Lombok Express

Blog

  • BNPT Bersinergi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia dan UPN Jakarta

    BNPT Bersinergi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia dan UPN Jakarta

    Cegah Paham Radikalisme dan Terorisme pada Anak Muda

    JAKARTA (Lombokexpress.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta di Jakarta pada Senin (8/8).

    Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi dan sinergi BNPT dengan multipihak (Pentahelix) dalam rangka pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda Indonesia.

    “Kaula muda banyak yang direkrut oleh pihak yang menyebarkan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Hal ini tidak boleh terjadi. Anak muda Indonesia harus paham dengan identitas bangsanya sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh paham radikal terorisme,” jelas Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Kepala BNPT menjelaskan upaya pencegahan paham radikal intoleran dan radikal terorisme ini akan diwujudkan BNPT bersama kedua pihak melalui kerja sama penguatan wawasan kebangsaan terutama nilai-nilai juang 1945. Menurutnya, anak muda Indonesia tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati ini lahir dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan semangat bela negara dan patriotisme yang tinggi. Jangan sampai perjuangan tersebut malah dihancurkan dan dipecah belah dengan ideologi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

    “Semangat juang Bapak-Bapak legiun ini bagian memperkuat keyakinan bahwa nikmat kemerdekaan yang dirasakan hari ini bukan hadiah tapi hasil pengorbanan dan semangat melawan penjajah. Hal ini harus diketahui generasi muda Indonesia agar tidak terpengaruh paham radikal terorisme yang justru mengajarkan untuk membenci/melawan bangsanya sendiri,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun menyambut baik kerja sama dengan BNPT. Menurutnya BNPT harus terus mengajak seluruh kekuatan nasional bekerja sama dalam melawan terpaparnya generasi muda oleh paham radikalisme dan terorisme.

    “Radikalisme dan terorisme Ini ancaman yang serius bagi bangsa. Ajak seluruh kekuatan nasional dalam upaya penanggulangan terorisme,” jelasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Rektor UPN Jakarta Prof. Dr. Erna Hernawati Ak., CPMA., CA. Dirinya meminta BNPT untuk memberikan wawasan kebangsaan dan sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan Kampus UPN Jakarta.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat mengawal generasi muda agar tidak mudah terpapar paham radikalisme dan terorisme,” katanya. (has/bnpt)

     

  • Kenang 19 Tahun Bom JW Marriott, Kepala BNPT: Tidak Boleh Terjadi Lagi Terorisme di Dunia

    Kenang 19 Tahun Bom JW Marriott, Kepala BNPT: Tidak Boleh Terjadi Lagi Terorisme di Dunia

    JAKARTA (Lombokexpress.id)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., hadir dalam peringatan 19 tahun bom JW Marriott pada Jumat (5/8). Tragedi yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003 silam ini menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 156 orang luka-luka.

    Boy Rafli mengatakan tragedi bom JW Marriott menjadi pengingat akan bahaya dan ancaman terorisme, serta menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat agar tidak ada lagi aksi teror yang terjadi di Indonesia dan dunia.

    “Peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan bergandeng tangan dalam melawan segala bentuk kekerasan, kita semua harus mengumandangkan bahwa peristiwa ini tidak layak terjadi di NKRI dan seluruh dunia,” kata Boy Rafli.

    Dalam upaya pencegahan aksi terorisme dan ide-ide yang melatarbelakanginya, BNPT bersama unsur pemerintah dan masyarakat melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

    BNPT juga telah menyelenggarakan forum yang mempertemukan antara korban/penyintas dengan mitra deradikalisasi yang menurut Boy Rafli menjadi katalisator pemulihan dan reintegrasi sosial kedua pihak.

    “BNPT terus mempromosikan dan melakukan national resilience dari pengaruh ide teror yg berbasis kekerasan yang tidak bisa dilakukan secara parsial, harus dilakukan dengan cara komprehensif dengan pendekatan soft dan hard,” lanjut dia.

    Senada dengan Kepala BNPT, Kepala Kantor Staf Presiden RI, Dr. Moeldoko, mengatakan aksi teror seperti yang terjadi di JW Marriott tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Dia mengatakan pemerintah secara serius menanggulangi terorisme dari hulu ke hilir dengan melibatkan unsur masyarakat.

