Lombok Express

Blog

  • Ciptakan Lingkungan Akademik Bebas Radikal Intoleran, BNPT Sepakati Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas As-Syafi’iyah

    Ciptakan Lingkungan Akademik Bebas Radikal Intoleran, BNPT Sepakati Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas As-Syafi’iyah

    JAKARTA (Lombokexpress.id)–Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dengan Universitas Islam As-Syafi’iyah tentang Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi pada Senin (18/4) sebagai implementasi nyata pendekatan tersebut.

    Kegiatan ini merupakan bagian penerapan metode pentahelix yaitu bentuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang salah satunya elibatkan unsur lembaga pendidikan.

    “PKS ini merupakan kesadaran dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, maupun warga negaranya hingga sektor pendidikan harus turut bersinergi dalam rangka pencegahan terorisme,” jelas kepala BNPT Kpmjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Sementara itu Rektor Universitas As-Syafi’iyah Masduki Ahmad turut merespon dengan kesiapan bersinergi dengan BNPT untuk membangun ruang pendidikan yang bebas paham radikal intoleran serta mengupayakan narasi – narasi damai lewat dunia pendidikan.

    “Kami siap menjadi partner BNPT untuk membangun ruang pendidikan dan pelatihan yang bebas radikal intoleran. Dari segi pendidikan pula, kami akan membahas lebih dalam tentang deradikalisasi dan bagaimana mengupayakan jalan damai lewat pendidikan,” jelasnya.

    PKS ini berisi 18 pasal dan ruang lingkup dari PKS ini, diantaranya berisi penyelenggaraan pelatihan terkait pencegahan paham radikal dan intoleran, pendampingan penyusunan pedoman internal, pencegahan paham radikal dan intoleran dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi, serta peningkatan kapasitas SDM.

    Tindak lanjut dari acara penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah pengidentifikasian kesamaan program dan kegiatan, sehingga kolaborasi penanggulangan paham radikal terorisme dapat berjalan dengan baik.

    “Kami sangat berharap dengan telah dilaksanakannya penandatanganan PKS antara BNPT dan Universitas Islam As-syafi’iyah dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme dalam rangka melindungi kepentingan negara dan bangsa,” tutup Boy Rafli. (has/rlsbpnt)

  • Kunjungan Kerja ke KJRI Sydney, BNPT Tingkatkan Kewaspadaan WNI dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme

    Kunjungan Kerja ke KJRI Sydney, BNPT Tingkatkan Kewaspadaan WNI dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme

    SYDNEY (Lombokexpress.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan diseminasi informasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tema “Ancaman Radikal Terorisme terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri dan Upaya Pencegahannya” di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney, Australia (13/4).

    Diseminasi informasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan WNI di Australia terhadap ancaman terorisme dan cara mengantisipasinya. Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menjelaskan mulai dari bagaimana dampak serangan 9/11 terhadap pergerakan jaringan terorisme di Indonesia hingga pentingnya penguatan 4 konsensus nasional dan moderasi beragama.

    “Peran negara dalam penanggulangan terorisme selain memperkuat sisi penegakan hukum juga memperkuat kerja sama antar lembaga termasuk juga Kerjasama Internasional, maka saya harapkan dengan adanya kerja sama ini WNI di luar negeri dapat lebih waspada terhadap bahaya radikal-terorisme,” jelas Kepala BNPT Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono menyampaikan situasi di Sydney saat ini yang semakin komplek dan berharap apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT dapat bermanfaat bagi seluruh WNI yang ada di Sydney.

    Kegiatan ini dihadiri pula oleh Perwakilan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat Indonesia di Sydney, Perwakilan Pelajar dan Masyarakat Indonesia di Sydney, Perwakilan KBRI Canberra dan Perwakilan KJRI Perth. (rlsbnpt/has)

  •  Putri Ayudya: Musik Bisa Hentikan Perang

     Putri Ayudya: Musik Bisa Hentikan Perang

    PRINGSEWU (Lombokexpress.id)-Dengan mengusung tema “Damai Kita Harmoni Indonesia” festival musik Aksi Musik Anak Bangsa (ASIK BANG) digelar di Kepulauan Bangka Belitung kerjasama antara  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Bangka Belitung di café Black Jack, Sungai Liat, Kamis, 14 April 2022

    Peraih pemeran utama wanita terbaik piala maya 2021, Annisa Putri Ayudya bahwa anak-anak muda harus berpikir cerdas menyikapi ancaman radikalisme dan terorisme karenanya kegiatan ASIK BANG yang digagas BNPT dan FKPT Kepulauan Bangka Belitung ini sebagai tonggak buat anak muda untuk berkarya dan Bersatu membangun bangsanya lewat karya musik.

