Lombok Express

Blog

  • BLUD Puskesmas Diharapkan Dapat Jalankan Tugas dan Fungsi dengan Baik

    BLUD Puskesmas Diharapkan Dapat Jalankan Tugas dan Fungsi dengan Baik

    MATARAM (LOMBOKEXPRESS.ID)– Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta membuka kegiatan Lokakarya Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang diselenggarakan di Hotel Astoria, Mataram pada 19 – 22 Mei 2024.

    Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (23/5), kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan UNICEF Indonesia sebagai replikasi program penguatan pelayanan kesehatan primer melalui sistem kesehatan daerah melalui Pembinaan Dan Pengawasan (Binwas) pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat.

    Pada sambutannya, Chaerul menyampaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah daerah.

    Melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan pengawasan umum dalam berbagai aspek termasuk perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan pelaksanaan urusan kesehatan, dalam hal ini aspek BLUD Puskesmas di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat.

    “Harapannya dapat teridentifikasi peran perangkat daerah, instrumen pelaksanaan Binwas, terumuskan mekanisme, dan bentuk implementasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2018,” terang Chaerul.

    Lokakarya ini diikuti dua puluh empat partisipan yang berasal dari sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat serta didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang mengikuti rangkaian agenda lokakarya, mulai dari paparan materi dari narasumber (Direktur Tata Kelola Masyarakat Kemenkes, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri dan UNICEF), diskusi, tanya jawab, refresh materi sebelumnya, pre-test hingga post-test.
    Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi partisipan di antaranya Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat.

    Tepat pada hari terakhir, terdapat sharing session dari expert UNICEF mengenai Dewan Pengawas dalam pembinaan dan pengawasan dengan tujuan dapat mengintegralkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa menjalankan fungsi dalam memastikan BLUD Puskesmas menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. (rls)

  • PTQ ke-54 RRI Mataram Dibuka, Kepala RRI: Banyak Lahirkan Qori dan Qoriah Nasional

    PTQ ke-54 RRI Mataram Dibuka, Kepala RRI: Banyak Lahirkan Qori dan Qoriah Nasional

    MATARAM-LOMBOKEXPRESS.ID–LPP RRI Mataram menggelar Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) ke-54, Kamis (14/3/2024). Kegiatan ini dibuka Kepala LPP RRI Mataram Yanto Prawironegoro di Aula Tri Prasetya RRI Mataram.

    Sebanyak 144 peserta dari kalangan SLTA sederajat, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi di Nusa Tenggara Barat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Peserta Terdiri dari Tilawah 52 orang, Tausiyah 42 orang dan Tahfidz 50 orang.

    Kepala RRI Mataram Yanto Prawironegoro mengatakan, banyak qori dan qoriah nasional dan internasional lahir dari PTQ. Ia mencontohkan qori Muhammad Dong dari Sulawesi dan KH. Muammar ZA dari Jawa Tengah.

    Menurutnya, PTQ yang digelar RRI Mataram juga mampu melahirkan qori dan qoriah yang mampu mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat internasional.

    “Kita berharap dari Kota Mataram, dari Bumi Gora ini akan muncul qori qoriah nasional maupun internasional di masa yang akan datang. Karena banyak qori dan qoriah internasional lahir dari awal karirnya melalui PTQ RRI,” kata Yanto saat membuka PTQ ke-54.

    Selain mencetak qori yang berprestasi, Yanto juga berharap kepada para peserta agar dapat menjadikan PTQ ini tidak hanya sekedar perlombaan. Namum, dapat menjadi proses pembelajaran dan pengalaman bagi para peserta kedepannya.

    “Mudah-mudahan melalui kegiatan ini motivasi adek-adek kita, qori qoriah kita, Tilawah, Tahfidz, dan Tausiah akan semakin berkembang dan menjadi harapan kita di masa yang akan datang,” harapnya.

    Ia juga mengungkapkan PTQ yang diselenggarakan RRI sejalan dengan program pemerintah untuk mencipta generasi emas serta paham dan cinta Al Qur’an. “Jadi harapan para peserta akan menjadi orang-orang yang akan betul-betul muslim yang kaffah. Bukan hanya bisa baca Al-Quran tapi juga pandai di Tausiah, dan Tahfidz,” kata Yanto.