    “Dalam menyikapi terorisme pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah telah mengadopsi whole government untuk melawan terorisme dari hulu ke hilir, kita juga menggandeng masyarakat untuk berkolaborasi karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri melawan terorisme,” tutupnya.

    Selain melakukan tabur bunga dan doa bersama, peringatan ini juga dijadikan momen peluncuran buku The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriott yang ditulis oleh Toni Sumarno yang merupakan salah satu korban bom JW Marriott 2003. (bnpt/has)

     

  • “Manifesto Kemerdekaan’’ FTA Desak Pemerintah Kembalikan Kedaulatan pada Rakyat

    “Manifesto Kemerdekaan’’ FTA Desak Pemerintah Kembalikan Kedaulatan pada Rakyat

    Oleh: Tata Kesantra*

    MEMPERINGATI  Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Forum Tanah Air (FTA), wadah diskusi diaspora di 5 benua dan anak anak bangsa di seluruh pelosok Nusantara, mengeluarkan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ mendesak pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. ‘’Selama ini kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik, karena terjadinya amandemen UUD 45 selama periode 1999 sampai 2002,’’ demikian pembukaan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ itu.

    Manifesto ini akan dikirim kepada DPRD di 34 provinsi seluruh Indonesia oleh perwakilan FTA Indonesia di masing-masing provinsi itu.
    Amandemem atas UUD 45 dilakukan oleh MPR pada periode 1999-2002 telah memunculkan perubahan konstitusi yang menyebabkan kedaulautan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik. Dengan UUD versi 2002 itu partai politik mempunyai kewenangan yang melampaui warga negara yang menjadi satuan kenegaraan terkecil.

    Pemilihan Umum telah dijadikan instrumen oleh untuk memonopoli pencalonan presiden dan wakil presiden yang seharusnya menjadi hak politik rakyat. Hal ini terlihat dari penolakan hampir semua gugatan warga negara (citizen law suit) atas UU yang mengatur presidential threshold 20%.

    Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan tersebut menolak dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing. Hanya gugatan oleh Partai Politik yang dikabulkan oleh MK untuk dilanjutkan pada substansi gugatan.

    Alasan MK bahwa warga negara tidak memiliki legal standing adalah alasan yang ‘’constitutionally illegal’’ karena mengabaikan kedudukan warga negara yang sama di depan hukum. Secara tidak langsung MK telah melakukan diskriminasi hukum dengan meletakkan partai politik lebih tinggi kedudukan hukumnya daripada warga negara.

    Selain itu, pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah monopoli radikal partai politik dalam perpolitikan nasional. Seperti adagium bahwa setiap monopoli adalah buruk, maka monopoli radikal partai politik melalui Pemilu, baik pilleg ataupun pilpres, akan merugikan hak-hak warga negara.

    Pelaksanaan pemilu secara langsung selama ini telah menggusur prinsip sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Biaya politik untuk rekrutmen pejabat publik semakin mahal namun tidak efektif untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
    Saat ini kepemimpinan itu mewujud dalam bentuk oligarki politik dan ekonomi yang membuka peluang bagi malpraktik administrasi publik yang luas di mana regulasi dirancang, ditafsirkan, dan ditegakkan bukan untuk kepentingan publik sebagai warga negara, tapi untuk kepentingan elite partai politik dan pemodal.

    Untuk mengatasi problem mendasar itu solusinya adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai warga negara dengan kembali ke UUD 45. Amandemen terhadap UUD 45 boleh dilakukan secara cermat melalui mekanisme adendum, bukan dengan amandemen yang serampangan seperti yang terlihat pada produk UUD 2002.

    FTA DI 34 PROVINSI GUGAT PT 20 PERSEN.

    Melanjutkan perjuangan gugatan PT ke MK yang dilakukan ‘’FTA Global’’ yang terdiri dari diaspora Indonesia di 12 negara dari 5 benua, kali ini giliran 68 warga negara dalam wadah FTA dari 34 provinsi di Indonesia akan mengajukan gugatan pengujian pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas calon presiden menjadi 0%.

    Belajar dari pengalaman FTA Diaspora Global yang telah menjalani sidang gugatan diMK, 68 warga negara tersebut mengambil langkah strategis dengan mengajukan gugatan dalam kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait dari gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Salim Segaf Aljufri. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara No. 73/PUU-XX/2022 tentang uji materiil pasal 222 UU No. 7 tahun 2017.

