Lombok Express

Blog

  • MUI Minta KPU, Bawaslu, dan DKPP Kedepankan Prinsip Netralitas

    MUI Minta KPU, Bawaslu, dan DKPP Kedepankan Prinsip Netralitas

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat dihasilkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

    Keterangan pers MUI, Senin (4/12/2023) menyebutkan, taujihat (arahan) hasil Mukernas III MUI yang digelar di Jakarta pada 3 Desember 2023 juga mengingatkan ASN, TNI, Polri, Kepdes, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menegakkan prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

    MUI dalam taujihat tentang Pemilu yang jujur, adil, damai itu juga menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024 untuk menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalam menerapkan politik yang berakhlak mulia, jujur, dan adil serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang.

    Selain itu MUI meminta media massa media elektronik dan media online) untuk bersikap netral dan pro aktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) sehingga pemilih menjadi cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menerima aneka informasi selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

    Taujihat MUI yang ditandatangani Ketua Umum KH M Anwar Iskandar dan Sekjen Amirsyah Tambunan itu menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam Pemilu dengan menyalurkan aspirasi politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menolak praktik politik transaksional, politik uang, manipulasi suara, dan jual beli suara.

    MUI pun mengingatkan umat Islam Indonesia bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban serta mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas, dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Dalam kaitan itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009, umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah) serta dapat mengemban tugas amar makruf nahi munkar. (red)

  • Pesan Ganja Online dari Prancis, Tiga Pria di Mataram Diringkus Polisi

    Pesan Ganja Online dari Prancis, Tiga Pria di Mataram Diringkus Polisi

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID–Sat Resnarkoba Polresta Mataram berhasil menangkap tiga terduga pengguna dan atau pengedar Narkotika jenis Ganja yang dipesan secara Online dari Negara Prancis.

    Ketiga tersangka yang diamankan RS, pria 22 Tahun, alamat Cakranegara,  R, pria 24 tahun,  alamat Cakranegara, serta A, Pria 24 tahun, alamat Ampenan. Sedang barang bukti yang diamankan 23, 046 gram jenis Ganja, HP, serta sejumlah uang tunai.

    Informasi tersebut disampaikan Kapolresta Mataram Kombes Pol. Mustofa S.IK., MH., dalam konferensi pers pengungkapan kasus Narkotika yang berhasil diungkap Sat Resnarkoba Polresta Mataram.

    Hadir dalam konferensi pers tersebut Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram, Kasat Narkoba Polresta Mataram serta Kasi Humas Polresta.

    “Kami apresiasi informasi yang disampaikan Bea Cukai atas dugaan tindak Pidana peredaran Narkotika yang terjadi di kota Mataram. Upaya ini merupakan wujud komitmen kita semua dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Narkotika di Kota Mataram,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kasi Penindakan dan penyidikan Bea Cukai Mataram Obernard P, mengatakan awal mula pihak nya mendapat informasi dari Bea Cukai yang berada di Bali. Ada paket Narkotika dari Prancis tujuan Mataram. Kemudian melakukan penyelidikan informasi tersebut.

    “Setelah memperoleh kejelasan diketahui pemesan dan penerima barang yang dipesan secara online tersebut kami melakukan koordinasi dengan Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk melakukan pengungkapan,” tutupnya.

    Sedangkan Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Saputra mengatakan setelah mendapat informasi tersebut pihaknya bersama tim dari Bea Cukai Mataram melakukan penyidikan dan berhasil mengetahui identitas pemesan Barang Online yang diduga berisikan Narkotika tersebut.

    “Ada tiga TKP lokasi pengungkapan yaitu pertama di sebuah Rumah di Cakranegara dengan mengamankan RS, pemesan barang online tersebut. Kemudian kedua di sebuah rumah di bilangan Cakranegara juga dengan mengamankan R, kemudian terakhir di wilayah kecamatan Ampenan mengamankan A. Ketiganya dibawa ke Mapolresta Mataram beserta Barang Bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” ucapnya.