    “Anak muda itu memiliki kesempatan untuk berkarya, kesempatan yang sama untuk berkumpul dan menyadari sumber daya yang dibutuhkan untuk bangsa ini, Indonesia negara yang kaya dan memiliki sumber daya dan potensi yang baik untuk menghasilkan sebuah karya dan juga karya tersebut sebagai salah satu sarana mencegah paham radikalisme dan terorisme,” ungkap Putri dara cantik,  yang merupakan dosen di salah satu kampus di Jakarta.

    BNPT dan FKPT Kepulauan Bangka Belitung memiliki inovasi dan daya kreasi yang bagus dalam mencegah paham radikalisme

    “Ini juga merupakan jalan yang baik dalam menjangkau anak-anak muda tidak hanya di kota besar saja, namun juga anak-anak muda di kabupaten seperti di sungai liat ini, ASIK BANG adalah salah satu metode atau inovasi bagus bagaimana BNPT melalui FKPT menjangkau anak-anak muda di Indonesia dalam mencegah paham radikalisme,” lanjutnya.

    Putri juga melanjutkan bahwa musik ada dalam nadi dan detak jantung kita, music telah menghentikan peperangan dan menginsiasi perdamaian.

    “Lewat musik kita dapat berkomunikasi, ada perbedaan itu hal yang biasa dengan jumlah penduduk yang besar, budaya yang berbeda. Musik adalah jantung dan kekuatan bangsa, dengan musik kita dapat mencegah peperangan, lewat musik kita dapat menginisiasi perdamaian, lewat musik juga sebagai sarana efektif mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme, “ paparnya.

    Sementara itu, Subkoordinator partisipasi masyarakat, Maira Himadhani mengatakan bahwa pencegahan lewat ASIK BANG ini adalah cara terbaru BNPT dalam menggalang anak muda dalam mencegah paham radikal terorisme.

    “Sudah saatnya kementerian dan Lembaga seperti BNPT ini menggagas kegiatan dalam penggalangan bagi anak muda seperti di Sungai Liat ini, mereka bersuara lewat musik, mereka berkomunikasi lewat musik dalam mengangkat rasa cintanya kepada Indonesia. Ini adalah sebuah kekuatan dalam mengkonter paham radikalisme yang banyak berada di ruang-ruang anak muda terutama dunia maya,” ungkapnya.

    Kegiatan ini dilaksanakan di 34 provinsi dan FKPT Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi yang kelima dimana ASIK BANG hadir di tengah-tengah anak muda lewat Festival Musik dengan tema Damai Kita Harmoni Indonesia.(kim/red)

     

  • Perkuat Silaturahmi, DPC Sahabat Ganjar Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Aksi Sosial

    Perkuat Silaturahmi, DPC Sahabat Ganjar Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Aksi Sosial

    MEDAN (Lombokexpress.id)–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sahabat Ganjar Kota Medan menggelar agenda buka puasa bersama sekaligus konsolidasi Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang sudah terbentuk di Kota Medan, berlokasi di Rumah Kolaborasi DPC Sahabat Ganjar Kota Medan, di Jl. Karya Jaya, Medan, pada Selasa (12/04). Selain mengisi agenda dalam rangka bulan suci Ramadhan, acara ini juga dilaksanakan sebagai upaya DPC Sahabat Ganjar Kota Medan untuk memperkuat silaturahmi kepada jajaran PAC dan para pendukung.

    “Momen Ramadhan ini sangat tepat untuk kita memperkuat silaturahmi. Kita sudah membentuk beberapa PAC, jadi inilah perdana kita kumpulkan untuk menguatkan barisan kita untuk Bapak Ganjar,” ucap Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Medan, Sofian Dalimunthe di lokasi acara.

    Sebelum mengadakan buka puasa bersama, jajaran pengurus DPC Sahabat Ganjar Kota Medan, didampingi oleh para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sahabat Ganjar Sumatera Utara terlebih dahulu mengadakan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada puluhan anak yatim, pembagian sembako kepada masyarakat tidak mampu, pembagian tajkil untuk berbuka puasa serta pembagian kaos dan stiker kepada masyarakat, khususnya yang mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.

