Blog

KEBUN SIRIH (LOMBOKEXPRESS.ID)–Jabat tangan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mendapat tepuk tangan hangat para peserta Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat sepakat persoalan internal yang melanda tubuh PWI Pusat dalam lima bulan terakhir sudah selesai alias tuntas.

Kesepakatan tersebut disampaikan lagi dalam pernyataan pers bersama Ketum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan setelah rapat tersebut.
“Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Ch Bangun.

Namun, tambahnya, perlu ditegaskan pula bahwasanya kesepakatan tersebut menunjukkan
berita-berita negatif yang merugikan Pengurus Harian PWI Pusat adalah tidak benar.

“Komunikasi saya dan pak Sasongko terjalin baik. Kami sudah bertemu tiga kali untuk membicarakan penyelesaian dan melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan. Jadi, tidak benar kalau dikatakan Pengurus Harian PWI Pusat berkonflik dengan Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Bangun.

Sementara Sasongko Tedjo juga menegaskan sejak awal Dewan Kehormatan tidak pernah menyebut ada korupsi di PWI Pusat.

“Yang dipersoalkan Dewan Kehormatan adalah penyalahgunaan administrasi. Dan, itu masuk wilayah PD-PRT. Pelanggarannya bukan di wilayah keuangan,”ujar Sasongko.

Sebelumnya, Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat menyetujui beberapa hal sebagai kesepakatan. Di antaranya, 1) Menyetujui pengunduran diri beberapa pengurus harian PWI Pusat dan anggota dewan kehormatan; (2) Menyetujui reshuffle secara menyeluruh pengurus harian, dewan kehormatan dan dewan penasehat. Mandat itu diberikan kepada Ketum PWI Pusat.

“Yang tidak bisa diganti hanya Ketum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan karena itu adalah produk Kongres PWI Bandung,”ujar salah seorangm peserta rapat.

Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibyo bersyukur karena dengan sikap dewasa, jiwa besar Pengurus Harian Harian PWI Pusat dan Dewan Kehormatan bisa bersepakat mengakhiri persoalan internal sehingga bisa solid dalam menjawab tantangan masa depan. (rls)

Keterangan foto: Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, Kamis (27/6/2024)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah mengklarifikasi siaran pers Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang menyebutkan bahwa dirinya telah diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PWI.

“Hingga saat ini saya masih anggota PWI aktif dan secara sah tetap sebagai sekjen PWI Pusat,” kata Sayid dalam siaran pers nya di Jakarta pada Senin (24/6/2024) sore.

Sayid menjelaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi organisatoris terhadap Saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 16 April 2024 dan nomor 37/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi pemberhentian sementara saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 7 Juni 2024 cacat hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Saya sudah mengirimkan somasi dan kini saya sedang menyiapkan langkah hukum berupa laporan polisi dan gugatan ke Pengadilan,” kata Sayid.

Sayid mengungkapkan bahwa dalam sanksi organisatoris yang diputuskan oleh dewan kehormatan sedikitnya terdapat 5  (lima) fakta yang membuktikan bahwa keputusan tersebut sewenang-wenang.

Yang pertama, dirinya merasa tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh  Dewan Kehormatan.
Adapun Dewan Kehormatan mempersoalkan tentang upaya pembelaan dirinya padahal hal tersebut dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.

Kedua, Keputusan DK yang memerintahkan pengembalian sejumlah uang dan membuat seolah-olah terdapat penyalahgunaan dana bukan merupakan kewenangan DK.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah diatur secara tegas dipertanggungjawabkan dalam kongres yang sebelumnya diaudit.
“Hingga saat ini kami masih menunggu hasil audit atas pelaksanaan dana UKW,” kata Sayid.

Sedangkan yang ketiga lanjutnya, DK dalam memutuskan perkara tersebut belum memiliki tata cara penerimaan pengaduan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap PD, PRT, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Selanjutnya yang keempat, dalam putusannya DK tidak cermat dalam menetapkan pelanggaran PD/PRT/KEJ/KPW.

Hal itu dapat dilihat bahwa Keputusan DK berdasarkan keterangan Bendum MSS tanpa adanya klarifikasi dari pihak terkait yang menjeratnya seakan-akan tidak adanya persetujan Bendahara umum dalam hal menandatangani cheque.

Sedangkan belakangan ditemukan bahwa keterangan  MSS itu tidak lengkap dan telah diklarifikasi ulang yang bersangkutan kepada ketua DK,” ujarnya.

Bukan hanya itu DK menjerat diirinya melanggar KPW sedangkan dalam mukadimahnya sudah sangat jelas bahwa KPW itu disusun sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan profesi di lapangan.

Kelima, Keputusan DK tersebut tidak ada ada rekomendasi dari dewan kehormatan provinsi.
“Saya sebagai anggota PWI merasa prihatin dengan Keputusan DK yang sewenang-wenang tersebut,” pungkasnya. (rls)

JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID)– Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun, untuk segera menyelesaikan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi terkait dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyampaikan pernyataan ini pada Senin (24/6/2024), didampingi oleh Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, dan anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sanksi Peringatan Keras

Sasongko menjelaskan bahwa DK PWI telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada empat orang Pengurus Harian: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. Mereka diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp1.771.200.000 ke kas organisasi PWI Pusat paling lambat 31 Mei 2024.

Menurut Sasongko, PWI telah menerima pengembalian dana sebesar Rp 1.080.000.000, sementara sisa Rp 691,2 juta masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan diperhitungkan sebagai piutang organisasi.P

Pengunduran Diri M Ihsan

DK PWI mengapresiasi langkah M Ihsan yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wabendum pada 31 Mei 2024. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati keputusan Dewan Kehormatan.

Skorsing Satu Tahun

DK PWI juga menjatuhkan sanksi skorsing selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah mulai 7 Juni 2024. Sasongko menegaskan bahwa sanksi ini diberikan karena Sayid tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan DK sebelumnya.

Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI untuk menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK paling lambat Kamis, 27 Juni 2024. Uni menegaskan bahwa keputusan DK bersifat final dan harus dilaksanakan oleh Pengurus Harian.

Konsekuensi Skorsing

Anggota DK Asro Kamal Rokan menjelaskan bahwa dengan adanya skorsing, Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI, termasuk tidak bisa lagi bertindak mewakili PWI atau menandatangani dokumen atas nama PWI.

Dukungan Dewan Penasihat

Dewan Penasihat PWI dalam surat tertanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ilham Bintang dan Wina Armada, menegaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota melanggar aturan atau tidak. (rls)