    Untuk babak penyisihan PTQ ke-54 dilakukan di Kantor RRI Mataram pada tanggal 14-15 Maret. Sedangkan untuk final digelar di Masjid Islamic Center pada Minggu, 17 Maret 2024 berkolaborasi dengan kegiatan Pesona Khazanah Ramadan. (kim)

  • Wakapolresta Mataram Hadiri Rapat Kesiapan Pengamanan Parade Ogoh-Ogoh Tahun 2024

    Wakapolresta Mataram Hadiri Rapat Kesiapan Pengamanan Parade Ogoh-Ogoh Tahun 2024

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID– Menjelang Hari Raya Nyepi Saka 1946 Tahun 2024 mewakili Kapolresta Mataram, Wakapolresta Mataram AKBP I Wayan Sudarmanta SIK MH menghadiri Rapat Kesiapan Pengamanan Parade Ogoh-Ogoh bertempat di Taman Mayura Cakranegara, Kota Mataram. Kamis, (07/03/2024).

    Wakapolresta Mataram didampingi Kanit III sat Intelkam Polresta Mataram Iptu M. Rofi’i Suriadi, SH, Dewan pembina Ogoh-Ogoh Cakranegara Anak Agung Made Djelantik Barawangsa, Ketua Aliansi Pemuda Hindu Lombok sekaligus Ketua Panitia Ogoh-ogoh Caka 1946 tahun 2024 I Nyoman Loji Sagita, Ketua Panitia I Gusti Bagus Panji Sulaksana, para sekaa taruna-taruni, muda mudi hindu dan koordinator ogoh-ogoh masing Banjar dan lingkungan sekota Mataram yang berjumlah sekitar 100 orang.

    Kapolresta Mataram melalui Wakapolresta AKBP I Wayan Sudarmanta SIK MH usai rapat kesiapan mengatakan bahwa kami hadir mewakili Kapolresta Mataram yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan pengamanan Rapat Pleno KPU di Hotel Lombok Garden.

    “Pada dasarnya ogoh-ogoh merupakan ritual, yang harus kita laksanakan dengan baik namun disisi lain juga akan ada pawai ta’aruf menjelang bulan Ramadhan bagi umat muslim sehingga bagaimana kegiatan ini diatur agar semua kegiatan dapat berjalan lancar “, ucapnya

    Wakapolresta Mataram juga menjelaskan bahwa Ogoh-ogoh adalah seni kebudayaan sehingga yang akan ditampilkan adalah yang terbaik sebagai rangkaian menyambut Hari Raya Nyepi Saka 1946 Tahun 2024.

    “Kami berharap panitia bisa memajukan pembukaan mulai pukul 11.00 wita dan selesai pukul 16.00 wita sehingga ada waktu untuk kita melaksanakan pecaruan dan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    “Kami juga mengimbau untuk saling bersama-sama saling menjaga toleransi antar umat beragama dan Harkamtibmas,” tegasnya.

    Polresta Mataram akan melibatkan pengamanan sebanyak 811 personel yang akan disebar di 9 kecamatan.

    “Untuk seluruh umat Hindu, ” Selamat hari Raya Kuningan dan Nyepi semoga kita dapat melaksanakan Brata penyepian dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pahala dari Ida Hyang Widi Wasa,” tutupnya. (rls)

  • Lomba Ogoh-ogoh, Hindari Macet Masyarakat Disarankan Jalur Alternatif  

    Lomba Ogoh-ogoh, Hindari Macet Masyarakat Disarankan Jalur Alternatif  

    MATARAM, NTBNOW.CO- Sebanyak 811 personil gabungan dari Polresta Mataram, Polda NTB dan Lembaga / instansi terkait turun dalam rangka Pengamanan Acara Perlombaan Ogoh-ogoh yang akan diselenggarakan di Kota Mataram, Minggu 10 Maret 2024.

    Perlombaan Ogoh-ogoh merupakan rangkai kegiatan ibadah umat hindu menyambut Hari Raya Nyepi Tahun baru Cak 1946, tahun 2024. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di sepanjang Jalan Langko hingga Taman Mayure Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

    Untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut, maka mulai pukul 10:00 Wita hingga selesai pada hari tersebut dilakukan pengalihan arus melalui jalur-jalur alternatif.