    “Harapannya acara ini tidak hanya menjadi momen penguatan internal saja, tapi juga membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkas Sofian.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW Sahabat Ganjar Sumatera Utara, Parlin Nasution menjelaskan bahwa kegiatan DPC Sahabat Ganjar di Kota Medan merupakan salah satu rangkaian kegiatan Safari Ramadhan Sahabat Ganjar di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sebelumnya sejak bulan suci Ramadhan ini, Sahabat Ganjar telah menggelar beberapa agenda di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Deliserdang dan hari ini di Kota Medan.

    “Kegiatan-kegiatan ini memang rutin kita adakan sebagai wujud upaya kita untuk terus memperkuat barisan para pendukung kita di Sahabat Ganjar serta membawa manfaat dan keberkahan kepada masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan ini,” ungkap Parlin.

    Sebagaimana diketahui, Sahabat Ganjar merupakan sebuah komunitas relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Jaringan relawan Sahabat Ganjar itu sendiri kini telah terbentuk di 34 Provinsi se Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, telah terbentuk sebanyak 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. (rls/has)

  • BNPT Kecam Segala Tindakan Kekerasan di ruang Publik atas Nama Apapun

    BNPT Kecam Segala Tindakan Kekerasan di ruang Publik atas Nama Apapun

    Terkait Pengeroyokan Ade Armando

    Lombok (Lombokexpress.id)-Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ahmad Nurwakhid mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap pegiat media sosial, Ade Armando, pada unjuk rasa di depan gedung DPR (11/04).  Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti ini bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan.

    ‘’Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa ini serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kami secara tegas mengutuk cara-cara barbar yang dipentaskan oleh sekelompok orang di ruang publik seperti ini,” tegas Nurwakhid, kemarin.

    Menurutnya, kekerasan atas nama apapun, termasuk dengan cara membajak dan memanipulasi ajaran agama merupakan kejahatan yang harus dikecam dan dikutuk. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkadang seseorang mudah mendalihkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu.

    Cara berpikir seperti itu, menurutnya, memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama.

    Dari narasi yang diumbar, Nurwakhid menduga kuat para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando tersebut terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini.

    ‘’Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok teroris yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme ruang publik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nurwakhid sangat menyesalkan anarkisme oleh sekelompok orang tersebut dilakukan di tengah aksi massa dan dalam nuansa ibadah bulan suci Ramadan. Seharusnya umat Islam di bulan ini bisa menahan tidak hanya makan dan minum, tetapi mencegah dari segala tindakan keburukan, termasuk kekerasan.

    Di Bulan Ramadan, ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan. ‘’Kita harus berkomitmen cara-cara kekerasan tidak bisa ditoleransi dan diberikan ruang di negeri ini,’’ katanya. (kim/red)

  • Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kemenag: KUA Agar Edukasi Umat

    Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kemenag: KUA Agar Edukasi Umat

    JAKARTA (Lombokexpress.id)-Sebagian masyarakat bertanya bagaimana hukum vaksin Covid-19 saat menjalani puasa Ramadan. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak?

    Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa. Hal itu menurutnya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

    “Melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar),” sambungnya.

    Kamaruddin mengatakan, dua ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor: 13 Tahun 202 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa. Fatwa ini terbit pada 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa saat itu, Alm Prof. Dr. H. Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa Miftahul Huda, Lc. Ikut bertandatangan juga Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Sekjen MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan.

    Dikatakan Kamaruddin, pihaknya sudah meminta kepada seluruh jajaran Kantor Kemenag Kanwil Provinsi, Kankemenag Kab/Kota, bahkan hingga Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di tiap kecamatan, untuk mensosialisasikan fatwa MUI terkait hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa.

    “KUA agar edukasi umat. Vaksinasi bukan penghalang dan tidak membatalkan puasa,” tegasnya.

    Program vaksinasi terus didorong oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. MUI bahkan merekomendasikan bahwa Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

    “Umat Islam dalam rekomendasi fatwa MUI juga disebutkan, wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,” tandasnya. (has/hms)

  • Menag: Alhamdulillah, Calhaj Indonesia Bisa Berangkat

    Menag: Alhamdulillah, Calhaj Indonesia Bisa Berangkat

    JAKARTA (Lombokexpress.id)–Kerajaan Arab Saudi hari ini, Sabtu (9/4/2022), resmi mengumumkan penyelenggaraan haji 1443 H dengan total jamaah mencapai 1 juta orang. Pengumuman tersebut diterbitkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

    Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi ini. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.

