Lombok Express

Blog

  • Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN

    JAKARTA (LOMBOKEXPRESS.ID) – Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

    Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengemukakan hal itu, Senin (24/6/2024). Dia menyampaikan hal itu bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

    Sasongko menjelaskan DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian, yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja).

    Menurut Sasongko, Organisasi telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Senilai Rp691,2 juta sisanya masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang Organisasi. Pengembalian uang tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya.

    “DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023-2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,” ungkap Sasongko.

    Menurut mantan Pemred _Suara Merdeka_ itu, M Ihsan menyadari ada dugaan kelalaian administrasi yang dilakukannya terkait pencairan keuangan. Hal itu karena dia hanya menjalankan kegiatan organisasi, dilandasi asumsi bahwa jika Ketum dan Sekjen sudah memerintahkan, maka keputusan harus dijalankan.

    *Skorsing Satu Tahun*

    Lebih jauh, Sasongko memaparkan DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024.

    “Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena menilai yang bersangkutan terus melakukan langkah atau tindakan yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan sebelumnya,” jelas Sasongko.

    Sesuai dengan PD-PRT, keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.

    Karena itu, Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun untuk segera menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK, termasuk pemberhentian sementara Sayid.

    “Kami minta keputusan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada Kamis, 27 Juni 2024 ini,” kata Uni, yang juga Pemimpin Redaksi _IDN Times_ dan mantan anggota Dewan Pers.

    Sementara itu, anggota DK Asro Kamal Rokan mengingatkan konsekuensi dari sanksi skorsing itu ialah Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI.

    “Konsekuensinya, dia gugur sebagai pengurus PWI dan tidak boleh lagi bertindak mewakili PWI. Termasuk, tidak boleh lagi menandatangani surat-surat atau dokumen PWI dan meresmikan, baik membuka maupun menutup, acara-acara PWI,” kata Asro yang mantan Pemred Lembaga Kantor Berita _Antara_.

    Sebelumnya, Dewan Penasihat PWI melayangkan surat kepada Ketua Umum PWI. Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Wina Armada itu pada intinya meminta Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan DK. Dalam surat nomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 itu, Dewan Penasihat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. (rls)

  • Santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah Diduga Dianiaya Sesama Santri, Ponpes Bantah Ada Kekerasan

    Santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah Diduga Dianiaya Sesama Santri, Ponpes Bantah Ada Kekerasan

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)–Seorang santriwati berinisial NI (15) asal Desa Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga mengalami kekerasan oleh rekan sesama santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Aziziyah Kapek, Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar).

    Kepala Satreskrim Polresta Mataram, Kompol I Made Yogi Purusa Utama, mengatakan kepada wartawan pada Senin, 24 Juni 2024, bahwa berdasarkan keterangan orang tua korban, NI diduga dipukuli menggunakan balok.

    “Orang tua korban melaporkan bahwa anaknya mengaku sempat dipukul dengan balok dan sajadah di bagian muka,” ujarnya.

    Saat ini, korban masih dalam perawatan di RSUD R Soedjono Selong. Pihak Polresta Mataram masih menunggu hasil rekam medis untuk menentukan penyebab kondisi kritis korban.

    “Kondisi korban yang dirawat menggunakan ventilator sudah kami minta hasil rekam medisnya. Kami belum bisa menyatakan penyebab sakitnya,” jelas Yogi.

    Menurut informasi awal, korban dibawa oleh ibu dari temannya yang prihatin dengan kondisinya ke salah satu poliklinik di Lombok Timur. Namun, karena kondisi korban menurun, dia kemudian dibawa ke Puskesmas.

    Ayah korban melaporkan bahwa teman sebangku korban menginformasikan bahwa NI mendapatkan kekerasan dari sesama santriwati, sehingga harus dirawat di rumah sakit.

    “Ibu dari teman korban merasa iba dan menjemput korban menggunakan travel dari Lotim. Supir travel tersebut mengetahui semua kronologisnya,” katanya.

    Yogi menambahkan, polisi akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan sebelum memanggil pihak Ponpes untuk dimintai keterangan.

    “Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk orang tua dari teman korban, wali kelas, dan lainnya,” ungkap Yogi.

    Pihak Ponpes Membantah

    Sementara itu, pihak Ponpes yang dikonfirmasi oleh wartawan mengenai dugaan penganiayaan ini mengaku sudah melakukan investigasi terkait informasi yang beredar di media sosial.

