Blog

BNPT RI dan Uni Eropa Susun Guidelines Program Deradikalisasi, Rehabilitasi dan Reintegrasi

Untuk Tanggulangi Ancaman Terorisme di Kawasan ASEAN

BALI (LOMBOKEXPRESS.ID) – Terorisme merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ancaman terorisme di ASEAN adalah memastikan keberhasilan program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam memastikan keberhasilan ketiga program tersebut, perlu adanya guidelines berisi beragam best practices.

“Workshop ini penting untuk mengidentifikasi “apa strategi yang berhasil” dan “apa yang kemungkinan tidak berhasil” dari sebuah program, dan juga mengidentifikasi “best practices”, yang bermanfaat bagi negara-negara di kawasan ASEAN, ketika berhadapan dengan program deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi, untuk disusun dalam sebuah guidelines,” jelas Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI sekaligus Ketua SOMTC WG on CT (Kelompok Kerja Pejabat Senior ASEAN pada isu Penanggulangan Terorisme), Andhika Chrisnayudhanto dalam Acara ASEAN – EU Regional Workshop On The Development of Promising Practices Related to Deradicalisation, Rehabilitation, and Reintegration Programmes di Bali, 1-3 Maret 2023.

Keberadaan Guidelines ini mendapat respon positif dari Pakar Kontra-Terorisme/Keamanan Uni Eropa untuk South East Asia, Marc Vierstraete. Menurutnya, guidelines tersebut juga diharapkan bersifat adaptif untuk diterapkan di seluruh negara di kawasan ASEAN.

“Ada banyak ide, informasi dan pengalaman dari para ahli baik dalam aspek deradikalisasi, rehabilitasi atau reintegrasi selama workshop ini berlangsung. Semua input akan disusun menjadi sebuah guidelines untuk diterjemahkan, dipahami dan bersifat adaptif bagi seluruh negara di kawasan ASEAN,” ucap Marc Vierstraete.

Guidelines juga akan berperan dalam memastikan individu yang pernah terlibat tindak pidana terorisme berintegrasi ke masyarakat dan tidak kembali mengulangi tindakan terorisme setelah mendapatkan program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegritasi.

“Tidak mudah mengubah pola pikir seseorang, rehabilitasi dan reintegrasi adalah pekerjaan seumur hidup. Bagaimana kita mendukung mereka secara berkelanjutan agar mereka tidak kembali pada pemahaman yang salah. Kita harus memiliki mindset yang benar, saya menyebut R dan R mindset. Rehabilitation and Reintegration mindset. kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai mereka,” ungkap salah satu narasumber yang merupakan Asisten Profesor di International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC), International Islamic University Malaysia, Ahmad El-Muhammady.

Best practices yang telah tersusun diantaranya pemberian training bagi seluruh stakeholder yang mengerjakan langsung program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi, penguatan regulasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial, hingga pembuatan buku saku tentang bagaimana mendeteksi dini individu yang telah terpapar.

Acara ini dihadiri oleh 49 peserta diantaranya para ahli, pembuat kebijakan, Civil Society Organization ( CSO ), dan praktisi Counter Violent Extremism ( CVE ) di kawasan ASEAN. (bnpt/red)

March 4, 2023
MINIATUR PROGRAM BINTER UNGGULAN TNI AD

*(Oleh Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M.)*

*”Hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. lkan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI.” (Kutipan Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman).*_

Semua komponen bangsa harus berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah menuju perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Bangsa Indonesia telah bertekad untuk pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat, yang mencerminkan sebuah harapan agar senantiasa bersemangat dalam bertransformasi dan bertumbuh di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi serta memaksimalkan semua potensi yang dimiliki.