    “Syukur alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jemaah haji di tanah air,” tegas Menag di Jakarta.

    Menag mengatakan, batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jemaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa GusMen ini menegaskan bahwa berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab, persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini.

    “Kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Bahkan, kalau bisa kita akan upayakan agar Indonesia bisa mendapat tambahan, misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap,” tegasnya.

    “Kita siap dan akan lakukan persiapan sebaik mungkin untuk memastikan jemaah terlayani dengan baik,” lanjutnya.

    Hal senada disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Menurutnya, kepastian adanya keberangkatan jemaah dari luar Saudi ini telah membuka seluruh simpul persiapan penyelenggaraan yang selama ini terus dilakukan pihaknya.

    “Ini kabar gembira. Kepastian adanya kuota ini akan segara kami tindaklanjuti dengan finalisasi sejumlah langkah taktis yang telah dilakukan,” ucapnya.

    “Persiapan layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, akan segera difinalkan,” sebutnya lagi.

    Menurut Hilman, waktu yang tersedia tidak banyak. Sehingga, pihaknya akan bekerja cepat dalam merampungkan persiapan, termasuk yang terkait dengan teknis pemilihan jemaah berhak berangkat sesuai ketentuan Arab Saudi dan pembinaan manasik bagi mereka.

    “Kita akan bergerak cepat untuk melakukan persiapan. Biaya haji juga akan segera kita finalisasi dengan Komisi VIII DPR,” tandasnya.

    Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dalam surat pengumumannya menyebutkan bahwa haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan:

    1. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.

    2. Jamaah yang berasal dari luar Kerajaan wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. (has/hms)

  • Jenderal TNI Andika Perkasa: Keturunan PKI Boleh Mengabdi Pada Negara sebagai TNI

    Jenderal TNI Andika Perkasa: Keturunan PKI Boleh Mengabdi Pada Negara sebagai TNI

    JAKARTA (Lombokexpress.id)- Warga masyarakat Indonesia yang lahir dari keluarga keturunan yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) sekarang boleh bernapas lega, setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan mereka mendaftar dalam seleksi penerimaan prajurit TNI.

    Sebelumnya warga negara keturunan PKI tidak diperkenankan mendaftar sebagai tentara. Selama ini pupus harapan mereka untuk ikut membela negara melalui jalur karir sebagai militer.

    Kebebasan warga keturunan PKI mendaftar sebagai calon TNI itu disampaikan Jenderal Andika seperti yang diunggah dalam akun YouTube-nya, Rabu, 30 Maret 2022. Konten YouTube-nya beredar luas dan viral, serta dikutip oleh berbagai media pers siber di Tanah Air.

    Dalam YouTobe tersebut Andika terlihat memimpin rapat penerimaan prajurit TNI, yakni Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI, dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.

    Sebagaimana dikutip goindonesia.co dan cnnindonedia.com dari YouTube tersebut, dalam memimpin rapat tersebut, Andika menerima paparan mengenai persyaratan masuk menjadi korps corak loreng mulai dari Tes Psikologi, Akademik hingga persyaratan administrasi.

    Andika mencermati paparan tersebut. “Ok. Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? tanya Andika. “Pelaku dari kejadian tahun 65-66,” jawab salah satu prajurit.

    “Itu berarti gagal? Apa bentuknya? Dasar hukumnya apa?” tanya Andika.

    “Izin, TAP MPRS Nomor 25,” jawab anggota itu lagi.

    Andika pun langsung meminta prajurit tersebut untuk menyebutkan isi dari TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tersebut.

    Dia pun mempertanyakan apa yang dilarang dalam ketetapan tersebut.
    “Dalam TAP MPRS nomor 25 satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65,” kata prajurit tersebut.

    Andika pun mempertanyakan kebenaran isi yang dibacakan prajurit tersebut. Dalam kesempatan tersebut Andika menjelaskan isi dari TAP MPRS yang dimaksud.

    “Yakin ini? Cari! Buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 (tahun) 66. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” kata Andika tegas.