    “Terkait dugaan penganiayaan, kami sudah investigasi. Anak ini adalah anak yang baik dan disayangi teman-temannya, tidak mungkin dipukuli,” kata Pengasuh Ponpes Al Aziziyah Kapek Gunungsari, Ustad Amirudin.

    Ia menjelaskan bahwa menurut keterangan dari rekan korban, NI memiliki riwayat penyakit. Ada jerawat di hidungnya yang ditusuk dengan jarum berkarat hingga menyebabkan infeksi.

    “Kami sudah mengingatkan korban untuk tidak melakukannya karena takut infeksi. Korban tidak tahu penyebab mata bengkaknya, dan kami tidak menemukan adanya pemukulan,” jelasnya.

    Ia mempersilakan pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan demi menjaga nama baik Ponpes Al Aziziyah.

    “Kami buka pintu bagi pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Kami tidak akan menutupi apapun,” tegasnya.

    Amirudin juga menyayangkan informasi yang beredar di media sosial yang tidak mengkonfirmasi ke pihak Ponpes sehingga terkesan sebagai fitnah.

    “Dosa orang yang memfitnah lebih besar dari pembunuhan,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa yang paling tahu penyebab penyakit santri adalah pihak rumah sakit, bukan orang yang tidak kompeten.

    “Korban tinggal di kamar utama yang dihuni oleh santri berprestasi secara akademik dan akhlak,” pungkasnya. (can)

  • 500 Warga Negara Asing Dipastikan Ikut Even MXGP di Mataram

    500 Warga Negara Asing Dipastikan Ikut Even MXGP di Mataram

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Event Motocross Grand Prix (MXGP) 2024, di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram akan digelar pada 29 Juni hingga 7 Juli mendatang. Dalam even itu dipastikan 500 warga negara asing akan ikut berpartisipasi.

    “Secara masif 500 warga asing yang  akan hadir disini di Lombok pada hari Rabu (29) dan Kamis (28),” ucap Direktur PT Samota Enduro Gemilang (SEG) Diaz Rahmah Irhani saat prescon MXGP Indonesia, Senin 24/6/2024.

    Ia menyebutkan untuk persiapan even MXGP  sudah capai angka 80 persen. Termasuk untuk cicuit sendiri sudah selesai dalam tahap pembangunannya, serta untuk vendor maupun untuk infrastruktur hampir sudah rampung.

    “Alhamdulilah satu persatu sudah rampung. Temasuk untuk untuk pengisi acara seperti Band Vierratale, Fourtwnty hingga Penyanyi cantik Raisa serta penyanyi dan komunitas lokal NTB sudah siap,” sebutnya.

    Ia berharap dengan event MXGP tingkat asia tersebut mampu menyerap untuk pendapatan derah hingga menguntungkan bagi para pengusaha dan UMKM di NTB. Pihaknya mengaku melibatkan 200 UMKM se NTB.

    ” Harapannya keramaian ini membangun sektor even di kota Mataram dan kita juga berkerja sama dengan  lebih dari 200 UMKM, baik dari dinas dan pemerintah Kota Mataram maupun UMKM lain yang kita undang secara langsung untuk bisa meramaikan MXGP,” tuturnya.

    Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) yang diwakili Taufan Ardiasyah mengatakan mendukung secara penuh event otomotif yang di gelar di NTB, termasuk MXG, MotoGP.”

    Poinnya  adalah IMI NTB selalu mensupport kegiatan kegiatan event otomotif di NTB, karena kita semua masyarat NTB berharap degan adanya Circuit Mamdalika, Circuit MXGP Selaparang bahkan di Samota kita terus menjadi barometer otomotif nasional tempat otomotif terbesar di Indonesia, kita terus menggaungkan otomotif di NTB,” katanya.

    Sementara itu, Chairman Event MXGP Mataram,  Zulkieflimansyah mengaku event MXGP sangat berpengaruh banyak terhadap berbagai sektor. Dalah satunya sektor ekonomi dan pariwisata di NTB.

    “Saya membayangkan sembilan hari di Lombok ini akan full dengan UMKM kita, akan penuh dengan penonton. Hotel-hotel kita jadi penuh, modal transportasi juga di cari-cari, restoran juga ramai,” ucapnya.

    Bakal Calon Gubernur NTB ini juga menyebutkan, pengusaha lokal banyak yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Event MXGP Mataram, dan dipastikan untuk UMKM yang ingin membuka lapak gratis.

