Lombok Express

Blog

  • Program Terbaru Pemerintah: Solusi Tepat Penuhi Kebutuhan Rakyat Secara Langsung

    Program Terbaru Pemerintah: Solusi Tepat Penuhi Kebutuhan Rakyat Secara Langsung

    JAKARTA (NTBNOW.CO)–Pemerintah kembali menggaungkan program inovatif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata. Inisiatif ini diharapkan menjadi solusi tepat mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.

    Program ini dirancang dengan tiga fokus utama: mempercepat distribusi bantuan sosial (bansos) seperti sembako, tunai, dan subsidi energi melalui sistem terintegrasi yang transparan; memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah di daerah tertinggal; serta memberikan pendampingan langsung kepada UMKM melalui pelatihan dan akses modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk memastikan efisiensi, pemerintah memanfaatkan teknologi digital seperti database terpadu guna verifikasi penerima bantuan, aplikasi monitoring yang memudahkan pelaporan kendala secara real-time, dan kolaborasi dengan aparat desa guna mengidentifikasi kebutuhan lokal.

    Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program ini telah membawa dampak positif, seperti peningkatan akses layanan kesehatan di lebih dari 50 daerah terpencil, kenaikan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 15%, serta pertumbuhan pendapatan UMKM berkat pemasaran digital.

    Meski menuai apresiasi, pemerintah mengakui masih ada tantangan, terutama keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman. Untuk mengatasinya, tahun 2025 akan difokuskan pada pembangunan tower sinyal di 120 titik, sosialisasi intensif via media lokal dan tokoh masyarakat, serta sinergi dengan swasta untuk memperluas program CSR. (**)

    Keterangan Foto:

    Saifullah Yusuf. (ist)

  • SDN 2 Cakranegara Gelar Seni P5 Fase A dan B Tahun 2025 Angkat Tema Eksplorasi Budaya Daerah

    SDN 2 Cakranegara Gelar Seni P5 Fase A dan B Tahun 2025 Angkat Tema Eksplorasi Budaya Daerah

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– SDN 2 Cakranegara, Kota Mataram, menggelar puncak acara Gelar Seni P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) Fase A dan Fase B dengan tema “Eksplorasi Budaya Daerah”, Selasa (20/5/2025).

    Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian panjang yang telah berlangsung sejak Januari 2025.

    Kepala Sekolah SDN 2 Cakranegara, Ahmadiyah, S.Pd., menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah. Sekaligus menumbuhkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang Persatuan Indonesia.

    “Hari ini adalah puncak kegiatan Gelar Seni P5 Fase A dan Fase B. Walaupun temanya sama, yaitu eksplorasi budaya daerah, masing-masing fase menampilkan bentuk kegiatan yang berbeda. Fase A lebih menekankan pada kegiatan kebersamaan seperti begibung, sementara Fase B menonjolkan sisi seni budaya daerah, khususnya seni tari,” jelas Ahmadiyah.

    Lebih lanjut, Ahmadiyah menambahkan kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk edukasi budaya. Tetapi juga merupakan media promosi kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.

    “Kami tadi juga mengadakan parade budaya mengelilingi lingkungan sekolah, kemudian ada begibung, dan berbagai pertunjukan tari-tarian daerah. Anak-anak diajak mengenal, memahami, dan mempromosikan budaya daerah agar nilai-nilai ini tetap lestari di masa depan,” tambahnya.

    Salah satu orang tua murid kelas 3A, Ibu Yenni, turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. “Acaranya sangat bagus, anak-anak jadi tahu budaya-budaya daerah di NTB dan ikut melestarikan tarian-tarian tradisional. Harapannya, kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut,” ungkap Yenni.

    Dengan semangat kolaborasi dan kecintaan terhadap budaya lokal, Gelar Seni P5 SDN 2 Cakranegara diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus menghidupkan nilai-nilai budaya dan Pancasila melalui pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. (nang)

    Keterangan Foto:

    Kepala Sekolah SDN 2 Cakranegara, Ahmadiyah, S.Pd memukul gendang beleq pembukaan acara. (anang/lombokexpress.id)

  • Uji Klinis Vaksin TBC Picu Pro-Kontra, Forum Tanah Air Serukan Kedaulatan Kesehatan Indonesia

    Uji Klinis Vaksin TBC Picu Pro-Kontra, Forum Tanah Air Serukan Kedaulatan Kesehatan Indonesia

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)-– Forum Tanah Air (FTA) menggelar Dialog dan Diskusi Kebangsaan secara daring bertema Vaksin TBC & Dampaknya untuk Indonesia, Bagaimana Harus Menyikapi?

