadi sangat lama. Maka, kami ingin sharing pengetahuan berdiskusi dengan rekan – rekan e-commerce.

    Tujuannya agar kita bersama melakukan upaya pencegahan supaya tidak lagi digunakan untuk kejahatan tindak pidana terorisme,” jelas Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT RI Brigjen. Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H., dalam kegiatan Diseminasi Informasi Kebijakan Koordinasi Pencegahan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme di Hotel Best Western Jakarta,pada 18 – 19 Oktober 2023.

    Satu narasumber pada acara ini yang merupakan Guru Besar bidang Ilmu Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.SI., M.SC., PH.D., menjelaskan fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang adanya akses kepada jaringan kelompok pengusung kekerasan untuk mendapatkan senjata KBRN.

    “Kemajuan digital saat ini berpotensi memudahkan kelompok – kelompok pengusung kekerasan untuk membeli bahan – bahan kimia dan mikrobiologi yang kemudian dirakit menjadi senjata,” jelasnya.

    Sementara itu, Perwakilan e-commerce, Steven Ng mengapresiasi adanya kegiatan ini yang berguna menjadi panduan dalam melakukan pengawasan barang di dunia bisnis online.

    “Banyak sekali barang kimia yang sebenarnya berguna untuk kehidupan sehari – hari, hanya kalau di tangan orang yang tidak tepat ini menjadi berbahaya. Melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan suatu informasi tentang pengawasan agar barang – barang tersebut tidak jatuh ke oknum yang salah. Terimakasih sudah mengundang dan melibatkan kami dalam pencegahan terorisme,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kolaborasi BNPT RI dengan merchant e-commerce di Indonesia merupakan implementasi Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi pencegahan penyalahgunaan barang berbahaya yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana terorisme. Dimana pada pasal 8 ayat (1), BNPT diamanatkan melaksanakan peningkatan kemampuan baik bagi aparatur dan non aparatur. (bnpt/has)

  • BNPT RI Perkenalkan Program Deradikalisasi pada Coordination Unit for Threat Analysis (CUTA) Belgia

    BNPT RI Perkenalkan Program Deradikalisasi pada Coordination Unit for Threat Analysis (CUTA) Belgia

    SENTUL, LOMBOKEXPRESS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) memperkenalkan program deradikalisasi pada CUTA Belgia. Dalam kesempatan tersebut, BNPT RI menjelaskan 3 tema besar program kebijakam deradikalisasi yaitu program rehabilitasi ideologi, pelatihan kompetensi, dan reedukasi sosial.

    “Substansi daripada program deradikalisasi ada 3 tema besar. Pertama adalah kita lakukan rehabilitasi idologi dengan pendekatan psikologi atau pendekatan kemanusiaan, kemudian pelatihan kompetensi agar mereka bisa mensejahterakan dirinya setelah keluar, lalu reedukasi sosial,” jelas Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, S.E., M.M., dalam kegiatan Kunjungan Kerja CUTA Belgia ke kantor BNPT RI di Sentul, pada Selasa (17/10).

    Dirinya pun mengapresiasi CUTA yang melakukan kunjungan kerja ke BNPT. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi landasan upaya kolaborasi lintas negara dalam upaya penanggulangan terorisme.

    “Kita semua meyakini bahwa terorisme ini crime against humanity dan kerja sama seperti kunjungan – kunjungan ini bagi kami merupakan sesuatu yang bagus untuk kita melakukan kolaborasi dalam melakukan penanggulangan terorisme,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Departemen Analisis Strategi CUTA Belgia sekaligus pimpinan delegasi, Bart Thys menyampaikan apresiasi kepada BNPT yang telah berbagi ilmu dan pengalaman tentang program deradikalisasi.

    “Terima kasih karena sudah menerima kunjungan kami, saya pikir program deradikalisasi adalah sesuatu yang bisa kita pelajari di negara kita (Belgia) yang mungkin memiliki masalah yang sama,” tuturnya.