Tidak kalah pentingnya, peran TNI AD bersama jajaran sebagai salah satu komponen bangsa agar semakin memantapkan komitmen untuk senantiasa hadir dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Komitmen tersebut juga sejalan dengan pernyataan Kepala Stat Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman melalui Tujuh Peritah Harian Kasad, utamanya pada poin kelima dan keenam yaitu TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi, serta melakukan tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat agar mampu menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang rakyat kepada TNI AD.

Komitmen tersebut lebih lanjut dipertegas oleh Bapak KSAD pada saat menyampaikan arahan kepada peserta Rapim TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Mabesad. KSAD menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk mengimplementasikan Pokok-Pokok Kebijakan KSAD Tahun Anggaran 2023, dengan prioritas kegiatan pada peningkatan ketersediaan jumlah titik air bagi masyarakat, upaya menurunkan angka stunting secara terpadu, peningkatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana maupun meminimalkan risiko kerugian akibat bencana.

Kodam IX/Udayana menjabarkan dan mengimplementasikan komitmen tersebut dalam sebuah gagasan yang diwujudkan dalam Miniatur Program Binter Unggulan TNI Angkatan Darat. Munculnya ide atau gagasan ini dilatar belakangi dengan mencermati kondisi sosial masyarakat di wilayah Kodam IX/Udayana yang terbentang dari Bali dan Nusa Tenggara, masih banyak berhadapan dengan masalah kemiskinan, kesehatan, pemenuhan gizi serta penyediaan fasilitas yang membutuhkan perhatian dan kepedulian berbagai pihak. Pangdam IX/Udayana memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Bumi Flobamora Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan program tersebut.

*Tujuh Program Unggulan*

Dalam Minatur Program Binter Unggulan TNI AD tersebut direncanakan dilaksanakan di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada tujuh program unggulan yang akan diwujudkan di desa tersebut. Sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan secara terintegrasi. TNI Manunggal Air, Ketahanan Pangan, Penanganan Stunting dan Kesehatan, Babinsa Masuk Dapur, Rehabitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta Progam Kampung Pancasila dan penerapan Aplikasi E-Praja Raksaka. Melalui pelaksanaan tujuh program unggulan ini, Kodam IX/Udayana ingin memberikan sebuah contoh untuk membedah dan menghadirkan solusi dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Gambaran pelaksanaan yang dilakukan dalam Miniatur Program Binter Unggulan TNI AD tersebut antara lain, upaya penyediaan air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air dimana dibuatkan Pompa Hidram sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dan pengairan pertanian terpenuhi. Ketahanan pangan dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki masyarakat untuk dapat diolah dan ditanami berbagai komoditi pangan. Penanganan stunting dan kesehatan dilakukan dengan melakukan pendataan dan pendampingan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN setempat serta berperan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Sementara, Babinsa Masuk Dapur dan Rehabitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan untuk memastikan agar masyarakat tidak ada yang kelaparan akibat kekurangan bahan makanan serta memiliki hunian yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan. Program Kampung Pancasila untuk memantapkan pengetahuan dan wawasan tentang Keindonesiaan Yang Berbhineka Tunggal Ika. Semua hal yang dikerjakan tersebut akan dipublikasikan melalui Aplikasi E-Praja Raksaka dan juga memanfaatkan sinergi dan kemitraan dengan media massa, “Kita bekerja tanpa mencari pamor, karena kita tulus. Tuhan Maha Tahu, tetapi ada kalanya dunia harus diberitahu”.

*Berbuat Untuk Masyarakat*

Sejatinya dalam tahun 2022 sampai memasuki tahun 2023, Kodam IX/Udayana telah banyak berbuat mengerjakan program unggulan tersebut dan dilakukan tersebar di seluruh wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan melibatkan satuan jajaran Melalui Program TNI AD Manunggal Air merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga mendukung pengairan pertanian. Kodam IX/Udayana terlibat dalam program tersebut dan sudah membangun sejumlah 109 titik air berupa pompa hidram, dengan rincian di wilayah Nusa Tenggara Timur dibangun 69 titik (62 pompa hidram air bersih dan 7 pompa hidram pertanian), di wilayah Nusa Tenggara Barat dibangun 21 titik (18 pompa hidram air bersih serta 3 pompa hidram pertanian), serta di wilayah Bali sejumlah 19 titik (16 pompa hidram air bersih serta 3 pompa hidram pertanian). Semua dikerjakan dengan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah dan juga swasta.