    Kuasa hukum 68 warga negara dari 34 provinsi, Haris Azhar dari Haris Azhar Law Office, menjelaskan, kedudukan hukum 68 warga negara sebagai Pihak Terkait ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) huruf f UU MK juncto Pasal 3 huruf c juncto Pasal 6 ayat (2) PMK No. 2/2021.

    Sebanyak 68 warga negara ini adalah Pihak Terkait yang memilik kepentingan secara langsung karena concern/perhatian terhadap isu ambang batas. Selain itu, mandat yang diberikan kepada partai politik berasal dari rakyat atau warga negara. Warga negara penggugat tersebut tidak mempunyai afiliasi langsung dengan PKS, namun dapat disimpulkan mereka memiliki kepentingan langsung sebagai pihak terkait dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu

    Pengajuan permohonan 68 warga negara mulai dari Aceh sampai ke Papua yang tergabung dalam FTA Indonesia sudah di daftarkan ke MK pada Senin 1 Agustus 2022 No. 69-2/PUU/PAN.MK/AP3, sebagai wujud keprihatinan dan kerisauan anak bangsa terhadap masa depan perjalanan demokrasi di tanah air.
    Langkah dari Diaspora FTA Global maupun FTA Indonesia akan terus masif dan intensif demi tegaknya demokrasi dan lepas dari oligarki yang menggoyahkan sendi kehidupan bernegara. FTA Indonesia juga mengajak semua warga negara untuk ikut serta mendukung gugatan ini. (Chairman FTA*)

  • ASIK BANG Sosialisasi Gaya Baru BNPT

    ASIK BANG Sosialisasi Gaya Baru BNPT

    TARAKAN (Lombokexpress.id)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lewat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara mengadakan kegiatan ASIK BANG, Aksi Musik Anak Bangsa yang diadakan di Malabar kafe Tarakan (3/8). Festival ini merupakan upaya memperkuat semangat kebangsaan anak muda lewat musik, Wakil Walikota Tarakan Efendi Djufrianto mengatakan cara sosialisasi Asik Bang sebagai metode baru yang dilakukan BNPT diharapkan mampu menjadi salah satu ajang silaturahmi, memperkuat semangat kebangsaan, wadah silaturahmi serta memberikan edukasi positif bagi masyarakat khususnya masyarakat muda Tarakan dan sekitarnya.

    “ASIK BANG ini merupakan cara bersosialisasi dengan gaya baru yang dilakukan BNPT, pendekatan humanis sebagai ajang bagi anak-anak muda penggiat musik untuk berkumpul bersilaturahmi, memperkuat semangat kebangsaan, yang tetap memberikan edukasi positif bagi masyarakat muda Tarakan dalam mencegah paham radikal terorisme tumbuh berkembang diantara mereka” Kata Effendi Djufrianto

    Efendi Djufrianto menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi kreatifitas generasi muda yang memiliki nilai positif bagi bangsa dan negara.”Kami ingin anak-anak muda Indonesia mendapat panggung yang tepat untuk mendapatkan hasil karya kreativitasnya yang positif, berkualitas dan nasionalistik sehingga kita semakin bangga sebagai orang Indonesia”, Ujarnya.

    Di tempat yang sama Nanda Fajar Aditya selaku Sub Koordinator Pelindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri, menyambut baik kegiatan ASIK BANG merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam upaya kampanye pencegahan terorisme yang selama ini sudah dilakukan. “Sejak dimulainya festival ini yang diinisiasi Subdit Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu kampanye pencegahan tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas, konsep pentahelix tengah aplikasikan oleh ujung tombak terdepan Direktorat Pencegahan melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat.”

    Nanda Fajar Aditya tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada wakil bupati dan masyarakat Tarakan atas dukungannya dalam upaya pencegahan multi pihak. “Ini sinergi yang terus kita galang. Kami harapkan tidak berhenti di sini tapi berlanjut dalam menyampaikan media gagasan damai lewat musik dalam pencegahan, karena seluruh elemen masyarakat wajib bersama-sama menciptakan perdamaian di wilayah masing-masing”

    Aji salah satu peserta dari tanjung selor mengatakan bahwa “kegiatan ini menyampaikan kepada kami untuk peka terhadap situasi bangsa disinilah bagaimana kami menggelorakan semangat keberagaman, mencintai Pancasila dan merah putih serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa yang besar”kata aji

