Blog

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas Audiensi dengan FAMII

SENTUL (Lombokexpress.id)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Bangbang Surono,Ak.,M.M menerima audiensi Front Anak Muda Indonesia Institute (FAMII), yang diwakili oleh Ketua Umum Famii, Usra Waiulung di Gedung Baladika, Sentul, pada Senin (12/9).

Karorenhukmas BNPT menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh pengurus FAMII. Dia menyampaikan bahwa setiap elemen bangsa memilki kontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia (NKRI).

“Semua memiliki kontribusi bagi keutuhan Indonesia,” ujar Bangbang.

Bangbang juga menyampaikan BNPT RI tidak dapat bekerja sendiri dalam menyampaikan vaksin kebangsaan agar setiap anak bangsa dapat imun dari penyebaran paham intoleran, radikalisme dan terorisme, perlu peran banyak pihak.

“Kita vaksin masyarakat agar tidak mudah terpapar paham kontemporer yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila,” katanya.

BNPT terus berupaya membangun kerjasama dengan banyak pihak, mulai dari akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemerintah hingga media dalam membangun kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua FAMII mendukung apa yang disampaikan Bangbang Surono. Menurutnya sebagai anak bangsa sangat penting untuk mengantisipasi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan konsensus bangsa Indonesia.

“Pemikiran-pemikiran radikal harus diantisipasi di setiap daerah,” kata Usra.

Usra juga mengatakan jika pihaknya siap bekerja sama dengan BNPT untuk melawan narasi atau pemikiran-pemikiran radikal yang beredar di media sosial. Menurutnya pengaruh melalui media sosial sangatlah cepat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas didampingi juga oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Astuti Idris, S.Sos, Koordinator Perencanaan, Iwan Dwi Susanto, SE.,M.Ak dan beberapa Pejabat Fungsional pada Biro Perencanaan, Hukum dan Humas serta Pengurus FAMII. (has/bnpt)

BNPT RI, Kemenkumham RI dan Polri Lakukan Identifikasi dan Penilaian terhadap 68 Napiter

JAKARTA (Lombokexpress.id)- BNPT RI bersama Kemenkumham RI dan Polri melakukan identifikasi dan penilaian terhadap 68 narapidana tindak pidana terorisme yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Khusus kelas IIA Gunung Sindur pada tanggal 12-14 September 2022.

Identifikasi dan penilaian menjadi tahapan pertama dalam program deradikalisasi. Hasil identifikasi ini menjadi acuan dalam melakukan tahapan-tahapan deradikalisasi selanjutnya yakni rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.

Sekretaris Utama BNPT RI, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., menilai identifikasi dan penilaian menjadi tahapan yang penting untuk menentukan metode pembinaan napiter hingga ke tahap akhir. Dia berharap melalui hasil asesmen ini BNPT RI, Kemenkumham RI dan Polri dapat merumuskan program deradikalisasi yang tepat sasaran.

“Betapa pentingnya proses identifikasi setelah orang ini jadi tersangka, sehingga saya berharap rapat kerja (identifikasi dan penilaian) ini dapat menciptakan produk-produk yang jitu menurut tingkat keterpaparannya,” kata Dedi Sambowo.

Selain itu Direktur Deradikalisasi BNPT RI, Prof. Irfan Idris, mengatakan inti dari program deradikalisasi terdiri atas tiga unsur yaitu pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan.

Kegiatan pembinaan dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pendampingan, menurut Irfan Idris, dilakukan bersama unsur masyarakat agar tidak ada penolakan maupun stigma buruk terhadap napiter. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan bagian dari reintegrasi sosial.

Direktur Deradikalisasi berharap identifikasi dan penilaian ini dapat memperkuat aktivitas pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan napiter dalam program deradikalisasi.

“Agar kegiatan ini bisa memperkuat dan menginspirasi tahapan-tahapan deradikalisasi selanjutnya,” jelasnya. (has/bnpt)

NEW YORK (Lombokexpress.id)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) terus memperkuat kerjasama dengan Kantor Kontra Terorisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT).

Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, bersama dengan Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, didampingi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Kontra Terorisme PBB, H.E. Mr. Vladimir Voronkov, pada Jumat 9 September 2022.

Pertemuan dengan Voronkov dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja BNPT ke New York untuk menghadiri “The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism”.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT sempat berbincang mengenai rencana kunjungan UNOCT ke tanah air pada 29 November – 2 Desember 2022 untuk penguatan kerja sama internasional penanggulangan terorisme kedua lembaga.

UNOCT direncanakan berkunjung dalam rangka membahas serta mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan Pemerintah Indonesia dalam cakupan Global Programme on Vulnerable Targets Protection dengan K/L terkait di Indonesia.

“BNPT menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan siap untuk mengkoordinasikan pertemuan UNOCT dengan K/L terkait,” kata Kepala BNPT.

BNPT dan UNOCT juga bakal membahas perkembangan Bali Work Plan 2019-2025. Bali Work Plan ini merupakan upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional untuk membicarakan persoalan keamanan yang sangat mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasi.

UNOCT saat ini tengah menyiapkan sejumlah program yang bertujuan memperkuat implementasi Bali Work Plan 2019-2025, khususnya terkait dengan sarana untuk penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi (PRR) dan pengembangan kapasitas.

Sebelumnya, pada 10-12 Mei 2022 lalu, BNPT diundang untuk menghadiri pertemuan tingkat Asia the National Focal Points (NFPs) Regional Forum for Asia and the Pacific on Global Programme on Security of Major Sporting Events and Promotion of Sport and its Values to Prevent Violent Extremism di Thailand.

“Pada kesempatan tersebut Indonesia menyampaikan pengalaman serta praktik baik dalam menangani ancaman terorisme khususnya terkait kegiatan perhelatan olahraga, dan peran duta damai dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan,” kata Boy Rafli.

Sejauh ini, BNPT dan UNOCT jiga telah terlibat dalam berbagai kerjasama strategis penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara.

Beberapa program kerja sama yang telah berjalan dalam mendukung prioritas Pemerintah terkait terorisme, antara lain dalam hal perlindungan obyek vital; pencegahan dan perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dari kerentanan ekstremisme berbasis kekerasan; upaya memperkuat implementasi Bali Work Plan 2019-2025 dalam mempromosikan pencegahan dan penanggulangan violent extremism (P/CVE) di lingkup regional; serta dalam hal kerja sama teknis.

BNPT juga terus memperkuat peluang kerjasama dengan UNOCT melalui kerangka South-South Cooperation yang jadi salah satu fokus UNOCT.

Best practices bidang P/CVE dengan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara, serta keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, dipandang dapat memberikan manfaat dalam memperkuat kerangka South-South Cooperation.

Oleh karena itu UNOCT ingin mengeksplorasi lebih lanjut peluang kerjasama CT/PCVE ini dengan BNPT, mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh UNOCT kepada Pemerintah Indonesia, sejalan dengan prioritas di tingkat nasional, regional dan global dalam bidang penanggulangan terorisme. (has/bnpt)

NEW YORK (Lombokexpress.id)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., memimpin Delegasi Indonesia pada The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism yang digelar di Markas Besar PBB New York pada 8-9 September 2022. Kongres Global Pertama ini menjadi forum diskusi mengenai pemenuhan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban terorisme.

Kepala BNPT RI menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak dan kebutuhan korban terorisme melalui penguatan kerangka legislasi dan pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu dan masa kini, termasuk korban yang merupakan warga negara asing.

“Terhitung sejak tahun 2002 hingga 2022, Pemerintah telah memberikan kompensasi kepada lebih dari 700 korban terorisme,” jelas Boy Rafli.

Selain itu, Boy juga menyatakan bahwa pemerintah melalui BNPT RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan bantuan lain berupa bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

“Pemerintah juga memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis serta bantuan lain,” lanjutnya.

Komitmen negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan korban diperkuat dengan sejumlah terobosan flagship program BNPT diantaranya melalui silahturahmi kebangsaan, sebuah forum rekonsiliasi yang mempertemukan penyintas dengan mantan narapidana terorisme, serta program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang melibatkan mitra deradikalisasi, penyintas dan masyarakat lokal.