    Diskusi yang berlangsung pada 18 Mei 2025 ini menghadirkan narasumber utama Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.P, mantan Menteri Kesehatan RI, dengan moderator Tata Kesantra, Ketua Umum FTA yang saat ini bermukim di New York.

    Acara ini diikuti secara antusias oleh 218 peserta yang terdiri dari diaspora Indonesia di luar negeri, tenaga kesehatan, serta aktivis dari berbagai provinsi. Diskusi ini menyoroti program uji klinis vaksin TBC (M72/AS01E) yang tengah menjadi perhatian publik, bahkan menimbulkan pro dan kontra di media sosial.

    Dalam forum tersebut, beberapa pertanyaan kritis mengemuka:  Apa keuntungan bagi Indonesia dalam berpartisipasi pada uji coba vaksin ini? Apakah program ini untuk kepentingan nasional atau kepentingan pihak luar, termasuk Bill Gates? Sejauh mana risiko dan manfaatnya seimbang? Apakah terdapat dasar hukum pelibatan warga negara dalam uji coba ini?

    Melalui siaran pers FTA tertanggal 18 Mei 2025, Dr. Siti Fadilah menjelaskan, vaksin merupakan virus yang dilemahkan atau dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh guna membentuk kekebalan. Namun, untuk vaksin TBC M72/AS01E, teknologi yang digunakan lebih canggih, yakni berbasis protein mikro-bakterium yang dikembangkan dari wilayah Afrika.

    Bill Gates, melalui kunjungan ke Istana beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa Indonesia akan dilibatkan dalam uji coba fase 3 setelah uji fase 1 dan 2 dilakukan di Afrika. Efikasi vaksin pada fase awal hanya mencapai 50%, yang menurut para pakar seharusnya belum layak dilanjutkan ke fase 3.

    Kedaulatan Kesehatan Jadi Sorotan

    Menurut Dr. Siti, pelibatan Indonesia dalam uji coba ini tak lepas dari isu kedaulatan kesehatan rakyat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi transparan dan edukasi menyeluruh terkait vaksinasi ini, termasuk risiko dan kompensasi yang mungkin timbul.

    “Saat ini diperkirakan terdapat 1 juta penderita TBC di Indonesia, dengan angka kematian sekitar 100.000 orang per tahun,” ujar Dr. Siti. Meski demikian, ia menegaskan eliminasi TBC lebih efektif melalui program Eradikasi TBC berbasis desa siaga hingga tingkat RW, disertai perbaikan gizi dan hunian, ketimbang vaksinasi massal.

    Kritik Terhadap Vaksinasi untuk TB Laten

    Vaksin M72/AS01E ditujukan untuk penderita TBC laten, yaitu penderita yang tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. Persoalannya, menurut Dr. Siti, pendeteksian TBC laten hanya bisa dilakukan dengan alat tertentu yang diklaim dimiliki oleh Bill Gates.

    Dikhawatirkan, vaksin bisa diberikan kepada orang sehat karena keterbatasan dalam deteksi. Selain itu, vaksin hanya efektif selama 3 tahun, dan akan membutuhkan pembelian ulang setiap periodenya, yang bisa membebani anggaran negara.

    Peserta diskusi juga menyoroti bahwa vaksin yang diuji di laboratorium sering kali berbeda hasilnya ketika diaplikasikan ke masyarakat. Pemerintah perlu memberikan jaminan dan kompensasi apabila terjadi dampak negatif, termasuk kecacatan atau kematian.

    FTA mengapresiasi kewaspadaan publik, khususnya netizen, terhadap isu vaksin ini. Hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi isu strategis yang menyangkut kedaulatan kesehatan dan keselamatan rakyat.