    Selain bertujuan untuk mempelajari program deradikalisasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belgia. Menutup kunjungan, para delegasi berkesempatan mengunjungi kawasan Balai Latihan Kerja (BLK). (bnpt/has)

  • BNPT RI Dorong Pokja Pilar Pencegahan Aktif Sampaikan Perkembangan Capaian RAN PE Tahun 2023

    BNPT RI Dorong Pokja Pilar Pencegahan Aktif Sampaikan Perkembangan Capaian RAN PE Tahun 2023

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) mendorong Kelompok Kerja Pilar Pencegahan (Pilar 1 ) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme (RAN PE) dapat aktif menyampaikan perkembangan pelaksanaan RAN PE periode Januari – Oktober tahun 2023.

    Menurut Sekretaris Utama BNPT RI yang juga Pelaksana Harian Sekretariat Bersama (Sekber) dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RAN PE, Bangbang Surono,A.k.,M.M.,CA., penyampaian perkembangan pelaksanaan akan memudahkan Sekber RAN PE untuk mulai dapat mengidentifikasi capaian dan dampak positif pelaksanaan RAN PE tahun 2023.

    “Saya berharap Kelompok Kerja Pilar 1 dapat secara aktif menyampaikan perkembangan pelaksanaan RAN PE periode Januari-Oktober tahun 2023 secara tepat waktu untuk memudahkan Sekber RAN PE dalam mengidentifikasi capaian dan dampak positif pelaksanaan RAN PE Tahun 2023,” jelasnya pada Rapat Koordinasi Kedua RAN PE di Jakarta pada Selasa (17/10).

    Sestama BNPT pun kembali mengingatkaan sekaligus memotivasi kepada seluruh anggota pokja pilar pencegahan bahwa apa yang mereka kerjakan di ranah fokus kerja pencegahan sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang menggunakan pendekatan soft approch.

    “Apa yang dilakukan pilar 1 sebagai pilar pencegahan sangat penting sebagaimana kita menggunakan pendekatan soft approch/pendekatan lunak dimana menitikberatkan segi pencegahan dalam penanggulangan terorisme,” jelasnya.

    Pilar 1 RAN PE yang merupakan Pilar Pencegahan terdiri dari rencana aksi Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Pada pelaksanaan RAN PE tahun ketiga ini, 68 dari 79 (86%) aksi telah dikomitmen. Adapun rincian dari persebaran aksi tersebut adalah sebanyak 45 dari 50 aksi (90%) telah dikomitmenkan di Pilar 1, 12 dari 15 aksi (80%) telah dikomitmenkan di Pilar 2, dan 11 dari 14 aksi (79%) telah dikomitmenkan di Pilar 3. (bnpt/has)

  • Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023

    Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023

    BEIJING, LOMBOKEXPRESS.ID- Di sela kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden China, Xi Jinping, 15 – 18 Oktober 2023, Presiden RI menyaksikan kesepakatan PT PLN (Persero) dengan dua perusahaan besar energi bersih asal China dalam kerja sama pengembangan EBT di Indonesia pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, China.

    Selain dua MoU yang disaksikan Presiden Jokowi, PLN juga meneken tujuh MoU lainnya yang diteken PLN antara lain dengan The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group dengan total nilai valuasi kerja sama (termasuk pendanaan) sebesar lebih dari 54 miliar USD.

    Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Beijing untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan China. Tiga isu prioritas yang diusung dalam pertemuan ini terkait ekspor, investasi dan ketahanan pangan.

    “Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan,” ungkap Presiden.

    PLN mengambil peran penting dalam peningkatan investasi antara China dan Indonesia dalam sektor energi untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar China dalam pengembangan _smart grid_ sebagai _backbone_ kelistrikan energi bersih di Indonesia.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang juga mendampingi Presiden Jokowi di forum China-Indonesia Business Forum 2023 di Beijing, mengatakan PLN merasa terhormat dengan kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan energi kelas dunia yang ada di China. Dengan adanya forum ini, dirinya melihat _partnership_ antarpihak akan semakin kuat.