Boy Rafli menyebut terobosan tersebut merupakan bentuk kesiapan pemerintah melalui pendekatan multi-stakeholders atau pentahelix di mana seluruh pihak terlibat dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak penyintas.

“Negara bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kebutuhan korban terorisme, meningkatkan kesejahteraan akan membantu proses penyembuhan mereka,” tutup jenderal bintang tiga itu.

Selain Kepala BNPT RI, Ketua LPSK, Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim, serta perwakilan penyintas terorisme turut hadir sebagai delegasi Indonesia dalam kongres global ini. (has/bnpt)

JAKARTA (Lombokexpress.id)–Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT RI) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Buana Mukti menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pemanfaatan hutan lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, pada Rabu (7/9).

Sekretaris Utama BNPT RI, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., menjelaskan Nota Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari soft launching KTN Garut pada 2 Juli 2022 lalu. Selain itu, kerja sama pemanfaatan lahan ini merupakan implementasi dari konsep pentahelix yang diharapkan mampu mempersempit ruang gerak intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Strategi pentahelix ini kami mengajak teman-teman karena dalam mencegah radikalisme terorisme tentunya BNPT tidak bisa sendiri, dengan konsep ini tidak ada sedikit pun kelompok intoleransi, radikalisme, terorisme untuk berebut opini, pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat,” kata Dedi Sambowo.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan Pemkab Garut mendukung penuh upaya pemberantasan radikalisme terorisme berbasis soft approach yang dikomandoi BNPT RI.

“Dengan adanya program KTN yang digagas BNPT justru ini akan memperkuat posisi kita (dalam memberantas intoleransi, radikalisme, terorisme), kami sekarang juga punya satgas dan perda yang mengantisipasi masalah intoleransi dan radikalisme,” kata Rudy.

Ia juga menyampaikan selain mendukung program KTN, pihaknya juga membentuk Satgas dan Perda yang untuk menanggulangi masalah luar biasa tersebut.

Senada dengan Bupati Garut, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut, Ir. Nugraha, M.Si., optimis pemanfaatan hutan untuk KTN tidak hanya membawa dampak ekonomi saja tetapi juga memperkuat imunitas masyarakat Garut dari radikalisme terorisme.

“Kalau dulu hutan melindungi para prajurit dari serangan, sekarang hutan juga melindungi masyarakat dari terorisme, pendekatan ekonomi ini bisa membuat masyarakat punya imunitas kuat terhadap terorisme,” tutup Nugraha.

Dalam kesempatan ini para pihak menyepakati beberapa hal diantaranya pengelolaan dan pemanfaatan lahan KTN menjadi kawasan wisata, pertanian, dan peternakan, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. (has/bnpt)

JAKARTA (Lombokexpress.id)–Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menyepakati perjanjian kerjasama (PKS) tentang Sinergisitas Pencegahan Paham Radikal Terorisme Melalui Penceramah Agama Islam di Hotel Grand Sahid Jakarta (9/9).

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., dan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas.

Kerja sama yang dilakukan kedua lembaga negara ini guna mendorong pendampingan dan pemberdayaan penceramah untuk turut dalam program pencegahan paham radikal terorisme.

Boy menuturkan jika kerja sama ini merupakan penguatan program-program kedua belah pihak dalam mendorong dakwah yang membawa kedamaian, rasa persaudaraan dan toleransi serta hidup yang Harmoni.

“PKS ini bagian dari penguatan sinergi kita, agar kegiatan yang berjalan akan semakin masif lagi dan didukung program-program yang berkelanjutan. Ini penting sekali agar semakin banyak penceramah-penceramah yang mengedepankan prinsip Hubbul Wathon Minal Iman, kita pastikan bahwa dakwah-dakwah yang disampaikan membawa kedamaian,” jelas Boy Rafli.

Selaras dengan pernyataan Kepala BNPT RI, Yaqut Cholil juga berharap agar penceramah-penceramah memiliki ilmu agama yang komprehensif sehingga dalam berdakwah dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat luas serta tidak mudah dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu.