    “Kita sudah menyiapkan plotingan di sekitar 100 titik yang akan dijaga petugas pengamanan untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas,” ungkap KabagOps Polresta Mataram Kompol I Gede Sumandra Karthiawan SH., usai mengikuti rapat bersama Pemerintah kota Mataram terkait penyelenggaraan Lomba Ogoh-ogoh menyambut Nyepi 2024, di gedung Wira Pratama Polresta Mataram, (07/03/2024).

    Berdasarkan informasi yang diterima KabagOps Polresta Mataram dari panitia penyelenggara Ogoh-ogoh bahwa ada 103 grop ogoh-ogoh yang akan tampil di perlombaan tersebut. Titik kumpul di perempatan Bank Indonesia dan star hingga Perempatan Cakranegara.

    Mengingat jumlah peserta yang cukup banyak ditambah masyarakat yang akan menonton sangat ramai maka tentu diperlukan personil pengamanan baik yang mengatur lalu lintas maupun yang menjaga keamanan para peserta Ogoh-ogoh dan penonton.

    Oleh karena itu, Lanjut KabagOps, Pada hari tersebut mulai Pukul 11:00 Wita masyarakat diharapkan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan, sehingga aktivitas tidak terganggu.

    “Petugas yang kita libatkan adalah personil Polresta Mataram dan jajaran sebanyak 450 personil, sisanya ada dari personil Polda NTB, Brimobda, TNI dari Kodim 1606/Mataram, DLHK NTB, Dikes Kota Mataram, Pol-PP Kota Mataram, serta Dishub Kota Mataram,” terangnya.

    Menurutnya kegiatan Ogoh-ogoh diperkirakan rampung pukul 16:00 Wita, diharapkan kepada masyarakat yang menonton untuk berhati-hati terutama dengan parkiran kendaraannya agar pastikan dalam keadaan terkunci untuk menghindari terjadinya tindak pidana, mengingat situasi saat itu akan diperkirakan sangat ramai dan mungkin saja lolos dari pantauan petugas pengamanan. (rls)

  • Dukung Pembangunan Daerah, AMMAN Setorkan Dana Bagi Hasil Porsi Daerah Rp 437 M

    Dukung Pembangunan Daerah, AMMAN Setorkan Dana Bagi Hasil Porsi Daerah Rp 437 M

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– PT Amman Mineral Mineral Nusa Tenggara (“AMMAN”) telah menyelesaikan pembayaran bagian Pemerintah Daerah atas keuntungan bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus –Operasi Produksi (IUPK – OP) (“Bagi Hasil”) AMMAN kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB – sebagai daerah penghasil), dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi NTB. Total pembayaran ke sejumlah wilayah tersebut mencapai lebih dari Rp 437 miliar (US$ 28 juta).

     

    Pembayaran tersebut dilakukan untuk memenuhi amanat Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara. Peraturan tersebut salah satunya mengatur kewajiban pembayaran 6% kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

    Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau menyatakan bahwa penyelesaian pembayaran ini merupakan wujud komitmen AMMAN untuk selalu mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “AMMAN dapat menjalankan operasional dengan optimal sehingga bisa meraih keuntungan, tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah mulai dari level pusat hingga daerah. Karenanya, kami berharap terus mendapat dukungan bagi kelancaran bisnis dan operasional perusahaan agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan daerah, sehingga bisa semakin menyejahterakan masyarakat, terutama di lingkar tambang,” kata Rachmat.

    Pembayaran Bagi Hasil ini merupakan kontribusi Perusahaan di luar pajak dan royalti yang secara rutin telah dibayarkan oleh AMMAN. Pekan lalu, PT Amman Mineral Nusa Tenggara baru saja menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar sebagai Pembayar Pajak Terbesar.

    Selain itu, PT Amman Mineral Integrasi juga mendapatkan penghargaan sebagai Badan Pendukung Penerimaan Pajak Terbaik. Penghargaan ini diperoleh antara lain karena kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak, serta nilai pembayaran pajak selama tahun pajak 2023.

