Blog

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengadakan diskusi perdana bertajuk “Upaya Mengatasi Problematika Kemacetan Lalu Lintas, Dampak Kemacetan dari Sisi Ekonomi” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Acara ini menjadi langkah awal Forum Pemred SMSI untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah besar yang merugikan masyarakat, khususnya di perkotaan.

Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, menekankan pentingnya peran media siber dalam mendukung pencarian solusi atas kemacetan lalu lintas. “Kemacetan bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Dar Edi Yoga.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi seperti hilangnya produktivitas, peningkatan biaya logistik, dan penurunan daya saing investasi.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah (Dirkamsel Korlantas Polri), Ahmad Ardiansyah (Ditjen Perhubungan Darat), Widiyatmiko Nursejati (Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Regional), dan Edison Siahaan (Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch).

Pemaparan Solusi dari Berbagai Perspektif

Brigjen Pol Bakharuddin menjelaskan pentingnya konsep Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009. Menurutnya, kemacetan dapat diatasi dengan pendekatan terpadu seperti pengembangan aplikasi kontrol lalu lintas, pembangunan pusat kendali, dan pengaturan waktu operasional angkutan umum.

Ahmad Ardiansyah menyoroti dampak urbanisasi yang memicu peningkatan kemacetan. “Pada 2045, sebanyak 230 juta penduduk Indonesia diprediksi tinggal di perkotaan,” ungkapnya.

Data dari TomTom Traffic Congestion Index mencatat bahwa Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Ahmad menyarankan strategi push and pull—mendorong masyarakat menaati aturan lalu lintas dan memanfaatkan transportasi umum.

Sementara itu, Widiyatmiko Nursejati menjelaskan langkah Jasa Marga dalam menangani kepadatan di ruas tol, seperti optimalisasi teknologi, integrasi jaringan tol, dan koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa Tol Dalam Kota menjadi salah satu ruas paling padat dengan lalu lintas harian mencapai 543.535 kendaraan.

Edison Siahaan menekankan bahwa lalu lintas adalah urat nadi perekonomian. Ia menyarankan pembatasan ruang gerak kendaraan melalui kebijakan seperti ganjil-genap dan rekayasa lalu lintas. Namun, ia juga mengkritik pelaksanaan operasi rutin yang belum memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran berlalu lintas masyarakat.

Kolaborasi untuk Solusi Berkelanjutan

Dar Edi Yoga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Belajar dari negara lain, Indonesia perlu mengadopsi teknologi canggih, meningkatkan transportasi publik, dan mendesentralisasi ekonomi,” ujarnya. Media siber, menurutnya, memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi berbasis data kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Acara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti BRI Insurance, Jasamarga, Polri, Kementerian Perhubungan, PT Kalbe Farma, dan lainnya. Diskusi yang dipandu Pemred Akurat.co, Aldi Gultom, ini menjadi langkah awal Forum Pemred SMSI dalam memberikan solusi nyata untuk masalah kemacetan lalu lintas yang berdampak luas. (red)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Di dunia advokasi hukum dan hak asasi manusia, nama Poengky Indarti sudah tak asing lagi. Sosok kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini telah malang melintang dalam berbagai kasus besar yang memperjuangkan keadilan, mulai dari kasus Marsinah pada 1993 hingga uji materiil Undang-Undang Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi.

Selama tiga dekade kariernya, Poengky membangun reputasi sebagai pembela masyarakat marginal dan pionir dalam advokasi HAM. Kini, dengan rekam jejaknya yang panjang dan pengalamannya sebagai mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky melangkah sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Poengky Indarti menjadi salah satu calon ketua KPK periode mendatang. Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (18/11/2024), ia menegaskan visi besar untuk memperkuat peran KPK dalam pengawasan pasca Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Poengky menyebut pemerintahan baru rentan terhadap potensi kebocoran anggaran. KPK harus mengoptimalkan pengawasan guna mencegah praktik korupsi di kalangan pemangku kebijakan yang baru dilantik. “Dengan adanya pemerintahan yang baru, potensi kebocoran anggaran oleh para pemangku kebijakan menjadi hal yang harus diantisipasi,” katanya.

Ia juga menyoroti daerah-daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan. “Fokus utama saya adalah melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi,” tegas Poengky.

Sinergi dengan Aparat dan Masyarakat

Poengky menilai kerja KPK tidak dapat dilakukan sendiri. Ia berencana memperkuat koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta menggandeng masyarakat, perempuan, dan media massa untuk berpartisipasi dalam pengawasan. “Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif,” ujarnya.