    Menurutnya peran dari masing-masing terduga masih sedang didalami. Selanjutnya para terduga diancam Pasal 114 dan atau 111 dan atau 127 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai peran masing-masing.

    “Hukumannya dari rehabilitasi sampai ke penjara 7 tahun sesuai peran para terduga,” pungkasnya. (nang)

  • FAI Apresiasi Rencana Pembangunan RS Ibu dan Anak Indonesia di Gaza

    FAI Apresiasi Rencana Pembangunan RS Ibu dan Anak Indonesia di Gaza

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Penasehat Forum Akademisi Indonesia (FAI) yang juga Wartawan Senior Aat Surya Safaat mengapresiasi Maemunah Center (Mae-C), sayap perempuan dari Lembaga Kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) yang menggagas pembangunan “Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia” di Jalur Gaza Palestina.

    “Gagasan Mae-C ini sungguh mulia, terlebih kebanyakan korban kekejian tentara Zionis Yahudi di Gaza adalah perempuan dan anak-anak, sebagaimana dapat disaksikan masyarakat internasional secara kasat mata, baik melaui media online maupun media sosial belakangan ini,” kata Aat kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/12/2023).

    Wartawan Senior yang pernah menjadi Kepala Biro Kantor Berita Antara di New York AS selama lima tahun (1993-1998) itu mengemukakan keterangan tersebut sehari setelah penutupan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023 pada 3 Desember 2023.

    Kegiatan BSP 2023 itu sendiri ditutup secara simbolis melalui penyampaian tausyiah Pembina Utama AWG Imaam Yakhsyallah Mansur dengan judul “Kedamaian Dunia Segera Terwujud” dan dibacakan Presidium AWG Rustam Effendy yang mewakili Imaam Yakhsyallah karena berhalangan hadir.

    Tokoh yang hadir pada Penutupan BSP 2023 di antaranya Penasehat Dubes Palestina untuk Indonesia Dr. Muammar Melhem, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Bunyan Saptomo, Anggota Presidium MER-C Indonesia yang juga Kepala Tim Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Ir. Farid Thalib, dan Pemred Kantor Berita MINA Ismet Rauf.

    Kegiatan BSP 2023 yang berlangsung sejak awal hingga akhir November 2023 itu antara lain berupa Festival Aqsa, Daurah Al-Quds, pameran foto, Gowes Cinta Al-Aqsa, bakti sosial dan saresehan serta pengibaran bendera Indonesia dan Palestina di puncak gunung.

    BSP 2023 mengusung tema “Bergerak berjamaah tolak pembagian masjid Al-Aqsa”. Tema tersebut diangkat mengingat isu pembagian Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu isu utama untuk merespons RUU Israel yang akan membagi Masjid Al-Aqsa antara Muslim dan Yahudi.

    Acara penutupan BSP juga dirangkaikan dengan Soft Launching Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza sebagai sebuah rumah sakit yang akan fokus melayani kalangan ibu dan anak-anak yang selama berpuluh tahun menjadi korban perang dan genosida yang dilakukan Zionis Israel.

    “Sebuah gagasan yang akan diperjuangkan menjadi kenyataan ini berawal dari keresahan terhadap banyaknya korban anak-anak dan perempuan Palestina menyusul adanya peristiwa ‘Badai Al-Aqsa’ pada 7 Oktober 2023 dan agresi Zionis di Gaza hingga saat ini,” kata Ketua Maemunah Center (Mae-C), Onny Firyanti Hamidy.

    Disebutkan, dana yang diperlukan untuk membangun rumah sakit tersebut sebanyak Rp. 80 miliar, dengan rincian Rp. 40 miliar untuk biaya arsitektur dan struktur, dan Rp. 40 miliar lainnya untuk biaya peralatan medis.