    Forum Tanah Air (FTA) menyerukan agar pemerintah tidak tergoda oleh kepentingan dana asing, melainkan mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat di atas segalanya. (rls)

    Keterangan Foto:

    Suasana dialog dan diskusi secara daring Forum Tanah Air (FTA)  bertema Vaksin TBC & Dampaknya untuk Indonesia. (ist)

  • Indonesian Ministry of Research and Technology Invests Rp 1.8 Trillion in University Research

    Indonesian Ministry of Research and Technology Invests Rp 1.8 Trillion in University Research

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)-– The Indonesian Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) has allocated Rp 1.8 trillion (approximately US$119 million) to fund research and development in Indonesian universities.

    The funding, sourced from the State Budget (APBN) and the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), will support various research clusters, including independent, intermediate, and supported clusters, as well as special assignments such as research on the Citarum River, disaster mitigation, and priority villages.

    Deputy Minister Stella Christie stated that this program aligns with President Prabowo Subianto’s “Asta Cita” (eight priorities), specifically the fourth point focusing on human resource development and national science and technology. The collaboration with LPDP aims to bolster human resource development and science and technology for national development across universities and research centers.

    This funding will accelerate priority national programs such as food security, energy security, and industrial downstreaming through research and innovation funding schemes. The initiative will also support the “Kampus Berdampak” (Impactful Campus) program and a holistic grand research call strategy.

    The Rp 1.8 trillion budget supplements the existing Research and Community Service Information Base (BIMA), a platform used by universities under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology to manage and monitor research and community service activities. While BIMA doesn’t offer direct researcher incentives, the LPDP scheme will provide direct incentives to researchers.

    Deputy Minister Christie emphasized the crucial role of research in boosting Indonesia’s economy. The goal is to establish Indonesian universities as leading centers of science and technology, contributing to national prosperity. (red)

    Caption:

    Deputy Minister (Wamen) of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Stella Christie, delivering a speech during a working visit to the Unram Rectorate on Sunday, May 18th. (dok)

  • Kapolresta Mataram Gelar Gowes Sehat Bersama Masyarakat untuk Jaga Kebugaran dan Jalin Silaturahmi

    Kapolresta Mataram Gelar Gowes Sehat Bersama Masyarakat untuk Jaga Kebugaran dan Jalin Silaturahmi

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID) -Untuk membangun sinergi antara kepolisian dan masyarakat, Kapolresta Mataram AKBP Hendro Purwoko bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polresta Mataram menggelar kegiatan “Gowes Sehat” pada Sabtu pagi (17/05/2025).

    Kegiatan ini berlangsung penuh semangat, dengan rute yang mengarah ke kawasan Sesaot, Lombok Barat.

    Kapolresta Mataram AKBP Hendro Purwoko menyampaikan kegiatan gowes bersama ini tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat.

    “Kami berharap, kegiatan gowes ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi dan menebar kepedulian dengan bertemu langsung masyarakat di Sesaot, Lombok Barat,” ungkap Kapolresta Mataram.

    Menurutnya, kehadiran anggota kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis, yang menjadi ciri utama Polresta Mataram dalam menciptakan situasi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang aman dan kondusif.

    Kegiatan ini juga diisi dengan dialog santai antara warga dan personel kepolisian, membahas berbagai isu lingkungan dan keamanan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

    “Dengan terciptanya kedekatan antara aparat dan masyarakat, maka Kamtibmas yang kondusif akan lebih mudah terwujud,” tutup AKBP Hendro Purwoko.

    Melalui kegiatan seperti ini, Polresta Mataram berharap dapat terus membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di wilayah hukum Polresta Mataram. (nang)

  • Dewan Pers Diminta Perketat Pengawasan Media untuk Jaga Profesionalisme Pers

    Dewan Pers Diminta Perketat Pengawasan Media untuk Jaga Profesionalisme Pers

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID) — Pertumbuhan media digital di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran terkait maraknya media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers serta munculnya oknum wartawan tanpa kompetensi yang memadai.

    Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB — menilai Dewan Pers perlu memperketat pengawasan terhadap media baru dan lebih selektif dalam proses verifikasi perusahaan pers. Ia juga mendorong organisasi profesi wartawan untuk menegakkan standar tinggi dalam rekrutmen anggotanya.

