Lombok Express

Blog

  • Parang Telinga Anak, Seorang Ayah Amankan Diri ke Polisi

    Parang Telinga Anak, Seorang Ayah Amankan Diri ke Polisi

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID–Seorang  ayah, M, Pria 58 tahun alamat Sayang-sayang Daye, Cakranegara Kota Mataram mengamankan diri ke Mapolsek Sandubaya. Pasalnya, ia sengaja mengayunkan sebilah parang dan mengenai telinga kiri korban yang juga anak kandungnya sendiri.

    Atas peristiwa itu korban yang bernama T, pria 33 tahun, dilarikan ke RSUD Kota Mataram untuk mendapatkan pertolongan pihak medis. Sementara pelaku langsung mengamankan diri ke Polsek Sandubaya.

    Saat dikonfirmasi media ini, Kapolsek Sandubaya Kompol Moh Nasrullah SIK membenarkan ada orang tua yang datang mengamankan diri ke Mapolsek Sandubaya atas dugaan tindakan Penganiayaan.

    “Peristiwa itu terjadi pada 1 November 2023 sekitar pukul 12:00 Wita. Mendapat informasi ini, petugas langsung melakukan Olah TKP sekaligus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi, kemudian mengamankan barang bukti berupa sebilah parang serta mengecek korban ke Rumah Sakit,” ungkap Kapolsek, Sabtu (04/11/2023).

    Setelah melakukan koordinasi dan mengumpulkan keterangan dan setelah mempelajari hasil olah TKP dilakukan kegiatan mediasi antara korban dan pelaku. Mengingat keduanya masih ada hubungan keluarga yaitu Bapak dan anak sehingga dilakukan mediasi pada Kamis 2 November 2023.

    “Dari hasil mediasi korban sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum dan pelaku yang juga ayah kandungnya menyadari kekhilafan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali,” pungkas Kapolsek. (adb/red)

  • Respon Cepat Polsek Sandubaya Atensi Pengaduan Tindak Penganiayaan, Korbannya Ketua Pelatih Hamzanwadi FC 

    Respon Cepat Polsek Sandubaya Atensi Pengaduan Tindak Penganiayaan, Korbannya Ketua Pelatih Hamzanwadi FC 

    MATARAM, NTBNOW.CO- Polsek Sandubaya menerima Laporan Pengaduan adanya dugaan tindakan Penganiayaan yang terjadi di GOR 17 Desember, Jumat, 03 November 2023.

    Insiden dugaan penganiayaan terjadi di mana saat itu proses pertandingan antara Hamzanwadi FC Vs Persebi Bima.

    “Sekitar Pukul 16:00 Wita diakhir babak kedua skor 2:1 untuk Hamzanwadi FC. Namun karena sebuah pelanggaran dilakukan Tim Hamzanwadi FC, Persebi Bima dihadiahi Tendangan Pinalti oleh wasit, skor men jadi 2:2,” ungkap Kapolsek Sandubaya Kompol Moh Nasrullah SIK.,kepada media ini, Sabtu (04/11/2023).

    Keributan berawal dari selebrasi yang berlebihan dan sedikit bersifat menghina. Sehiangga pelatih Hamzanwadi FC menegur dan menyuruh masuk lapangan. Namun pemain Persebi terjatuh sehingga pemain lai emosi, dan terjadilah keributan.

    Eskalasi meningkat dan makin ricuh sehingga pelatih Hamzanwadi FC berusaha melerai tapi malah dapat serangan dan pukulan, termasuk dari pelatih kepala Persebi.

    Kedua kesebelasan termasuk pemain cadangan saling serang. Melihat kejadian itu anggota Polri yang melaksanakan pengaman dengan sigap trun ke lapangan melerai kedua belah pihak.

    “Karena insiden itu Kepala Pelatih Hamzanwadi FC mengalami beberapa luka memar di bagian tubuh. Atas kejadian itu Kepala Pelatih Hamzanwadi FC merasa jadi korban dan melaporkan pengaduannya ke Polsek Sandubaya,” terang Bang Nas sapaan akrab Pria Polisi Berpangkat Komisaris ini.