Dalam program ketahanan pangan, Kodam IX/Udayana telah membuka dan mengolah lahan seluas 1447,8 hektar lahan pertanian untuk dijadikan sebagai lahan produktif yang ditanami berbagai tanaman komoditas pangan. Hasilnya ternyata bisa membantu kesulitan pangan masyarakat. Secara khusus di wilayah Korem 161/Wira Sakti Nusa Tenggara Timur juga mengintensifkan budidaya tanaman kelor (Moringa) yang ternyata memberikan manfaat luar biasa dan juga bernilai ekonomis. Korem 161/Wira Sakti pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kerjasama atau PKS dengan 3 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 400.000 pohon kelor serta dengan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BP DASHL) Kupang sebanyak 1.000 000 pohon kelor dan terus berlanjut di Tahun 2023, dengan melibatkan 36 titik sentra kelor yang mampu menghasilkan 8 sampai 9 ton per bulan. Outputnya berupa business to business diekspor ke China serta business to govermment untuk pemberian makanan tambahan (PMT) d Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih jauhnya berdampak pada kesejahteraan, kesehatan untuk mengatasi stunting, pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Di bidang Kesehatan, stunting masih menjadi permasalahan kesehatan yang dihadapi anak-anak di Indonesia. Pravalensi stunting di Indonesia menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 sebesar 24.4 persen. Angka ini melebihi ketentuan yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20 persen. Provinsi Bali yang ada di wilayah Kodam IX/Udayana merupakan wilayah dengan prevalensi angka stunting terendah yaitu 8 persen. Sementara di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan prevalensi angka stunting tertingg 35,3 persen. Oleh karena itu, Kodam IX/Udayana dengan jajaran secara aktif membantu pemerintah memberantas stunting bagi anak Indonesia dengan melibatkan para Babinsa di wilayah.

Program lain yang dilaksanakan Kodam IX/Udayana yaitu, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga saat ini sudah 72 unit rumah yang sedang dikerjakan dan akan terus bertanjut di tahun 2023, serti didukung dengan program terbaru yaitu “Babinsa Masuk Dapur”, dengan memerintahkan para Babinsa untuk memastikan agar masyarakat tidak ada yang kekurangan bahan makanan. Kodam IX/Udayana senantiasa mendukung penuh program unggulan TNI Angkatan Darat dan berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam berbuat bagi masyarakat sebagai bentuk simpati, empati serta kepedulian.

Semua yang dilakukan Kodam IX/Udayana merupakan komitmen pengabdian dan tanggung jawab yang diwujudkan dengan tindakan nyata yang bermanfaat serta dapat dirasakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

*“Praja Raksaka Peduli Rakyat, KodamIX/Udayana Di Hati Rakyat”.*

March 3, 2023
Hadapi Pesta Demokrasi 2024, Kepala BNPT RI: Kita Jadi Pelaksana Aktivitas Demokrasi yang Jauh dari Kekerasan

PAEMBANG (LOMBOKEXPRESS.ID)- Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah kontestasi politik di tanah air. Hal tersebut tidak jarang menciptakan kutub-kutub di masyarakat yang kerap dimanfaatkan kelompok teror untuk menginfiltrasi masyarakat dengan ideologi transnasional.

Dengan adanya fenomena tersebut, Kepala BNPT RI Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga perdamaian jelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

“Mengajak kepada semua pihak untuk menjadi pelaksana aktivitas demokrasi yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang bisa memecah belah bangsa, ujaran kebencian yang bisa merugikan kita,” kata Boy dalam Dialog Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Radikal Terorisme Menjelang Pemilu 2024 yang diadakan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI di Palembang pada Kamis (2/3).