    Kegiatan ASIK BANG, Asik Musik Anak Bangsa ini dilaksanakan di 34 provinsi, masing-masing provinsi diwakili 3 nominee akan berlaga ditingkat nasional, untuk FKPT Kalimantan Utara diwakili oleh UKM Seni dan budaya UBT, GIR Studio Band dan Andre. (kim)

  • BNPT Kolaborasi dengan BAMAG Kristen Rangkul Generasi Muda Papua dengan Gerakan Papua di Hati

    BNPT Kolaborasi dengan BAMAG Kristen Rangkul Generasi Muda Papua dengan Gerakan Papua di Hati

    JAKARTA (Lombokexpress.id)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu yang terkini, BNPT siap merangkul generasi muda Papua melalui Gerakan Papua di Hati. Gerakan di Bumi Cendrawasih ini diprakarsai BAMAG yang merupakan Lembaga Keagamaan Kristen (LKK). Dalam rangka mendukung Papua di Hati, BNPT akan mendata anak muda Papua yang berhak menerima manfaat dengan berkeadilan.

    Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengatakan pihaknya bakal mengerahkan sumber daya yang ada untuk menyusuri data terkait calon penerima manfaat Gerakan Papua di Hati.

    “Kita bisa pilih keluarga-keluarga yang pernah menjalani masa hukuman terutama perkara-perkara yang terkait dengan pencorengan lambang negara seperti melakukan pengrusakan bendera atau kerusuhan. Anaknya kita akan bantu,” kata Boy Rafli di Jakarta, Rabu (3/7).

    Pemilihan pihak-pihak berkategori khusus ini disesuaikan dengan orientasi gerakan. BNPT dan BAMAG LKK juga mencoba untuk melakukan tindakan preventif berkelanjutan guna mencegah generasi muda dari ancaman polarisasi sekaligus upaya deradikalisasi kelompok dan keluarga mereka.

    Secara rinci, BNPT akan berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk menyiapkan program bantuan Program Indonesia Pintar yang akan disalurkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 100 generasi muda Papua.

    Kepala BNPT juga mengajak masyarakat untuk menjauhi cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Persatuan dan kesatuan, menurut dia, harus diutamakan di atas segala kepentingan golongan.

    “Kekerasan itu bukan cara hidup masyarakat Indonesia. Maka, semangat persatuan dan kesatuan kita gelorakan terus agar tidak ada lagi polarisasi,” katanya.

    Ketua Umum BAMAG Indonesia Agus Susanto menguraikan Gerakan Papua di Hati menjadi suatu program yang dapat mengubah paradigma negatif tentang Indonesia, khususnya di mata generasi-generasi muda Provinsi Papua dan Papua Barat.

    Padahal, kata dia, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Gerakan ini bermakna Papua ada di hati masyarakat Indonesia. Jadi, ini momen kita bisa mengubah paradigma mereka dalam melihat Indonesia. Ada sebuah pemulihan di mana mereka akan tahu bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan. Pendekatan ini juga merupakan soft deradikalisasi yang bisa kita lakukan,” katanya.

    Gerakan ini akan dilakukan dengan model literasi, edukasi, dan bantuan programatik yang bertujuan merangkul generasi muda Papua, terutama menghindarkan mereka dari tendensi-tendensi untuk mengafirmasi gerakan kekerasan dan paham radikal.

    Agus juga mengapresiasi model pendekatan pentahelix yang merangkul berbagai pihak untuk berkolaborasi. Model pentahelix dinilai sebagai solusi yang tepat dari penanganan radikal terorisme.

    “Kami atas nama pengurus BAMAG Pusat mengapresiasi model pendekatan pentahelix yang menurut pemikiran kami itulah yang dibutuhkan dalam penanganan radikal terorisme. Sebab, radikal harus dilawan dengan pengertian radikal itu sendiri dan menggandeng multi pihak lintas kalangan dan lintas agama,” kata dia. (bnpt/has)

     

  • Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme, BNPT dan Australia Lakukan Konsultasi Bilateral Lanjutan dan Berbagi Best Practices

    Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme, BNPT dan Australia Lakukan Konsultasi Bilateral Lanjutan dan Berbagi Best Practices

    JAKARTA (Lombokexpress.id)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanggulangan terorisme memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Australia. Kerja sama yang baik tersebut tergambar dengan diadakannya kunjungan konsultasi bilateral lanjutan dan berbagi best practices penanggulangan terorisme antara BNPT dan Pemerintah Australia di Jakarta pada Rabu (3/8).