    Atas pengaduan itu, Polsek Sandubaya melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara. Apakah ada sanksi atau tidak mengingat tim Persebi Bima tersebut telah melakukan pelanggaran dalam pertandingan.

    Selain itu pihak intelkam Polsek Sandubaya melakukan koordinasi dan mengimbau kepada seluruh pemain Tim Hamzanwadi FC beserta para pendukung agar tidak terprovokasi.

    “Saat ini unit penyidik Reskrim Polsek Sandubaya tengah melakukan penyelidikan terhadap siapa saja pemain yang turut melakukan pemukulan tersebut sambil melakukan berbagai koordinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan tersebut,” jelas Bang Nas.

    “Belum ada yang kami amankan, kami tengah melakukan proses Sidik,” pungkasnya singkat. (adb)

  • Percepatan Penurunan Stunting Perlu Kelembagaan TPPS yang Kuat dan Mandiri

    Percepatan Penurunan Stunting Perlu Kelembagaan TPPS yang Kuat dan Mandiri

    SORONG, LOMBOKEXPRESS.ID– Kementerian Dalam Negeri terus mengawal penyelenggaraan Program Prioritas Nasional di Papua, Papua Barat, dan empat Daerah Otonomi Baru (DOB).

    Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (4/11), upaya ini salah satunya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting terhadap pemerintah di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Kegiatan tersebut disambut baik oleh Mohammad Musa’ad selaku Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa stunting merupakan prioritas nasional yang menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi sorotan bagi para Penjabat Gubernur agar dapat melakukan upaya terbaik dalam penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

    Selain itu, Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan akselerasi perlu koordinasi dan kelembagaan yang kuat dan mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa agar lebih baik dalam tata kelola pelaksanaannya.

    “Melalui kunjungan langsung dari Kemendagri diharapkan dapat menjadi suatu dorongan yang besar terhadap perumusan strategis secara bersama-sama demi masa depan papua yang gemilang.” ujar Musa’ad di Aula Hotel Panorama, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu lalu secara hybrid.

    Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong, memotivasi, serta menjadi media pembelajaran bersama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi melalui serangkaian acara mulai dari identifikasi isu, kendala, hingga merumuskan strategi dalam melakukan akselerasi 8 Aksi Konvergensi penurunan stunting.

    Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan pemerintah daerah provinsi mengambil langkah-langkah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota guna mencapai target nasional prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 serta penguatan konvergensi penurunan stunting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari kesenjangan target penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua, Papua Barat, dan empat provinsi daerah Otonomi Baru (DOB) masih cukup jauh untuk mencapai target nasional 14%.

    “Untuk itu, perlu dibangun komitmen hingga pada tingkat Pemda kabupaten/kota serta perlu dibangun upaya-upaya strategis yang dapat mendorong pencapaian target penurunan stunting,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari berharap melalui pertemuan ini Pemda mendapat pencerahan, penyegaran wawasan dan informasi, terutama motivasi dan semangat yang lebih tinggi untuk bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

    “Sebagai sebuah harapan ke depannya, pelaksanaan konvergensi di wilayah Papua harus lebih baik dari tahun ke tahun dengan dukungan antarprovinsi yang dapat saling memperkuat, mulai dari koordinasi aspek perencanaan, penganggaran, dan kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.

    Erliani juga mengatakan target tersebut tidak hanya agar angka stunting turun sesuai target national, tetapi juga menjadi gerakan bersama penurunan stunting yang terintegrasi, sistemik, dan berkelanjutan. (rls)

  • Inovasi Terapkan Smart Farming di Lahan KTN, BNPT RI Teken Nota Kesepahaman dengan PT Maharani Saraswati Indonesia

    Inovasi Terapkan Smart Farming di Lahan KTN, BNPT RI Teken Nota Kesepahaman dengan PT Maharani Saraswati Indonesia

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID –Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) terus berinovasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Salah satu inovasi tersebut adalah metode smart farming. Dimana, metode bertani secara konvensional digabungkan dengan teknologi digital.

    “Lahan kita akan diolah dengan metode baru, yaitu smart farming. Metode bertani secara konvensional digabungkan dengan teknologi digital, sehingga pemanfaatan lahan optimal,” ungkap Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., di Jakarta pada Jumat (3/11).