    Kesemuanya diluar harga tanah, dan pengadaan lahan (biasanya berupa tanah wakaf) untuk pembangunan rumah sakit tersebut akan dibicarakan segera dengan Menteri Kesehatan Palestina dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Terkait rencana pembangunan rumah sakit tersebut, Penasehat FAI lebih lanjut mengajak umat Islam Indonesia untuk memberikan dukungan, terutama dukungan donasi sebagaimana telah diberikan sebelumnya terhadap pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang belakangan dibombardir tentara Zionis Yahudi.

    Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu sendiri berlokasi di atas bukit dekat Jabaliya, kamp pengungsi terbesar di wilayah itu. Rumah sakit tersebut dibangun dari sumbangsih rakyat Indonesia melalui MER-C Indonesia dan para relawan Pondok Pesantren Al-Fatah seluruh Indonesia. Rumah sakit itu diresmikan Wapres Jusuf Kalla pada 9 Januari 2016.

    Terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza, Wartawan Senior Aat Surya Safaat menyatakan bahwa dengan menggagas pembangunan rumah sakit tersebut berarti Mae-C sebagai sayap perempuan dari Aqsa Working Group (AWG) secara jelas menjalankan peran “Second track diplomacy”.

    Second track diplomacy adalah diplomasi antar rakyat, dalam hal ini antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina, dan berperan mendukung “First track diplomacy” yang dilakukan antar pemerintah.

    Adapun AWG adalah lembaga kemanusiaan yang berkonsentrasi pada upaya bagi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Saat ini Ketua Presidium AWG dijabat oleh Ustadz Nur Ikhwan Abadi.

    AWG didirikan oleh komponen umat yang hadir dalam Al-Aqsha International Conference yang diselenggarakan di Wisma Antara Jakarta pada 20 Sya’ban 1429 H/21 Agustus 2008. (red)

  • BAI Combat 2023 Sukses, Akhsanul Khaq Apresiasi Keikutsertaan Ratusan Atlet

    BAI Combat 2023 Sukses, Akhsanul Khaq Apresiasi Keikutsertaan Ratusan Atlet

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID–Atlet panahan binaan Bepeka Archery Indonesia (BPK) antusias mengikuti event BAI Combat 2023 yang digelar serangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) ke 77 tahun 2023.

    Ketua Umum BAI Dr Akhsanul Khaq mengapresiasi keikutsertaan ratusan atlet panahan binaan BAI se-Indonesia yang penuh antusias mengikuti event BAI Combat 2023.

    Selain menjadi bagian rangkaian HUT ke 77 BPK RI, semoga event ini akan semakin meningkatkan semangat kebersamaan, meningkatkan kolektivitas kita untuk terus mengokohkan dan menguatkan nilai dasar BPK (Integritas, Independensi, Profesionalisme).

    Esensi olahraga panahan adalah melawan diri sendiri, karena manusia terlahir memiliki nafsu yang cenderung terburu-buru dan emosional.

    Panahan juga membantu kita fokus pada sasaran dan bersabar menunggu momentum yang tepat berupa keselarasan emosi dan fisik saat melepaskan anak panah ke sasaran.

    Ketua Panitia BAI Combat 2023 Nurochman menguraikan bahwa BAI Combat 2023 diselenggarakan 1 Desember 2023 di Venue Panahan Standar Internasional Gelora Bung Karno dan 2 Desember 2023 di Badan Diklat PKN.

    BAI Combat 2023 adalah event BAI ke-4 sejak didirikan 19 April 2019. Event ke-4 terbilang istimewa karena diikuti 158 archer BPK dari seluruh Indoensia mulai pejabat Struktural BPK (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas), Pejabat Fungsional, hingga Pelaksana BPK, juga archer junior BAI Academy.

    Eksistensi dan prestasi atlet panahan binaan BAI mulai diperhitungkan di belantika perpanahan Indonesia.

    Mereka telah membuktikan melalui babak kualifikasi PON, Kejurnas Barebow, berbagai Kejurda, Pekan Olahraga Daerah (Porda) dan lain lain.

