BANDUNG (LOMBOKEXPRESS.ID)– Dalam upaya mendorong penguatan kelembagaan irigasi di berbagai daerah, Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Program (SIMURP) telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan dijadwalkan berakhir pada Desember 2024. Program ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan manajemen irigasi di Indonesia.
Untuk memastikan kelanjutan praktik baik dari program ini di daerah, dilakukan penyusunan exit strategy selama dua hari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pemerintah daerah dalam melanjutkan keberlanjutan pembelajaran dari SIMURP.
“Peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam kesuksesan Program SIMURP. Ada banyak pengalaman berharga yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan irigasi, khususnya di daerah-daerah lain yang memiliki kebutuhan serupa,” ungkap Plh. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, dalam rilisnya hari Sabtu (19/10).
Pada lokakarya ini, dipetakan permasalahan yang dihadapi selama penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam program SIMURP. Alternatif pemecahan masalah dibahas melalui penyusunan rencana tindak lanjut yang mencakup program, kegiatan, dan alokasi anggaran secara prioritas untuk jangka pendek maupun panjang.
“Rencana program, kegiatan, dan anggaran dari exit strategy akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai kebijakan yang berlaku,” tambah Wahyu.
Tujuan akhir dari exit strategy ini adalah memastikan keberlanjutan yang kuat dalam penguatan kapasitas pengelolaan irigasi di masa depan, yang mendukung peningkatan layanan irigasi secara berkelanjutan.
“Pertemuan ini menghasilkan kriteria dan indikator untuk exit strategy penguatan KPI, yang akan menjadi panduan untuk menetapkan kegiatan prioritas, baik tahunan maupun lima tahunan, serta peta stakeholders dan komitmen mereka terhadap penguatan KPI. Ini juga mencakup skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung manajemen irigasi di daerah,” tutup Wahyu.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah dari berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan beberapa kabupaten di berbagai provinsi. (red)