    “Awalnya UMKM kemarin di surah bayar Rp 8 juta,  kata mereka ini sudah special price. Saya kasih masukan untuk kita cari di sponsor supaya UMKM ini bisa gratis untuk memajang produknya. Alhamdulillah banyak pengusaha lokal  walaupun tidak banyak bantu- bantu kalau di kasih lihat alasannya untuk apa akhirnya banyak yang mau bantu. Sehingga tenda yang digunakan uMKM itu kita dapat free,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dirinya sangat bersyukur kepada semangat anak-anak muda sebagi pantia sudah menjalankan tugas dengan baik, dan berharap akan lebih baik ke depan.

    “Mudah-mudahan ke depan kita belajar banyak. Ini tahun ketiga even kita selenggarakan disni. Banyak masukan. Mudah-mudahan tahun selanjutnya makin lama makin bagus. Semoga MXGP bisa dilaksanakan dengan baik,  lebih baik lagi, karena kita pernah punya pengalaman,” pungkasnya. (can)

    Keterangan foto: Panitia MXGP Mataram 2024 saat prescon di hadapan wartawan. Foto: Susan.

  • Sambut Hari Jadi Bima, Dinas Perpustda Helat Lomba Baca Puisi

    Sambut Hari Jadi Bima, Dinas Perpustda Helat Lomba Baca Puisi

    BIMA (LOMBOKEXPRESS.ID)-Dalam memeriahkan Hari Jadi Bima Ke-384 tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima menggelar Lomba Baca Puisi Dalam Bahasa Bima yang diikuti para peserta dari siswa-siswi tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs Se-Kabupaten Bima.

    Lomba yang berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dibuka secara resmi Senin (24/6) oleh Kepala Dinas Perpustakaan Drs. Aris Gunawan, M.Si.

    Aris Gunawan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas digelarnya Lomba Baca Puisi dengan menggunakan bahasa Bima yang dipandang sebagai inovasi dan inspiratif baru karena berpuisi menggunakan bahasa Bima secara positif bisa menjadi wahana memperkenalkan istilah-istilah maupun petuah Mbojo kepada generasi muda sekarang.” Ungkap Aris Gunawan dihadapan para guru pembina dan orang tua siswa-siswi peserta.

    Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tersebut berharap agar seluruh peserta yang akan berlomba bisa menyajikan menampilkan terbaik dan outputnya bisa menambah wawasan luas mengakses dunia literasi.

    Sementara itu sebelumnya Panitia Penyelenggara Lomba yang juga Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Basyirun., M.Pd menyampaikan total peserta pada lomba baca puisi tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs berjumlah 45 orang terdiri 33 peserta (SD/MI) serta 13 orang (SMP/MTS).

    Selain Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima, juga hadir Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bima, beserta dewan Juri yang merupakan para sastrawan dan penulis di Kabupaten/Kota Bima. (rls)

  • Ketua Kasta NTB DPD KLU Pertanyakan Motif di Balik Surat Edaran Bupati tentang Izin Air Tanah

    Ketua Kasta NTB DPD KLU Pertanyakan Motif di Balik Surat Edaran Bupati tentang Izin Air Tanah

    KLU (LOMBOKEXPRESS.ID)– Ketua Kasta NTB DPD KLU, Yanto Tanjung, mengajukan pertanyaan kritis mengenai urgensi dan motif di balik Surat Edaran Bupati KLU nomor 188.64 tentang penyelenggaraan perizinan air tanah yang diterbitkan pada 13 Mei 2024.

    Surat edaran tersebut muncul di tengah polemik mengenai izin operasional salah satu mitra PDAM Dayen Gunung yang dicabut karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

    Yanto mengungkapkan penerbitan surat edaran tersebut tidak semata-mata untuk memastikan pemanfaatan air tanah sesuai aturan. Ia menduga ada unsur intimidasi terhadap warga yang tidak lagi mendukung eksistensi PT TCN di Tiga Gili. “Kami menduga Surat Edaran Bupati ini bertujuan menekan warga yang menggunakan air tanah melalui sistem sumur bor agar mendukung PT TCN dengan tanda tangan dukungan,” tegas Yanto.

    Menurut Yanto, meskipun penertiban pemanfaatan air tanah demi aturan patut didukung, kebijakan Pemkab KLU yang menekan masyarakat sementara memberi toleransi kepada perusahaan yang melanggar aturan adalah hal yang aneh.

    “Analisis berbagai sumber menunjukkan bahwa produksi PT TCN telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut seluas 1.600 meter persegi di Gili Trawangan,” tambahnya.