    “Dewan Pers harus ketat terhadap keberadaan media yang menjamur. Jangan sampai orang dengan mudah bisa membuat media. Organisasi wartawan juga harus selektif, agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi,” kata Jamhur dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/05.

    Jamhur mengkritisi fenomena media tidak terverifikasi yang tetap beroperasi tanpa struktur redaksi jelas dan sering kali mempekerjakan wartawan tanpa Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kondisi ini, menurutnya, merusak citra jurnalisme dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media.

    Menanggapi hal ini, Abdus Syukur, Ahli Pers Dewan Pers yang juga Ketua SMSI NTB dan Wakil Ketua PWI NTB, menegaskan bahwa Dewan Pers telah dan terus mengambil langkah konkret untuk menjaga profesionalisme pers.

    “Dewan Pers sudah melakukan verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan. Itu menjadi indikator penting media yang profesional,” tegas Syukur.

    Menurut Syukur, verifikasi perusahaan pers bertujuan memastikan bahwa media berbadan hukum, memiliki struktur redaksi yang jelas, serta menjalankan praktik jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sementara itu, UKW adalah tolok ukur kompetensi dan integritas wartawan dalam menjalankan tugasnya.

    Syukur juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam mengakses informasi, serta memahami perbedaan antara media terverifikasi dan media abal-abal.

    “Salah satu indikator media profesional adalah kepatuhan terhadap regulasi dan keikutsertaan dalam proses verifikasi dan UKW yang difasilitasi oleh Dewan Pers,” ujarnya.

    Dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, Dewan Pers membutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk organisasi profesi seperti **PWI, AJI, IJTI, dan SMSI**, yang diharapkan aktif dalam pembinaan dan seleksi anggota.

    Dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan standar profesionalisme, pers Indonesia diharapkan tetap independen, bermartabat, dan dipercaya publik di era digital ini. (red)

    Keterangan Foto:

    Abdus Syukur ( dok pribadi)

  • Isu Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Menguat, Senator Ibnu Kholil Desak Pemerintah Pusat Respons Aspirasi Masyarakat

    Isu Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Menguat, Senator Ibnu Kholil Desak Pemerintah Pusat Respons Aspirasi Masyarakat

    LOMBOK TENGAH (LOMBOKEXPRESS.ID) –Isu pemekaranProvinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka dan menyedot perhatian publik. Aksi damai masyarakat di Pelabuhan Poto Tano belum lama ini menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi pembentukan provinsi baru di wilayah timur Nusa Tenggara Barat (NTB) tak bisa lagi diabaikan.

    Senator DPD RI asal NTB, TGH. Ibnu Kholil, S.Ag., M.Pd.I., pun angkat bicara menanggapi perkembangan tersebut. Dalam keterangannya saat ditemui di Pondok Pesantren Inen Lemu, Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu (17/5/2025), Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan PPS telah berlangsung sejak lama, namun terkendala kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat.

    “Pemekaran ini bukan hanya soal pemisahan administratif, tapi tentang mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Kita ingin percepatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

    Ibnu Kholil mencontohkan bagaimana sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi warga Pulau Sumbawa. Dalam banyak kasus, pasien dalam kondisi darurat harus dirujuk ke rumah sakit di Mataram, melewati lautan dengan risiko tinggi.

    “Ini menyedihkan. Kita sedang bicara soal keadilan pelayanan dasar. Terlalu lama dibiarkan, masyarakat bisa frustrasi,” ujarnya prihatin.

    Senator yang juga alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo ini mengungkapkan bahwa aspirasi pemekaran PPS telah disampaikan secara resmi oleh DPD RI kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan mendapat respons positif.

    “Namun, katanya kunci finalnya ada di Kementerian Keuangan, karena ini terkait kesiapan anggaran negara,” terangnya.

    Ia membandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan yang prosesnya begitu cepat. “Kalau IKN bisa segera dijalankan, mengapa PPS yang sudah lama diperjuangkan tidak bisa diberi prioritas anggaran?” tanyanya.

    Menurut data yang disampaikan Ibnu Kholil, hingga kini terdapat 42 usulan provinsi baru, termasuk PPS, serta ratusan usulan kabupaten/kota yang masih tertahan karena kebijakan moratorium.