    “Saya percaya bahwa kehadiran Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia hari ini menunjukkan hubungan bilateral yang bermakna dan kuat antara kedua negara, khususnya, dalam melawan terorisme sebagai ancaman bersama,” ujar Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Boy Rafli menceritakan ketika berkunjung ke Sydney, BNPT dan Australia pada konsultasi bilateral sebelumnya telah membicarakan rencana kerja sama Australia yang akan memberikan pandangan tentang isu terorisme di Suriah dan Irak.

    “Saat di Sydney kami membahas pembangunan kapasitas aparatur, pertukaran informasi, dan Joint Working Group. Pada konsultasi terakhir juga disimpulkan bahwa Australia setuju untuk memberikan pengarahan kepada Indonesia tentang pandangannya tentang Suriah dan Irak,” lanjut dia.

    Pada kesempatan yang sama, BNPT dan Pemerintah Australia juga telah membahas program deradikalisasi dan pelibatan masyarakat.

    “Indonesia pun akan memberikan informasi penting kepada Australia tentang program deradikalisasi dan pelibatan masyarakat. Kolaborasi ini sudah berjalan lama bahkan sejak peristiwa Bom Bali kita intens saling melakukan penguatan hingga akhirnya kita sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama,” ujarnya.

    Sementara itu Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia, Roger Noble, menjelaskan best practices Indonesia dalam penanggulangan terorisme hampir sama dengan Australia dan informasi yang dibagikan BNPT sangat bermanfaat untuk keberlanjutan penanggulangan terorisme di Australia.

    “Kami sudah menjalin kolaborasi cukup lama. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan begitu beragam, langkah-langkah penanggulangan terorisme di Indonesia hampir sama dengan Australia. Cara Indonesia mengintegrasikan langkah-angkah penanggulangan, sampai program bagi mantan narapidana teroris sangat bermanfaat bagi kami,” kata Noble.

    Selama ini Australia merupakan salah satu mitra utama Indonesia tidak hanya di tingkat bilateral tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Australia mendukung implementasi RAN PE di Indonesia melalui mekanisme Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), terselenggaranya dialog CT ASEAN-Australia, hingga melakukan pertemuan pada Konsultasi Kontra-Terorisme Bilateral ke-8 dengan Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia pada April 2022. (bnpt/has)

  • BNPT Dukung Keamanan Siber dalam KTT G20 Indonesia 2022

    BNPT Dukung Keamanan Siber dalam KTT G20 Indonesia 2022

    BALI (Lombokexpress.id)- Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP. menghadiri kegiatan FGD Forum Koordinasi Keamanan Siber dalam KTT G20 yang diselenggarakan oleh BSSN RI di Bali pada Selasa (2/8).

    Kehadiran ini sebagai dukungan dari BNPT RI terhadap keamanan siber dalam perhelatan KTT G20, khususnya sektor transportasi, energi dan informasi.

    “BNPT RI beserta jajarannya, siap menjaga ruang siber, Simpan Datamu; Ikuti Literasi; Amankan Gadgetmu, Perkuat Passwordmu”, tutur Dedi.

    Selain Sekretaris Utama, Kasubdit Teknologi Informasi, Drs. Sutriyono turut hadir dan menyampaikan situasi terkini perkembangan dinamika ancaman terorisme di ruang siber termasuk ruang digital dan media sosial.

    “Hal yang tidak kalah penting adalah upaya kontra narasi propaganda ideologi radikal di ruang digital serta kampanye kembali akan kesadaran kebangsaan di ruang media sosial”katanya.

    Narasi ideologi radikal kekerasan menjadi potensi ancaman berbahaya yang akan mengganggu perhelatan KTT G20 Indonesia 2022 di Bali.