    Yanto menuding adanya kongkalikong antara Pemkab KLU dan PT TCN, terutama setelah PT TCN memutuskan untuk tidak lagi menyuplai air bersih ke warga sejak 21 Juni 2024. Keputusan tersebut diduga sebagai respons terhadap penolakan warga menandatangani petisi dukungan kepada PT TCN yang diinisiasi oleh Pemkab KLU.

    Yanto menegaskan pentingnya penanganan bijak terhadap persoalan air di Tiga Gili demi kepentingan masyarakat luas. Ia mendukung warga yang menolak mendukung PT TCN dan mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan masalah izin dan dugaan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah produksi PT TCN.

    “Kami menyerukan Polda NTB untuk mengusut tuntas dan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kejahatan kolektif ini,” tandas Yanto.

    Mengutip Pasal 33 UUD 1945, Yanto menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan bagi oknum elit daerah. “Jika ada persoalan seperti ini, dampak buruknya akan dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

    Yanto juga meminta DPRD KLU untuk proaktif memperbaiki tata kelola air di Tiga Gili dengan memanggil dan meminta pertanggungjawaban eksekutif, termasuk PDAM Dayen Gunung. “Selama ini, kami melihat DPRD KLU pasif dan terkesan tidak peduli terhadap persoalan yang terjadi,” pungkas Yanto. (nang)

  • HIPMI Lombok Tengah Siap Berkolaborasi dalam Membangun Daerah

    HIPMI Lombok Tengah Siap Berkolaborasi dalam Membangun Daerah

    LOTENG (LOMBOKEXPRESS.ID) – Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Lombok Tengah telah resmi melahirkan pemimpin baru. Dalam Muscablub tersebut, Muhammad Alamsyah terpilih sebagai Ketua HIPMI Bumi Tastura.

    Pria yang akrab disapa Alam ini berhasil menjadi ketua dengan mulus karena hanya ada satu calon dan dinyatakan terpilih secara aklamasi. Visi dan misi Muhammad Alamsyah adalah menjadikan HIPMI sebagai organisasi yang kolaboratif untuk kemajuan Lombok Tengah.

    “Kita akan berkolaborasi dengan sesama pengusaha dalam mengembangkan bisnis, dan membantu pemerintah dengan berbagai macam kolaborasi dalam sektor ekonomi,” ujar Alamsyah.

    Pemilihan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Lombok Tengah pada Senin, 24 Juni 2024, dihadiri oleh puluhan pengusaha muda serta pejabat pemerintah setempat.

    Dengan terpilihnya Muhammad Alamsyah, diharapkan HIPMI Lombok Tengah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi daerah. “Semoga ke depan HIPMI bisa menjadi penggerak ekonomi di Lombok Tengah,” tutup Alamsyah. (nang)

    Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami: https://lombokexpress.id

  • SMSI Gelar Baksos dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    SMSI Gelar Baksos dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    LOBAR (LOMBOKEXPRESS.ID- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Lombok Barat mengadakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat pada Senin, 24 Juni 2024.

    Kegiatan itu mendapat apresiasi berbagai pihak di antaranya Baznas dan Dinas Kesehatan Lombok Barat dan RSUD Provinsi NTB.

    Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Arief Suryawirawan, S.SI.APT.MPH, menekankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dalam sambutannya. “Saya ucapkan terima kasih kepada SMSI Lombok Barat yang telah peduli dengan masyarakat dalam hal kesehatan. SMSI ternyata memiliki jiwa sosial yang besar untuk Kabupaten Lombok Barat,” ujar Arief.

    Arief juga menyatakan kegiatan bakti sosial ini tidak hanya akan dilakukan di Desa Beleke, namun diharapkan bisa menjangkau wilayah lain di Kabupaten Lombok Barat.

    Ketua Baznas Lombok Barat, TGH. M. Taisir Al-Azhar, Lc.MA, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan SMSI Lombok Barat dalam kegiatan ini.

    “Ini juga merupakan bentuk kepedulian Baznas yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan SMSI Lombok Barat melalui pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako,” ungkap Taisir.

    Taisir menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Lombok Barat, khususnya warga Desa Beleke. “Menjaga kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu tugas kami di Baznas,” tuturnya.

    Ketua SMSI Lombok Barat, Idrus Jalmonadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya organisasi untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan. “Ini upaya kami di SMSI Lombok Barat sebagai perpanjangan tangan membantu masyarakat dalam hal kesehatan dengan cara menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis,” jelas Idrus.