Poengky juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Sebagai mantan anggota Kompolnas, ia merasa memiliki modal yang cukup untuk memperbaiki hubungan antar-lembaga. “KPK seharusnya tidak berjalan sendiri. Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan adalah kunci dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Dalam strategi pemberantasan korupsi, Poengky menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan dan pembenahan sistem pengelolaan administrasi. Ia juga menyatakan koruptor harus diberikan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera. “Pencegahan yang efektif adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi melalui pendidikan,” katanya.

Membawa Arah Baru KPK

Poengky menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga (1993) dan Master of Laws dari Northwestern University, Amerika Serikat (2003). Kariernya dimulai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada awal 1990-an.

Poengky terlibat dalam berbagai advokasi penting, seperti kasus Marsinah (1993) dan uji materi UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan aktif dalam mendorong perdamaian di Papua melalui Jaringan Damai Papua.

Selain itu, ia menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir sejak 2018, melanjutkan cita-cita panutannya, almarhum Munir Said Thalib. Saat ini, ia juga merupakan Visiting Research Fellow di Jeonbuk National University, Korea Selatan.

Dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan advokasi hak asasi manusia, Poengky Indarti menawarkan pendekatan yang inklusif dan strategis untuk pemberantasan korupsi. Jika terpilih, ia bertekad membawa KPK menjadi lembaga yang lebih efektif, tidak hanya dalam penindakan tetapi juga pencegahan dan pengawasan, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)

Oleh: Cindi Klaudia
Nim: 21101058
Prodi: S1 Pariwisata

INDUSTRI pariwisata di Indonesia terus berkembang pesat, dengan semakin banyaknya wisatawan lokal dan internasional yang tertarik untuk menjelajahi kekayaan budaya, alam, dan sejarah negara ini. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, peran pemandu wisata atau pramuwisata menjadi sangat krusial. Pemandu wisata tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, tetapi juga untuk memastikan pengalaman wisatawan menyenangkan dan berkesan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengembangan pemandu wisata di Indonesia adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

HPI adalah organisasi profesi yang dibentuk untuk memberikan wadah bagi pemandu wisata di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggotanya. Dengan peran ini, HPI turut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pariwisata di Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana HPI membantu dalam mengembangkan kinerja pemandu wisata di Indonesia.

1. Pelatihan dan Sertifikasi Profesional

Salah satu peran utama HPI dalam mengembangkan kinerja pemandu wisata adalah melalui penyediaan pelatihan dan sertifikasi profesional. Pemandu wisata yang tergabung dalam HPI diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang objek wisata, budaya lokal, sejarah, serta bahasa asing yang memadai untuk berkomunikasi dengan wisatawan internasional. Untuk itu, HPI menyelenggarakan berbagai pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi pemandu wisata.

Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis seperti cara memberikan penjelasan yang menarik dan informatif, tetapi juga mengenai etika profesi dan keterampilan interpersonal. Selain itu, HPI juga melakukan sertifikasi untuk memastikan bahwa pemandu wisata yang terdaftar memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi ini, wisatawan dapat merasa lebih percaya diri dan nyaman karena mereka tahu bahwa pemandu yang mereka temui telah memiliki kompetensi yang teruji.

2. Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan

Seorang pemandu wisata tidak hanya harus menguasai informasi tentang objek wisata, tetapi juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu memahami kebutuhan wisatawan yang berbeda-beda. HPI secara aktif mengadakan seminar, workshop, dan diskusi yang bertujuan untuk memperbarui pengetahuan anggotanya tentang tren terbaru dalam industri pariwisata.

Selain itu, HPI juga memberikan kesempatan bagi pemandu wisata untuk belajar mengenai aspek-aspek baru dalam pariwisata, seperti pariwisata berbasis keberlanjutan, ekowisata, dan digitalisasi pariwisata. Pemandu wisata yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman akan semakin dihargai oleh wisatawan dan industri pariwisata secara umum.

3. Meningkatkan Profesionalisme dan Etika Kerja

Salah satu tantangan terbesar dalam industri pariwisata adalah menjaga kualitas pelayanan agar selalu memenuhi standar tinggi. HPI berperan dalam membentuk dan mengembangkan profesionalisme pemandu wisata melalui pembinaan etika kerja yang baik. Pemandu wisata yang profesional harus memiliki sikap yang ramah, sabar, jujur, serta mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. HPI secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang berfokus pada peningkatan etika kerja, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan stres.

Pemandu wisata yang terampil dalam hal ini akan dapat mengatasi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lapangan, serta mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan. Dalam jangka panjang, peningkatan profesionalisme ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan wisatawan, tetapi juga reputasi destinasi wisata itu sendiri.