Boy Rafli mengingatkan jika perkembangan teknologi mempermudah kelompok teror dalam melakukan provokasi dan propaganda.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. mengatakan perlunya mengedukasi dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

“Mengedukasi dan mendampingi agar ada ketenangan dalam menghadapi Pemilu 2024″kata Ridwan.

Dia menilai perlu sebuah keseriusan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar edukasi tersebut dapat terjangkau hingga ke pelosok negeri.

Sementara itu, Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Albar Sentosa Subari, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terjadi di seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan bersungguh-sungguh seluruh elemen masyarakat untuk mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, atau sederhananya membumikan Pancasila,” katanya. (bnpt/red)

March 2, 2023
BNPT RI Ajak Kementerian/Lembaga Bersinergi Berikan Manfaat Optimal Untuk Penyintas Sebagai Bentuk Negara Hadir

JAKARTA (LOMBOKEXPRESD.ID)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) sebagai bagian dari pemerintah, tidak hanya hadir dalam pencegahan radikalisme terorisme tetapi juga turut hadir dalam rangka pemulihan korban terorisme (penyintas).

Dalam rangka pemulihan korban tersebut, BNPT RI sebagai badan koordinator mengajak seluruh kementerian/lembaga terkait agar bersinergi sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal kepada penyintas.

“Kita membutuhkan langkah nyata kebersamaan dalam sinergisitas kelembagaan untuk program pemulihan korban,” ungkap Direktur Perlindungan BNPT RI Brigjen Pol. Drs. Imam Margono pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindakan Pidana Terorisme Tahun Anggaran 2023 di Jakarta pada Kamis (2/2).

Ketika menjadi korban terorisme, para penyintas ini berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan serta kompensasi. Bantuan-bantuan ini tentunya diberikan oleh masing-masing K/L yang programnya dapat dimanfaatkan oleh para penyintas di bawah koordinasi BNPT RI.

“Dalam Undang-undang No 5 tahun 2018 Pasal 43 G BNPT mengkoordinasikan program pemulihan korban. BNPT sebagai fasilitator mengkoordinasikan bantuan dari kementrian/lembaga yang memiliki program dan manfaat,” jelas Kasubdit Pemulihan Korban BNPT RI Rahel S.H., M.Hum.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, Rahel mengatakan jika BNPT RI melalui Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan berbagai bentuk koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, stakeholder dan pemerintah daerah terkait program pemulihan korban dalam bidang pendidikan, pelatihan dan dukungan kewirausahaan, kesehatan, pemulihan sarana prasarana, serta pendampingan psikologis.

Program pemulihan korban yang dilakukan secara bersama-sama ini telah memberikan manfaat besar kepada para korban tindak pidana terorisme yang terjadi sebelum dan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 baik itu korban langsung maupun korban tidak langsung.

BNPT RI bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, TNI, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemulihan korban terorisme. (bnpt/has)

March 2, 2023
Bentuk Lagi Tiga Pengurus Kabupaten/Kota, SMSI NTB Utus Belasan Peserta Rakernas

MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melebarkan sayap. Setelah sebelumnya membentuk empat pengurus kabupaten (SMSI Lombok Timur, SMSI Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan SMSI Kabupaten Dompu).

Mulai Februari, tiga lagi pengurus Cabang baru terbentuk, SMSI Kota Mataram, SMSI Lombok Barat (Lobar) dan SMSI Persiapan Bima/Kota Bima.

“Pengurus baru yang sudah difinitif enam, satu masih persiapan dan akan diagendakan pelantikannya pasca Rakernas SMSI. Sekarang kami sudah ada tujuh pengurus kota kabupaten dan satu pengurus provinsi,” kata Ketua SMSI NTB, HM Syukur, SH.