    Darmawan mengatakan, kerja sama dengan SGCC merupakan wujud kolaborasi bersama untuk dapat bergerak maju dalam transisi energi.

    “PLN berharap melalui kerja sama ini, SGCC dan PLN dapat saling memperkuat satu sama lain. Bersama-sama, kita akan membangun jalur transmisi _supergrid_ ramah lingkungan, _smart grid_, dan memperluas kemitraan ke depan,” ujar Darmawan.

    Nantinya, kerja sama antara PLN dan SGCC juga mencakup studi bersama dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyimpanan tenaga listrik, integrasi jaringan listrik hingga manajemen jaringan cerdas untuk meningkatkan sistem tenaga listrik yang andal, berkualitas dan ekonomis.

    Tidak hanya dengan SGCC, kerja sama PLN juga dilakukan dengan investor asal China lainnya, yaitu Trina Solar. PLN melalui PLN Indonesia Power Renewables melakukan _joint venture_ dengan Trina Solar, Sinar Mas, dan Agra Surya Energi untuk pembangunan pabrik sel dan panel surya terbesar se-Indonesia di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

    “Trina Solar ini perusahaan terkemuka dengan teknologi masa depan. Bersama-sama, kami telah meluncurkan _joint venture_ manufaktur Solar PV. Kami akan memperluas kapasitas dan produksi untuk memasok pasar Solar PV skala besar di Indonesia,” ujarnya.

    Darmawan melanjutkan, pembangunan manufaktur Solar PV di Kendal menunjukkan semangat kolaborasi yang terus diusung PLN. Hal ini semata-mata untuk memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar, mencapai 207 Gigawatt (GW).

    Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah Indonesia yang ambisius, dengan target 75 persen penambahan kapasitas energi berasal dari energi terbarukan dan 25 persen sisanya dari gas alam pada tahun 2040.

    Kesepakatan ini merupakan komitmen PLN guna mendukung pemerintah yang gencar mengundang investasi ke Tanah Air di bidang energi baru terbarukan.

    “Forum seperti ini menunjukkan perubahan besar. Dari kita yang sebelumnya terfragmentasi, menjadi satu kesatuan. Ini sekaligus memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus bergerak maju demi masa depan yang lebih baik,” pungkas Darmawan.

    Adapun forum China-Indonesia Business Forum yang merupakan bagian dari The Third Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) yang diinisiasi oleh Chamber of Commerce Committee Tiongkok.

    BRF bertujuan menjalin kolaborasi dunia internasional yang meliputi konsultasi ekstensif, kontribusi bersama yang menguntungkan, menjalin kerja sama terbuka, hijau, bersih, dan berstandar tinggi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

    *

    Sekilas Tentang PLN*

    _PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore. (PLN/red).

  • Ikut Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, SMSI Pusat Audensi dengan Kompolnas

    Ikut Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, SMSI Pusat Audensi dengan Kompolnas

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mengunjungi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI di Jakarta, Senin (16/10/2023). Dalam kunjungan ini, SMSI dan Kompolnas berkomitmen untuk ikut mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan Bermartabat menuju Indonesia yang sejahtera.

    Dalam kunjungan itu, rombongan SMSI Pusat dipimpin langsung oleh Ketua umumnya, Firdaus. Turut hadir sejumlah pengurus harian SMSI pusat, diantaranya

    Yono Hartono (Wakil Ketum), Hendra J. Kede (Wakil Ketum), H. M. Nasir (Sekjen), Heny (Wakil Bendahara), dan H Makali Kumar SH (Ketua Bid. Hukum, Arbitrase, dan Legislasi).