    Tentang AMMAN

    Amman Mineral Internasional Tbk (IDX: AMMN) merupakan produsen tembaga dan emas terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), perusahaan memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau, tambang tembaga-emas terbesar kedua di Indonesia.

    AMNT juga mengolah bijih menjadi konsentrat tembaga, serta kegiatan eksplorasi di proyek Elang. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMIG)merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja untuk mendukung operasional Grup AMMAN.

    Melalui PT Amman Mineral Industri (AMIN), fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia juga kini tengah dibangun dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2024. Dengan selesainya fasilitas smelter tembaga dan PMR, AMMAN akan menjadi perusahaan yang terintegrasi secara penuh mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga pemurnian secara terintegrasi. AMMN berkomitmen untuk menjadi perusahaan tambang terdepan yang mengutamakan operasional berkelanjutan dan menciptakan warisan yang terbaik bagi Indonesia dan dunia. (rls)

  • Pembentukan Struktur Forum Komonikasi Pemuda Antar Agama

    Pembentukan Struktur Forum Komonikasi Pemuda Antar Agama

    KOTA BIMA, LOMBOKEXPRESS.ID–Dalam upaya mempererat tali silaturahmi antara pemuda dari berbagai agama di Bima, telah dilaksanakan pembentukan struktur organisasi FKPAA (Forum Komunikasi Pemuda Antar Agama) yang di laksanakan di Aula Kodim 1608/Bima.

    Acara ini dipimpin oleh Kasdim Mayor Inf Asep Okinawa dan diikuti oleh Pemuka Agama serta perwakilan pemuda dari berbagai agama, Selasa, (05/03/2024).

    Dalam sambutannya, Kasdim mengungkapkan pentingnya menjaga toleransi, kerukunan, dan persatuan antara masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan.

    Pembentukan FKPAA ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan mempererat hubungan persaudaraan antara agama yang berbeda.

    Acara ini juga dihadiri perwakilan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang menyampaikan dukungan dan antusiasme dalam upaya memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota dan Kabupaten Bima.

    Selain itu, dibahas pula rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh FKPAA di masa depan termasuk kegiatan sosial dan keagamaan.

    Harapannya, dengan adanya FKPAA Bima, pemuda dari berbagai agama dapat bersama-sama membangun masyarakat yang harmonis dan damai di wilayah Kota Dan Kabupaten Bima dengan mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan dan membangun kerjasama yang baik. (red)

  • Siak, Ini yang Dilakukan PLN Icon Plus

    Siak, Ini yang Dilakukan PLN Icon Plus

    SIAK, LOMBOKEXPRESS.ID–Event Bujang Kampung Kabupaten Siak yang digelar di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, pada 23 Februari 2024, berlangsung lancar dan sukses.

    Suksesnya acara ini tidak terlepas dari baiknya sinergitas antara PLN Icon Plus Strategic Business Unit (SBU) Regional Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) dan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, di bawah pimpinan Romy Lesmana Darmawan.

    Melalui program Bujang Kampung ini, warga dimudahkan dalam hal pengurusan dan mendapat pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), satu hari secara gratis.

    General Manager PLN Icon Plus SBU Sumbagteng, Bahru Rodi Ilmawan, mengatakan PLN Icon Plus hadir dalam memberikan kehandalan jaringan internet pada acara tersebut.

    “Bujang kampung ini mengutamakan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, untuk itu PLN Icon Plus menyiapkan jaringan internet yang handal guna kelancaran acara ini,” ujarnya kepada sejumlah media, Selasa (27/2/2024).

    Bujang Kampung adalah program yang digagas Bupati Siak Alfedri dan Wakil Bupati Siak Husni Merza, yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan cepat.

    Hal ini merupakan wujud nyata Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melayani masyarakat di kampung-kampung di seluruh pelosok Kabupaten Siak.

    Lebih lanjut Bahru Rodi Ilmawan mengatakan, PLN Icon Plus siap mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “PLN Icon Plus SBU Sumbagteng siap mendukung program smart city yang disiapkan oPemkab Siak untuk kemudahan masyarakan dalam pembaharuan laporan data penduduk yang terintegrasi,” tutupnya.