    Yakin ini? cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya,” kata Andika.

    Usai memaparkan isi dari ketatapan tersebut Andika pun menjelaskan, bahwa TAP MPRS hanya melarang PKI beserta ajaran komunisme, leninisme dan marxisme.

    Menurut dia, anggota keturunan PKI tidak melanggar ketetapan MPRS tersebut. “Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” tanya Andika.

    “Siap, tidak ada,” jawab prajurit tersebut. Lantas Andika meminta anggotanya untuk tidak membuat peraturan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pada momen itulah poin nomer empat yang dipertanyakan tersebut dicabut.

    “Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum!” tegas Andika.

    “Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” tutup Andika. (has/rls)

  • Pengurus SMSI Se-Kepri Dilantik

    Pengurus SMSI Se-Kepri Dilantik

    TANJUNGPINANG (Lombokexpress.id) – Pengurus Cabang Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri dan SMSI 7 Kabupaten Kota di Kepri dilantik di Hotel Aston, Tanjungpinang Selasa (29/3) malam.

    Pelantikan kepengurusan diawali dengan Pelantikan Kepengurusan SMSI Kepri oleh Ketum SMSI Pusat Drs Firdaus Ansueto M.Si lalu dilanjutkan oleh Zakmi yang merupakan Direktur luarbiasa.id mengukuhkan kepengurusan SMSI Perwakilan tujuh Kabupaten Kota di Kepri termasuk kepengurusan exoficio SMSI Tanjungpinang. Pengukuhan pengurus SMSI 7 Perwakilan kabupaten kota ini ditandai dengan penyerahan SK kepada masing-masing ketua.

    Untuk kepemimpinan SMSI Cabang Provinsi Kepri dijabat oleh Zakmi Kamsir. Sedangkan untuk ketua SMSI Kota Batam Indra Helmi, Kabupaten Bintan Ramdan, Kabupaten Kepulauan Anambas Asril Masbah, Kabupaten Karimun Hamdani, Kabupaten Lingga Kasmadi, Kabupaten Natuna Rianto Saud dan Kota Tanjungpinang Devianti Nur.

    Ketua SMSI Provinsi Kepri Zakmi Kamsir keterlambatan pelantikan Kepengurusan SMSI karena kondisi pandemi yang terjadi di tanah air. “Kepengurusan SMSI Cabang ini periodenya dari 2020 hingga 2025. Hanya saja, akrena kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sejak dua tahun terakhir ini, hingga pelantikan baru bisa digelar saat ini. Selamat buat semua pengurus yang dilantik, semoga selalu kompak,” kata Zakmi.

    “Kami bermimpi agar penyelenggaraan Rakornas SMSI tahun 2022 ini SMSI Kepri bisa ditunjuk menjadi tuan rumah agar potensi pariwisata dan keunggulan sektor lainnya Kepri bisa bisa dikenalkan kepada ketua SMSI se Indonesia agar ikut membantu memviralkan seluruh keistimewaan yang ada di Kepri,” jelas Zakmi.

    Menurut Zakmi jumlah anggota SMSI di Kepulauan Riau saat ini mencapai 129 perusahaan sementara total jumlah anggota SMSI di Indonesia mencapai 1.726 perusahaan hingga dinomatkan oleh MURI sebagai organisasi perusahaan media terbesar di dunia. Hingga ini bisa membuat SMSI sebagai organisasi yang tepat untuk diajak bermitra karena semua program yang direncanakan akan tersosialisasikan dengan baik ke pembaca-pembaca media siber.

    Ketum SMSI Firdaus melantik pengurus SMSI Kepri memberikan Anugrah Sahabat Pers Indonesia kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai gubernur yang peduli dengan pers.

    Firdaus menyampaikan kekagumannya atas keindahan alam di Kepri serta mengapresiasi prestasi-prestasi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama Ansar Ahmad berterimakasih atas pemberian Anugerah Sahabat Pers Indonesia.

    “Anugrah ini saya dedikasikan untu seluruh masyarakat Kepri khususnya para insan pers. Tujuannya agar pembangunan dan potensi di Kepri terus tersosialisasikan hingga pertumbuhan ekonomi akan lebih capat bangkit,” kata Ansar.

    Menurutnya, Kepri memiliki 2.480 pulau dengan luas wilayah lautan sebesar 94 persen lautan dan 4 persen daratan.

