KEPRI (LOMBOKEXPRESS.ID)– Pemerintah Provinsi Kepri didorong untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan kebijakan nasional, guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepri Tahun 2026.
Integrasi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, dan 8 Quick Wins menjadi kunci keberhasilan. Penyesuaian ini penting baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 maupun RKPD 2026, memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Visi-misi kepala daerah harus selaras dengan RPJMN,” tegas Restuardy.
Penyesuaian RKPD 2025 juga diimbau untuk sinkronisasi dengan kebijakan nasional, sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025. Rakortekrenbang, forum sinkronisasi program prioritas nasional dengan potensi daerah, juga telah digelar Kemendagri. Forum ini membahas dukungan proyek strategis nasional dan pedoman teknis penyusunan RKPD 2026 yang lebih terarah dan terukur.
Restuardy mengapresiasi capaian pembangunan Kepri: pertumbuhan ekonomi stabil sekitar 5%, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan terkendali. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepri yang terbaik di wilayah kepulauan juga mendapat pujian.
Meskipun demikian, realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri tahun 2024 masih di bawah rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren positif di awal 2025. Pemerintah daerah didorong mendukung program strategis nasional seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa, dan pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekonomi hijau.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan keberhasilan Kepri melewati berbagai tantangan dengan capaian ekonomi yang membanggakan. Pemprov terus mendorong program-program sosial dan penguatan layanan dasar, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan di Kepri. (rls)
Keterangan Foto:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. (ist)