    Event BAI Combat 2023 yang mempertemukan ratusan pemanah binaan BAI se-Indonesia menjadi momentum BPK Archery Indonesia untuk melahirkan talenta panahan yang siap terjun dan bersaing dalam kancah perpanahan nasional juga internasional. (red)

  • Polsek Narmada Ungkap Pencurian Kabel di Tower PT XL Axiata

    Polsek Narmada Ungkap Pencurian Kabel di Tower PT XL Axiata

    LOBAR, LOMBOKEXPRESS.ID- Tim Opsnal Polsek Narmada berhasil mengamankan dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan, HK als Han (32 tahun) dari Ampenan Selatan dan DP als Divo, seorang residivis, sekitar pukul 05.00 wita. Kedua pelaku diamankan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ke-1 KUHP.

    Kapolsek Narmada, Kompol Kadek Metria S.Sos, SH MH, menyatakan keberhasilan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/XII/2023/SPKT/Sek Narmada/Resta Mataram/Polda NTB. Salah satu masyarakat, Wahyu Indra Cahyadi, menjadi saksi saat kejadian di Tower PT XL Axiata, Dusun Nyurlembang Daye.

    Wahyu Indra Cahyadi, warga sekitar, melaporkan pada jam 04.00 Wita, dia melihat dua orang mencurigakan menggunakan sepeda motor. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setelah melihat salah satu pelaku memotong kabel tower dengan parang.

    Akibat kejadian ini, PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Khaerul Wadi, teman saksi, melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib.

    Barang bukti yang berhasil disita antara lain 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 tank jepit warna kuning hitam, 1 tank potong ukuran sedang warna hijau. Satu tank potong kecil warna merah, 4 buah kunci pas, 1 betel besi, 1 linggis kecil, 1 obeng gagang bendera Amerika, 1 kunci leter “T”, 4 unit HP. Jug disita 1 tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, 3 gulungan kabel Power RRU TYPE HL -39 panjang 2 meter dengan diameter 35 mm, dan 1 bilang parang kecil.

    Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Narmada membawa terduga pelaku dan barang bukti ke Polsek Narmada untuk proses penyidikan lebih lanjut. Selain itu, terduga pelaku residivis DP mengakui melakukan pencurian kabel di tower wilayah hukum Polsek Ampenan. (nang)

  • Lantik 28 Orang PPPK, Sestama Berpesan Untuk Tunjukan Kapasitas dan Kinerja Terbaik Bagi BNPT

    Lantik 28 Orang PPPK, Sestama Berpesan Untuk Tunjukan Kapasitas dan Kinerja Terbaik Bagi BNPT

    BOGOR, LOMBOKEXPRESS.ID–Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melantik 28 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis BNPT tahun anggaran 2022 di Aula Indonesia Harmoni Kantor BNPT, Bogor pada Jumat (1/12).

    Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, Ak,.M.M.,CA., memberikan pesan kepada para PPPK Tenaga Teknis yang dilantik agar dapat menunjukkan kapasitas dan kinerja terbaik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mendukung pencapaian program kerja BNPT.

    “Harus diingat bahwa saudara sebagai aparatur sipil negara memiliki perjanjian kerja sehingga saudara harus menunjukkan kapasitas saudara dalam memenuhi janji tersebut yang diwujudkan dengan kinerja yang baik dan patut dibanggakan, serta tunjukkan loyalitas saudara untuk BNPT,” jelasnya.

    Bangbang juga mengingatkan kepada seluruh PPPK untuk selalu menerapkan nilai-nilai BNPT3K yang mencerminkan sikap Berintegritas, Nasionalisme, Profesional, Terpuji, Kejujuran, Kedisiplinan dan Kerjasama serta core values yang ditetapkan presiden Joko Widodo yaitu ASN ‘Berakhlak’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa.’

    “Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai BNPT semuanya, sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku, pegawai BNPT harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang berlaku baik nilai-nilai yang ditetapkan di BNPT maupun core values yang ditetapkan presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

    Menutup arahannya kepada para PPPK, Sestama BNPT berharap agar pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi BNPT untuk mewujudkan penanggulangan terorisme.