    “Kalau moratorium terus dipertahankan tanpa solusi, masyarakat bisa kehilangan harapan. Jangan sampai aksi-aksi seperti blokade Poto Tano menjadi bentuk protes yang terus terulang,” tegasnya.

    Ibnu Kholil menegaskan bahwa perjuangan PPS adalah soal kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik atau ambisi elit lokal.

    “Ini tentang keadilan dan pemerataan. PPS bukan sekadar wacana, tapi aspirasi tulus yang terus menguat. Pemerintah pusat harus membuka mata dan hati,” pungkasnya. (red)

  • Polda Jateng Ungkap Jaringan Preman Berkedok Wartawan, 4 Pelaku Ditangkap, 175 Anggota Ditelusuri

    Polda Jateng Ungkap Jaringan Preman Berkedok Wartawan, 4 Pelaku Ditangkap, 175 Anggota Ditelusuri

    SEMARANG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) berhasil mengungkap praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum mengaku sebagai wartawan. Empat orang pelaku ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng karena diduga memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan informasi pribadi ke media.

    Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (16/5/2025) di Markas Ditreskrimum Polda Jateng, Direktur Reskrimum Kombes Pol Dwi Subagio, didampingi Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, menjelaskan bahwa para pelaku terdiri dari tiga pria dan satu perempuan. Mereka adalah HMG (33), AMS (26), KS (25), dan IH (30), yang semuanya berasal dari Bekasi, Jawa Barat.

    “Total ada tujuh orang dalam kelompok ini. Empat sudah kami tangkap, tiga lainnya masih dalam pengejaran,” ujar Kombes Dwi Subagio.

    Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan besar yang telah beroperasi sejak tahun 2020 dan memiliki anggota aktif sekitar 175 orang. Anggota jaringan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga karyawan swasta.

    Jaringan ini menjalankan aksi pemerasan di berbagai wilayah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Modus yang digunakan adalah mengintai tokoh masyarakat atau publik figur, lalu menghadang mereka dan mengaku sebagai wartawan. Para pelaku kemudian mengancam akan mempublikasikan skandal pribadi jika korban tidak memberikan uang.

    “Salah satu korban bahkan dimintai uang hingga ratusan juta rupiah. Setelah negosiasi, korban akhirnya mentransfer Rp12 juta ke rekening pelaku,” terang Dwi Subagio.

    Berkat laporan korban tersebut, polisi melakukan penelusuran dan berhasil menangkap para pelaku di rest area KM 487 Tol Boyolali.

    Saat diamankan, pelaku sempat mengaku sebagai wartawan dari media ternama. Namun setelah dicek, mereka tidak memiliki kartu pers resmi dan hanya membawa identitas dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Beberapa media yang disebut seperti Morality News, Nusantara Merdeka, Mata Bidik, dan Siasat Kota.

    “Setelah dikonfirmasi ke Dewan Pers, seluruh media tersebut tidak terdaftar secara resmi,” tegas Dwi Subagio.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain kartu pers, handphone, kartu ATM, serta mobil Daihatsu Terios berwarna hitam yang digunakan untuk beroperasi.

    Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman penjara hingga sembilan tahun.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memburu jaringan ini hingga ke akar-akarnya.

    “Kami minta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami intimidasi atau pemerasan oleh orang yang mengaku sebagai wartawan. Polda Jateng berkomitmen memberantas segala bentuk premanisme di wilayah hukum Jawa Tengah,” ujar Kombes Artanto. (rls)

  • Konflik Menteri ESDM dan Dirut PGN: Kurtubi Kritik UU Migas dan Usul Solusi

    Konflik Menteri ESDM dan Dirut PGN: Kurtubi Kritik UU Migas dan Usul Solusi

    JAKARTA (NTBNOW.CO)–Konflik antara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko terkait pengelolaan gas bumi di Indonesia menjadi sorotan. Dr. Kurtubi, pengamat energi dan migas, menilai konflik ini sebagai bukti nyata kelemahan implementasi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang merugikan negara.