    Dalam penerapan metode smart farming ini, BNPT menggandeng PT Maharani Sarawati Indonesia (MSI) dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang dilakukan di Jakarta pada Jumat (3/11).

    “Hari ini kita menggandeng PT Maharani Saraswati Indonesia, untuk mengoptimalisasikan lahan perkebunan dan pertanian KTN BNPT,” jelas Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPT RI dan PT MSI tentang pengelolaan lahan KTN dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, pada (3/10).

    Sementara itu, Direktur Utama PT MSI, Fariz Abdillah mengapresiasi adanya kolaborasi ini dan menjelaskan keunggulan metode smart farming yang menurutnya dapat meningkatkan produksi dan menarik minat petani muda milenial.

    “Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan BNPT, metode smart farming ini akan meningkatkan produksi dan menarik petani milenial,” tuturnya.

    Kasatgas Sinergisitas BNPT RI Laksma TNI Joko Sulistyanto, SH., M.H., menuturkan KTN pertama yang akan menjadi pilot project smart farming adalah KTN Turen di Jawa Timur.

    Selain optimalisasi lahan, ruang lingkup nota kesepahaman anatara BNPT dengan PT MSI juga mencakup optimalisasi peternakan dan perikanan, serta kemungkinan kerjasama dengan mitra strategis, baik dari dalam atau luar negeri, dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil dan menjalankan operasional dalam skala yang lebih luas. (bnpt/has)

  • BNPT RI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Teken MoU Penanggulangan Terorisme

    BNPT RI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Teken MoU Penanggulangan Terorisme

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID– Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dan Menteri Keamanan Publik RRT, Wang Xiaohong, pada hari Rabu (1/11).

    MoU ini menegaskan kembali hubungan yang erat antar kedua negara sekaligus menunjukkan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok dalam mendorong perdamaian, stabilitas serta keamanan di kawasan dan sekitarnya dalam terciptanya kesejahteraan bersama masyarakat internasional.

    “Kerja sama kita dalam melawan terorisme tidak hanya penting untuk kepentingan nasional kita, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama masyarakat internasional,” kata Rycko Amelza.

    Kedua negara berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan kerjasama di bidang informasi, pengalaman, praktik terbaik, serta melakukan program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, melalui MoU ini diharapkan Indonesia dan Tiongkok dapat saling belajar untuk mendorong kesuksesan program deradikalisasi.

    “Saya sangat optimis  bahwa perjanjian ini akan terlaksana dengan efisien dan menyeluruh,” imbuh Kepala BNPT.

    Sementara itu, Menteri Keamanan Publik RRT mengapresiasi kerja sama dengan Indonesia. Wang Shaohong mengatakan Indonesia merupakan mitra penting dalam bidang anti terorisme.

    “Tiongkok selalu menganggap Indonesia adalah mitra yang penting dalam anti terorisme, sejak MoU pertama (dengan BNPT) tahun 2014 sudah banyak hasil, saya ingin secara komprehensif meningkatkan kerja sama kita dalam anti terorisme,” kata Wang Shaohong.

    Tindak lanjut MoU menjadi prioritas kedua negara. Menteri Keamanan Publik RTT pun yakin dengan kerja sama yang baik ini, Indonesia dan Tiongkok dapat melawan terorisme. (bnpt/red)

  • BNPT RI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Teken MoU Penanggulangan Terorisme

    BNPT RI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Teken MoU Penanggulangan Terorisme

    JAKARTA, LOMBOKEXPRESS.ID – Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dan Menteri Keamanan Publik RRT, Wang Xiaohong, pada hari Rabu (1/11).

    MoU ini menegaskan kembali hubungan yang erat antar kedua negara sekaligus menunjukkan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok dalam mendorong perdamaian, stabilitas serta keamanan di kawasan dan sekitarnya dalam terciptanya kesejahteraan bersama masyarakat internasional.

    “Kerja sama kita dalam melawan terorisme tidak hanya penting untuk kepentingan nasional kita, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama masyarakat internasional,” kata Rycko Amelza.