    “Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi BNPT untuk mewujudkan penanggulangan terorisme yang dinamis melalui upaya sinergi instansi pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan/meminimalkan ancaman radikal terorisme, ujarnya.

    Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. (bnpt/has)

  • Dirut PLN Paparkan Inovasi dan Ajak Kolaborasi Global Untuk Capai NZE Nasional 2060

    Dirut PLN Paparkan Inovasi dan Ajak Kolaborasi Global Untuk Capai NZE Nasional 2060

    DUBAI, LOMBOKEXPRESS.ID- PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam transisi energi kepada dunia di gelaran _United Nations Framework Convention on Climate Change_ (UNFCCC) _Conference of the Parties_ ke-28 (COP28) yang diselenggarakan pada 30 November – 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam konferensi tingkat global ini, PLN memaparkan skema _Accelerating Renewable Energy Development_ (ARED) sebagai langkah agresif perseroan mendukung Pemerintah Indonesia mencapai _Net Zero Emissions_ (NZE) di tahun 2060.

    President Designate for COP28 Sultan Ahmed Al Jaber menyampaikan, salah satu tantangan mitigasi perubahan iklim saat ini adalah implementasi nyata dari perjanjian dan komitmen berbagai negara terkait transisi energi. Untuk itu, pada perhelatan COP28 kali ini pihaknya akan menekankan realisasi komitmen tersebut.

    “Kita menyadari semua persoalan krusial dalam mitigasi iklim saat ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada COP28 kali ini kami mendorong implementasi yang jelas terhadap semua _roadmap_ yang telah disepakati sejak Paris Agreement 2014 silam,” tegas Ahmed Al Jaber pada _Opening Ceremony_ COP28, Kamis (30/11).

    Ahmed Al Jaber menambahkan, harus diakui bahwa banyak negara berkembang memiliki tantangan infrastruktur dan pendanaan untuk bisa menyamakan langkah dengan negara maju dalam transisi energi. Sehingga, komunitas global perlu membuat suatu kebijakan untuk mendorong transisi energi yang adil dan dapat diakses seluruh golongan.

    “Kebijakan tersebut memerlukan regulasi, peningkatan kapasitas dan peluang. Jadi mereka semua bertemu satu sama lain. Sudah cukup banyak kekosongan dan saling tuding atas tanggung jawab ini,” kata Ahmed Al Jaber.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan, keikustsertaan Indonesia dalam COP28 adalah untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam aksi perubahan iklim. Hingga tahun 2022 tercatat Indonesia telah mampu mereduksi emisi di sektor energi sebesar 716 juta ton CO2. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai aksi reduksi emisi sehingga mampu mencatatkan pengurangan emisi hingga mencapai 60%.

    “Sekali lagi, saya tekankan bahwa pada COP28 prioritas kami adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi iklim Indonesia. Terutama untuk memastikan target reduksi emisi di tahun 2030, sehingga kami dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran penting dalam mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat,” jelas Siti.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo selaku pembicara di sesi CEO Climate Talks di Indonesia Pavilion menyampaikan, perubahan iklim adalah persoalan global, karena 1 ton emisi CO2 di Dubai akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama dengan 1 ton emisi CO2 di Jakarta. Maka, satu-satunya cara untuk terus maju adalah melalui kolaborasi.

    Darmawan menegaskan bahwa transisi energi sangat penting dilakukan Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini. Tujuannya, adalah untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau.

    “Transisi energi melalui percepatan pengembangan energi terbarukan juga merupakan peluang bagi kita untuk membangun kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Darmawan.

    Dirinya mengatakan PLN telah merancang skema ARED untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 480 gigawatt (GW) pada tahun 2060. Bahkan dalam rencana penambahan kapasitas pembangkit PLN sampai tahun 2040, 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis pada gas.