Di dalam tujuh cabang itu, berhimpun 78 perusahaan media Siber. Semuanya berbadan hukum sesuai yang disyaratkan Dewan Pers. “Semua anggota (perusahan pers) statusnya Perusahaan Terbatas (PT). Dan keberadaannya sudah kami laporkan ke SMSI Pusat dan diteruskan ke Dewan Pers,” kata Pak Syukur, panggilan akrab ketua SMSI NTB itu.

Dilihat dari komposisi kepengurusan, SMSI NTB juga memerhatikan kesetaraan gender. Buktinya dua SMSI, Kota Mataram dan Kabupaten Bima, ketuanya perempuan.

“Dengan tampilnya figur pemimpin perempuan kami harap anggota merasa lebih terayaomi, ” kata ketua yang juga wakil ketua PWI Provinsi NTB itu.

Menurutnya, sama dengan provinsi lain, pengurus SMSI Provinsi NTB juga bertekad mewujudkan perusahaan pers yang bergabung di dalamnya menjadi sehat di tengah kondisi perusahaan pers yang sedang tidak baik baik saja, seperti kata Presiden Jokowi saat Acara Puncak HPN 2023 di Medan 9 Februari.

Untuk itu, para pengurus berkewajiban meningkatkan kapasitas anggota termasuk dalam pengelolaan bisnis media. Itu selaras dengan tujuan didirikannya SMSI pada 7 Maret 2017 untuk mewujudkan ekosistem industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Termasuk, mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera. Tidak itu saja lanjutnya, organisasi pers (SMSI) juga berperan mengawal peraturan Dewan Pers. “Khususnya Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers,” kata Ketua SMSI yang juga Pemimpin Umum Radar Mandalika itu.

Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03 itu, perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers. Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.

“Masalahnya sama dengan daerah lain, sampai saat ini jumlah wartawan utama terbatas. Sehingga sebagian besar perusahaan media Siber termasuk di NTB, belum bisa memenuhi persyaratan itu,” katanya.

Oleh karena itu Pak Syukur yang akhir tahun (Desember 2022), mendapat predikat kompeten sebagai penguji UKW dari Dewan Pers, berharap ke depan, SMSI bisa menjadi salah satu lembaga penguji UKW. Sehingga bisa memfasilitasi anggotanya untuk ikut UKW,” harapnya.

Sementara itu Sekretaris SMSI M Tajir menjelaskan, sama dengan daerah lain, pertumbuhan media Siber di NTB juga cukup pesat. Namun hal itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas, baik dari sisi jurnalistik termasuk juga bisnis. Maka tidak heran kalau kemudian, sebagian belum sehat termasuk juga secara finansial.

“Maka, sebagai pengurus organisasi perusahaan pers harus berjuang bersama memberi ruang kehidupan kepada anggotanya,” kata Tajir.

Namun ia yakin dengan rasa kebersamaan, sebagian masalah seperti profesionalitas, integritas dan bisnis bisa diselesaikan.

“Kita harus yakin bisa menjalani dan mengatasi masalah. Apalagi dunia pers telah menjadi pilihan hidup dan ladang pengabdian kita bersama,” katanya.

Terkait Rakernas SMSI, Sekretaris menjelaskan, SMSI NTB akan mengikutinya. “Insya Allah kami juga akan mengirim belasan peserta untuk mengikuti Rakernas SMSI yang akan digelar di Jakarta, mulai 6-8 Maret itu,” katanya. (red)

March 2, 2023
Rapat Pleno Rekapitulasi Verfak KPU NTB, Sukisman Memenuhi Syarat

MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melakukan Rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual (Verfak) dukungan berdasarkan sampel yang sudah ditentukan sebelumnya.

Rapat pleno verifikasi faktual itu dilakukan setelah sebelumnya KPU Kabupaten/Kota se-NTB melakukan verifikasi faktual terhadap 24 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) verifikasi faktual, sejak tanggal 6-26 Februari 2023.