    Sedangkan dari Kompolnas yang menyambut antusias kunjungan SMSI Pusat itu adalah Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto (Sekretaris) dan Komisioner Kompolnas lainnya, yakni Mohammad Dawam dan Poengky Indarti.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI, Firdaus menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah dalam rangka bersilaturahmi sekaligus ingin membangun sinergitas dalam membangun bangsa kedepan. Salah satunya, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 dengan ikut serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

    “SMSI terus membangun sinergitas dengan semua pihak, termasuk dengan Kompolnas. Demi kemajuan Bangsa yang kita harapkan bersama, ” ujar Firdaus yang mengenakan baju batik.

    SMSI dalam waktu dekat, yakni tanggal 27-28 Oktober 2023, akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Tangerang, yang akan dihadiri perwakilan pengurus dari masing-masing provinsi se Indonesia. Salah satunya akan membahas langkah strategis dalam ikut berpartisipasi menciptakan pemilu yang damai, berdaulat dan bermartabat. Baik melalui pemberitaan di 2000 perusahaan nedia online yang tergabung dalam wadah SMSI, maupun lainnya.

    “Kami mengundang Kompolnas bisa ikut hadir dalam Rapimnas SMSI, untuk menjadi salah satu nara sumber. Kemudian, kami juga ingin bersama Kompolnas, bisa bersinergi dan turun kebdaerah-daerah di Indonesia, untuk mengkampanyekan pemilu yang damai, kondusif dan menjungjung tinggi netralitas, termasuk di kepolisian, ” harap Firdaus.

    Sementara itu, Benny Jozua Mamoto, dalam menerima kunjungan pengurus harian SMSI pusat di ruang meeting Kompolnas itu, tampak bersemangat dan antusias. Ia menuturkan, dengan sinergitas antara Kompolnas dan SMSI, maka pihaknya optimis bisa lebih optimal lagi dalam melayani dan merespons aduan masyarakat dalam penyampaian suatu informasi.

    Dalam kunjungan yang dikemas obrolan santai itu, Benny Mamoto banyak bercerita tentang peran Kompolnas dalam melayani berbagai pengaduan masyarakat.

    “Dengan kemajuan teknologi sekarang, informasi dari masyarakat begitu cepat, baik melalui media sosial maupun lainnya. Kompolnas terus berkomitmen menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat, ” ujarnya.

    Kompolnas, ucap Benny, dengan bersinergi bersama SMSI yang anggotanya sekitar 2000 perusahaan Media Online, akan lebih optimal lagi, dalam menjalankan perannya. Diantaranya menjalanka wewenang menekan kepolisian untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan terhadap persoalan tertentu. Terutama menghadapi pemilu 2024, supaya seluruh anggota dan unsur pimpinan di Kepolisian, untuk menjaga netralitasnya.

    “Kami sepakat untuk bersinergi dengan SMSI untuk ikut mewujudkan Pemilu yang damai, kondusif dan bermartabat. Saat kunjungan kerja Kompolnas di daerah-daerah, kami bisa libatkan SMSI di daerah, untuk mengoptomalkan program kami, ” jelas Beny.

    Komisioner Kompolns Mohamad Dawam menambahkan, dalam menghadapi Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg, Kompolnas telah menyiapkan PAM Pemilu. Sehingga dengan adanya sinergitas bersama SMSI, maka PAM Pemilu Kompolnas bisa direalisasikan secara optimal nanti.

    “PAM Pemilu yang Kompolnas programkan, bisa bersinergi dengan program SMSI dalam ikut serta mewujudkan pemilu yang damai, berdaulat, dan bermartabat, ” harap Dawam.

    Sebelum mengakhiri kunjungan, rombongan SMSI pusat yang diwakili Ketum Firdaus, Moh Nasir dan Makali Kumar mengikuti broadcast di studio Kompolnas bersama Pemandu acara, Amanda. Ditemani Komisioner Kompolns Mohamad Dawam, broadcast itu diantaranya membahas pemilu damai. (***)