    ARED akan menjadi agregator utama PLN dalam melakukan inovasi teknologi ramah lingkungan. Inovasi ini dijalankan dari hulu hingga hilir, contohnya pembangunan Upper Cisokan _pumped storage_ yang berkapasitas 1,040 MW dan PLTS Terapung Cirata yang berkapasitas 192 MWp di sektor pembangkitan.

    Dari sisi transmisi, PLN merencanakan pembangunan _green enabling trasnmission line_ yang didukung dengan _smart grid._ Darmawan menjelaskan, _green enabling transmission line_ sangat krusial perannya untuk menyalurkan listrik dari lokasi sumber EBT yang terpisah dan terisolir ke pusat beban di kota-kota besar. Dirinya optimis upaya ini adalah jalan keluar untuk mengatasi _mismatch_ beban antar pulau yang mencapai 33 GW.

    “Mengapa kita perlu mengembangkan infrastruktur ini? Karena hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem PLN begitu listrik EBT yang memiliki karakter _intermittent_ masuk. Hal ini sekaligus memungkinkan kami meningkatkan kapasitas sistem dalam menampung listrik EBT dari tenaga angin dan surya hingga 28 GW,” tambahnya.

    Sedangkan dari sisi distribusi PLN tengah menjalin kolaborasi untuk membangun pabrik solar PV, pasar karbon hingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.

    Kemudian, untuk transisi energi di sektor transportasi, PLN telah menjalin kolaborasi dengan 23 _partner_ industri otomotif. Targetnya, PLN bisa membangun 1.000 _charging station_ dan 1.900 pusat penukaran baterai secepatnya sehingga mendorong pengurangan emisi dari sektor transportasi secara signifikan.

    ” _Event_ seperti COP 28 ini memberi kita rasa bangga, meyakinkan kita bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi telah bersatu. Di samping itu juga membuat kita percaya, apa pun tantangan yang ada di depan, kita mampu terus bergerak maju untuk memerangi perubahan iklim,” pungkas Darmawan.

    Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Simon Stiell memastikan COP 28 akan mengedepankan akses keadilan bagi seluruh umat manusia. Dirinya berpendapat agenda transisi energi mesti mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masing masing negara di dunia.

    “Sebanyak 3,6 miliar orang rentan di seluruh dunia bergantung pada aksi iklim kita. Hal ini sekaligus membuka peluang dalam ekonomi hijau untuk menciptakan lapangan kerja baru, menjaga sekuritas energi, dan tentu saja memasok energi yang adil dan ramah terhadap lingkungan,” tutup SiSimon

    *Sekilas Tentang PLN*

    _PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._ (pln/has)

  • KBRI BSB – Himpunan Psikologi Indonesia Lindungi PMI di Brunei  

    KBRI BSB – Himpunan Psikologi Indonesia Lindungi PMI di Brunei  

    BANDAR SERI BEGAWAN, LOMBOKEXPRESS.ID– Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan (KBRI BSB) Brunei Darussalam dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) meyakini pentingnya pelindungan menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk terhadap kesehatan psikologis PMI yang berada di wilayah akreditasi KBRI BSB.

    “Kami dan HIMPSI telah menandatangani pernyataan komitmen bersama untuk saling mendukung dalam upaya memberikan pelindungan terhadap PMI di wilayah akreditasi KBRI Bandar Seri Begawan,” kata Dubes RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).

    Menurut Dubes Ubaedillah, pelindungan dimaksud dilakukan melalui layanan psikologi yang bersisifat preventif, promotif, kuratif, rehabilatif, dan paliatif dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan kesehatan psikologis PMI.

    Jumlah WNI, termasuk PMI yang tercatat di KBRI BSB saat ini mencapai sekitar 30.000 orang, namun apabila dimasukkan dengan jumlah mereka yang belum tercatat (belum lapor diri ke KBRI) diperkirakan mencapai 50.000 orang, sementara jumlah total penduduk Brunei sendiri sekitar 460.000 orang.

    Sekitar setengah dari jumlah PMI tersebut bekerja di sektor informal, sedangkan sisanya merupakan skilled workers (pekerja berketerampilan spesifik), dan bahkan ada yang sudah menjadi pengusaha di Brunei. Mereka tersebar di empat distrik di Brunei, yaitu Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong.