    Kedua negara berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan kerjasama di bidang informasi, pengalaman, praktik terbaik, serta melakukan program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keamanan dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, melalui MoU ini diharapkan Indonesia dan Tiongkok dapat saling belajar untuk mendorong kesuksesan program deradikalisasi.

    “Saya sangat optimis  bahwa perjanjian ini akan terlaksana dengan efisien dan menyeluruh,” imbuh Kepala BNPT.

    Sementara itu, Menteri Keamanan Publik RRT mengapresiasi kerja sama dengan Indonesia. Wang Shaohong mengatakan Indonesia merupakan mitra penting dalam bidang anti terorisme.

    “Tiongkok selalu menganggap Indonesia adalah mitra yang penting dalam anti terorisme, sejak MoU pertama (dengan BNPT) tahun 2014 sudah banyak hasil, saya ingin secara komprehensif meningkatkan kerja sama kita dalam anti terorisme,” kata Wang Shaohong.

    Tindak lanjut MoU menjadi prioritas kedua negara. Menteri Keamanan Publik RTT pun yakin dengan kerja sama yang baik ini, Indonesia dan Tiongkok dapat melawan terorisme. (bnpt/has)

  • Pujawali Pura Lingsar dan Perang Topat 27 November

    Pujawali Pura Lingsar dan Perang Topat 27 November

    LOBAR, LOMBOKEXPRESS.ID– Umat Hindu Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar Pujawali dan Perang Topat  20-27 November mendatang. Itu terungkap dalam rapat pembentukan panitia Pujawali Pura Lingsar di Puri Agung Cakranegara Mataram, Kamis sore (26/10/23).

    Ketua Panitia Pujawali dan Perang Topat 2023 Pura Lingsar, Anak Agung Ketut Agung Oka Kartha Wirya mengatakan penunjukan dirinya sebagai ketua panitia pujawali dan perang topat merupakan hasil rapat di puri agung Cakranegara  yang diikuti perwakilan seluruh unsur banjar terkait.

    Pertemuan itu dihadiri ketua-ketua banjar dan masyarakat pengamong pura lingsar, Majelis Agung dan jajaran, ketua ketua banjar se-Lombok Barat serta 33 pengamong sanggar dan tokoh tokoh masyarakat.

    Sapaan Anak Agung Ketut itu mengatakan, berangkat dari kesepakatan tersebut kemudian membentuk kepanitiaan lengkap. Termasuk menyusun rencana anggaran biaya (RAB) Pujawali dan Perang Topat Pura Lingsar.

    Pujawali Pura Lingsar yang merupakan Pura Khayangan Jagat, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai keturunan Raja Dewata yang telah membangun Pura Lingsar.

    “Ini harus kita pahami bersama bahwa apa yang dilakukan Puri Agung Cakranegara, merupakan suatu bentuk kewajiban dalam menjaga bangunan suci peninggalan leluhurnya,” ucapnya.

    Menurut Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.Hum, Pura Lingsar yang merupakan Pura Khayangan Jagat, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai keturunan Raja Dewata yang telah membangun Pura Lingsar.

    “Ini harus kita pahami bersama bahwa apa yang dilakukan Puri Agung, merupakan suatu bentuk kewajiban dalam menjaga bangunan suci peninggalan leluhurnya,” ucapnya.

    Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.Hum mengimbau semua pihak agar terus menjaga kerukunan dan toleransi.

    “Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perang topat sebagai rangkaian pujawali, merupakan simbol pertautan dua elemen atau unsur yaitu Bali dan Sasak. Artinya, dengan perang topat maka semua perbedaan yang ada melebur menjadi satu,” tuturnya.

    “Oleh karena itu, mari kita masyarakat sebagai warga negara Indonesia saling rangkul dan bergandengan tangan, karena pada dasarnya kita adalah satu,” tutupnya. (nang)

  • Di Hadapan Presiden Joko Widodo, Dirut PLN Paparkan Pengembangan _Hydropower_ di Tanah Air

    Di Hadapan Presiden Joko Widodo, Dirut PLN Paparkan Pengembangan _Hydropower_ di Tanah Air

    NUSA DUA, LOMBOKEXPRESS.ID- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi _booth_ PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali pada Selasa (31/10). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ _Hydropower_) di tanah air.