KPU Provinsi NTB melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual, guna mengesahkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual bakal calon DPD RI Dapil NTB yang dibuka langsung oleh Ketua KPU NTB Suhardi Soud itu berlangsung di Hotel Fave Mataram, Rabu (1/3/23), yang dihadiri oleh semua perwakilan LO dari masing-masing bakal calon DPD RI.

Salah satu bakal calon DPD RI Dapil NTB dari petahana, yakni Ir H Achmad Sukisman Azmy, MHum dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon DPD RI berdasarkan hasil verifikasi faktual.

Dari berita acara yang dibacakan oleh anggota KPU NTB, berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi persyaratan minimal dukungan tahap ke-satu bakal calon anggota DPD RI atas nama Sukisman Azmy dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimum dan jumlah sebarannya.

Adapun proyeksi jumlah dukungan memenuhi syarat (MS) dukungan bakal calon DPD RI Dapil NTB atas nama Achmad Sukisman Azmy, sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Tengah 426, Kabupaten Lombok Barat 314, Kabupaten Lombok Timur 1322, Kota Mataram 124, dan Kabupaten Lombok Utara 154. Dengan demikian, jumlah proyeksi dukungan memenuhi syarat sebanyak 2340, dengan jumlah sebaran dukungan memenuhi syarat 5. Maka status jumlah dukungan tingkat provinsi memenuhi syarat.

Dari 24 bakal calon DPD RI Dapil NTB 7 diantaranya dinyatakan belummemenuhi syarat (BMS) sedangkan sebanyak 17 bakal calon dinyatakan telah memenuhi syarat (MS). (red)

March 2, 2023
BNPT RI: Kejahatan Terorisme Memiliki Relasi Dengan Kejahatan Narkoba

PALEMBANG (LOMBOKEXPRESS.ID) – Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan kejahatan terorisme memiliki relasi dengan kejahatan lain salah satunya narkoba karena ada sejumlah narapidana terorisme (napiter) yang juga terlibat dalam narkoba.

“Jadi napiter itu ada juga yang terlibat narkoba,” ujar Deputi 1 BNPT RI dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN, Ketua KPK dan Ketua LPSK pada hari Rabu (1/3/2023).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BNN Komjen Pol. Dr. Petrus R. Golose bahwa relasi antara kejahatan terorisme dan narkoba sudah terjadi di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan narkoterorisme, biasanya praktik yang mereka gunakan untuk mendanai aktivitas jaringan teror.

“Narkoterorisme ini muncul banyak di Amerika Selatan tapi sudah terjadi juga di Indonesia, uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba begitu besar untuk pendanaan terorisme,” jelas Kepala BNN.

Menghadapi kejahatan transnasional tersebut, BNPT RI memiliki grand strategy Pentahelix atau pelibatan multi pihak bersama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Dia mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh bersama sehingga seluruh elemen bangsa harus turut terlibat dalam mencegah terorisme.

“Tugas pencegahan terorisme bukan pemerintah saja, tapi ada unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan juga unsur media, kita tidak bisa sendiri,” tutupnya.

Selama ini kasus narkoterorisme pernah terjadi sebagai contoh kasus Priyo Hadi Utomo, warga Surabaya yang ditangkap Densus 88 pada Juni 2016 karena terlibat rencana penyerangan terhadap polisi di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu. Priyo yang ditangkap di Kenjeran Surabaya itu adalah residivis kasus penyalahgunaan narkotika. Kemudian ada juga seorang mantan narapidana terorisme di Solo Raya ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polres Boyolali pada 2021 silam, dia ditangkap karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu. (bnpt/red)

March 1, 2023
BNPT RI Ajak 7 K/L di Bawah Kemenko Marves dalam Konsep Pentahelix Penanggulangan Terorisme

JAKARTA (LOMBOKEXPEESS.ID)- Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Bangbang Surono, Ak., M.M., CA. mengajak 7 Kementerian/Lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk bersinergi bersama-sama dalam memerangi paham intoleransi dengan mengimplementasikan grand strategi Pentahelix penanggulangan terorisme. Dimana BNPT RI sebagai koordinator dalam pencegahan terorisme menggandeng seluruh elemen negara.