    Pernyataan Komitmen Bersama KBRI BSB dengan HIMPSI itu sendiri ditandatangani pada 27 November 2023 oleh Wakil Kepala Perwakilan RI Irwan Iding dan Ketua Umum HIMPSI Dr. Andik Matulessy, M.Si. Psikolog.

    Pernyataan komitmen bersama tersebut merupakan terobosan dalam upaya peningkatan pelindungan PMI melalui Program Konsultasi Psikologis PMI pada masa penempatan, termasuk PMI yang berada di shelter KBRI Bandar Seri Begawan.

    Kerja sama itu mewujudkan negara hadir memberi pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    “Kami sepakat untuk melakukan inovasi kerja sama mengimplementasikan amanat UU Pelindungan PMI dengan sebaik-baiknya, dan pertimbangan hukum dari aspek psikologis memegang peranan penting untuk mewujudkan keadilan bagi PMI yang terlibat masalah hukum,” kata Dubes Ubaedillah.

    Dubes yang bertugas di Brunei sejak Agustus 2023 itu lebih lanjut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Andik Matulessy, M.Si., Ketua Umum HIMPSI dan Tim atas bantuan konsultasi psikologis, termasuk bagi PMI yang berada di shelter KBRI, sehingga kesehatan fisik PMI dapat terjaga selama mereka menjalani proses penyelesaian kasusnya oleh KBRI.

    Tidak kalah pentingnya adalah konsultasi psikologis bagi staf KBRI yang melaksanakan tugas pelayanan dan pelindungan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan prima dan pelindungan optimal di lingkungan KBRI BSB.

    Ia juga menjelaskan, kerjasama KBRI BSB-HIMPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen dan integritas seluruh jajaran KBRI BSB dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kerja sama di bidang pelindungan PMI sebelumnya telah dilakukan KBRI BSB dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    Perjanjian Kerjasama KBRI BSB dengan HIMPSI merupakan upaya pencegahan dalam kerangka pelindungan PMI dalam Program ”Melaju Megah”, yaitu melayani dengan jujur, melaksanakan pencegahan, sekaligus mendukung upaya penanganan permasalahan hukum yang melibatkan PMI.

    Bentuk kerja sama itu dilaksanakan melalui penyediaan materi, narasumber, asesmen psikologis, intervensi psikologis, mekanisme peningkatan kesehatan psikologis dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menyelenggaraakan pelindungan yang optimal kepada PMI di Brunei.

    Komitmen ini merupakan implementasi amanat UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi bahwa layanan psikologi bertujuan antara lain untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat.

    Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2022, HIMPSI adalah induk organisasi profesi himpunan Psikologi yang merupakan perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Kerja sama KBRI BSB dan HIMPSI secara nyata bermanfaat bagi PMI di Brunei, antara lain melatih kesiapan psikologis dalam menghadapi situasi baru (terutama penyesuaian diri dan daya tahan stress) dan meningkatkan kemampuan self care dalam menghadapi masalah.

    Manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelatihan psychological first aid (bantuan psikologis awal) bagi PMI saat menghadapi masalah diri sendiri maupun memberikan bantuan kepada orang lain. (red)

  • Kemendagri Dukung Sinergitas Pengelolaan Laut Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru

    Kemendagri Dukung Sinergitas Pengelolaan Laut Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru

    PONTIANAK, LOMBOKEXPRESS- Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke-11 (KONAS Pesisir XI) yang digelar sejak 27 hingga 29 November 2023 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengusung tema “Sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru”.

    Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (30/11), konferensi tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Sultan Pontianak; serta perwakilan dari Pemerintah Daerah provinsi serta kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

    KONAS Pesisir XI merupakan ajang utama pertukaran informasi dan pengalaman serta studi kasus pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia.

    Pada acara puncak, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi untuk pelaksanaan KONAS Pesisir XI sebagai wujud perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi membangun sektor kelautan dan perikanan.