    Seperti diketahui bersama bahwa KTT G20 tahun 2022 berada di Indonesia, tepatnya di pulau dewata Bali. Kegiatan ini menjadi pembuktian atas citra dan nama baik negara Indonesia untuk memastikan perhelatan tersebut berlangsung aman dari berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme yang cenderung menggunakan ruang siber untuk disalahgunakan dan dimanipulasi. (bnpt/has)

  • Direktur Lombok TV Anggap Putusan MA Sebagai Penyambung Napas TV Lokal

    Direktur Lombok TV Anggap Putusan MA Sebagai Penyambung Napas TV Lokal

    MATARAM (Lombokexpess.id)– Putusan MA yang mengabulkan Permohonan pembatalan aturan sewa slot multipleksing tv digital yang diajukan PT. Lombok Nuansa Televisi (Lombok tv) disambut gembira Direktur Lombok TV, Yogi Hadi Ismanto.

    Yogi menilai, putusan tersebut setidaknya membuat pengelola tv lokal bisa sedikit bernafas lega ditengah dampak pandemi covid-19 yang menghantam berbagai sektor bisnis.
    “Iya kita belum pulih 100 % akibat covid 19, ketika masa-masa sulit karena refocusing semua sektor bisnis, kemudian lagi kita harus digiring mengikuti aturan baru dengan investasi baru, jadi saya pikir sangat sulit bagi kami yang lokal ini untuk survive,” ujar Yogi.

    Bersama pengelola tv lokal yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Yogi mengaku tetap berusaha bertahan menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Dan, ia pun bersyukur sampai saat ini tidak merumahkan pegawainya.
    Ditambahkan Yogi, digitalisasi dibidang penyiaran bukan hal baru bagi Lombok tv, sesungguhnya manajemen telah melakukan uji coba siaran digital sejak lama.

    “Ketika covid 19 menyapu semua unsur bisnis, tidak ada satupun karyawan yang kita rumahkan, kami tetap bertahan dengan segala sumber daya yang kami miliki, jadi setidaknya hal itu harus dihargai oleh pemerintah. Namun selang beberapa waktu ketika kita belum terbangun akibat beberapa kondisi dampak covid 19 kita harus dihadapkan dengan kondisi yang cukup berat.

    Digitalisasi siaran ini bukan hal baru bagi kami, SDM kita cukup mampu mengaplikasikan ini sejak lama, yang membuat kita terbebani adalah sistem baru ini dan dengan modal. Dan saya rasa tidak semua tv lokal cukup memiliki SDM yang memadai untuk itu,” sebut Yogi.

    Yogi yang juga wakil ketua ATVLI ini menyatakan, gugatan yang dilakukan Lombok tv untuk menyuarakan jeritan tv lokal se Indonesia, meski tidak membawa bendera asosiasi, dirinya mengaku setidaknya merasakan dan membahasakan keingin dalam hati para penyelenggara tv lokal.

    “Saya berkeyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang positif, kita berharap agar pemerintah dalam mengaplikasikan upgrade dunia penyiaran indonesia mempertimbangkan keberlangsungan tv lokal yang lumayan banyak tersebar dan menciptakan ribuan lapangan kerja dan roh dari otonomi daerah bisa mendapat ruang yang semestinya dalam segala aspek,” tambahnya.(tim/mtr)

  • Dukung Peran Aktif Masyarakat Cegah Terorisme, BNPT Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

    Dukung Peran Aktif Masyarakat Cegah Terorisme, BNPT Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

    JAKARTA (Lombokexpress.id)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mendorong masyarakat untuk berperan aktif mencegah terorisme. Sebagai bagian dari unsur pentahelix dalam pencegahan terorisme, masyarakat harus siap siaga seperti yang diamanatkan Undang-undang Anti Terorisme.

    “Mitigasi ini harus melibatkan multipihak di mana segenap komponen bangsa bisa memberikan kontribusi positif, agar setiap elemen bangsa dari berbagai strata sosial bisa melakukan intervensi secara aktif memperkokoh bangsa kita,” kata Boy Rafli dalam Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional dan Dialog Kebangsaan di Hotel Borobudur, Jakarta (2/8).

    Keterlibatan masyarakat penting karena adanya nilai, kultur dan budaya yang tidak sejalan dengan ide-ide radikal terorisme atau ekstrimisme berbasis kekerasan. Selain itu masyarakat juga rentan menjadi korban dari aksi terorisme sehingga secara rasional muncul kesadaran untuk melakukan langkah preventif. Terakhir, masyarakat dapat menjadi agen yang aktif mempromosikan kebijakan kontra radikalisme terorisme dalam komunitasnya.

    Dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh provinsi.