“Karena Ini kejahatan Teror, terstruktur tidak bisa kita hadapi sendiri, harus bersama sama. Kepala BNPT RI menerapkan strategi yang dinamakan Pentahelix yang melibatkan multipihak baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat,” kata Bangbang Surono saat memberikan sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Renaksi 7 K/L Dalam Program Penanggulangan Terorisme di gedung Kemenko Marves, pada Rabu (01/03).

Bangbang juga menyampaikan jika BNPT RI telah melibatkan aparatur pemerintah di Indonesia. Khususnya dari 46 K/L yang tergabung dalam kegiatan sinergisitas antar K/L. Ia menjelaskan nantinya kerjasama yang dibangun antara BNPT RI dengan Kemenko Marves untuk mensukseskan program-program pencegahan dari hulu hingga ke hilir.

Dalam kesempatan itu, Sestama BNPT RI juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dan menyikapi penyebaran ideologi Radikal Terorisme.

“Terorisme adalah kejahatan terstruktur, hati hati. Oleh karena itu kita harus waspada. Dia bukan kejahatan biasa. Ini merupakan kejahatan yang extraordinary crime. Jadi ini sudah kejahatan paling tertinggi dan pasti terorganisasi dan kita harus melawannya dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah kegiatan kita hari ini bagaimana menghadapi secara bersama sama,” sambung Sestama BNPT RI.

Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan 7 Kementerian. Diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi lain yang dianggap perlu. (bnpt/red)

March 1, 2023
Sinergi Menyambut Ajang Balap Motor Dunia WSBK 2023

MANDALIKA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Kejuaraan Dunia World Superbike Round 2 tahun 2023 akan segera berlangsung akhir pekan ini tanggal 3 – 5 Maret 2023. Berbeda dengan sebelumnya yang digelar akhir tahun, kali ini WSBK Mandalika digelar di awal tahun.

Demikian keterangan pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Rabu (1/3/2023).

“Tentunya membuat pencinta balap motor Indonesia bisa lebih cepat menyaksikan pembalap kelas dunia tampil di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat,” demikian bunyi keterangan pers tersebut.

PT Angkasa Pura Logistik (APLog), subsidiari PT Angkasa Pura I (Persero) kembali dipercaya menangani kargo spare part dan alat pendukung race equipment lainnya, baik saat penanganan kedatangan kargo juga kepulangan kargo WSBK Mandalika Th 2023 di range tanggal 27 Februari – 8 Maret 2023.

Direktur Operasi APLog, Troficiendy S, mengatakan, “Kedatangan kargo (inbound) dilakukan secara bertahap melalui jalur laut, darat dan udara.
APLog berhasil melakukan unloading 6 container kargo sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian dilanjutkan kedatangan kargo melalui jalur udara dengan total proses inbound sekitar 200 ton,” imbuhnya.

Setelah race equipment tiba di Bandara Internasional Lombok, kargo para pembalap lalu dibawa menuju Sirkuit Mandalika untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Ibu Kitty Kartika, menghadiri langsung proses kedatangan kargo. Dia mengatakan perhelatan WSBK 2023 di Mandalika mendapatkan berbagai insentif fiskal karena termasuk event internasional yang diselenggarakan di KEK.

“Bea Cukai memberikan insentif fiskal melalui pembebasan Bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur dan event.

Selain itu Bea Cukai juga memberikan kemudahan prosedural kepabeanan, seperti pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean dan penerapan sistem aplikasi Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK), yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendukung kelancaran kelancaran dan kecepatan arus barang,” ujarnya.