4. Menjaga Jaringan dan Kolaborasi Antar Pemandu Wisata

Sebagai organisasi yang menghimpun para pemandu wisata dari berbagai daerah di Indonesia, HPI juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat jaringan profesional antar anggota. Pemandu wisata yang tergabung dalam HPI dapat saling bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Melalui kolaborasi ini, HPI dapat menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Indonesia. Misalnya, pemandu wisata di satu daerah dapat belajar tentang objek wisata baru atau budaya lokal dari daerah lain yang sudah lebih terkenal. Hal ini juga membuka peluang bagi pemandu wisata untuk bekerja di berbagai destinasi di Indonesia, sehingga mereka dapat terus memperluas wawasan dan pengalaman mereka.

5. Advokasi dan Pengembangan Kebijakan

HPI juga memiliki peran penting dalam advokasi dan pengembangan kebijakan yang mendukung kemajuan profesi pemandu wisata di Indonesia. Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pemandu wisata, HPI sering berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengusulkan kebijakan yang menguntungkan anggotanya, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, maupun pengembangan fasilitas yang mendukung profesionalisme pemandu wisata.

Melalui pengaruhnya, HPI dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih baik dalam industri pariwisata dan menjamin bahwa pemandu wisata mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.

6. Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Selain pelatihan dan pengembangan profesional, HPI juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pemandu wisata. Salah satu caranya adalah dengan memperjuangkan hak-hak pemandu wisata, seperti tarif yang wajar, jaminan kesehatan, serta pengakuan atas kontribusi mereka dalam industri pariwisata.

HPI juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan pariwisata dan asosiasi perjalanan, untuk membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para anggotanya. Melalui berbagai program ini, HPI berupaya agar pemandu wisata dapat meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih dihargai dalam profesinya.

Kesimpulan

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kinerja pemandu wisata di Indonesia. Melalui pelatihan, sertifikasi, peningkatan profesionalisme, dan pengembangan kebijakan yang mendukung, HPI telah membantu menciptakan pemandu wisata yang berkualitas dan kompeten. Selain itu, HPI juga berfungsi sebagai wadah yang mempererat hubungan antar pemandu wisata, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan berkontribusi pada kemajuan industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

Dengan peran dan kontribusi yang terus berkembang, HPI diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi industri pariwisata di Indonesia dan membantu mewujudkan pariwisata yang lebih berkelanjutan, berkualitas, dan profesional. (*)

Oleh: Astri Ningsih
NIM: 21101059
Prodi: S1 Pariwisata

Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram (STP) Mataram

HIMPUNAN Pramuwisata Indonesia (HPI) memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pramuwisata di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam penelitian berjudul “Peran Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Guna Meningkatkan Profesionalisme”, fokus utama adalah menggali bagaimana HPI NTB berkontribusi melalui pembinaan, pengawasan, dan mengatasi berbagai tantangan dalam menciptakan pramuwisata yang profesional.

Peningkatan Profesionalisme melalui Pendidikan dan Pelatihan

Hasil wawancara dengan Ketua HPI NTB, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd., mengungkapkan HPI secara aktif mengadakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Program ini mencakup seminar, studi tour, dan pemberian materi pelatihan khusus bagi pramuwisata.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

– Meningkatkan pengetahuan pramuwisata tentang budaya lokal, sejarah, dan layanan wisata.

– Memperluas wawasan dan pengalaman, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membangun kepercayaan diri para pramuwisata.

Tantangan dalam Meningkatkan Profesionalisme

HPI NTB menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugasnya, di antaranya:

1. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta.

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam melaksanakan program pelatihan secara menyeluruh.

Namun, HPI terus berinovasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital untuk memperluas akses pelatihan, sehingga semakin banyak pramuwisata yang dapat meningkatkan kemampuan mereka.

Kontribusi HPI terhadap Pariwisata Berkualitas

HPI tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas pramuwisata, tetapi juga berkontribusi besar dalam membangun industri pariwisata yang berkualitas. Dengan melatih pramuwisata yang memiliki etika dan keterampilan tinggi, HPI turut berperan dalam:

– Meningkatkan citra NTB sebagai destinasi wisata unggulan.

– Memberikan dampak positif pada pengalaman wisatawan, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Peran HPI sebagai wadah komunikasi dan pengembangan pramuwisata sangat vital dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata. Meskipun menghadapi tantangan, HPI terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri pariwisata di NTB dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Keberhasilan HPI tidak hanya meningkatkan profesionalisme pramuwisata, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. (*)