MATARAM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Mataram, Rabu (15/4). Kegiatan ini dirangkai dengan Halal Bihalal, talkshow, serta bincang wartawan sebagai ruang dialog antara insan pers dan pemerintah daerah.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, perayaan HPN 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara media dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah NTB, anggota DPRD, jajaran kepala OPD lingkup Pemprov NTB, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menegaskan bahwa peringatan HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan memiliki nilai strategis dalam menguatkan peran pers sebagai pengawal pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, perayaan HPN 2026 ini berjalan lancar meski dilaksanakan secara sederhana. Namun yang terpenting adalah substansi dan semangat kolaborasi yang terbangun,” ujarnya.
Menurut Ikliluddin, pers memiliki posisi penting dalam mendukung terwujudnya NTB yang maju dan mendunia. Ia menilai media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar kontrol sosial yang konstruktif.
“Pers harus hadir sebagai bagian dari solusi. Kritik terhadap pemerintah harus dimaknai sebagai obat—meski pahit, tetapi menyembuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungan fasilitas sekretariat baru bagi PWI NTB sejak Januari lalu. Keberadaan sekretariat tersebut dinilai menjadi ruang produktif bagi jurnalis dalam berdiskusi dan mengawal berbagai isu strategis daerah.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memberikan apresiasi atas peran aktif PWI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Ia menekankan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Pemberitaan media memiliki konsekuensi besar. Sudut pandang dalam penulisan sangat menentukan bagaimana kebijakan pemerintah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan agar pemberitaan tidak terjebak pada personalisasi figur, melainkan lebih menonjolkan kerja kolektif pemerintah sebagai institusi.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara utuh. Birokrasi itu adalah institusi, bukan personal. Tunjukkan kepada publik apa yang telah dan sedang dikerjakan untuk rakyat,” pesannya.
Selain itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut mengajak insan pers untuk selalu mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi dalam setiap pemberitaan, guna memastikan informasi yang disampaikan akurat dan berimbang.
Dengan semangat HPN 2026, sinergi antara pers dan pemerintah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan NTB yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (can)
Keterangan Foto:
PWI NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB menggelar puncak Hari Pers Nasional 2026 yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal, talkshow, dan bincang wartawan. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pers dan pemerintah dalam mendorong pembangunan NTB yang makmur dan mendunia. (ist)