    Lebih lanjut, disampaikan bahwa potensi kemaritiman Indonesia sangatlah besar dan luas untuk dimaksimalkan pemanfaatannya menuju pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

    Mendagri juga menyampaikan bahwa pengelolaan kemaritiman haruslah berkelanjutan, dalam arti harus menjaga lingkungan agar pengelolaan dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

    Di sisi lain, terus menjaga keberlanjutan, kesinambungan, dan lingkungan ekosistem agar dapat tetap dinikmati oleh anak cucu kita.

    Selanjutnya, pada side event yang dilaksanakan sebagai rangkaian acara KONAS Pesisir XI, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Suprayitno menyampaikan peran Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai poros dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum secara nasional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembina teknis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelautan dan perikanan.

    Berkaitan dengan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran, Kementerian Dalam Negeri akan mengawal Pemerintah Daerah dalam sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan menjelaskan kembali timeline perencanaan daerah Tahun Anggaran 2024 dari Ranwal Renja dan RKPD hingga dengan penetapan APBD.

    Suprayitno juga mengatakan berdasarkan data dari SIPD tahun 2023, bahwa proporsi pagu anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan masih terbilang kecil dibandingkan dengan urusan-urusan pemerintah daerah lain seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang yang mana proporsi anggaran urusan ini di atas 10% di tingkat provinsi.

    Sebagai penutup, Suprayitno menyampaikan bahwa masih terjadi inkonsistensi pada pagu perencanaan terhadap pagu anggaran daerah pada urusan kelautan dan perikanan, sehingga dihimbau agar Pemerintah Daerah mampu meyakinkan Anggota DPRD (legislatif) bahwa urusan kelautan dan perikanan juga termasuk salah satu urusan pilihan yang sangat penting sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (red)

  • BNPT Bangun Kesadaran Publik Melalui Implementasi Pedoman Perlindungan Objek Vital dan Fasilitas Strategis

    BNPT Bangun Kesadaran Publik Melalui Implementasi Pedoman Perlindungan Objek Vital dan Fasilitas Strategis

    KUTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen membangun kesadaran publik dalam pencegahan aksi radikalisme terorisme dengan menciptakan kesiapsiagaan nasional melalui penguatan implementasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

    “BNPT mewujudkan kesiapsiagaan nasional artinya harus ada public awareness, kesadaran publik tentang bahaya intoleran, radikal, ekstremisme, dan terorisme,” kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI Brigjen Pol. Drs. Imam Margono saat Rapat Koordinasi Pelibatan BNPT dalam Kegiatan Nasional dan Internasional serta Sosialisasi Peraturan BNPT bersama perwakilan Kementerian/Lembaga serta stakeholders terkait di Bali (29/11).

    Imam menekankan jika pedoman yang spesifik mendukung pencegahan dan mitigasi terorisme ini perlu dukungan seluruh pihak. Oleh karena itu Imam menimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendukung realisasi pedoman tersebut.

    “BNPT telah membuat pedoman untuk diimplementasikan dan ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi oleh kementerian, lembaga, dan semua pihak,” katanya.

    Mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT ini menjelaskan bahwa dalam pedoman tersebut BNPT melaksanakan sosialisasi dan evaluasi berupa audit sistem pengamanan terhadap fasilitas publik yang mempertimbangkan potensi sumber ancaman terorisme dari internal dan eksternal, perencanaan pengamanan, pola pengamanan, rencana untuk merespon situasi darurat saat terjadi aksi terorisme, serta evaluasi.

    Audit sistem pengamanan akan digencarkan terutama saat Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan internasional dan nasional pada tahun yang akan datang. Audit ini juga dilakukan pada fasilitas publik yang rentan menjadi sasaran aksi terorisme dan Destinasi Wisata Prioritas. Tidak hanya melakukan audit, BNPT melalui Subdit Pengamanan Lingkungan pun turut mensosialisasikan pedoman perlindungan kepada stakeholders terkait. (bnpt/has)