“Dakwah Islam adalah benteng pertahanan, ajaklah umat Islam benar benar memahami agamanya sehingga tidak mudah keluar dan dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka,” jelas Gus Yaqut.

Sementara itu, Sestama BNPT RI, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP., menyampaikan bahwa dalam menindaklanjuti kerja sama ini juga perlu menggandeng instansi lainnya untuk membahas transformasi dan evaluasi kurikulum pendidikan di organisasi pendidikan keagamaan.

“Kita bisa menggandeng Menteri Agama, Menko PMK, Mendikbud dan istansi terkait lain untuk sama-sama menyusun atau memberikan saran dan masukan terkait kurikulum pendidikan agama di Indonesia yg mendukung hidup bersama dalam keberagaman beragama dan meningkatkan hidup penuh toleransi,” jelasnya. (bnpt/has)

JAKARTA (Lombokexpress.id)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menjadi salah satu panelis pada kegiatan Rakorbidnas Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Mukernas Baitul Muslimin Indonesia dengan tema “Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa” pada Sabtu (3/9).

Kepala BNPT mengajak peserta untuk menyuarakan Islam Wasatiyah, yaitu menjalankan kehidupan dengan bijak, sabar dan lembut.

“Mohon suarakan Islam Wasathiyah, kita harus bersikap rasional, sadar dan bijak, memperhatikan pluralitas, sabar dan lembut, semangat dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup,” jelasnya.

Boy Rafli berpesan bahwa konsep dakwah seharusnya mampu mengajak, menyeru dan mengarahkan manusia menuju jalan yang lebih baik bukan sebaliknya.

“Konsep dakwah seharusnya mengajak, menyeru dan mengarahkan manusia menuju jalan yang lebih baik dengan beragam metode bukan memecah belah umat, dan menimbulkan kemarahan,” terangnya.

Ia tidak lupa mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen meneguhkan diri agar terhindar dari narasi-narasi propaganda pemecah belah bangsa.

“Mari kita lindungi negeri dengan berkomitmen meneguhkan diri untuk terhindar dari narasi – narasi propaganda yang memecah belah,” ajaknya.

Selaras dengan Kepala BNPT, Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengajak Baitul Muslimin agar dapat mengarahkan anggotanya melalukan pembangunan rohani melalui kegiatan keagamaan, dan penguatan kewaspadaan nasional.

“Mari kita lakukan pembangunan rohani melalui kegiatan keagamaan, dan penguatan kewaspadaan nasional,” ujarnya. (has/bnpt)

SUKABUMI (Lombokexpress.id)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H., meresmikan Pendopo Kesatuan Keluarga Besar Kesepuhan (KKBK) Provinsi Jawa Barat dan Banten di Desa Cicareuh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jabar pada Kamis (1/9).

Melalui peresmian Pendopo KKBK, Kepala BNPT berharap nilai-nilai adat dan budaya dari kesepuhan yang ada di Jawa Barat dan Banten dapat dilestarikan dengan baik.

“Kami berharap Pendopo KKBK ini akan menjadi tempat dalam melestarikan nilai-nilai adat nusantara khususnya Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Lebih lanjut Boy Rafli menambahkan pelestarian nilai-nilai adat merupakan bagian dari upaya mempersempit masuknya ideologi terorisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat Bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai adat budaya bangsa sangat luar biasa. Nilai-nilai adat khususnya kesepuhan di Jawa Barat dan Banten ini bagi kami salah satu upaya dalam mempersempit ruang gerak ideologi terorisme yang merupakan ideolog transnasional,” ujarnya.

Senada dengan Kepala BNPT, Ketua umum KKBK Raden Abah Haji Surya Atmaja bersyukur atas berdirinya pendopo ini. Dia berharap agar Pendopo KKBK dapat dipergunakan dengan baik dalam rangka melestarikan budaya Jawa Barat dan Banten.

“Kami berjuang agar pendopo ini dapat berdiri dalam rangka melastarikan budaya Sunda dan Banten. Tolong digunakan dengan baik,” ujarnya. (bnpt/has)