Berbagai persiapan telah dilakukan dalam menyambut ajang balap internasional ini. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Rahmat Adil Indrawan menjelaskan, “Kesiapan yang kami lakukan untuk mendukung event Internasional seperti WSBK ini yakni Perluasan Terminal Penumpang dari kapasitas 3,5 juta orang per tahun menjadi 7 juta orang per tahun, perpanjangan Runway Bandara Lombok yang sebelumnya memiliki panjang 2.750 meter juga telah diperpanjang menjadi 3.300 meter,” tuturnya.

Tujuannya agar pesawat kargo dan penumpang besar bisa ditampung dan dilayani di bandara ini, selain SOP, SDM dan yang diperlukan ditingkatkan untuk memastikan perhelatan Internasional WSBK ini bisa berjalan dengan baik.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyampaikan pihak promotor dari Dorna dan para pembalap WSBK esok hari mulai berdatangan dari berbagai negara.

MGPA selaku penyelenggara WSBK 2023 telah melakukan berbagai persiapan yang maksimal demi mendukung keberhasilan kegiatan ini. Dia berharap dari ajang WSBK ini dapat meningkatkan dampak ekonomi masyarakat Indonesia khusunya di Nusa Tenggara Barat.

Sinergi yang diberikan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan WSBK Mandalika Th 2023 agar berjalan lancar, aman dan tentunya membawa dampak positif baik dari segi ekonomi maupun citra Indonesia dimata dunia.

APLog berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik di bidang logistik. Cakupan kegiatan logistik yang akan dilakukan oleh APLog tentunya dimulai dari penanganan barang mulai dari barang masuk hingga handling yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Melanjutkan kepercayaan dan apresiasi atas kompetensi APLog dalam penanganan logistik pada Even Balapan World Superbike (WSBK) Mandalika sejak tahun 2021 hingga saat ini, juga sebagai bentuk dukungan APLog dalam mendukung olah raga balap motor, pariwisata dan komunitas dari tanah air yang terlibat di even-even tersebut. (red)

March 1, 2023
Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045, Kepala BNPT: Generasi Penerus Harus Miliki Karakter Cinta Tanah Air

PALEMBANG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. berpesan kepada santri dan santriwati untuk miliki karakter cinta terhadap tanah air dan keberagaman karena merupakan kunci untuk melawan hambatan dalam mencapai Indonesia emas 2045.

“Mereka akan menjadi pemimpin ke depan yang akan mengisi SDM Indonesia emas 2045, generasi muda kita tentu harus kita isi untuk mencintai bangsanya, mengingatkan hal-hal yang menjadi hambatan untuk maju, yang tidak sesuai dengan Pancasila, nilai adat budaya Indonesia,” Jelas Boy Rafli dalam Dialog Kebangsaan yang diadakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan bersama santri-santriwati serta tenaga pengajar Pondok Pesantren Muqimus Sunnah Palembang pada Selasa (28/2).

Boy berpesan jika generasi pengisi Indonesia emas harus dijaga dan dibina sejak dini di tengah gempuran ideologi transnasional yang terus terjadi.

“Anak-anakku diajar untuk cinta kepada bangsa dengan prinsip hubbul wathon minal iman karena ideologi Pancasila kita mengajarkan untuk dapat bertoleransi, menghormati dan memberikan jaminan juga yang beragama lain untuk menjalankan syariat agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” pesannya.

Jenderal Bintang tiga Polri itu melihat maraknya fenomena kekerasan yang dilandaskan ekstremisme beragama di Indonesia dan dunia. Propaganda ekstrem kerap membenturkan nilai agama dan bernegara ini secara masif beredar di media sosial.

“Sosial media itu sudah sangat dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk menyebarkan narasi yang penuh dengan kebencian untuk merusak alam pikiran seluruh umat manusia di dunia,” tutup Boy Rafli. (bnpt/has)

February 28, 2023