    “Karena kondisi geografis seperti ini peran media siber sangat efektif dalam penyampaian informasi. SMSI ini adalah mitra strategis kita karena untuk kemajuan suatu daerah adalah media, satu problem terbesar adalah jaringan internet di Pulau terdepan. Untuk mendukung fasilitas internet, kita tahun ini dibangun 76 tower seluler di Kepri termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar,” ujar Ansar.

    Pada acara pelantikan itu juga dihadiri Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Ramos Manalu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhart, Kadis Kominfo Provinsi Kepri Hasan S.sos, Plt Kadis Kominfo Bintan, Hendrio, perwakilan Kajati Kepri serta utusan dari organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers. (has/smsi)

  • SMSI KSB Soroti Kerjasama Media, Minta BPK RI Lakukan Auditsus

    SMSI KSB Soroti Kerjasama Media, Minta BPK RI Lakukan Auditsus

    SUMBAWA BARAT (Lombokexpress.id)- Sejumlah media online yang tergabung Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Sumbawa Barat menyoroti terkait kerjasama anggaran publikasi media.

    Bukan saja menyoroti, bahkan DPC SMSI meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) untuk melakukan audit khusus terkait kerjasama media yang ada di wilayah Sumbawa Barat.

    “Kami menduga kerjasama anggaran publikasi media syarat mall administrasi. Terutama dengan adanya dugaan politisasi anggaran media, dimana ditemukan berbeda persepsi dan terkesan saling lempar antara OPD terkait,” kata, Sekjen DPC SMSI Riyan Kiswanto, ST, dalam keterangan pers, Rabu (30/3/2022).

    Ia menilai, penentuan kerjasama media dengan pemerintah KSB terkesan bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan selama ini.

    Keadilan dimaksud, kata dia, pentingnya standar nilai dan indikator penentuan media dan sosialisasi dengan Perusahaan Pers yang ada.

    “Jadi, jangan terkesan pemerintah tebang pilih dalam melakukan dan menentukan kerjasama media. Ini kan, anggaran bersama dan bukan milik segelintir,” tegasnya.

    Bahkan berdasarkan investigasi yang dirangkum media, terdapat sejumlah media tertentu yang diakomodir dengan jumlah kerjasama yang fantastis. Dimana, informasi tersebut juga sengaja di arahkan untuk media-media tertentu saja.

    Dari informasi dan keterangan Suryaman selaku Kabag Humas Pemda KSB, mengaku jika anggaran tersebut diberikan kepada beberapa media regional dan lokal, itupun datang dari Bappeda yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

    “Iya, ada beberapa media regional untuk halaman pertama,” kata dia.

    Terpisah, Kepala Badan Bappeda Dr. Hairul Jibril saat di konfirmasi wartawan mengaku jika anggaran ratusan juta tersebut telah di usulkan oleh OPD masing-masing.

    “Yang jelas itu usulan dari OPD masing-masing,” ujarnya, singkat menjawab pertanyaan wartawan via telpon Whatsapp.

    Sementara, Kuasa hukum beberapa media online yang tergabung dalam organisasi SMSI menyebut, jika dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada BPK, BPKP dan Ombudsman

    Laporan tersebut, rencana akan dilaporkan langsung oleh Mess dan Partners Law Firm merupakan kuasa hukum sejumlah media online yang ada di wilayah KSB.

    “Benar, laporannya sedang kami persiapkan dan segera kami layangkan kepada BPK dan BPKP untuk dilakukan audit dsamping kami menyiapkan laporan pengaduan kepada Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelananan publik.
    Kalau kemudian dasar hukum yang dijadikan pedoman tidak ada yang tentu wajar pertanyaan muncul indikator apa yang dijadikan acuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang terkesan diskriminatif terhadap media-media lokal.” ujar Advokat Muda M. Erry Satriyawan, SH, MH, CPCLE.

    Disamping hal diatas, Erry menegaskan, pihaknya mendorong pemda KSB untuk segera mengkaji kembali dan segera menetapkan perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Publikasi Pemerintah KSB melalui media yang ruang lingkupnya mengatur persyaratan dan kualifikasi, etika kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, bentuk dan jenis kerjasama media, tim verifikasi, perhitungan pembayaran, perubahan perjanjian kerjasama, berakhirnya perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan dan pembinaan serta pengawasan. (K1)