    Terpisah, Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, mengatakan PLN Icon Plus hadir untuk mewujudkan pemerintahan digital dengan salah satu program, yakni smart city. ***

  • Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

    Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menghadiri Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, beberapa waktu lalu di Hotel Pullman Jakarta.

    Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (27/2), acara tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Ibu Vivi Yulaswati dengan menghadirkan pembicara dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM; Deputi Bidang Ekonomi Bappenas; Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bappenas; Plh Direktur SUPD I Ditjen Bangda Kemendagri; Perusahan Listrik Nasional (PLN); para pakar keenergian Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada kesempatan itu disampaikan tahapan pertama dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang akan menetapkan berbagai target pembangunan yang mana salah satu target utamanya yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

    Salah satu strategi yang akan dijalankan yaitu transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dengan cara-cara yang berbeda agar pertumbuhan juga lebih bersih.

    Pada RPJPN saat ini, telah diupayakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim intervensi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diharapkan akan meningkatkan daya dukung lingkungan, penurunan emisi GRK, serta mendorong peningkatan PDB nasional di masa mendatang.

    Ketahanan energi dan transisi energi menjadi dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan. Kebijakan transisi energi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Selain itu, mewujudkan transisi dan penyediaan energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

    Melalui pendekatan yang terkoordinasi secara kewilayahan, Indonesia juga dapat membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

    Hasil dari Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan tersebut untuk masukan dan identifikasi berbagai isu strategis transisi energi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam lima tahun mendatang yang diperkirakan akan menjadi constraint (faktor pembatas) dalam proses transisi energi.

    Selanjutnya, hasil dari penjaringan isu tersebut akan menjadi masukan bagi Bappenas dalam menyusun dokumen strategi transisi energi berbasis kewilayahan.

    Sementara itu, dukungan Kemendagri dalam transisi energi antara lain: Peraturan Presiden No. 11/2023 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan SDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (EBT); memberikan masukan untuk pemerintah daerah terkait dengan program/kegiatan EBT pada saat fasilitasi Dokumen Perencanaan Daerah; menyiapkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan untuk mendukung EBT; serta memfasilitasi Pemda dalam penyusunan RDTR dan RTRW untuk perencanaan serta perizinan usaha terkait dengan EBT.

    Masukan dari Ditjen Bina Bangda berkaitan dengan transisi energi. Pertama, perlu ada pertimbangan untuk memperkuat kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ESDM subbidang EBT pada daerah kabupaten/kota.

    Kedua, perlu adanya wacana penggunaan dana daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) di sektor mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta bonus produksi yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang diorientasikan untuk pembangunan sektor energi, khususnya energi terbarukan.

    Ketiga, perlu ada satu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin membangun infrastruktur EBT.

    Keempat, pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya dengan mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi yang bersumber pada sektor pertambangan ke sektor lain sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb.

    Terakhir, transisi energi perlu dipersiapkan (semua tahapan dan infrastruktur yang dibutuhkan) dan didukung semua pihak (pusat-daerah, dunia usaha, dan masyarakat) agar dapat dicapai sesuai yang direncanakan. (rls)

  • Sekjen Kemendagri Wakili Mendagri Paparkan 6 Arahan Penting

    Sekjen Kemendagri Wakili Mendagri Paparkan 6 Arahan Penting

    SURABAYA, LOMBOKEXPRESS.ID- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan enam arahan penting pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024. Acara yang berlangsung secara hybrid dari Vasa Hotel Surabaya tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai wilayah di Indonesia.

    “Pak Menteri sebelum memutuskan tidak jadi berangkat kemarin, Beliau berkirim salam takzim kepada kita semua dan Beliau sangat ingin hadir di sini, tapi karena hari ini ada rapat kabinet, maka saya dipanggil Beliau dan minta saya hadir langsung. Beliau memberikan arahan kepada saya dan saya mencatatnya ada enam arahan penting,” kata Suhajar, Senin (26/2/2024).