    Ia juga menambahkan bahwa sebanyak kurang lebih 100 warga Desa Beleke diundang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Hadir dalam kegiatan Bakti Sosial ini adalah Kadis Kesehatan Lombok Barat, Ketua Baznas Lombok Barat, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Provinsi NTB, Ketua SMSI Provinsi NTB, dan Pengurus Cabang SMSI Lombok Barat.

    Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami: https://lombokexpress.id)

  • Putusan MK Ubah Hasil Perhitungan Suara di Dapil Lembar-Sekotong, Enam Sekawan Serukan Evaluasi dan Tindakan Tegas

    Putusan MK Ubah Hasil Perhitungan Suara di Dapil Lembar-Sekotong, Enam Sekawan Serukan Evaluasi dan Tindakan Tegas

    LOBAR (LOMBOKEXPRESS.ID)– Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan penghitungan ulang surat suara di 83 TPS untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil Lembar-Sekotong, Lombok Barat.

    Sebelum penghitungan ulang, hasil Pileg menunjukkan Hadran unggul atas Abu Bakar dengan perolehan suara masing-masing 3.966 untuk Hadran dan 3.606 untuk Abu Bakar. Namun, setelah penghitungan ulang, H. Abu Bakar dinyatakan sebagai pemenang dengan total 3.614 suara, sementara Hadran hanya memperoleh 2.269 suara.

    Perubahan signifikan dalam hasil perhitungan suara ini telah memunculkan kekhawatiran dan kritik dari Lembaga Enam Sekawan. Mereka menyoroti adanya dugaan kelalaian dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas oleh penyelenggara pemilu dan pengawas di tingkat kecamatan.

    Ketua Enam Sekawan, Fathur, SH, meminta evaluasi menyeluruh terhadap badan ad hoc Pemilu 2024 yang akan terlibat kembali dalam Pilkada serentak di 2024, khususnya di Lembar-Sekotong. “Ini adalah bukti carut marutnya dunia penyelenggaraan pemilu di Lombok Barat. Kami meminta Komisioner KPU Lobar mundur dan mengevaluasi badan ad hoc yang terpilih di Lembar-Sekotong untuk menghindari terulangnya praktik serupa di Pilkada mendatang,” tegas Fathur.

    Di tempat terpisah, Sekretaris Enam Sekawan, Muhammad Nurdin Efendi, SH, menambahkan Bawaslu Lobar gagal mengawal jalannya pemilu dengan baik. “Kami meminta Komisioner Bawaslu Lobar dan jajarannya mengundurkan diri karena terbukti tidak bekerja sesuai tugas dan fungsi mereka,” ujar Nurdin.
    Fathur, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan mengadukan temuan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polda NTB untuk penyelidikan pidana terhadap oknum-oknum penyelenggara yang terlibat. “Jika KPU Lobar tidak segera mengevaluasi badan ad hoc, kami akan menggelar aksi kembali di depan kantor KPU Lobar,” tutupnya.

    Dengan ini, Enam Sekawan berharap adanya tindakan tegas dan transparansi dari pihak berwenang untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih di masa depan. (rls)

  • Kemendagri Tekankan Pentingnya Integrasi Kebijakan Ketangguhan Banjir Daerah

    Kemendagri Tekankan Pentingnya Integrasi Kebijakan Ketangguhan Banjir Daerah

    CIREBON (NTB NOW.CO)– Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan asistensi dan supervisi integrasi kebijakan ketangguhan bencana banjir dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda), Kamis (20/6/2024) di The Luxton Cirebon Hotel.

    Pertemuan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana.

    Rapat ini dibuka dan dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud dengan menyampaikan salah satu topik ketangguhan (resilience) bencana menjadi tujuan utama dalam penanggulangan bencana banjir.

    “Ketangguhan tidak hanya mencakup bagaimana masyarakat merespons potensi bahaya atau pun menyikapi bencana, tetapi juga kemudian kemampuan untuk pulih melanjutkan kehidupan normal kembali. Tangguh untuk mengantisipasi, tetapi juga tangguh untuk bangkit kembali pasca terjadinya bencana,” jelas Restuardy.

    Lebih lanjut, Restuardy mengatakan perubahan paradigma dalam penanganan bencana yang sebelumnya responsif menjadi preventif dan yang sebelumnya sektoral menjadi tanggung jawab bersama atau multisektor.

    “Jadi, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun masyarakat,” imbuh Restuardy.

    Restuardy menegaskan Pemda dapat mengintegrasikan kebijakan ketangguhan dan penanganan bencana banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemda juga dianggap perlu melakukan identifikasi masalah pokok, membuat prioritas, dan strategi hingga rencana aksi yang kemudian diselaraskan dengan RPJMD.