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW,” papar Darmawan.

    Menurutnya, hal itu disebabkan tantangan berupa ketidakcocokan antara sumber energi baru terbarukan berskala besar, seperti air yang berada di daerah terpencil dan jauh dari episentrum kebutuhan listrik yang berada di wilayah lain.

    Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.

    “Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan _Business as Usual_ (BaU),” papar Darmawan.

    Selaras dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pemanasan global adalah ancaman nyata bagi seluruh dunia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar.

    Menurutnya total potensi EBT di tanah air diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW), baik dari matahari, angin, panas bumi, ombak, bio energi dan _hydropower_. Khusus untuk _hydro_, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai potensial, di mana 128 di antaranya adalah sungai besar.

    “Seperti sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW) di Papua. Kemudian Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi 13 ribu MW yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus,” paparnya.

    Namun, Presiden menekankan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan potensi besar hidro tersebut, salah satunya terkait lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat _blue print_ percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi _hydropower_ yang dibawa menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

    Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi dan alih teknologi. “Ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia,” tambah Presiden.

    *Sekilas Tentang PLN*
    _PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore. (rls)

  • Pengamanan dan Pengawalan Giat Ngaben oleh Unit Patroli Samapta Polsek Sandubaya

    Pengamanan dan Pengawalan Giat Ngaben oleh Unit Patroli Samapta Polsek Sandubaya

    MATARAM, LOMBOKEXPRESS.ID–  Unit Patroli Samapta Polsek Sandubaya IPDA I Putu Wiardana bersama dua anggota lainnya, melakukan pengamanan dan pengawalan acara Ngaben/kremasi warga di Lingkungan Karang Jangu kll Sapta Marga.

    Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 01 November 2023, dimulai pukul 12.00 WITA dan berlokasi di Lingkungan Karang Jangu kll Sapta Marga.

    Selama pengamanan, mereka juga memberikan imbauan kepada warga sekitar mengenai aturan lalu lintas, dengan harapan dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas sementara acara berlangsung.

    Kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar, menunjukkan profesionalisme dan komitmen Polsek Sandubaya dalam menjaga ketertiban masyarakat serta kelancaran acara keagamaan seperti Ngaben. Dalam situasi kondusif, mereka berhasil memastikan acara berlangsung dengan tenang dan penuh hikmat.

    Unit Patroli Samapta Polsek Sandubaya terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban wilayahnya. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus mendukung kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. (nang)

  • BNPT RI Perkuat Identifikasi Manajemen Risiko

    BNPT RI Perkuat Identifikasi Manajemen Risiko

    BOGOR, LOMBOKEXPRESS.ID- – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen untuk memperkuat identifikasi manajemen risiko mengingat semua kebijakan penanggulangan terorisme memiliki risiko yang mungkin terjadi.

    “Setiap kebijakan, aktivitas kita mengandung risiko. Maka, penting untuk mengukur atau memperkuat manajemen risiko,” ucap Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono, A.k., M.M., CA., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan strategis manajemen risiko terintegrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan BNPT RI di Kantor Pusat BNPT Sentul, pada Selasa (31/10).

    Identifikasi manajemen risiko selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga/daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

    “Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Mengamanatkan bahwa seluruh kementerian/lembaga/daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Melalui penerapan unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan kementerian/lembaga/daerah,” tambahnya.

    Selain memperkuat manajemen risiko lingkup internal, menurut Inspektur BNPT RI, Catur Iman Pratignyo, SE., QIA., CFrA., CGCAE BNPT RI diharapkan juga harus mampu melakukan manajemen risiko lintas sektor yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme.

    “BNPT harus mengampu manajemen risiko tingkat sektor dalam penanggulangan terorisme. Harus kita rumuskan bersama dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait lainnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, S.E., M.M., turut menjelaskan manajemen risiko dalam perspektif intelijen.

    “Dalam ilmu intelijen, manajemen risiko disebut teori prediksi antisipasi. Beragam risiko mungkin terjadi, mulai dari terjadinya aksi terorisme yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat hingga konflik sosial. Maka kalau sudah ada prediksi, perlu diminimalisir risiko,” tutupnya. (bnpt/has)