    Kurtubi menyoroti penurunan produksi migas selama lebih dari dua dekade, diiringi pembatalan sejumlah pasal UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, UU yang sudah terbukti buruk ini tetap berlaku, sehingga perlu dilakukan revisi menyeluruh. Ia juga mengkritik pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan minerba yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

    Sebagai solusi, Kurtubi mengusulkan penerapan sistem Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil murni berbasis bisnis-ke-bisnis (B to B). Skema ini, menurutnya, akan menjamin porsi keuntungan yang lebih besar untuk negara, idealnya 65% untuk negara dan 35% untuk investor setelah cost recovery. Pada saat harga migas dan minerba tinggi, porsi negara bisa dinaikkan menjadi 85%.

    Ia juga menyarankan penghapusan sistem konsesi, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun kontrak pemerintah-investor (B to G). Pemerintah, kata Kurtubi, cukup menunjuk badan usaha profesional untuk mengelola pertambangan, tanpa intervensi birokrasi langsung. Lebih lanjut, ia mendesak agar devisa hasil ekspor SDA diwajibkan masuk ke sistem keuangan nasional.

    Sebagai kesimpulan, Kurtubi merekomendasikan pencabutan UU Migas No. 22 Tahun 2001, UU Minerba No. 4 Tahun 2009, dan UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Konflik antara Menteri ESDM dan Dirut PGN, menurutnya, merupakan gejala permukaan dari masalah struktural yang lebih besar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Perlu adanya reformasi menyeluruh untuk memastikan pengelolaan SDA yang lebih adil dan menguntungkan negara. (red)

    Keterangan Foto:

    Pengamat Energi dan Migas, Dr. Kurtubi. (ist)

  • Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Butuh Bapak Asuh

    Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali mengemuka. Meski telah menjadi aspirasi masyarakat selama dua dekade terakhir, hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi konkret dari pemerintah pusat.

    Minimnya dukungan politik di tingkat nasional dan belum munculnya tokoh kuat sebagai lokomotif perjuangan menjadi salah satu kendala utama. Padahal, secara geografis dan sumber daya, Pulau Sumbawa dinilai sudah sangat layak berdiri sendiri sebagai provinsi baru.

    Upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pernah menjadi topik hangat dalam berbagai forum. Namun semangat itu meredup karena belum ada figur sentral yang konsisten membawa aspirasi ini ke lingkar kekuasaan pusat.

    “Pulau Sumbawa butuh bapak asuh, tokoh nasional yang bisa menjembatani perjuangan ini sampai ke meja Presiden,” ujar salah satu anggota DPRD NTB, Aminurlah kepada sejumlah media.

    Jika berkaca pada daerah lain yang sukses melakukan pemekaran, seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat, ada tokoh kuat di balik layar yang menjadi penggerak utama. Sayangnya, Pulau Sumbawa belum memiliki figur seperti itu saat ini.

    Lima daerah yang mencakup Pulau Sumbawa — Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima — memiliki potensi sumber daya alam melimpah, posisi strategis, dan jumlah penduduk yang memadai untuk menjadi provinsi tersendiri.

    Namun potensi tersebut belum tergarap secara maksimal karena akses kebijakan masih terpusat di Mataram, ibu kota Provinsi NTB yang berada di Pulau Lombok.

    Kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memajukan pendidikan serta kesehatan menjadi alasan mendasar mengapa pemekaran provinsi sangat dibutuhkan.

    Kendala besar lainnya adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Tanpa dukungan dari elite nasional, perjuangan di tingkat lokal sulit menembus kebijakan nasional.

    Diperlukan konsolidasi seluruh elemen masyarakat di Pulau Sumbawa — kepala daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga diaspora — untuk kembali menguatkan gerakan ini secara sistematis dan terarah.

    Langkah selanjutnya adalah menemukan dan mendorong satu atau dua tokoh nasional asal Sumbawa untuk tampil sebagai juru bicara perjuangan ini. Figur seperti inilah yang disebut sebagai “bapak asuh”, yaitu sosok yang punya akses ke pembuat kebijakan tertinggi di republik ini.

    Masyarakat di Pulau Sumbawa berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana tahunan menjelang pemilu. Perlu ada keseriusan dan keberanian politik agar suara rakyat mendapat ruang di tingkat pusat.

    Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak ada yang mengambil peran, maka wacana ini hanya akan menjadi mimpi kolektif yang terus berulang tanpa ujung.

    Kita berharap para pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat, untuk memberi perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Demi keadilan dan pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. (*)