    Kolaborasi ini merupakan implementasi pilar pencegahan yang diharapkan dapat membangun resiliensi masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme.

    Yenny Wahid mengatakan kolaborasi menjadi kunci penting dalam mencegah terorisme. Menurutnya kolaborasi ini tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat saja, tapi juga kebijakan mau pun perilaku yang eksklusif.

    “Harus ada kerja sama untuk melakukan perubahan yang berkesinambungan di tiga dimensi yakni perubahan kebijakan, penyelenggara (kebijakan) dan perilaku akar rumput, perubahan pola pikir harus dilakukan oleh setiap lapisan, harus ada rethinking hingga revitalisasi jati diri,” kata Yenny Wahid saat mengisi dialog kebangsaan.

    Sedangkan psikolog Arijani Lasmawati, M.Psi. memandang jika radikalisme bisa masuk sejak anak usia dini. Mengajarkan pemahaman agama yang arif dan toleran harus dilakukan di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan agar ide yang destruktif tidak menginfiltrasi generasi penerus bangsa.

    “Kita harus punya pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai di masyarakat, orang tua harus menjadi role model bagi anak-anaknya,” jelas Arijani.

    Senada dengan Arijani, Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, mengatakan agama seharusnya tidak dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Di sinilah pemuka agama harus aktif melakukan kontra narasi terhadap narasi-narasi agama yang disalahgunakan, termasuk membumikan nilai pancasila di tengah masyarakat.

    “Agama jangan dimanipulasi untuk politik, pemuka agama harus bisa meluruskan narasi yang membenturkan agama dengan kepentingan pribadi,” jelas Romo Benny. (bnpt/has)

  • Sambut Tahun Baru Islam 1444 H, Kepala BNPT Sampaikan Pentingnya Nilai Kebangsaan Dalam Menjaga NKRI

    Sambut Tahun Baru Islam 1444 H, Kepala BNPT Sampaikan Pentingnya Nilai Kebangsaan Dalam Menjaga NKRI

    SENTUL (Lombokexpress.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanggulangan terorisme memerlukan kerjasama dan dukungan penuh dari segala pihak. Hal tersebut dibutuhkan dalam rangka menjaga nilai-nilai ke-Indonesiaan masyarakat dari sabang hingga Merauke. Nilai Ke-Indonesiaan merupakan kunci dalam mencegah merebaknya paham radikal intoleransi.

    Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,M.H menuturkan jika BNPT memiliki peran dan kepentingan dalam menjaga nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah ditinggalkan oleh para pendiri bangsa ini. Nilai kebangsaan diyakini dapat mencegah paparan dari paham-paham yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia seperti paham radikal intoleransi.

    “BNPT berperan aktif merawat nilai-nilai Ke-Indonesiaan dalam rangka pencegahan menyebarnya paham radikal-intoleran yang menjadi faktor utama terjadinya radikalisme dan terorisme,” tutur Boy saat membuka acara Silahturahmi Kebangsaan BNPT Dalam Rangka Memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Sentul, Kabupaten Bogor Senin (8/1).

    Senada dengan pria yang baru saja dikukuhkan sebagai Pangeran Sentana oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, Ketua Umum Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA), Bunda Indah turut menegaskan bahwa kewajiban bela negara dan bela bangsa perlu digaungkan kepada seluruh warga negara Indonesia terutama dalam konteks ini, untuk melawan radikalisme dan terorisme. Setiap komponen bangsa harus saling bergandengan tangan demi menjaga NKRI.

    “Semua orang harus berpartisipasi dalam mencintai NKRI. Mari kita merangkul satu sama lain,” jelasnya.

    BNPT terus berupaya dan hadir dalam mengikis penyebaran paham-paham yang merugikan dan tidak sesuai dengan Ideologi bangsa Indonesia, namun radikalisme dan terorisme bukan hanya musuh institusi atau lembaga tertentu saja melainkan perlu dukungan dan peran semua pihak, hal tersebut diungkapkan oleh Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Falah, K.H. Ahmad Rafiudin dalam Silahturahmi Kebangsaan ini.

    “BNPT telah hadir dimana-mana dalam upaya penanggulangan terorisme. Terorisme adalah musuh kita bersama yang harus dilawan. Negara harus maju dan damai,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT mengajak seluruh jajarannya di BNPT untuk untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman, damai dan harmoni. (bnpt/has)