    Pemerintah daerah, kata Restuardy, dituntut untuk mendukung kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan investasi pengembangan infrastruktur kebencanaan guna mengurangi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh banjir serta biaya-biaya sosial ekonomi untuk keadaan darurat serta pemulihan pasca bencana.

    Sebagai gambaran, BNPB mencatat bahwa selama periode 2010-2020, rata-rata kerugian negara akibat bencana setiap tahunnya mencapai sebesar 22,8 triliun.

    Hasil kajian Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga 544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim jika intervensi kebijakan tidak dilakukan.

    “Kita dapat mengambil pelajaran untuk mengurangi potensi kerugian materiil maupun non materiil, yang mana terdapat sekitar 232.260 jiwa terdampak oleh bencana banjir,” terang Restuardy.

    Sementara itu, sesuai mandat pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2024, Restuardy menyampaikan bahwa kepala daerah perlu melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan.

    Peran aktif pemerintah daerah juga perlu didorong dalam mewujudkan tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah.

    Sedangkan upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-masing.

    “Pemda dapat menyusun kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu serta penting untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan didukung alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan investasi pembiayaan infrastruktur kebencanaan,” pungkas Restuardy.

    Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Kemendagri dan pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI, Provinsi Banten, Provinsi Jabar, Provinsi Jateng, Provinsi Jatim, Provinsi NTB, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Sumbar, Provinsi Sumsel, Provinsi Sumut dan kabupaten/kota terpilih. (rls)

  • Puluhan Pendaki Ikut Pembuatan Film Dokumenter di Gunung Kerinci

    Puluhan Pendaki Ikut Pembuatan Film Dokumenter di Gunung Kerinci

    PULUHAN pendaki dari berbagai profesi akan melakukan ekspedisi ke Gunung Kerinci di Jambi pada 28-30 Juni 2024. Pendakian ke gunung berapi tertinggi di Indonesia ini, akan dipimpin Taufan Novriyanda, seorang pendaki berpengalaman dari Mapala UI yang juga merupakan anggota Elpala SMA 68.

    Ekspedisi ini tidak hanya sekadar kegiatan petualangan biasa, tetapi juga bagian dari pembuatan film dokumenter. Film tersebut mengangkat kisah tragis hilangnya Yudha Sentika, seorang pendaki dari Elpala SMA 68 Jakarta, yang hilang pada tanggal 23 Juni 1990. Kisah Yudha Sentika menjadi pusat perhatian dalam dokumenter ini, dengan tujuan mengenalkan dunia pada pesona alam Gunung Kerinci sekaligus mengingatkan akan risiko pendakian.

    Kehilangan Yudha Sentika yang misterius masih menjadi tanda tanya besar bagi keluarga dan teman-temannya. Dokumenter ini diharapkan dapat menjadi pengingat tentang pentingnya keselamatan dalam setiap ekspedisi. Gunung Kerinci sendiri menyimpan berbagai kisah mistis dan menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki karena termasuk dalam seven summit Indonesia.

    “Pendakian ini juga dijadwalkan untuk melakukan revitalisasi prasasti Yudha Sentika di Gunung Kerinci, lokasi terakhir dia terlihat sebelum menghilang,” kata Pendiri Elpala, Dar Edi Yoga, Jumat (21/6).

    “Prasasti ini diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi para pendaki tentang pentingnya keselamatan dan kehati-hatian dalam mendaki,” timpal Eka Bama Putra, yang akan menjadi produser film dokumenter ini.

    Kegiatan ini melibatkan anggota Elpala SMA 68 Jakarta, para penggiat alam bebas, pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), kru film, dan sejumlah wartawan yang akan mendokumentasikan setiap momen dan peristiwa selama pendakian berlangsung. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan setiap aspek perjalanan tercatat dengan baik, memberikan kesan mendalam bagi penonton dokumenter.

    Pendakian Gunung Kerinci serta pembuatan film dokumenter tentang Yudha Sentika dengan produser Indira Sarasvati, sutradara Eka Bama Putra, dan eksekutif produser Dar Edi Yoga, tidak hanya sekadar kegiatan ekspedisi. Ini adalah upaya untuk mengabadikan kenangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam menjelajahi alam bebas Indonesia.

    “Film ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan inspirasi kepada para pendaki dan pecinta alam di seluruh dunia,” pungkas Eka Bama Putra. (rls)