    Enam arahan Mendagri tersebut meliputi, pertama, menjadi perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi. Suhajar menyampaikan, efisiensi merupakan prinsip dari manajemen. Berdasarkan buku terkait manajemen yang ia baca, pihak yang memenangkan persaingan adalah dia yang paling memuliakan efisiensi. Ketika pemegang kekuasaan tidak mampu menjunjung efisiensi, maka dia akan disalip, ditikung, dan ditinggal oleh lawannya yang memuliakan efisiensi.

    “Kenapa daerah-daerah bisa lebih maju dari daerah lain, kenapa sebuah perusahaan bisa mengalahkan perusahaan yang lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memenangkan persaingan adalah yang memuliakan efisiensi,” ujarnya.

    Kedua, memastikan pembangunan yang berorientasi pada hasil. Suhajar menekankan agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan seperti di dalam proyek pembangunan jalan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak malah menjadi mangkrak.

    “Tolong pesan Pak Menteri di nomor dua jauh sangat mendalam, pastikan rupiah yang keluar betul-betul bermanfaat untuk rakyat,” terangnya.

    Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Poin ini penting karena daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi bisa memiliki keleluasaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri. Selain itu, Suhajar menjelaskan, PAD yang tinggi juga bisa menaikkan derajat otonomi daerah atau derajat politik desentralisasi untuk membangun daerah dan menciptakan inovasinya di daerah masing-masing.

    “Pesan Pak Menteri yang nomor empat adalah wujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Hari ini APBD Bintan pajaknya tertinggi dari hotel dan restoran di Bintan, karena Pemda sangat ramah hadirnya investasi ke dalam,” lanjutnya.

    Kelima, pendidikan dan kesehatan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Pada poin ini, Suhajar menekankan agar perencanaan dan pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan harus dibuat secara baik. Pelayanan pendidikan dan kesehatan ini diharapkan bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

    “Jadi kalau lebih maju ya memang pendidikan dan kesehatannya jalan lurus menuju kemajuan, tidak ada negara yang bisa memakmurkan rakyatnya kalau pendidikan dan kesehatannya buruk,” tuturnya.

    Terakhir, keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Suhajar menyampaikan, tugas melayani masyarakat merupakan pekerjaan bersama. Pelayanan publik yang efektif akan memudahkan masyarakat, apalagi ketika dihubungkan dengan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “Mal Pelayanan Publik yang ada tolong di-connecting-kan dengan teknologi. Jadikan layanan elektronik, nanti lebih luas lagi SPBE. Ini tanggung jawab Anda bersama, Bappeda tolong Anda yang memegang tangan kanannya kepala daerah untuk anggaran, Anda bertanggung jawab untuk itu,” tandasnya. (Puspen Kemendagri)

  • Menjaga Tradisi dan Pemelihara Warisan Budaya

    Menjaga Tradisi dan Pemelihara Warisan Budaya

    CAKRANEGARA–Salah satu tokoh senior di Lombok, Lalu Wiraatmaja atau yang lebih akrab disapa Mamiq Ngoh, telah lama menjadi penjaga tradisi dan pemelihara warisan budaya di daerahnya NTB.

    Pada 21 Februari 2024, Mamiq Ngoh bersama rombongan hadir dalam acara Simakrame di Puri Agung Cakranegara, menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali silaturahmi dan mendukung upaya pemeliharaan aset warisan budaya di NTB.

    Dalam sambutannya, Mamiq Ngoh mengapresiasi perjuangan Puri Agung Cakranegara dalam menjaga semua aset peninggalan Raja Dewata. Terutama yang berkaitan dengan aset Plabe Pure. Miq Ngoh menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kelestarian aset ini guna kelangsungan upacara keagamaan dan adat budaya, tanpa memberikan beban kepada pemerintah daerah atau umat sendiri.

    Sebagai pewaris agung Raja Dewata, Mamiq Ngoh menyampaikan harapan akan terwujudnya komitmen baik yang diungkapkan dalam acara tersebut. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat, terutama yang berada di bumi Sasak tercinta.

    Dengan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan warisan budaya, Mamiq Ngoh dan para tokoh senior lainnya terus berupaya menjaga kearifan lokal dan memastikan warisan leluhur tetap lestari bagi generasi mendatang. Melalui dukungan dan komitmen mereka, harapan untuk mewujudkan keberlangsungan budaya dan tradisi di Lombok terus menyala. (nang)